Abstract:Ekonomi hijau merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan publik memegang peranan…
eranan penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui regulasi, insentif fiskal, dan program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan kewirausahaan hijau menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran dan keterampilan bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara ekonomi hijau, kebijakan publik, dan pendidikan kewirausahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, tantangan dalam penerapannya, serta peran pendidikan dalam membentuk pola pikir wirausahawan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpaduan antara kebijakan adaptif dan pendidikan kewirausahaan berkelanjutan dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, sangat penting agar kebijakan ekonomi hijau dapat berjalan efektif. Dengan demikian, integrasi kebijakan publik dan pendidikan kewirausahaan hijau menjadi kunci terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif di era ekonomi hijau.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah dalam Mewujudkan Guru Bermutu untuk Mendukung Visi Indonesia Maju dan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif…
dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah di SDN Semangat Dalam 3, yaitu: a) berusaha memahami dan mendengarkan kebutuhan dan keinginan warga sekolah, b) memberikan dukungan unutuk meningkatkan mutu guru dengan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kemampuan, c) jika ada guru yang kesulitan maka kepala sekolah tidak segan untuk memberikan arahan, mentoring dan evaluasi yang disesuaikan dengan kemampuan guru dan d) kepala sekolah berusaha menciptakan suasana kebersamaan yang nyaman dan mendukung. Sedangkan, implementasi Kepemimpinan Visioner Kepala Sekolah di SDN Semangat Dalam 3, yaitu dengan: a) berpedoman dengan tujuan, visi dan misi yang ditetapkan, b) berusaha mendengarkan, mengakomodasi dan mengkomunikasi sesuai kebutuhan guru, dan c) kepala sekolah mendorong dalam peningkatan pendidikan, pelatihan dan kegiatan pertemuan dengan berkalaborasi.
Abstract:Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi sebuah kekuatan sebagai identitas manusia Indonesia. Pendidikan menjadi sebuah ruang untuk mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan pancasila pada generasi penerus bangsa yaitu…
peserta didik. Guru sebagai aktor yang bertanggung jawab melakukan transfer nilai dan pengetahuan ini perlu memiliki kompetensi dalam menciptakan proses pembelajaran yang aktif dan bermakna kepada peserta didik. Salah satu pendekatan yang cocok dengan konteks kebudayaan dan keberagaman Indonesia adalah pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT). Pendekatan ini sesuai dengan ketentuan kurikulum merdeka yang sudah di terapkan di SD Supriyadi 02 Semarang. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk materi keberagaman yang ada di Indonesia, guru menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching (CRT) dan memasukkan unsur literasi humanistik untuk menguatkan cara belajar peserta didik dalam memahami dan mengeksplore latar belakang budaya yang dimiliki peserta didik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses penerapan literasi humanistik pada pembelajaran setidaknya harus mewujudkan beberapa komponen yang ada yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi dan kolaborasi, serta kematangan kebudayaan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Pendekatan yang dilakukan oleh guru didukung oleh kegiatan literasi humanistik yang menambah daya kritis siswa untuk memahami dan menganalisa materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila.
Abstract:Indonesia merupakan negara kepulauan dengan populasi penduduk mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada meningkatnya produksi sampah setiap tahun. Masalah sampah plastik, terutama dari…
barang sekali pakai yang menjadi isu krusial selama 15 tahun terakhir. Provinsi Nusa Tenggara Barat tepatnya di Lombok, bergantung pada sektor pariwisata terutama pantai. Namun perkembangan pariwisata ini memicu masalah sampah di kawasan pantai khususnya sampah plastik. Sampah plastik yang sulit terurai mengancam ekosistem laut dan menurunkan daya tarik wisatawan. Penulis mengusulkan inovasi mesin Macoving sebagai solusi untuk mengatasi masalah sampah plastik di kawasan pantai Lombok. Mesin ini mampu mengolah sampah plastik menjadi paving block bernilai ekonomis, menawarkan solusi ramah lingkungan, dan membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan studi pustaka relevan. Paving block ini dijual lebih murah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bisa mengelola sampah. Inovasi ini diharapkan dapat mengurangi jumlah sampah, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendukung ekonomi hijau. Hal ini sejalan dengan fokus Indonesia pada transisi energi baru terbarukan dan pembangunan berkelanjutan guna mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Abstract:ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) adalah jenis anak berkebutuhsn khusus yang mengalami gangguan pada perkembangan saraf yang menyebabkan perilaku hyperaktif, dan masalah perhatian. Pendidikan inklusi merupakan…
kan sistem pendidikan yang diciptakan untuk mewujudkan pendidikan kepada semua anak anak dengan cara menggabungkan anak anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama dengan anak anak normal. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitiatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran pendidikan inklusi yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus penyandang ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) di SD Muhmadiyah 1 Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi, Pendidikan inklusi yang di terapkan di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan sudah berjalan dengan baik, namun belum adanya pelatihan guru shadow (pendamping) yang menunjang penerapannya. Pendampingan guru dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran juga sangat berperan penting, terutama pada anak berkebutuhan khusus penyandang ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) yang memiliki perbedaan dengan sisiwa lainnya seperti kurangnya fokus saat pembelajaran yang berakibat lambatnya menangkap materi yang disampaikan. Penilaian formatif yang dilakukan pada Pendidikan inklusi sama seperti umunya, hanya saja penilaian sumatif dan rapot anak berkebutuhan khsusus dibedakan dengan anak anak lainnya.
Abstract:Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah ikut berperan besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. PKn merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan…
ikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa di tengah pluralisme yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Penelitian ini mengambil fokus pada pemahaman PPKn di SDN 01 Benteng, yang terletak di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea. Desa Benteng sebagai lokasi penelitian merepresentasikan masyarakat yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang unik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pemahaman PPKn di SDN 01 Benteng. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman PPKn di sekolah tersebut serta merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi PPKn di SDN 01 Benteng. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman siswa terhadap PPKn Di Sekolah Dasar sudah mencerminkan adanya kesadaran siswa akan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.
Abstract:Pengabdian ini berjudul Penerapan Efisiensi Sumber Daya Manusia Pada UMKM yang berada di Bawah Pelayanan PT. BPR Dana Mandiri Bogor Jawa Barat. Tujuan Umum dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Memberikan…
Pelatihan dan Edukasi secara Praktis Ilmu Manajemen dalam Pengembangan UMKM dalam mengatasi Permasalahan utama dalam membangun UMKM Khusunya di sektor Manajemen Sumber Daya Manusia. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi mengenai manajemen, Mengelola SDM, dan Penerapan SDM pada UMKM di Lingkungan Masyarakat. Penjelasan pentingnya UMKM, penjelasan pentingnya manajemen dalam UMKM, terutama manajemen sumberdaya manusia,. Dengan mengukur Efisiensi maka dapat diketahui tingkat kebutuhan akan sumber daya manusia serta kemampuan personil setiap umkm sehingga dapat mewujudkan efisiensi. UMKM juga penting dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik dan membantu masayrakat sekitar dalam penyediaan lapangan kerja. Kesejahteraan umkm harus ditingkatkan karena UMKM memaikan peranan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.