Abstract:Penelitian ini mengkaji penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Polres Batanghari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam…
pelaksanaannya. Berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan diversi dan pemulihan dibandingkan pemidanaan, penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk memahami penerapan restorative justice dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dilakukan melalui mekanisme diversi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, serta tokoh masyarakat guna mencapai kesepakatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, dan reintegrasi sosial anak. Meskipun pendekatan ini efektif dalam mengurangi proses peradilan formal dan meminimalisasi stigma terhadap anak, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana, serta budaya hukum yang masih berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan sosialisasi agar penerapan asas restorative justice dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi harga dan kualitas produk terhadap kepuasan konsumen pada produk Levi’s di Matahari Department Store Sukabumi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan…
katan kuantitatif dengan desain asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen yang membeli produk Levi’s di Matahari Sukabumi selama periode Juli–September 2025 sebanyak 180 konsumen.
Penentuan jumlah sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%, sehingga diperoleh 64 responden yang dipilih melalui teknik pengambilan sampel acak. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, kualitas produk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, serta persepsi harga dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,640 menunjukkan bahwa persepsi harga dan kualitas produk mampu menjelaskan sebesar 64% variasi kepuasan konsumen, sedangkan sisanya sebesar 36% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil tersebut, seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan praktis bagi perusahaan dalam menentukan strategi penetapan harga dan meningkatkan kualitas produk guna meningkatkan kepuasan konsumen.
Kata kunci: Persepsi Harga, Kualitas Produk, Kepuasan Konsumen.
Abstract:Perkembangan pesat e-commerce telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk mahasiswa yang semakin aktif melakukan pembelian online melalui platform Shopee. Keputusan pembelian online dipengaruhi oleh berbagai faktor,…
, namun belum seluruhnya dipahami secara empiris pada konteks mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga, promosi, dan kepercayaan terhadap keputusan pembelian online pada platform Shopee di kalangan mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal. Sampel penelitian berjumlah 97 responden yang dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan kriteria mahasiswa yang pernah melakukan pembelian di Shopee. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert dan dianalisis melalui regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga, promosi, dan kepercayaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, yang dibuktikan oleh nilai F hitung sebesar 40,791 dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara parsial, harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian (t = 4,016; sig = 0,000), sementara kepercayaan menjadi variabel yang paling dominan (t = 3,836; sig = 0,000). Sebaliknya, promosi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian (t = 0,382; sig = 0,704). Nilai Adjusted R Square sebesar 0,554 menunjukkan bahwa 55,4% variasi keputusan pembelian dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harga dan kepercayaan merupakan faktor utama dalam mendorong keputusan pembelian online mahasiswa.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian, termasuk di Kabupaten Bandung. Namun, rendahnya kompetensi SDM dan terbatasnya akses informasi ekspor membuat minat mengikuti pelatihan ekspor…
kspor belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi SDM dan akses informasi terhadap minat pegawai Wanoja Coffee mengikuti pelatihan ekspor. Metode kuantitatif digunakan dengan sampel jenuh 45 pegawai, diuji validitas, reliabilitas, serta dianalisis regresi berganda. Hasil menunjukkan kompetensi SDM dan akses informasi berpengaruh positif signifikan, baik parsial maupun simultan, dengan Adjusted R² 0,691. Kesimpulannya, peningkatan kompetensi SDM dan akses informasi menjadi faktor penting mendorong minat pelatihan ekspor.
Abstract:The purpose of this study is to determine and analyze the indicators of motivational deterioration in marine officers of PT PELNI (Persero) Jakarta related to their preferences in ship type placement (2000 pax, 1000 pax,…
and 500 pax), identify the main indicators that cause the decline in motivation of marine officers of PT PELNI (Persero) Jakarta, and analyze the relationship between indicators of motivational deterioration with marine officers' preferences for different types of ships. In this study, researchers used a qualitative method with a descriptive form and emphasized the use of motivation theory and the concept of motivational deterioration to analyze indicators of motivational deterioration of marine officers of PT PELNI (Persero) Jakarta in ship type placement. From the results of the study it is known that there is a salary gap that has not been adjusted to the applicable career pattern for the promotion path, which is one of the main factors triggering the decline in motivation of marine officers of PT PELNI (Persero) Jakarta in ship type placement, as well as other factors that contribute to motivational deterioration, namely the absence of a clear career pattern system and a promotion path that is not running optimally, this condition affects the preferences and performance of marine officers in assignments on various types of ships. The data was obtained from books, scientific journals, official company and government websites, company directors' decrees, and valid online media articles.
