Abstract:Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sering diposisikan sebagai barometer kondisi ekonomi nasional yang merangkum ekspektasi pelaku pasar terhadap fundamental makroekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi…
engevaluasi peran serta efektivitas IHSG sebagai indikator kesehatan ekonomi Indonesia berdasarkan bukti-bukti empiris dari studi terdahulu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (literature review) sistematis yang mensintesis artikel jurnal, laporan ilmiah, dan data sekunder terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa IHSG memiliki hubungan dua arah yang signifikan dengan variabel makroekonomi utama seperti inflasi, suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan PDB. Penguatan IHSG mencerminkan optimisme investor dan stabilitas keuangan, sementara penurunannya memberikan sinyal risiko makroekonomi atau tekanan eksternal akibat integrasi keuangan global. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi keterbatasan IHSG, antara lain kerentanannya terhadap perilaku spekulatif jangka pendek, serta ketidakmampuannya dalam merefleksikan kondisi sektor UMKM secara komprehensif. Kesimpulannya, meskipun IHSG sangat relevan sebagai leading indicator untuk membaca dinamika pasar dan mendiagnosis denyut nadi perekonomian, penggunaannya tidak boleh berdiri sendiri. Otoritas kebijakan disarankan untuk mengintegrasikan analisis IHSG dengan indikator sektoral dan sosial-ekonomi yang lebih luas guna menciptakan gambaran kesehatan ekonomi nasional yang utuh, inklusif, dan berkelanjutan.
Abstract:Sharing-economy merupakan model ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu, di mana pada awalnya manusia berburu, bekerja sama, dan saling barter selama ribuan tahun. Namun, model tersebut mengalami transformasi yang signifikan…
ifikan ketika teknologi terintegrasi di dalamnya. Hanya dengan satu sentuhan, kebutuhan dan ketersediaan layanan dapat langsung ditemukan. Pada sisi lain, sharing-economy dapat menyebabkan disrupsi pasar, regulasi, dan perlakuan non-diskriminatif (e.g. UMR, cuti, dan keselamatan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan meninjau dampak sharing-economy dari berbagai aspek, seperti ekonomi, regulasi, persaingan usaha, dan inklusi sosial secara holistik melalui Streamlined TPV Blueprint. Kerangka ini mencakup agenda-agenda yang sistematis dan komprehensif berupa model teknologi UTAUT2, teori partisipasi, dan teori value basic. Selanjutnya, penelitian ini memberikan solusi berupa paket kebijakan strategis melalui kolaborasi Hexahelix dan strategi 3H (Hexa: Optimization, Reformation, Acceleration). Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian jenis campuran, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan quantitative descriptive, serta mengelaborasikan elemen-elemen kualitatif yang disajikan melalui pengumpulan informasi. Data dikumpulkan dengan metode triangulasi yang bersumber dari laporan industri, data statistik terkait, OECD, APJII, jurnal terakreditasi, dan internet. Kemudian, dilakukan pengkajian kembali atas data tersebut dalam memproyeksikan output penelitian berupa rekomendasi paket kebijakan ideal atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sharing-economy memberikan manfaat seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan wirausaha, dan inklusi sosial. Namun, sharing-economy juga menimbulkan tantangan seperti persaingan tidak adil dengan bisnis konvensional, polemik regulasi, serta kesejahteraan pekerja yang tidak terjamin. Temuan utama menyoroti perlunya strategi 3H dan kolaborasi Hexahelix untuk mengoptimalkan perkembangan sharing-economy. Keterbaruan penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif dari implikasi sharing-economy di berbagai sektor serta memberikan inovasi rekomendasi paket kebijakan yang holistik pada jangka pendek, menengah, dan panjang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan secara sistematis perjalanan perekonomian Indonesia pasca-kemerdekaan dengan fokus pada dinamika kebijakan ekonomi dari rezim Orde Lama hingga era Reformasi. Melalui pendekatan…
deskriptif-analitis, artikel ini menyoroti bagaimana pergeseran orientasi politik memengaruhi stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, dan aspek sosial-ekonomi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa masa Orde Lama ditandai dengan ketidakstabilan akibat dominasi politik atas ekonomi yang memicu inflasi ekstrem. Orde Baru berhasil melakukan stabilisasi dan industrialisasi yang pesat, namun menciptakan kerentanan struktural akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masa transisi dan Reformasi menjadi titik balik krusial yang memperkenalkan desentralisasi fiskal serta transformasi digital. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberlanjutan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan tinggi, pemerataan sosial, tata kelola pemerintahan yang transparan, serta adaptasi terhadap inovasi teknologi di era globalisasi.and supporting the optimization of village economic potential in a sustainable manner.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.
