Abstract:Pembentukan perda tidak hanya semerta-merta dibuat, pembentukan perda tersebut harus berdasarkan dua hal yang pertama : peraturan daerah di bentuk karena memang dibutuhkan oleh masyarakat, Kedua : perda yang dibentuk dapat…
at meningkatkan kesejaahteraan masyarakat yang menjadi sasaran dalam perda tersebut. Dukungan telah diberikan dalam penyelenggaraan pola pendidikan di pesantren. Metode yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pengabdian dengan melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, dilakukan observasi, wawancara, sosialisasi kepad masyarakat yang terkait. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis dan interpretasi secara deskriptif, dengan menggambarkan data secara objektif dan terperinci. Dapat kita lihat bahwa masih banyak sekali pondok pesantren baru yang berdiri tanpa mengetahui syarat dan aturan perijinan sehingga akan mempersulit pemerintah dalah hal pemberian bantuan. Maka dari itu, solusi dari permasalahan yang ada tersebut adalah terbentuknya raperda fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren yang akan membantu mengembangkan fasilitas pendidikan khusus nya pondok pesantren.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem dan prosedur perjalanan dinas berdasarkan peraturan menteri keuangan(PMK) no. 113/PMK.05/2012 di badan pengawas pemilihan umum(Bawaslu) jember. Penelitian ini dilakukan…
untuk memahami sejauh mana kepatuhan bawaslu jember terhadap ketentuan PMK 113 dalam pengelolaan perjalanan dinas,serta untuk mengidentifikas potensi perbaikan dalam system dan prosedur yang ada. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumentasi,observasi langsung dan wawancara dengan pihak terkait di bawaslu jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bawaslu telah menerapkan sebagian besar ketentuan PMK 113, masih terdapat beberapa area diamana kepatuhan dapat di tingkatkan,terutama dalam hal pemantauan dan evaluasi pengeluaran perjalanan dinas. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perbaikan atau penyesuaian dalam system dan prosedur perjalanan dinas bawaslu jember untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan pengelolaan anggaran yang efisien.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip murabahah pada BMT NU cabang Balung, serta untuk mengetahui jalur penyelesaian yang ditempuh apabila anggota BMT melakukan…
an suatu wanprestasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengadakan penelitian data primer di lapangan. Pendekatan yuridis untuk meneliti peraturan mengenai pelaksanaan murabahah dan empiris untuk menganalisis hukum bukan hanya sebagai seperangkat peraturan, melainkan sebagai perilaku dalam masyarakat.
Abstract:Penelitian pengabdian masyarakat ini yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan terhadap uang daerah yang dimaksud dengan kas daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan…
rtujuan mewadahi seluruh pendapatan daerah dan untuk membiayai seluruh belanja daerah. Pemerintah daerah memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setiap tahunnya menjadi alat yang paling penting dalam pembangunan daerah yang didapat dari pembiayaan pembangunan daerah yang dimasukkan pada laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menggambarkan perbandingkan antara anggaran dengan realisasinya apakah pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dan penurunan dalam satu periode laporan. Informasi yang disajikan mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat atau daerah kabupaten banyuwangi. Dalam metode pengabdian masyarakat yang digunakan adalah Community Based Research yang merupakan gagasan riset berbasis komunitas yang dapat melibatkan antara bendahara umum daerah dan satuan kerja perangkat daerah kabupaten banyuwangi.
Abstract:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi…
ibusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.
Abstract:Terjadi kekurangan pupuk untuk lahan pertanian di beberapa daerah, termasuk di Desa Sannenrejo, Kecamatan Temprejo, Kabupaten Jember. Hal ini tidak hanya mempersulit perolehan pupuk, namun juga membahayakan ketahanan pangan.…
angan. Artikel ini mengkaji tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pupuk yang beredar secara luas, upaya mencapai perlindungan tersebut, penyebab kelangkaan pupuk, serta solusi dalam menyelesaikan permasalahan.
