Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya manajemen pembiayaan pada madrasah. Hal ini dikarenakan manajemen pembiayaan merupakan proses pengelolaan dan pengaturan sumber daya keuangan untuk mendukung kegiatan…
tan pendidikan secara efektif dan efisien, menjamin kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan, serta memungkinkan terciptanya akses pendidikan yang lebih adil bagi seluruh siswa. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan analisis literatur terkait.hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan penting bagi madrasah,karena dapat mendukung keberlangsungan operasional madrasah, meningkatkan kualitas pendidikan madrasah,serta dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pada administrasi pembiayaan madrasah.
Abstract:Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap haki dani kewajibani yangi isetara, iharkat idan imartabat iyang isederajat serta memiliki iperan idan kedudukan iyang isama idalam kehidupan…
upan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturani Desai Nomori 2i Tahuni 2023i tentangi Pembentukani Kelompoki Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya ii pengabdiani kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.
Abstract:Prevalensi merokok pada remaja usia 10-18 tahun meningkat dari 7,2% dari tahun 2013 menjadi 9,1% pada 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor yang berhubungan dengan prilaku merokok pada remaja SMA…
Mensiku. Metodelogi dalam penelitian ini adalaha kuantitatif dengan pendekatan Cross Sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024, sample berjumlah 180 siswa/siswi di SMA Mensiku. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara dukungan keluarga p value (0,002), pengaruh teman sebaya p value (0,000), dan pengaruh media elektronik p value (0,000). Perlunya media promosi seperti poster dan peraturan dilarang merokok pada remaja untuk mencegah remaja merokok.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian…
ian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan eksplorasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, serta penelusuran dan penelaahan terhadap data statistik tarkait indikator penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Hasil pengumpulan data dianalisis secara normatif kemudian disajikan secara sistematis untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya 16 dari 18 pendelegasikan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan baik berupa Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang belum dilaksanakan serta adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat 10 dari 22 indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang belum mencapai target RPJMD berdasarkan perhitungan persentase capaian akumulatif tahun 2021 sampai dengan 2023.
Abstract:Peran Satpol PP memiliki korelasi kuat dengan Penegakan Perda, sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satpol PP memiliki tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan…
n masyarakat. Peran Satpol PP ini dapat diketahui dengan menggunakan teori peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) dengan indikator yaitu (1) Peran Antar Pribadi (2) Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (3) Peran Pengambil Keputusan. Penelitian ini, Menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif. Artinya metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selain keterangan narasumber, juga didapat dari studi lapangan, dan dokumentasi, Hasil penelitian dan data yang ada menunjukan, baik dari observasi lapangan maupun wawancara sama - sama menyebutkan bahwa memang diakui bersama peran Satpol PP dari ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) terdapat satu indikator yaitu Peranan Pengambil Keputusan yang belum maksimal dalam peranan pengambil keputusan sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima tidak menggunakan sanksi yang ada di Perda K3 No. 4 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran Perda sementara. Pembinaan dan arahan perlu terus dilakukan agar dalam setiap diri personil Satpol PP tumbuh rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
Abstract:Dalam era globalisasi saat ini pendidikan keagaaman sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki intelektual yang baik, tetapi memiliki jiwa yang religius. Hal ini diperlukan karena sudah banyak terjadi…
erjadi penyimpangan yang menimbulkan rusaknya moral dan mental individu. Oleh karena itu lembaga pendidikan saat ini tidak boleh tinggal diam terkait etika dan moral anak didiknya. Pada fase pondasi, lembaga pendidikan seperti PAUD, TK, KB dapat memberikan materi keagamaan dengan stimulasi yang tepat. Stimulasi yang dimaksud adalah rangsangan bagi anak yang dapat menumbuhkan jiwa religius tetapi menyenangkan. Karena fase pondasi memiliki gaya belajar yang di kenal dengan belajar sambil bermain. Penelitian ini bertujuan untuk menanamkan jiwa religius dan moral yang baik bagi anak usia dini melalui story telling menggunakan media pop up book kisah teladan di TK Islam Terpadu Amanah Belilas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan anak dapat memahami dan menceritakan sejarah kisah nabi, perubahan perilaku seperti sikap sabar, tidak mencela teman, taat pada aturan kelas setelah melihat adegan hukuman rakyat nabi nuh. Hasil observasi menunjukkan anak senang dan responsif pada media pop up book dan termotivasi untuk mempelajari kisah teladan kenabian berikutnya. Dengan demikian, penggunaan media pop up book ini dapat menanamkan sikap religius dan taat beragama pada anak.
Abstract:Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan…
tan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yag di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.
Abstract:Regulasi mengenai pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa telah diatur di Kementerian Dalam Negeri. Menjadikan peraturan tersebut menjadi acuan standar dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki tujuan…
untuk melihat dan memahami dan melihat penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bakalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan Pengamatan, Tanya Jawab, Pencatatan terhadap pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif karya Miles dan Huberman. Penelitian mengungkapkan bahwa Desa Bakalan telah menggunakan Siskeudes dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansinya. Juga dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Bakalan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendgri No. 20 Tahun 2018. Serta penerapan asas pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan asas-asas yang ada yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatf, tertib dan disiplin anggaran.
Abstract:Pembuktian suatu tindak pidana salah satunya dapat melalui bukti alat elektronik. Suatu peraturan yang mengatur alat bukti yang digunakan masih berlaku dalam hal pembuktian kejahatan apapun yang membutuhkan bukti secara…
digital. Pada perkembangannya alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Namun, terkait perluasan jenis alat bukti elektronik tidak dijelaskan secara rinci termasuk alat bukti hasil penyadapan masih samar, sebab penyadapan sendiri lebih dianggap sebagai tindakan kriminal yang merugikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan posisi alat bukti elektronik dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini meneliti aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian menggunakan alat bukti elektronik yang sah menurut hukum. Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.