Abstract:Kemajuan teknologi di era digital telah membawa transformasi yang pesat terutama di segala aspek kehidupan. Selain itu, para pengelola atau manager perusahaan yang bergerak di sektor tradisional harus menyikapi perkembangan…
gan transformasi digital bisnis dengan melakukan perubahan terkait operasional kerja dan budaya supaya mereka mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, pengusaha harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi secara strategis untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan melakukan penelitian menggunakan platform digital, para pelaku bisnis harus mulai beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan menggunakan transformasi digital sebagai batu loncatan untuk mentransformasikan bisnis, budaya, dan organisasinya guna memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Selain itu, transformasi digital juga menawarkan peluang baru untuk mengembangkan model bisnis inovatif dengan menggunakan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, big data, Internet of Things dan platform digital yang dapat menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, Pintu inovasi terbaik bisa terbuka, koperasi yang optimal dan dapat mengembangkan pasar yang lebih luas. Diharapkan generasi muda dapat memanfaatkan adanya perkembangan teknologi tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam berbagai kegiatan usaha
Abstract:Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor…
22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan keadaan atau fenomena yang sedang terjadi, kemudian reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan. Analisis data dilakukan secara kualitatif sesuai…
esuai dengan metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisa data adalah mengalokasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola sehingga data yang terkumpul dapat dideskripsikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa prosedur Manajemen Logistik Obat pada Instalasi Farmasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kabupaten Konawe telah sesuai peraturan Perundang-Undangan.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki mekanisme yang digunakan oleh BRI Unit Gending dan BRI Unit Pasar Lumbang, dua bank yang termasuk dalam program Kredit Usaha Rakyat pemerintah yang bertujuan untuk membantu…
antu usaha kecil di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara. Dengan mengumpulkan, menyusun, dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap pihak bank yang memahami prosedur pemberian KUR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Unit Gending BRI dan Unit Pasar Lumbang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan pemerintah, termasuk proses permohonan, pemeriksaan atau analisis kredit, keputusan tentang kredit, dan pencairan atau akad kredit.
Abstract:Gorengan merupakan makanan yang digoreng menggunakan minyak. Lokasi pedagang gorengan di sepanjang Jalan Tlogosari Raya Semarang yang berada di pinggir jalan dan kurangnya perhatian pedagang terhadap kebersihan dapat menimbulkan…
imbulkan kontaminasi kuman terhadap gorengan. Salah satu bakteri yang potensial mencemari makanan adalah Escherichia coli. E coli merupakan flora normal berbentuk batang gram negatif di dalam saluran pencernaan hewan dan manusia. Bakteri E coli dapat berasifat patogen jika jumlah bakteri dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di luar usus. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan kriteria penelitian deskriptif melalui pendekatan cross sectional. Hasil Penelitian yang didapat Dari 7 sampel yang diperiksa, sebanyak 1 sampel (14,29%) tercemar bakteri Escherichia coli, dan 6 sampel (75%) lainnya tidak tecemar bakteri Escherichia coli. Satu sampel tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1096/Menkes/Per/VI/2011 karena mengandung bakteri Escherichia coli > 0/gram sampel makanan. Dari hasil observasi didapatkan sebanyak 1 sampel (14,29%) pedagang gorengan yang mempunyai kriteria tingkan hygiene dan sanitasi yang baik. Sedangkan 6 sampel (85,71%) lainnya memiliki kriteria tingkat hygiene dan sanitasi yang sedang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah desa dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan…
gumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk peran aktif pemerintah Desa Titian Resak antara lain penyusunan kebijakan dan regulasi desa yang mendukung UMKM, seperti peraturan desa (perdes) tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM, Penyediaan bantuan modal atau dana bergulir dari dana desa bagi pelaku UMKM, pembangunan infrastruktur pendukung. Peran partisipatif menunjukkan bahwa pemerintah desa terlibat sebagai mitra atau fasilitator yang bekerja sama dengan masyarakat, pelaku UMKM, lembaga swadaya, atau pihak luar dalam mengembangkan UMKM. Bentuk peran pasif pemerintah desa yaitu baru merespons ketika ada permintaan atau keluhan dari pelaku usaha, dan belum secara konsisten melakukan pendampingan, pelatihan, atau monitoring yang berkelanjutan. Faktor penghambat utama dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri yaitu (a) Kurangnya Akses Permodalan yang Mudah dan Berkelanjutan; (b) Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan Manajerial; (c) Rendahnya Inovasi dan Teknologi; (d) Kurangnya Pendampingan dan Program Berkelanjutan dari Pemerintah Desa; (e) Kendala Infrastruktur dan Aksesibilitas; (f) Minimnya Jaringan dan Kerja Sama Usaha.
