Abstract:Alternatif sumber pendapatan negara dengan fokus pada kritik terhadap gagasan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Indonesia. Tapera, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan…
Rakyat, dirancang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan melalui mekanisme tabungan wajib yang dikelola oleh lembaga khusus. Meskipun Tapera bertujuan untuk menjadi solusi dalam pembiayaan perumahan, terdapat berbagai kritik terkait efektivitas dan implementasinya. Penelitian ini mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dari Tapera sebagai sumber pendapatan negara, membandingkannya dengan alternatif lain seperti pajak, retribusi, dan pembiayaan berbasis investasi. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan tinjauan literatur, analisis kebijakan, dan wawancara dengan ahli ekonomi serta praktisi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Tapera memiliki potensi untuk meningkatkan tabungan masyarakat dan memperbaiki akses perumahan, ada tantangan signifikan terkait dengan pelaksanaannya yang memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan keberhasilannya sebagai alternatif sumber pendapatan negara.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pilar pembiayaan utama bagi pemerintah daerah, dan di Kota Pekanbaru, penerimaan dari pajak daerah dan retribusi masih menjadi kontributor terbesarnya. Sektor perparkiran, baik di tepi…
epi jalan umum maupun area komersial, adalah salah satu sumber yang berpotensi besar untuk meningkatkan PAD melalui pemungutan pajak parkir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak parkir di Kota Pekanbaru, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul, dan merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru, melibatkan Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pengelola parkir resmi, dan kawasan ramai tempat praktik parkir berada.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan dermaga Desa Labuhan Lalar dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Latar belakang masalah adalah rendahnya kontribusi dermaga…
maga terhadap pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh pengelolaan dermaga yang belum optimal dan potensi pengembangannya yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dermaga Desa Labuhan Lalar memiliki berbagai potensi dan kekuatan yang dapat dimaksimalkan seperti sistem QRIS untuk menarik retribusi kapal, 21 UMKM yang aktif, dan pemandangan sunset yang menjadi daya tarik wisatawan. Namun, ada juga kelemahan dan ancaman yang perlu diatasi agar dermaga dapat kembali beroperasi dan menghasilkan pendapatan asli daerah. Strategi pengembangan yang dapat dilakukan yaitu pemerintah perlu fokus pada satu tujuan yang akan dikembangkan ke depannya antara fokus untuk pengembangan sektor pariwisata atau fokus ke fungsi sebagai pelabuhan. Adapun pra-syarat yang harus dilakukan yaitu harus adanya kemauan politik, agar potensi teknis dan ekonomi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat terwujud dan diimplementasikan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji strategi peningkatan pendapatan retribusi pengelolaan sampah dalam mendukung kebersihan lingkungan di Kabupaten Bogor. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya realisasi pendapatan…
an retribusi yang masih berada di bawah target meskipun kebutuhan pengelolaan sampah terus meningkat. Penelitian sebelumnya menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan kualitas layanan, namun integrasi teknologi dan keterlibatan masyarakat masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi efektif serta menganalisis faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan retribusi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan meliputi unsur Dinas Lingkungan Hidup, UPT pengelolaan sampah, petugas lapangan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem berbasis teknologi, kemudahan pembayaran, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan infrastruktur menjadi strategi utama. Rendahnya pemahaman masyarakat, sistem penagihan manual, dan keterbatasan fasilitas menjadi hambatan utama. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara manajemen pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem retribusi yang efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satu sumber PAD yang memiliki potensi signifikan adalah retribusi perizinan bangunan…
yang berasal dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan bangunan, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sebagai platform digital yang bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi serta meningkatkan transparansi pelayanan publik. Namun demikian, implementasi SIMBG di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta koordinasi administratif antar instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG di Kota Bogor, mengidentifikasi faktor-faktor kendala dalam pelaksanaannya, serta merumuskan strategi peningkatan pelayanan guna mendukung peningkatan pendapatan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMBG telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan PBG, namun masih terdapat berbagai hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, kendala teknis dalam penggunaan aplikasi, serta koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan sosialisasi publik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta optimalisasi integrasi sistem digital guna meningkatkan efektivitas implementasi SIMBG. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan SIMBG berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung peningkatan PAD melalui retribusi PBG di Kota Bogor.
Abstract:AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas pemungutan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Bangkalan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
ribusi Daerah. Melalui pendekatan Hukum Administrasi Negara, kajian ini membedah keabsahan wewenang, instrumen yuridis, dan hambatan operasional Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan. Analisis dilakukan dengan menerapkan teori kewenangan Philipus M. Hadjon, teori instrumen pemerintahan Ridwan HR, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rencana penerapan retribusi sampah bagi dapur Program Makan Bergizi Gratis sebesar dua ratus ribu rupiah per bulan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2025 belum berjalan efektif. Tingkat kepatuhan wajib retribusi sangat rendah karena hanya sekitar dua puluh pelaksana yang melakukan pembayaran. Penyebab utama meliputi ketidakjelasan skema pelayanan akibat tarif yang tidak mencakup biaya pengangkutan sampah, kelumpuhan infrastruktur di Tempat Pemrosesan Akhir Buluh, dan lemahnya penegakan sanksi administratif oleh aparat pemungut. Situasi ini memicu tindakan kedinasan non-prosedural serta konflik sosial-ekologis dengan masyarakat desa setempat.
