Abstract:ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) adalah jenis anak berkebutuhsn khusus yang mengalami gangguan pada perkembangan saraf yang menyebabkan perilaku hyperaktif, dan masalah perhatian. Pendidikan inklusi merupakan…
kan sistem pendidikan yang diciptakan untuk mewujudkan pendidikan kepada semua anak anak dengan cara menggabungkan anak anak berkebutuhan khusus dalam lingkungan belajar bersama dengan anak anak normal. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitiatif yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran pendidikan inklusi yang diterapkan pada anak berkebutuhan khusus penyandang ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) di SD Muhmadiyah 1 Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi, Pendidikan inklusi yang di terapkan di SD Muhammadiyah 1 Bangkalan sudah berjalan dengan baik, namun belum adanya pelatihan guru shadow (pendamping) yang menunjang penerapannya. Pendampingan guru dalam proses pembelajaran maupun diluar pembelajaran juga sangat berperan penting, terutama pada anak berkebutuhan khusus penyandang ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) yang memiliki perbedaan dengan sisiwa lainnya seperti kurangnya fokus saat pembelajaran yang berakibat lambatnya menangkap materi yang disampaikan. Penilaian formatif yang dilakukan pada Pendidikan inklusi sama seperti umunya, hanya saja penilaian sumatif dan rapot anak berkebutuhan khsusus dibedakan dengan anak anak lainnya.
Abstract:Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran yang diberikan di sekolah ikut berperan besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. PKn merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan…
ikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa di tengah pluralisme yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Penelitian ini mengambil fokus pada pemahaman PPKn di SDN 01 Benteng, yang terletak di Desa Benteng, Kecamatan Ciampea. Desa Benteng sebagai lokasi penelitian merepresentasikan masyarakat yang memiliki dinamika sosial, budaya, dan lingkungan yang unik. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pemahaman PPKn di SDN 01 Benteng. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman PPKn di sekolah tersebut serta merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki implementasi PPKn di SDN 01 Benteng. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemahaman siswa terhadap PPKn Di Sekolah Dasar sudah mencerminkan adanya kesadaran siswa akan pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.
Abstract:Pengabdian ini berjudul Penerapan Efisiensi Sumber Daya Manusia Pada UMKM yang berada di Bawah Pelayanan PT. BPR Dana Mandiri Bogor Jawa Barat. Tujuan Umum dari Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Memberikan…
Pelatihan dan Edukasi secara Praktis Ilmu Manajemen dalam Pengembangan UMKM dalam mengatasi Permasalahan utama dalam membangun UMKM Khusunya di sektor Manajemen Sumber Daya Manusia. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi mengenai manajemen, Mengelola SDM, dan Penerapan SDM pada UMKM di Lingkungan Masyarakat. Penjelasan pentingnya UMKM, penjelasan pentingnya manajemen dalam UMKM, terutama manajemen sumberdaya manusia,. Dengan mengukur Efisiensi maka dapat diketahui tingkat kebutuhan akan sumber daya manusia serta kemampuan personil setiap umkm sehingga dapat mewujudkan efisiensi. UMKM juga penting dalam meningkatkan kesejahteraan pemilik dan membantu masayrakat sekitar dalam penyediaan lapangan kerja. Kesejahteraan umkm harus ditingkatkan karena UMKM memaikan peranan penting dalam mendongkrak perekonomian suatu negara.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen organisasi digital terhadap kinerja pelayanan publik pada pemerintah daerah di Indonesia. Transformasi digital dalam sektor publik menjadi salah satu strategi…
i pemerintah untuk meningkatkan efektivitas organisasi, efisiensi birokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, implementasi manajemen organisasi digital masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan kompetensi digital aparatur sipil negara (ASN), kesiapan infrastruktur teknologi informasi, serta budaya organisasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah aparatur sipil negara pada beberapa organisasi perangkat daerah, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling sebanyak 120 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima tingkat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif melalui perhitungan nilai rata-rata setiap indikator untuk menggambarkan tingkat penerapan manajemen organisasi digital dan kinerja pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen organisasi digital berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata 4,12, sedangkan kinerja pelayanan publik memperoleh nilai rata-rata 4,17 yang juga berada pada kategori baik. Indikator kepemimpinan digital memperoleh nilai tertinggi, sedangkan kompetensi digital ASN menjadi indikator dengan nilai terendah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa semakin baik penerapan manajemen organisasi digital, semakin tinggi pula kualitas kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat kompetensi digital ASN, meningkatkan infrastruktur teknologi informasi, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan…
awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.
Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:This research is motivated by the author's curiosity about how the role of the community in realising village independence. The purpose of this research is to find out the role of the community in realising village independence.…
endence. The method used in this research is qualitative research method with descriptive type. The data collection techniques in this research are observation, interview, and documentation. The data analysis technique used is interactive analysis consisting of three flows, namely: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data validity checking is done by triangulation. Triangulation is the process of finding conclusions by rechecking from various angles. Based on the results of the research and discussion that: 1) The role of the community in realising the independence of Sukamulya Village, Baregbeg Sub-district, Ciamis Regency has not fully run optimally. 2) The obstacles faced by the community in realising the independence of Sukamulya Village, Baregbeg District, Ciamis Regency are lack of information and confirmation and lack of understanding and the same agreement 3) The efforts made in overcoming these obstacles are carried out by dialogue and deliberation and providing input to the village government so that information can reach the community.
Keywords: Community, Village Government, Village Independence
Abstract:Kisah Naaman, seorang perwira Aram yang disembuhkan dari penyakit kusta dalam 2 Raja-Raja 5, memperoleh makna teologis yang lebih mendalam ketika Yesus menyebutnya dalam Lukas 4:27 sebagai satu-satunya yang disembuhkan pada…
ada zaman nabi Elisa. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hubungan intertekstual antara kedua perikop tersebut melalui pendekatan teologi naratif dan intertekstualitas biblika. Fokus utama diarahkan pada eksplorasi makna teologis dari penyebutan tokoh non-Israel oleh Yesus, sekaligus implikasinya terhadap konsep universalitas anugerah Allah yang melampaui batas etnis, nasional, dan religius. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyembuhan Naaman bukan sekadar mukjizat fisik, melainkan simbol keterbukaan keselamatan Allah bagi semua bangsa yang bersedia percaya dan taat kepada-Nya. Dengan mengutip kisah Naaman, Yesus menantang eksklusivisme religius yang sering kali membatasi karya Allah hanya pada kelompok tertentu, serta menyatakan inklusivitas misi Kerajaan Allah yang bersifat lintas batas dan transformatif. Narasi ini juga memperlihatkan bahwa karya keselamatan Allah sejak Perjanjian Lama sudah diarahkan pada pemulihan universal, yang mencapai puncaknya dalam pelayanan Yesus Kristus. Dengan demikian, kisah Naaman menegaskan pentingnya gereja masa kini untuk mewujudkan misi yang terbuka, kontekstual, dan inklusif, sebagai respons terhadap kasih karunia Allah yang tidak terbatas oleh kebangsaan, budaya, maupun tradisi keagamaan tertentu.