Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sampah tersebut. Latar belakang…
g penelitian ini mencakup pentingnya pengelolaan sampah sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang diterapkan adalah teori pengelolaan sampah menurut Azwar (1990), dengan indikator utama meliputi pewadahan (storage), pengumpulan (collection), pengangkutan (transportation), pengolahan (treatment), dan pembuangan akhir (final disposal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ketersediaan tempat sampah sebagai sarana pewadahan, kegiatan pengumpulan sampah oleh masyarakat dan petugas kebersihan, proses pengangkutan sampah ke tempat pembuangan, upaya pengolahan sampah, serta sistem pembuangan akhir yang diterapkan berkontribusi dalam mendukung pengelolaan sampah di lingkungan masyarakat. Namun, tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, terbatasnya fasilitas persampahan, serta meningkatnya jumlah sampah rumah tangga masih perlu diatasi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi…
ibusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.