Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kearifan lokal dan sistem kepemimpinan adat Suku Kanum dalam pengelolaan ruang hidup di wilayah perbatasan Merauke, Papua Selatan. Sebagai masyarakat adat yang mendiami kawasan…
awasan strategis nasional dan berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Suku Kanum memiliki sistem nilai, struktur sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang berakar pada prinsip keseimbangan ekologis dan solidaritas komunal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan adat Kanum berfungsi tidak hanya sebagai otoritas sosial, tetapi juga sebagai pengatur tata ruang berbasis kearifan lokal, yang memastikan pemanfaatan lahan, hutan, dan perairan secara berkelanjutan. Struktur kepemimpinan berbasis marga (clan-based leadership) memainkan peran penting dalam menjaga batas-batas teritorial adat dan mencegah konflik antar komunitas. Namun, modernisasi dan ekspansi proyek pembangunan nasional di wilayah perbatasan memunculkan tantangan baru, terutama terkait pergeseran nilai, marginalisasi otoritas adat, dan tumpang tindih regulasi antara hukum adat dan hukum negara. Temuan ini menegaskan bahwa pengakuan formal terhadap sistem kepemimpinan adat serta integrasi nilai-nilai kearifan lokal Kanum dalam kebijakan tata ruang merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Papua Selatan.
Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan partisipasi dan penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah di Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian…
deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki mengenai Partisipasi Dan Transparansi Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Merauke. Hasil penelitian menyimpulkan dari 12 ( dua belas ) responden bahwa adanya partisipasi dan transparansi dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Perbatasan daerah Kabupaten Merauke antara lain ketika pembahasan tentang anggaran melibatkan pimpinan dan para staf terkait dengan plafom anggaran. Keterlibatan pimpinan dan staf dalam penyusunan anggaran berdasarkan tugas, fungsi serta kewenagan dari nasing-masing bidang dari awal penyusunan program kerja sampai dengan penggunaan anggaran
Abstract:Abstract: Current technological developments play a crucial role in driving the tourism industry, one of which is the utilization of technology. However, tourist attractions in border areas face challenges such as limited…
d access to digital information and a lack of interactive media to present local wisdom such as history, customs, and culture. This study aims to develop and implement a QR Code-based Web-based Augmented Reality (WebAR) to digitize local wisdom at tourist attractions, making information more engaging and accessible to tourists. The research methodology adopted three approaches: UCD (User-Centered Design), Agile methods, and TAM (Technology Acceptance Model). This platform contains the local wisdom of two tourist villages in the border area, namely Sebujit Village and Jagoi Babang Village. The results of testing and evaluation using multiple linear regression and SEM-PLS methods on 45 respondents showed that the WebAR technology acceptance model was significant (F = 6.583; p < 0.001). User Attitude (ATU) is a key variable that significantly influences Intention to Use (BI) (β=0.429; p=0.001), while Ease of Use (PEOU) and Benefit (PU) indirectly influence BI through ATU. As additional validation, the classification test yielded an accuracy of 88.90% and an F1-score of 0.941, confirming that QR Code-based WebAR is effective and well-received as a digital information and promotion medium for local wisdom in border areas.
Keywords: border areas; local wisdom; qr code; tourist attractions; web augmented reality.
Abstrak: Perkembangan teknologi saat ini memiliki peran penting dalam mendorong industri pariwisata, salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Namun, objek wisata di daerah perbatasan menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses informasi digital dan kurangnya media interaktif untuk menyajikan kearifan lokal seperti sejarah, adat istiadat, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Web-based Augmented Reality (WebAR) berbasis QR Code untuk digitalisasi kearifan lokal objek wisata, menjadikan informasi lebih menarik dan mudah diakses bagi wisatawan. Metodologi penelitian mengadopsi tiga pendekatan, UCD (User-Centered Design), metode Agile, dan TAM (Technology Acceptance Model). Platform ini memuat kearifan lokal dua desa wisata di daerah perbatasan, yaitu Desa Sebujit dan Desa Jagoi Babang. Hasil pengujian dan evaluasi dengan metode regresi linier berganda dan SEM-PLS pada 45 responden menunjukkan bahwa model penerimaan teknologi WebAR ini signifikan (F = 6.583; p < 0.001). Sikap Pengguna (ATU) menjadi variabel kunci yang berpengaruh signifikan terhadap Niat Penggunaan (BI) (β=0.429; p=0.001), sementara Kemudahan Penggunaan (PEOU) dan Manfaat (PU) memengaruhi BI secara tidak langsung melalui ATU. Sebagai validasi tambahan, uji klasifikasi menghasilkan akurasi 88,90% dan F1-score 0,941, yang menegaskan bahwa WebAR berbasis Kode QR efektif dan dapat diterima dengan baik sebagai media informasi dan promosi digital kearifan lokal di wilayah perbatasan.
Kata Kunci: daerah perbatasan; kearifan lokal; qr code; web augmented reality.
Abstract:Penelitian ini membahas konflik sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dari perspektif hukum internasional. Konflik perbatasan antara kedua negara ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi kedaulatan…
dan keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber referensi terkait konflik perbatasan dan upaya penyelesaiannya. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, dan pendekatan fakta. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum internasional memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik perbatasan ini dan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat internasional. Konflik perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste dipicu oleh klaim sepihak warga Timor Leste terhadap wilayah Indonesia di perbatasan. Konflik ini melibatkan bentrokan fisik antara warga kedua negara. Penelitian ini memberikan wawasan tentang upaya penanganan konflik perbatasan dari perspektif hukum internasional dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sengketa perbatasan wilayah Indonesia dan Timor Leste.