Abstract:Penerapan sistem e-Pajak melalui SMART TAX di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kota Pekanbaru merupakan langkah digitalisasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi layanan serta kepatuhan wajib pajak. Penelitian…
an ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Van Meter & Van Horn (1975), yang mencakup enam variabel: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta disposisi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Pajak memberikan dampak positif berupa peningkatan transparansi, kemudahan akses, dan efektivitas pengawasan terhadap transaksi pajak. Namun demikian, implementasi belum optimal karena masih ditemukan kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, preferensi pembayaran manual, keterbatasan sarana teknologi, serta kesiapan SDM pelaksana. Upaya UPT dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui sosialisasi, peningkatan pelayanan digital, pemberian insentif, serta penguatan pengawasan berbasis sistem real-time. Secara keseluruhan, keberhasilan e-Pajak sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi dan kapasitas manusia sebagai pelaksana maupun pengguna layanan.
Abstract:Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk…
embentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.
Abstract:Tax ratio Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada pada kisaran rendah dibanding potensi ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Pengampunan Pajak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016…
16 yang mendefinisikan amnesti sebagai penghapusan pajak terutang dan sanksi perpajakan melalui pengungkapan harta dan pembayaran uang tebusan, dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong reformasi perpajakan/perluasan basis data, serta meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas tax amnesty melalui penutupan celah hukum serta dalam peningkatan tax ratio dan kepatuhan, sekaligus menilai kecukupan desain hukum pasca-amnesti untuk mencegah moral hazard dan memperkuat penegakan. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi komponen kualitatif deskriptif dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian program bersifat campuran, yaitu partisipasi luas dan penerimaan negara signifikan, tetapi komitmen repatriasi jauh di bawah target, sehingga ruang optimalisasi pasca-amnesti menjadi determinan utama keberlanjutan dampak fiskal. Dari sisi norma, pembatasan pemanfaatan data amnesti menuntut penataan ulang desain kebijakan agar perluasan basis data berujung pada kepatuhan sukarela dan penegakan yang adil, sejalan pembelajaran internasional bahwa amnesti yang berhasil cenderung pengecualian serta disertai penguatan administrasi dan penegakan.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental sistem pembuktian dalam peradilan Indonesia. Bukti digital kini memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran material, terutama pada kasus-kasus yang…
ng melibatkan aktivitas di ruang siber. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan bukti digital di pengadilan Indonesia melalui studi komparatif terhadap kasus keberhasilan dan kegagalan pembuktian digital. Systematic Literature Review (SLR) yang dipadukan dengan analisis putusan pengadilan sebagai sumber data utama. Pendekatan SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai literatur akademik, regulasi, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik bukti digital dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan bukti digital ditentukan oleh terpenuhinya prinsip autentisitas, integritas, dan chain of custody yang sesuai dengan standar internasional ISO/IEC 27037:2012. Sebaliknya, kegagalan terjadi akibat lemahnya prosedur akuisisi bukti, keterbatasan ahli forensik digital, serta ketidaksesuaian dengan standar pembuktian hukum acara. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, penguatan regulasi teknis, dan pengembangan pedoman nasional pembuktian digital untuk menjamin konsistensi serta keabsahan bukti elektronik di pengadilan Indonesia.
Abstract:Artikel ini membahas rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat di Indonesia dan menyoroti peran strategi amil zakat dalam membangun kembali kepercayaan tersebut. Rendahnya kepercayaan dipengaruhi oleh rendahnya…
hnya transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kualitas pelayanan, serta masih kuatnya kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan wawancara dengan muzakki, pengurus masjid, serta amil zakat, artikel ini menemukan bahwa amil memiliki posisi penting sebagai mediator antara muzakki dan mustahik. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM amil, pelaporan yang terbuka, komunikasi yang baik, dan penguatan audit menjadi faktor penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.