Abstract:Abstract: Human Rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gift which must be respected, upheld and protected by the legal state, the Government,…
nment, and every person for the sake of honor and protection of human dignity. The right to a sense of security is regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights from Articles 28-35. The research method used in this article is normative, namely legal research carried out by examining library materials, with a focus on the legislative approach, namely by examining all statutory regulations. This article is descriptive with the main data source being secondary data. The data obtained is sorted into one pattern, category and basic description. So conclusions can be drawn using qualitative analysis. A series of laws that regulate many things regarding the importance of security which emphasizes that guaranteed protection from the threat of fear of doing or not doing something which is a human right, guaranteed protection from torture or treatment that degrades human dignity, and guaranteed safety to be free from treatment discriminatory on any basis.
Â
Keywords: Human Rights, Right to Feeling Safe
Abstrak: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak atas rasa aman diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dari Pasal 28-35. Metode penelitian dalam artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptip dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif. Serangkaian Undang-Undang yang mengatur banyak hal akan pentingnnya sebuah keamanan yang menegaskan bahwa terjaminnya perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terjaminnya perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, serta terjaminnya keselamatan untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun.
Â
Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Hak Rasa Aman
Â
Abstract:Abstract: A decision support system (DSS) is a system that supports managers in making decisions for semi-structured problems.The purpose of a decision support system is as a tool for managers to expand their capabilities…
s in decision making and not to replace managers. The development of information technology accompanied by the development of the internet mutually supports each other, giving birth to the concept of internet-based information technology, whose development is becoming wider and increasingly being applied in corporate businesses in various fields. The problems that arise are the unavailability of a decision support system that can make it easier for farming businesses to select the quality of honey guava seeds, and the lack of information about selecting the quality of honey guava seeds carried out by farming businesses regarding the selection of the quality of honey guava seeds. The aim of this research is to make it easier for farming business owners to choose quality honey guava seeds and later provide benefits from planting honey guava for farming business owners.
Keywords: decision support systems; honey guava seeds; MFEP method
Abstrak: Sistem pendukung keputusan (SPK) merupakan suatu sistem yang mendukung manajer dalam pengambilan keputusan untuk permasalahan semi terstruktur.Tujuan sistem pendukung keputusan yaitu sebagai alat bantu bagi para manajer untuk memperluas kapabilitas mereka dalam pengambilan keputusan dan bukan untuk menggantikan manajer. Perkembangan teknologi informasi yang disertai perkembangan internet saling mendukung satu sama lain sehingga melahirkan konsep teknologi informasi berbasis internet yang perkembangannya semakin luas dan semakin banyak diterapkan dalam bisnis perusahaan di berbagai bidang. Adapun permasalahan yang muncul yaitu belum tersedianya sistem pendukung keputusan yang dapat memudahkan pihak usaha tani untuk pemilihan kualitas bibit jambu madu, dan kurangnya informasi tentang pemilihan Kualitas Bibit Jambu Madu yang dilakukan Usaha tani terhadap pemilihan kualitas bibit jambu madu. Tujuan dari penelitian ini untuk mempermudah pemilik Usaha tani dalam memilih kualitas bibit jambu madu dan nantinya memberikan keuntungan penanaman jambu madu pada pemilik usaha tani. Adapun hasil pengolahan data pemilihan kualitas jambu madu dengan menggunakan metode MFEP yaitu: bibit jambu madu jenis super green dengan nilai 1.97, selanjutnya bibit jambu madu jenis deli hijau dengan nilai 1.85, dan kemudian bibit jambu madu kesuma merah dan citra king dengan nilai 1.68.
Kata kunci: sistem pendukung keputusan; bibit jambu madu; metode MFEP
Abstract:Abstract: The Indonesian-English Dictionary application in this research will be named Kamus Pro, a bilingual Indonesian-English/English-Indonesian dictionary that can be used on Android smartphones. This dictionary application…
ication stores data in the form of words and their translations in text files. The main process in the dictionary is the search process. This application will implement a search process based on a binary search algorithm. This algorithm was chosen because the available dictionary data is sorted and the algorithm is easy to implement in Android programming which adopts the Java programming language. Testing of this algorithm uses 2 text file data. The first data is an Indonesian-English text file with a total of 30,450 words. The second data is an English-Indonesian text file containing 23,623 words. Testing will be carried out via an Android emulator on a computer and via an Android smartphone. From the test results, the speed of the search process using a binary algorithm will be recorded, whether testing via an emulator or smartphone directly. The results of this research will later draw conclusions as to the extent of the influence of the application of the binary algorithm on the Dictionary Pro application.
Keywords: algoritma; binary search; indonesian english dictionary; android
Abstrak: Aplikasi Kamus Indonesia-Inggris dalam penelitian ini akan diberi nama Kamus Pro merupakan kamus dua bahasa Indonesia-Inggris/Inggris-Indonesia yang dapat digunakan pada smartphone android. Aplikasi kamus ini menyimpan data berupa kata dan terjemahannya dalam file teks. Proses utama pada kamus adalah proses pencarian. Aplikasi ini akan menerapkan proses pencarian berdasarkan algoritma pencarian biner (binary). Algoritma ini dipilih karena data kamus yang tersedia sudah terurut serta algoritmanya mudah diimplementasikan pada android programming yang mengadopsi bahasa pemrograman java. Pengujian terhadap algoritma ini menggunakan 2 data file teks. Data pertama file teks indonesia-inggris dengan jumlah kata 30.450. Data kedua file teks inggris-indonesia yang berisi 23.623 kata. Pengujian akan dilakukan melalui emulator android di komputer dan melalui smartphone android. Dari hasil pengujian akan dicatat kecepatan proses pencarian menggunakan algoritma biner, baik pengujian melalui emulator ataupun smartphone langsung. Hasil penelitian ini nanti akan diambil kesimpulan sejauh mana pengaruh penerapan algoritma biner terhadap aplikasi Kamus Pro.
Kata kunci: algoritma; binary search; kamus indonesia-inggris; android
Abstract:The Mekar Baru Village Government formed a Village-Owned Enterprise (BUMDes) as the driving force for the village economy, but in its formation there was still minimal guidance from the Regional Government so that several…
l problems emerged, including the lack of training provided to the community in managing BUMDes, lack of socialization to the community, lack of supervision carried out so that BUMDes are not running optimally and there is a lack of government assistance in providing solutions to problems faced by BUMDes. The purpose of this study was to find out how the Implementation of the Village Owned Enterprises (BUMDes) Program in Mekar Baru Village, Datuk Tanah Datar District, Batubara Regency. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively using the Implementation Theory of Van Metter dan Van. The results showed that Standards and Objectives of the BUMDes program are not clear because the local government has not formulated a clear implementation process. Resources are still lacking such as competent Human Resources in managing BUMDes. The communication of the Implementing Body built by BUMDes is still lacking. Characteristics of the Implementing Agency which does not show alacrity in inviting the community to participate in BUMDes activities. The economic environment influences the community to choose to participate in the BUMDes. The attitude of the Mekar Baru BUMDes executors who are slow to respond to the needs of the community. The attitude of the Executor as an Implementor is also not fast and responsive in resolving the problems faced by BUMDes Mekar Baru, this is due to the lack of funds owned.
Abstract:The non-cash transaction policy on toll roads aims to improve services to toll road users. However, in the implementation process, several problems were found, such as traffic jams due to a lack of balances, machine errors…
rs at the toll gate and transactions made in cash. This study uses descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by onterviewing, observing, and recording documents related to the implementation of non-cash transaction policies on toll roads. The data obtained was then analyzed qualitatively by reviewing all data collected and supported by interview results. The results of the study were measured based on the Van Meter and Van Horn Implementation models. In standard indicators and policy targets, the implementation of the policy has not fully complied with the established standards so that the objectives have not been fully realized. Human resources carry out their respective functions and non-human resources in the form of equipment already exist and functioning at all toll gates. Communication between organizations and activity implementers shows that executors routinely coordinate and communicate with other stakeholders. The characteristics of implementing agents show that policy implementers know and understand the policy of non-cash transactions on toll roads. In terms of social, economic and political conditions, it was found that there were many road users whose awareness was still low and road users considered the MKTT toll tariff to be quite expensive. The attitude of the implementer in carrying out the non-cash transaction policy on the toll road is quite responsive when a problem occurs.