Abstract:Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana eksistensi pelaksanaan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice yang merupakan cara penyelesaiaan perkara pidana dengan mengutamakan win win solution…
n atau perdamaian antara pelaku dan korban sehingga perkara tidak harus sampai ke Persidangan. Penulisan artikel ini dituangkan dalam tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang eksistensi mediasi penal dengan pendekatan restoratif justice pada penyelesaian tindak pidanaserta untuk mendapatkan data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, teori yang relevan mengenai pelaksanaan mediasi penal. Kesimpulan dari penulisan artikel ini didapatkan bahwa mediasi penal dengan pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice memang sudah harus diupayakan pada pintu awal penyelasaian perkara pidana yakni penyidikan terutama yang sudah disebutkan pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan tindak pidana namun pada kenyataannya terkadang penyidik masih merasa takut dengan stigma masyarakat yang menganggap kalau mediasi penal dengan pendekatan restorative justice ini merupakan jalan yang haram dalam penyelesaian perkara pidana.
Abstract:Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) berupa bahan galian yang melimpah, diantaranya emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, batu bara dan lain-lainya . Belakangan ini banyak kegiatan pemanfaatan…
emanfaatan SDA yang bertentangan dengan asas lingkungan seperti kegiatan pertambangan illegal dengan melakukan usaha pertambangan tanpa didasari dengan kaidah pertambangan yang baik (good mining practice). Sehingga menimbulkan dampak yang merusak dan dapat mengancam kelestarian lingkungan. Pertambangan emas ilegal atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) juga dikenal dengan istilah “artisanal gold mining” beresiko memberikan acaman terhadap masyarakat. Sehingga hukum sangat berperan dalam mengendalikan pertambangan emas tanpa izin agar terjaganya keseimbangan lingkungan di alam. Kajian ini menggunakan metode pengumpulan pustaka dari penelitian yang relevan mengenai pertambangan emas tanpa izin. Hasil penelaahan ditemukan kegiatan penambangan emas ilegal berdampak signifikan tidak hanya pada kelestarian ekosistem lingkungan, tetapi juga pada mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan, termasuk risiko kecelakaan, penambangan, dan penyebaran penyakit yang disebabkan oleh pencemaran tanah dan air dengan bahan kimia berbahaya. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan kegiatan penambangan emas illegal dan menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka dapat dilakukan upaya hukum, antara lain dengan memberikan sanksi pidana kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan emas ilegal, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.
Abstract:Keuangan negara di Indonesia mengalami perluasan makna yang konsisten berlanjut bahkan setelah reformasi keuangan negara yang terjadi dengan keluarnya tiga paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan. Perluasan…
makna tersebut tidak hanya berdampak pada aspek konseptual tetapi juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian dan praktik penegakan hukum terhadap kerugian negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menemukan bahwa perluasan ruang lingkup keuangan negara dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan paradoks hukum dan ketidakpastian dalam penegakan hukum, sehingga diperlukan penerapan teori transformasi untuk menegaskan APBN sebagai batas ideal keuangan negara
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.