Abstract:Abstract: The problem of inappropriate and poor quality pharmaceutical preparations is a problem that needs to be addressed in depth by many parties because it is not only related to drug control problems, but also crime…
problems, so there needs to be cooperation between the police, prosecutors or courts, and to receive extraordinary support from the community. The formulation of the problem in this thesis research is how to formulate criminal acts against pharmaceutical preparations without BPOM permission based on Law on Health Number 17 of 2023, how to formulate criminal responsibility for pharmaceutical preparations without BPOM permission based on Law on Health Number 17 of 2023, how application of the law by judges to pharmaceutical preparations without BPOM permission in Decision Number 390/Pid.Sus/2021/PN.Jkt-Sel. The research method in this research includes a normative juridical type, with analytical descriptive research characteristics, with the data sources used in this research namely primary data, secondary data and tertiary data. The research approaches are the statutory approach, the conceptual approach. Data collection techniques and tools, namely document study, were then analyzed qualitatively.
Â
Keywords: Pharmacy, Licensing, Medicine, Crime
Abstrak: Permasalahan sediaan farmasi yang tidak sesuai dan berkualitas buruk merupakan permasalahan yang perlu ditangani secara mendalam oleh banyak pihak karena tidak hanya terkait permasalahan pengendalian narkoba, tapi juga permasalahan kriminalitas sehingga perlu adanya kerjasama antara polisi, jaksa atau pengadilan, dan mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana formulasi perbuatan pidana terhadap sediaan farmasi tanpa izin BPOM berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana formulasi pertangungjawaban pidana terhadap sediaan farmasi tanpa izin BPOM berdasarkan Undang-Undang Tentang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, bagaimana penerapan hukum oleh hakim terhadap sediaaan farmasi tanpa izin BPOM pada Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2021/PN.Jkt-Sel. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekaan konsep (conceptual approach). Teknik dan alat pengumpul data yaitu studi doekumen, selanjutnya dianalisis secara kualitatif.
Â
Kata kunci: Farmasi, Izin, Obat, Pidana
Abstract:Penelitian ini difokuskan pada studi linguistik dengan menganalisis kesalahan kemampuan siswa dalam menulis komposisi prosedur bahasa Inggris. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang suatu peristiwa atau kejadian…
ian secara berurutan berdasarkan objeknya seperti orang atau benda secara lebih rinci. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menjelaskan lebih mendalam dalam menjawab permasalahan pembelajaran dengan mewawancarai siswa. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Royal University di Kisaran. Objek penelitiannya adalah teks prosedur siswa yang dibuat ketika mereka diberi tugas. Kesalahannya tidak terlalu banyak, namun hanya sedikit kesalahan dalam penulisan atau posisi. Kesalahan yang terjadi dalam penulisan bahasa inggris dikarenakan siswa tidak mempunyai tata bahasa dasar bahasa inggris pada saat duduk di bangku SMP dan SMA sehingga mereka menulis teks prosedur berbasis internet google untuk mentranslate dari bahasa indonesia ke bahasa inggris sehingga diksinya kata-kata yang tidak sesuai dengan teks. Â
Abstract:Abstract: In the digital era, social media has a significant influence in shaping public opinion, including in elections. This research aims to analyze and predict public opinion trends related to the 2024 Election using…
social media data. Data mining techniques, particularly the Naive Bayes method, are employed for classifying public sentiment. The analyzed data includes text from posts and comments relevant to the 2024 Election. This study is limited to a specific time frame to ensure the data's relevance. The analysis results are expected to provide insights into the patterns and trends of public opinion that may impact the election outcomes. Furthermore, this research can serve as a reference for political parties and candidates to design more effective campaign strategies. The study also aims to enhance understanding of the role of social media in the democratic process and encourage more active and informed public participation. This research contributes to the development of data mining techniques and sentiment classification in political data analysis.
Â
Keywords: Social Media, Election, Data Mining, Naive Bayes, Sentiment Analysis.
Abstrak: Di era digital, media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik, termasuk dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memprediksi tren opini masyarakat terkait Pemilu 2024 dengan menggunakan data dari media sosial. Teknik data mining, khususnya metode Naive Bayes, digunakan untuk klasifikasi sentimen opini publik. Data yang dianalisis berupa teks dari postingan dan komentar yang relevan dengan Pemilu 2024. Penelitian ini dibatasi pada periode waktu tertentu untuk memastikan data yang terkini. Hasil analisis diharapkan memberikan wawasan mengenai pola dan tren opini publik yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi partai politik dan kandidat dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif. Studi ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang peran media sosial dalam proses demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dan informatif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teknik data mining dan klasifikasi sentimen dalam analisis data politik.
Â
Kata kunci: Media Sosial, Pemilu, Data Mining, Naive Bayes, Analisis Sentimen.
Abstract:Abstract: Indonesia is one of the countries with the highest number of herbal plant species in the world. This wealth of biodiversity shows that the development of herbal compounds has the potential to develop the economy…
y in Indonesia. However, in reality, data and research related to herbal compounds are still difficult to find. In this study, a web scraper will be built that aims to collect data on compounds and herbal plants in Indonesia from various databases. The scraper is built using Selenium Python on the KNApSAcK website. The automatic scraping process with Selenium produces 1341 herbal plants in Indonesia and 954 parts of herbal plants used for the composition of various herbal medicines in Indonesia.