Abstract:Abstract: This study describes the concept of Ta'dib Muhammad Naquib Al-Attas in Character Development of Students. This research is a qualitative research that uses a pedagogical approach. The results show that the concept…
ept of Ta'dib according to Muhammad Naquib Al-Attas, the concept of Ta'dib emphasizes the mastery of correct knowledge in a person in order to produce stable charity and good behavior based on faith. The concept of Ta'dib, first, as a moral competence (morals) that must be possessed by educators and students, second, the formation of personality so that the psychological characteristics of a person related to the tendency to relate socially with others, especially those related to; friendliness, self-control, implementation can be said to be successful because of the adab education that is applied in the lives of students, but it must also be admitted that during the epidemic, Ta'dib education experienced a few obstacles, such as education level, environment, culture, socio-economic level and online learning.
Keywords: Ta'dib; Character; Covid-19
Abstrak: Penelitian ini mengambarkan pemikiran Ta’dib Muhammad Naquib Al-Attas dalam Pengembangan Karakter Peserta Didik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan pedagogis. Konsep Ta’dib, pertama, sebagai kompetensi moral (akhlak) yang harus dimiliki oleh pendidik maupun peserta didik, kedua, pembentukan kepribadian agar karakteristik psikologis seseorang yang berkaitan dengan kecendrungan untuk berhubungan sosial dengan orang lain, khususnya yang berkaitan dengan; keramahan, pengendalian diri, implementasi bisa dikatakan berhasil karena pendidikan adab yang diterapkan dalam kehidupan peserta didik, namun harus diakui juga dimasa pademik pendidikan Ta’dib mengalami sedikit kendala, seperti tingkat pendidikan, Lingkungan, Budaya, Tingkat sosial ekonomi dan pembelajaran Daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Ta’dib menurut Muhammad Naquib Al-Attas, konsepTa’dib titik tekan pada penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku yang baik yang berlandaskan keimanan.
Kata kunci: Ta’dib; Karakter; Covid-19
Abstract:Kemandirian dalam belajar berarti mahasiswa memiliki kesadaran sendiri untuk belajar, mampu menentukan sendiri langkah-langkah yang harus diambil dalam belajar, mampu memperoleh sumber belajar sendiri, dan melakukan kegiatan…
atan evaluasi diri serta refleksi atas kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Akan tetapi pembelajaran yang banyak terjadi saat ini kebanyakan berpusat pada dosen (teacher-centered) yang cenderung kurang mendukung terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa. Mahasiswa menjadi kurang mandiri dan menjadi tidak percaya pada diri sendiri karena dosen lebih banyak terlibat aktif dalam pembelajaran dan mahasiswa menjadi lebih banyak bergantung dengan dosen. Kurangnya penekanan pada aspek kemandirian belajar mahasiswa mengindikasikan bahwa aspek kemandirian belajar belum dianggap sebagai faktor penting yang berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kemandirian belajar (self regulated learning) terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah logika komputer semester ganjil tahun akademik 2021/2022. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu angket dan tes. Data dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier sederhana setelah sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji linearitas. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai sig > 0,05 sehingga Ho diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah logika komputer.
Abstract:Abstract: An advocate or often called a lawyer is a job that is untouchable, independent, responsible for a fair, honest and safe trial of every judge when defending law, justice, truth and human rights. This research was…
s conducted with the type of normative legal method and based on the Act. The results of the study show that acts that violate falsifying letters and documents specified in Article 263 of the Criminal Code are subject to punishment for a maximum period of 6 years. And a lawyer is freed from his obligation to practice under the provisions of Article 10 of Law No. 13 of 2003 concerning lawyers who are carried out by lawyers' organizations that do not have the right to practice
Keywords: Law; Advocate; Forgery of Documents
Abstrak: Advokat atau sering disebut pengacara ialah pekerjaan yang tidak tersentuh, independen, bertanggungjawab atas pengadilan yang adil, jujur serta aman secara peradilan terhadap setiap hakim saat membela hukum, keadilan, kebenaran serta HAM. Penelitian ini dilakukan dengan jenis metode hukum normative dan berdasarkan UU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan yang melanggar memalsukan surat dan dokumen yang ditentukan pada Pasal 263 KUHP terancam hukuman dalam kurunwaktu selama-lamanya 6 tahun. Dan seorang pengacara dibebaskan dari kewajibannya untuk berpraktik berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU No.13 Tahun 2003 mengenai pengacara yang dilakukan oleh organisasi pengacara yang tidak memiliki hak untuk berpraktik
Kata kunci: Hukum; Advokat; Pemalsuan Dokumen
Abstract:Abstract: Cases of cybercrime that occurred in Indonesia with various motives and were carried out by various actors ranging from teenagers to parents, men and women. Cybercrime cases are actually specifically regulated…
through electronic reporting and transaction laws, which are also contained in the Criminal Code, although the implementation is still not perfect. One thing that often happens is that defamation is carried out through public media or other social media. A d efamation case is an act of crime that aims to defame someone in written or unwritten form and will cause bad consequences that can harm someone whose name is tainted or who is slandered. This study analyzes from the perspective of criminal law regarding the application of criminal law in cases of defamation through social media or online media that occurred in Indonesia.