Guna menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan klarifikasi skema pelayanan yang mencakup seluruh komponen biaya, rehabilitasi infrastruktur pemrosesan sampah, serta penguatan penegakan sanksi administratif untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pemungutan retribusi.
Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara; Retribusi Sampah; Efektivitas Hukum; Kabupaten Bangkalan.
AbstractThis study aims to examine the effectiveness of waste service retribution collection in Bangkalan Regency following the enactment of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Retributions. Using an Administrative Law approach, this research analyzes the legitimacy of authority, juridical instruments, and operational obstacles faced by the Environmental Agency of Bangkalan Regency. The analysis applies Philipus M. Hadjon’s theory of authority, Ridwan HR’s theory of government instruments, and Soerjono Soekanto’s theory of legal effectiveness.
The findings reveal that the planned implementation of a waste retribution fee of two hundred thousand rupiah per month for kitchens under the Free Nutritious Meals Program (Program Makan Bergizi Gratis), based on Regional Regulation Number 3 of 2024 and Regent Regulation Number 9 of 2025, has not been effective. The level of compliance among retribution payers remains very low, with only approximately twenty operators making payments. The main causes include unclear service schemes due to tariffs that do not cover waste transportation costs, the dysfunction of infrastructure at the Buluh Final Processing Site (Tempat Pemrosesan Akhir Buluh), and weak enforcement of administrative sanctions by collection officers. This situation has triggered non-procedural administrative actions and socio-ecological conflicts with local village communities.
To address these issues, it is necessary to clarify the service scheme to include all cost components, rehabilitate waste processing infrastructure, and strengthen the enforcement of administrative sanctions in order to improve compliance and the overall effectiveness of retribution collection.
Keywords: Administrative Law; Waste Retribution; Legal Effectiveness; Bangkalan Regency.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemeriksaan langsung oleh UPT Parkir terkait pembagian karcis retribusi parkir resmi. Misalnya, kurangnya ketegasan UPTD bidang parkir di Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan…
sikan dan menindak tilang retribusi parkir. Di beberapa tempat parkir di kawasan pasar Wetan, dipastikan pengelola tempat parkir masih belum menggunakan karcis dari kantornya, sehingga banyak pengguna jasa parkir yang dikenakan tarif sesuai ketentuan setempat. tidak dibayarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis dan menjelaskan mekanisme pengawasan lapangan yang dilakukan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan retribusi parkir pinggir jalan umum di Kecamatan Pasarwetan Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori supervisi yang terdiri dari supervisi langsung dan supervisi tidak langsung yang dikemukakan oleh Siagian. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Dari hasil kajian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan langsung dan tidak langsung, penetapan target retribusi tahunan dalam hal ini masih kurang optimal karena tidak didukung data parkir yang akurat. Bisa. Pengawasan dilakukan oleh atasan. Dalam hal ini, UPTD Pengawas Parkir masih kekurangan tenaga dan mengandalkan fungsi pelaporan dan pengawasan dari hasil penerimaan iuran bulanan. Tidak ada sanksi yang keras bagi pemungut parkir yang melakukan atau tidak melakukan pelanggaran. Memenuhi kewajiban dengan baik berupa pungutan jasa parkir pinggir jalan, seperti tidak memberikan tilang kepada pengguna jasa parkir pinggir jalan. Sanksi yang diterapkan masih sebatas peringatan.
Abstract:Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dilingkungan Kota Tasikmalaya yang mengemban tugas di bidang perhubungan salah satunya mempunyai tugas mengelola mengenai parkir…
rkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir. Adapun Peraturan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Peraturan Walikota No.1 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Hasil dari retribusi parkir tersebut masuk kedalam Pendapatan Asli Daerah, namun masih berjalan dengan baik dari peraturan tersebut dikarenakan pencapaian target dari retribusi parkir dari tahun ke tahun tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan (Observasi, Wawancara dan Dokumentasi).
Berdasarkan hasil penelitian bahwa evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori William Dunn untuk evaluasi kebijakan yang mencakup 6 sub kajian yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 dimensi tersebut 2 sub kajian menunjukkan kondisi yang baik yang mendukung keberhasilan kebijakan yaitu kajian efektivitas dan efisiensi. Sementara terdapat sub kajian yang memiliki kelemahan yaitu responsivitas, perataan, kecukupan dan ketepatan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penting bagi pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah Retribusi Parkir. Potensi ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan…
Asli Daerah (PAD) dan membiayai pembangunan daerah. Kabupaten Jember memiliki jumlah kendaraan yang cukup banyak, sehingga potensi retribusi perkirnya pun besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Retribusi Parkir tepi jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perhubungan daerah Kabupaten Jember. Data yang digunakna adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini bahwa meskipun Retribusi Daerah tidak mencapai target setiat tahunya, tetapi memiliki kontribusi yang sangat banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Dalam peranannya retribusi parkir tepi jalan memiliki pengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan upaya untuk memperkuat sistem pemungutan retribusi parkir.
Abstract:Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso merupakan bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menangani masalah sampah. Retribusi sampah ini diatur dalam peraturan yang mengatur tata cara perhitungan tarif retribusi…
ibusi dalam penyelenggaraan penanganan sampah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, serta pengambilan data primer dan sekunder. Target pengabdian yang dilakukan adalah untuk biaya yang dikenakan kepada masyarakat atau pengguna jasa pengelolaan sampah sebagai bentuk kontribusi dalam pembiayaan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso.