Abstract:Keanekaragaman Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan penggunaan media sosial, melainkan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, termasuk melalui WhatsApp. Penelitian ini tujuannya menganalisis…
sis penipuan melalui penyalahgunaan data pribadi pada WhatsApp dalam sistem hukum indonesian serta pertanggungjawaban pidana pelakunya menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memakai metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangaan dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyalahgunaan data pribadi melalui WhatsApp umumnya dilakukan melalui phishing, pencurian identitas, pengambilalihan kaun, dan pemanfaatan informasi pribadi secara melaawan hukum. Perlindungan hukum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undaqng-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undaqng-Undang Hukum Pidana. Berdqasarkan teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh, pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur tindak pidana, mempunyai kebisaan bertanggung jawab, terdapat kesalahan, serta tidak terdapat alasan ppembenar ataupun pemaaf. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, perkembangan modus kejahatan siber, dan belum optimalnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan efektivitas penegakan hukum guna memperkuat pelindungan data pribadi.
Advancements in information and communication technology have increased social media usage but also created risks regarding the misuse of personal data, including via WhatsApp. This study aims to analyze fraud involving the misuse of personal data on WhatsApp within the Indonesian legal system and the criminal liability of perpetrators under prevailing legislation. The research employs a normative legal method utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the misuse of personal data via WhatsApp typically occurs through phishing, identity theft, account takeovers, and the unlawful use of personal information. Legal protections are established under Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, and the Criminal Code. Based on Roeslan Salehs theory of criminal liability, a perpetrator can be held liable if the elements of the criminal offense are met, the individual possesses the capacity for liability, fault is established, and there are no grounds for justification or excuse. However, implementation faces challenges such as low digital literacy, evolving cybercrime methods, and suboptimal law enforcement. Therefore, enhancing digital literacy and the effectiveness of law enforcement is essential to strengthen personal data protection.
Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum di Indonesia meskipun batas usia minimum perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kenaikan usia ini justru meningkatkan permohonan…
an dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pemberian dispensasi dengan ketentuan yang berlaku serta dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pemberian dispensasi kawin pasca perubahan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg berdasarkan PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konseptual. Bahan hukum primer berupa Penetapan Nomor 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg dan peraturan terkait dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin telah sesuai secara formal-prosedural dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, karena hakim telah menempuh seluruh tahapan prosedural yang diwajibkan. Namun, dari sisi materiil alasan berupa kekhawatiran perbuatan menyimpang dari ajaran agama Islam bersifat umum sehingga standar "alasan sangat mendesak" cenderung diterapkan longgar. Dasar pertimbangan hakim terdiri atas unsur formil berupa kewenangan dan kelengkapan syarat administratif, serta unsur materiil berupa fakta hubungan asmara calon mempelai dan penerapan kaidah fikih dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, yang ditinjau dari Teori Perkawinan telah memuat sebagian aspek kesiapan calon mempelai namun belum komprehensif pada aspek kesiapan psikologis.
Child marriage remains a legal issue in Indonesia even though the minimum age for marriage has been raised to 19 years through Law Number 16 of 2019. This increase in age has actually increased applications for marriage dispensation to the Religious Courts, raising questions regarding the conformity of granted dispensations with applicable regulations and the judge's basis for consideration in granting them. This study aims to analyze the conformity of granting marriage dispensation after the change in the minimum age limit for marriage based on Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019, as well as to analyze the judge's basis for consideration in Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg based on PERMA Number 5 of 2019. This study uses a normative legal research method with a statutory, case, and conceptual approach. Primary legal materials, including Decree Number 2006/Pdt.P/2024/PA.Srg and related regulations, were analyzed descriptively and qualitatively. The research results show that the granting of marriage dispensation is formally and procedurally in conformity with Law Number 16 of 2019 and PERMA Number 5 of 2019, as the judge followed all required procedural steps. However, from a substantive standpoint, the reasoning concerning acts deviating from Islamic teachings is general in nature, so the "very urgent reason" standard tends to be applied loosely. The judge's basis for consideration consists of formal elements, namely authority and completeness of administrative requirements, and material elements, namely the fact of the romantic relationship between the prospective spouses and the application of the fiqh principle of dar'u al-mafasid muqaddamun ala jalbi al-mashalih, which, when reviewed through Marriage Theory, has addressed some aspects of the prospective spouses' readiness but has not been comprehensive regarding psychological readiness.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet…
yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Transformasi ekonomi digital menimbulkan persoalan hukum baru mengenai perlindungan nilai ekonomi atas manfaat layanan digital yang telah dibayar tetapi belum sepenuhnya dinikmati konsumen, khususnya sisa kuota internet yang hangus setelah berakhirnya masa berlaku. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan yuridis sisa kuota sebagai nilai ekonomi digital dan merekonstruksi model perlindungan konstitusional yang menjamin hak milik serta kepastian hukum yang adil bagi konsumen. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peraturan telekomunikasi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kuota yang diperoleh melalui pembayaran sah, memiliki nilai ekonomi, dapat diidentifikasi, belum sepenuhnya dinikmati, dan memerlukan perlindungan hukum dapat dikonstruksikan sebagai hak milik digital, yang merupakan konstruksi akademik berdasarkan ratio decidendi Mahkamah Konstitusi. Penelitian selanjutnya menemukan model perlindungan konstitusional melalui lima prinsip, yaitu recognition, transparency, choice, preservation, dan remedy, yang menempatkan masa berlaku sebagai instrumen pengelolaan layanan, bukan dasar absolut penghapusan nilai ekonomi konsumen. Penghangusan hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi tujuan yang sah, relevansi, kebutuhan, dan keseimbangan berdasarkan asas proporsionalitas.
Abstract:Kolam pancing milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, secara fisik telah tersedia namun belum beroperasi secara optimal karena ketiadaan strategi pemasaran dan media promosi…
digital, sementara lingkungan PAUD SPS setempat masih memerlukan penataan dari sisi kebersihan, keteraturan, dan penghijauan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendorong operasionalisasi aset ekonomi desa melalui digitalisasi promosi serta memperbaiki kualitas lingkungan belajar anak usia dini melalui pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi multipihak. Metode pelaksanaan mencakup observasi dan asesmen kebutuhan, sosialisasi dan penyusunan rencana bersama mitra, pelaksanaan intervensi secara bertahap selama empat minggu, pendampingan operasional, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolam pancing BUMDes telah beroperasi dengan jadwal dan tarif yang disepakati, didukung akun media sosial resmi, konten foto dan video promosi, banner di lokasi strategis, serta pendaftaran titik lokasi pada peta digital. Di sisi lain, lingkungan PAUD SPS menjadi lebih bersih, tertata, dan hijau melalui kegiatan gotong royong, pengecatan sarana bermain, dan penanaman tanaman hias. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan satuan pendidikan anak usia dini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan, dengan syarat keberlanjutan dijaga melalui pendampingan pengelolaan pascaprogram.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo yang dilihat dari lima indikator, yaitu prestasi kerja, kedisiplinan, kerja sama, keterampilan,…
dan tanggung jawab. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang pegawai yang dipilih secara purposive. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo secara umum telah berjalan dengan baik. Pada indikator prestasi kerja, pegawai tergolong sangat baik karena mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target, kualitas, dan batas waktu yang telah ditentukan serta melakukan koordinasi dengan atasan ketika menghadapi kendala. Pada indikator kedisiplinan, secara umum sudah cukup baik karena peraturan dan sanksi telah diterapkan, namun masih ditemukan beberapa pegawai yang datang terlambat, menunda pekerjaan, dan kurang mematuhi ketentuan jam kerja. Pada indikator kerja sama, telah terjalin dengan baik melalui koordinasi, komunikasi, dan saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan secara tim. Pada indikator keterampilan, pegawai tergolong baik dalam menggunakan kemampuan dan pengetahuan untuk menyelesaikan pekerjaan serta didukung dengan kegiatan pengembangan kompetensi seperti bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta workshop. Sementara itu, pada indikator tanggung jawab, pegawai tergolong cukup baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, meskipun masih terdapat beberapa pegawai yang menunda pekerjaan. Dengan demikian, kinerja pegawai pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo telah berjalan dengan baik, namun aspek kedisiplinan dan tanggung jawab masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi dan pengawasan secara berkelanjutan agar pelaksanaan tugas dapat semakin optimal.
Abstract:Helminthiasis merupakan penyakit infeksi yang masih banyak terjadi pada anak usia sekolah dan dapat menimbulkan nyeri perut, diare, mual, muntah, serta gangguan tidur dan makan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan efektivitas…
ktivitas kompres hangat terhadap penurunan nyeri pada anak dengan helminthiasis di RSUD Wates. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan proses keperawatan pada An. H usia 14 tahun dengan diagnosis keperawatan nyeri akut. Intervensi dilakukan selama 3×24 jam meliputi pengkajian nyeri, pemberian kompres hangat pada abdomen 3 kali sehari selama 10–15 menit, pengaturan lingkungan nyaman, memfasilitasi istirahat, pemberian edukasi pasien dan keluarga, serta kolaborasi pemberian paracetamol 450 mg setiap 8 jam. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan intensitas nyeri dari skala 6/10 menjadi 2/10, disertai berkurangnya keluhan nyeri perut, ekspresi wajah lebih rileks, peningkatan kualitas tidur, nafsu makan membaik, serta peristaltik usus kembali normal. Kesimpulan menunjukkan bahwa pemberian kompres hangat yang dikombinasikan dengan intervensi komprehensif lainnya efektif dalam menurunkan nyeri akut pada anak dengan helminthiasis.
Abstract: Diabetes Mellitus (DM) tipe 2 merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat…
pat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya pola makan yang kurang baik dan rendahnya kepatuhan minum obat. Berdasarkan survei awal di Puskesmas Belimbing Padang, sebagian besar pasien masih mengonsumsi makanan dan minuman manis secara berlebihan, memiliki jadwal makan yang tidak teratur, serta belum patuh dalam mengonsumsi obat antidiabetes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pola makan dan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Belimbing Padang Tahun 2025. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Populasi penelitian berjumlah 197 pasien Diabetes Mellitus tipe 2 yang berkunjung ke Puskesmas Belimbing Padang pada Desember 2024–Januari 2025, dengan sampel sebanyak 66 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner pola makan, kuesioner Morisky Medication Adherence Scale-8 (MMAS-8), dan lembar observasi kadar gula darah puasa. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square dengan tingkat kemaknaan p ≤ 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 66 responden, sebanyak 41 orang (62,1%) memiliki pola makan kurang baik, 45 orang (68,2%) memiliki kepatuhan minum obat yang rendah, dan 42 orang (63,6%) memiliki kadar gula darah yang tidak terkontrol. Hasil uji statistik menunjukkan nilai p-value = 0,000, yang berarti terdapat hubungan yang bermakna antara pola makan dan kepatuhan minum obat dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Belimbing Padang Tahun 2025. Disimpulkan bahwa pola makan dan kepatuhan minum obat berhubungan secara signifikan dengan kadar gula darah pada pasien Diabetes Mellitus tipe 2. Oleh karena itu, Puskesmas Belimbing Padang diharapkan dapat meningkatkan edukasi mengenai pengaturan pola makan, kepatuhan minum obat, melibatkan keluarga dalam pengelolaan penyakit, serta menyediakan media edukasi yang efektif untuk membantu pasien mengontrol kadar gula darah.