Keywords: Mayantara Crime Case; Criminal La;, Defamation Case.
Abstrak: Kasus kejahatan mayantara (cybercrime) yang terjadi di Indonesia dengan aneka macam motif dan dilakukan oleh beraneka ragam pelaku mulai rentang usia remaja sampai orang tua, pria maupun wanita. Kasus pejahatan mayantara (cybercrime) sesungguhnya diatur secara khusus melalui unang-undang laporan dan transaksi elektro, juga terdapat di dalam kitab undang-undang aturan pidana, meskipun dalam pelaksanaannya masih belum sempurna. Salah satu yang tak jarang terjadi yaitu pencemaran nama baik dilangsungkan melalui media umum ataupun media sosial seperti lainnya. Perkara pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan kejahatan yang bertujan buat mencemarkan nama baik seseorang pada wujud tertulis atapun tidak tertulis dan akan menimbulkan akibat jelek yang dapat merugikan seseorang bagi yang namnya tercemar ataupun yang dicemarkan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normative. Penelitian ini menganalisis dari segi hukum pidana perihal penerapan hukum pidana pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ataupun media online yang terjadi di Indonesia.
Kata kunci: Kejahatan Mayantara; Hukum Pidana; Pencemaran Nama Baik.
Abstract:Abstract: Proof is very important in revealing a truth in a criminal court. Proof is the main stage in determining the criminal trial process considering that at this stage of proof it will be determined whether or not a…
defendant has committed a criminal act as charged by the public prosecutor. In order to find and collect evidence in criminal cases, the police are tasked with investigating the accused in this case for ongoing criminal acts, to find out the rights of suspects in obtaining autopsy evidence for murder victims. Qualitative research which has a realistic descriptive nature, the writer can understand and see a view and put ideas around what happened in fact and empirically. In the case of a suspect being accused of committing a murder, the suspect can collect as much evidence as possible to prove his innocence. As explained in Article 133 of the Criminal Procedure Code, Visum et Repertum is included in the category of expert testimony. The suspect also has the right to know what the visum et repertum contents of the victim is and the suspect also has the right to have any information related to the legal issues that have befallen him. The suspect can ask the investigator/police for the contents of the post mortem.
Keywords:The rights of the suspect;visum et repertum;crime of murder
Abstrak: Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam mengungkapkan suatu kebenaran di dalam pengadilan pidana. Pembuktian merupakan tahap utama dalam menentukan proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum. Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bukti kasus tindak pidana Kepolisian bertugas menyelidiki terdakwa dalam kasus tersebut atas tindak pidana yang berlangsung, untuk menemukan hak-hak tersangka dalam mendapatkan bukti otopsi terhadap korban pembunuhan. Penelitian kualitatif dimana memiliki sifat deskriftif yang realistis, penulis dapat memahami dan melihat sebuah pandangan serta menuangkan ide ide dikeliling yang terjadi secara fakta dan empiris. Dalam hal tersangka secara tertuduh melakukan pembunuhan, tersangka dapat mengumpulkan bukti sebanyak mungkin untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Sebagai mana yang dijelaskan dalam Pasal 133 KUHAP, Visum et Repertum termasuk kedalam kategori keterangan para ahli. Tersangka juga mempunyai hak untuk mengetahui apa isi visum et repertum korban dan tersangka juga mempunyai hak dalam setiap informasi yang berkaitan dengan permaalahan hukum yang menimpanya. Tersangka dapat meminta isi visum terebut kepada pihak penyidik / polisi.
Kata kunci: Hak-hak tersangka;Visum Et Repertum;Tindak Pidana Pembunuhan