Abstract:This study aims to examine the effect of job satisfaction and work motivation on organizational commitment of employees at the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Bogor Regency. The research employed a quantitative…
causal approach with a population of 65 employees working in the Guidance and Inspection Division of Satpol PP Bogor Regency. Data were analyzed using multiple linear regression. The results revealed that, partially, both job satisfaction and work motivation have a significant effect on organizational commitment, as indicated by the t-value being greater than the t-table. Simultaneously, both variables also showed a significant effect with a P Value of 20.706 and Sig. 0.000 < 0.05. The Adjusted R Square value of 0.381 indicates that job satisfaction and work motivation contribute 38.1% to organizational commitment, while the remaining 61.9% is influenced by other factors not examined in this study. The regression equation obtained is Y = 13.869 + 0.271X1 + 0.449X2, which demonstrates a positive influence of both independent variables on organizational commitment. Among the two variables, work motivation was found to be the most dominant factor, with a regression coefficient of 0.449.
Abstract:Makassar is currently facing a mobility crisis that is not merely technical, but deeply embedded in the social, political, and spatial dimensions of urban life. Mobility spaces in the city—roads, transport nodes, and travel…
ravel rhythms—have become contested arenas where technocratic planning collides with residents’ everyday realities. This study aims to examine how mobility spaces in Makassar are produced, negotiated, and lived by urban dwellers amid infrastructural dysfunction and unequal access.
Using a qualitative, city-based ethnographic approach, the research was conducted across key mobility corridors and densely populated neighborhoods. Conceptually, this study draws on the frameworks of spatial anarchy (Castells & Smith), temporal disorientation (Zerubavel), and the politics of infrastructure (Larkin) to analyze how disorganized space and time shape citizens’ mobility experiences.
Findings reveal that Makassar’s mobility space is marked by spatial fragmentation, erratic urban rhythms, and various forms of micro-resistance—such as the use of informal routes, modifications to pete-pete (minibus) trajectories, and the occupation of street space by informal economic activities.
This research contributes theoretically to urban anthropology and the discourse on mobility justice by foregrounding the need to understand cities from below—through the lived experiences of residents who continuously adapt within unruly and unstable urban environments
Abstract:This study explores how marginalized communities in Makassar construct and sustain their life rhythms amidst the temporal pressures shaped by infrastructure systems, mobility regimes, and urban development logics. Employing…
ing a space- and time-based urban ethnographic approach, the research traces residents’ daily tactics, rhythmic narratives, and spatial practices in navigating mobility exclusion and the accelerating, non-inclusive urban pace.
Field findings reveal that residents engage in various forms of micro-resistance—such as adjusting selling hours, utilizing interstitial moments in urban space, and cultivating social rhythms that diverge from technocratic logics. Within temporalities not governed by state or capital, urban spaces are collectively reproduced from below, positioning spatial production as a bottom-up process rather than a top-down imposition.
The study contributes theoretically by advancing Lefebvre’s rhythmanalysis, Urry’s notion of differential mobility, and Gandy’s political ecology of infrastructure within the context of Global South cities. By foregrounding time as a critical analytical lens, the research expands our understanding of how power operates temporally in urban life, and how residents negotiate this power through their everyday rhythms.
Ultimately, this research offers a new perspective for interpreting urban dynamics—not only through spatiality but also through socially produced temporalities.
Abstract:This research is motivated by the issue of the effectiveness of witness and victim protection within the Indonesian criminal justice system, which is considered not yet to fully reflect the values of restorative justice…
nor to be harmoniously integrated into the framework of the national legal system. Although regulatory frameworks have been established through Law Number 13 of 2006 as amended by Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, as well as various regulations related to whistleblower and justice collaborator protection, their implementation continues to face normative and structural weaknesses. The lack of synchronization between the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and other sectoral regulations has resulted in the suboptimal role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in guaranteeing the rights of witnesses, victims, perpetrator-witnesses, and reporters, particularly in criminal cases with broad and organized impacts. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah and the Pancasila Justice Theory, legal protection for witnesses and victims should not be merely procedural-formal in nature, but must be directed toward the restoration of dignity, the assurance of security, and the comprehensive protection of human rights. This study aims to analyze the regulatory weaknesses in witness and victim protection from the perspective of the criminal justice system and to reconstruct such regulations based on restorative justice values. Employing a normative legal research paradigm combined with conceptual, statutory, and theoretical approaches, this research positions the Pancasila Justice Theory as the grand theory, the Legal System Theory as the middle theory, and the Legal Protection Theory as the applied theory. The findings indicate that regulatory reconstruction is necessary through strengthening the institutional position of LPSK, harmonizing it with the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), and reinforcing the protection of whistleblowers and justice collaborators in a more comprehensive and non-discriminatory manner. This reconstruction is directed toward establishing a witness and victim protection system oriented toward restoration (restorative justice), balanced interests among the parties, and the realization of social justice as mandated by the values of Pancasila and human rights principles.