Sosialisasi ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan hasil sosialisasi, pentingnya perlindungan pupuk pertanian untuk menjamin ketahanan pangan, mewujudkan hak masyarakat atas pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga lingkungan. Upaya perlindungan aliran pupuk bersifat preventif dan represif. Meski telah dilindungi, kekurangan pupuk masih terjadi. Ada beberapa alasan untuk hal ini. peraturan perlindungan pupuk, meningkatnya kebutuhan pupuk untuk keperluan lain, dan rendahnya pendapatan petani. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah ini: Penyuluhan dan dukungan kepada petani, penggunaan pupuk bersubsidi lebih efisien.
Abstract:Merujuk pada Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menjelaskan bahwa Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang…
ng biasanya diterapkan oleh Pemerintah adalah suatu proses pendaftaran tanah secara massal dan pertama kali, mencakup seluruh tanah yang belum terdaftar di suatu wilayah desa/kelurahan atau setara, bertujuan untuk memberi jaminan ksepastian dan perlindungan hukum terhadap hak atas tanah secara adil dan merata. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengilustrasikan kejadian aktual yang terjadi di lapang, berlandaskan teori Merilee S Grindle yang menyatakan bahwa isi dan konteks kebijakan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait PTSL. Meskipun Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember menghadapi tantangan dalam hal kuantitas sumber daya manusia, implementasi PTSL berlangsung dengan baik, dengan beban kerja yang tinggi bagi pelaksana di lapangan
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti untuk menelusuri tingkat kolektibilitas pada pembiayaan akad murabahah, khususnya di BMT NU Cabang Kalisat Jember. Semakin tingginya pembiayaan akad murabahah di…
BMT NU Cabang Kalisat Jember, maka akan mengakibatkan kenaikan piutang murabahah dan berpengaruh terhadap tingkat kolektibilitas piutang murabahah setiap tahunnya. Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau non performing financing (NPF), maka akan mengganggu tingkat kolektibilitas tersebut. Sementara itu, akad murabahah masih menjadi akad yang paling diminati dalam proses pembiayaan BMT NU Cabang Kalisat Jember Penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa BMT NU Cabang Kalisat Jember telah memenuhi ketentuan di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pembiayaan akad murabahah. Tingkat kolektibilitas BMT NU Cabang Kalisat Jember selalu berada pada tingkat aman dengan nilai non performing financing (NPF) di bawah 5% yaitu sampai pada saat penelitian ini sebesar 3.51%.
Abstract:Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan berdasarkan penghasilan yang diperoleh dalam periode tertentu. Wajib pajak, baik pribadi maupun badan, sering melakukan upaya untuk mengelola jumlah pajak…
ak yang harus dibayarkan. Mereka melihat pajak sebagai biaya dan menggunakan strategi tax planning untuk menguranginya. Tujuan utama tax planning adalah meminimalkan pajak yang harus dibayar, sehingga mencapai laba sebelum pajak yang optimal. Dengan perencanaan pajak yang tepat, perusahaan dapat efisien dalam pembayaran pajak sesuai peraturan perpajakan. Penelitian ini membahas tentang perencanaan Pajak yang diterapkan sebagai upaya perusahaan dalam meminimalkan pembayaran pajak. Tujuannya adalah untuk memahami perencanaan pajak dan efisiensi pembayaran pajak pada PT. Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Glenmore berdasarkan peraturan perpajakan. Analisis data dilakukan melalui metode deskriptif dengan mengumpulkan, menyusun, mengimplementasikan, dan menganalisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui
Abstract:Dinas pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah salah satu instansi pemerintah yang menyalurkan layanan pendidikan kepada masyarakat. Pelayanan Pendidikan yang berupa perizinan mendirikan sekolah, perpanjangan izin operasional…
al sekolah terutama di bidang PAUD yang terdapat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Jawa Timur. Perizinan yang dimaksud berupa Tindakan administrasi negara yang memperkenankan atau memberikan izin suatu Tindakan kepada pemohon atau pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang sebenarnya adalah suatu Tindakan terlarang, akan tetapi apabila yang dimaksud dilarang, maka harus dilakukan dengan syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan untuk tujuan memberi perlakuan pembinaan, pengawasan, pengendalian kepada pihak pemohon izin. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso membutuhkan sebuah perangkat lunak yang khusus dalam melayani masyarakat untuk mengurus perizinan secara efisien.