Â
Keywords: Indonesia herbal plants,Web scraping, Selenium, Herbal medicine
Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah spesies tanaman herbal tertinggi di dunia. Kekayaan biodiversitas ini menunjukkan bahwa pengembangan senyawa herbal memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia. Namun pada kenyataannya data dan penelitian terkait senyawa herbal masih sulit ditemukan. pada penelitian ini akan dibangun suatu web scraper yang bertujuan untuk mengumpulkan data senyawa dan tanaman herbal yang ada di Indonesia dari berbagai basis data. Scraper dibangun menggunakan Selenium Python pada situs KNApSAcK. Proses scraping otomatis dengan Selenium menghasilkan 1341 tanaman herbal yang ada di Indonesia dan 954 bagian tanaman herbal yang digunakan untuk komposisi berbagai jamu di Indonesia.
Â
Kata kunci: Tanaman herbal Indonesia,Web scraping,Selenium,Jamu
Abstract:Bakteri proteolitik adalah bakteri yang dapat mendegradasi protein dengan cara memproduksi enzim protease ekstraseluler. Bakteri proteolitik dapat ditemukan pada tanah mangrove. Hal ini karena serasah daun mangrove berat…
keringnya mengandung dari 61% protein. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya isolat bakteri proteolitik dari tanah mangrove di Pantai Pandaratan Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah dan mengkarakterisasinya. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental laboratoris yang dianalisis secara deskriptif. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada dua titik lokasi I (berpasir) dan lokasi II (berlumpur) yang diisolasi menggunakan media SMA dengan metode spread plate. Pengkarakterisasian meliputi pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis serta uji biokimia. Hasil penelitian ditemukan adanya 15 isolat bakteri proteolitik yang diisolasi dari tanah mangrove Pantai Pandaratan Tapanuli Tengah. Uji aktivitas indeks proteolitik (IP) tertinggi diperoleh 0.82 mm oleh Micrococcus (L1) dan terendah 0.09 mm oleh Brevibacillus (L2). Sebanyak 11 genus bakteri proteolitik ditemukan antara lain, yaitu Curtobacterium (P1 dan L7), Bacillus (P2, P4, dan P7), Enterococcus (P3), Brevibacillus (P5 dan L2), Carnobacterium (P6), Paenibacillus (P8), Micrococcus (L1), Vagococcus (L3), Marinococcus (L4), Halobacillus (L5), Sporosarcina (L6).
Abstract:Abstract: Strengthening the function of forming regional regulations/legislative function of the DPRD in forming regional regulations has formal juridical legitimacy based on Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution…
tion of the Republic of Indonesia that "Regional Governments have the right to establish regional regulations and other regulations to carry out autonomy and assistance duties .†As well as the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that the DPRD can be more active and productive in actualizing its function of forming regional regulations/legislative functions. However, unfortunately, so far the function of forming regional regulations in the DPRD of North Sumatra Province has been the object of research. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the legislative function of the DPRD of North Sumatra Province for the 2019-2024 period as well as knowing and analyzing the process of forming regional regulations in North Sumatra Province. This research uses a normative juridical method with an approach taken by examining all laws and regulations relating to the legal issues being handled. So, this research was carried out by analyzing theories related to the Implementation of the Regional Regulation Formation Function in the DPRD of North Sumatra Province in the Formation of Regional Regulations based on literature related to existing problems, and relevant laws and regulations.
Â
Keywords: Regional Regulations, Regional Autonomy, DPRD Functions
Abstrak: Penguatan fungsi pembentukan peraturan daerah/fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah telah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.†Serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam mengaktualisasikan fungsi pembentukan peraturan daerah/fungsi legislasi yang dimilikinya. Namun sayangnya, selama ini fungsi pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 serta mengetahui dan menganalisis proses pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan daerah berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.
Â
Kata kunci: Peraturan Daerah, Otonomi Daerah, Fungsi DPRD
Â
Abstract:Abstract: The dispute between Jamarik as Pelawan and PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 as Defendant I, KPKNL Medan as Defendant II, and Ernita Citra Dewi Sagala as Defendant III which arose over the issue of the auction…
procedures and procedures for the execution of collateral objects in the form of land and buildings thereon with Certificate of Ownership Number 374, date 14 October 2010 in the name of Pelawan in accordance with legal provisions. The judge in his legal considerations decided that the auction for the execution of Mortgage Rights carried out by the Medan KPKNL was an unlawful act so that the Auction Minutes Number 1128/2016 issued by the Auction Officer from the Medan KPKNL had no legal force. The cancellation of the auction will certainly have legal consequences for the parties, both for the owner of the object being auctioned, the auction seller and the auction buyer. The conclusion regarding the problem formulated in this journal is that the legal consequences for the parties regarding the cancellation of the Auction Minutes for the execution of Mortgage Rights in case decision Number 951/PK/Pdt/2022 are that for the buyer/winner of the auction, the auction buyer's right to the debtor's auction object will be ends, for the owner of the auction object (debtor), the item being auctioned returns to its original condition to the debtor, but remains in the status of collateral, while for the auction seller (creditor) there is a delay in obtaining the fulfillment of the achievements in the credit agreement.
Â
Keywords: Auction, Mortgage Rights, Unlawful Actions
Â
Abstrak: Perselisihan antara Jamarik selaku Pelawan melawan PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 22 selaku Terlawan I, KPKNL Medan selaku Terlawan II, serta Ernita Citra Dewi Sagala selaku Terlawan III yang timbul atas persoalan apakah prosedur dan tata cara lelang eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 374, tanggal 14 Oktober 2010 atas nama Pelawan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim dalam pertimbangan hukumnya memutuskan bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan KPKNL Medan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Risalah Lelang Nomor 1128/2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang dari KPKNL Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pembatalan pelaksanaan lelang ini tentu menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, baik terhadap pemilik objek yang dilelang, penjual lelang, serta pembeli lelang. Kesimpulan mengenai permasalahan yang dirumuskan di dalam jurnal ini adalah akibat hukum bagi para pihak terhadap pembatalan Risalah Lelang eksekusi Hak Tanggungan dalam putusan perkara Nomor 951/PK/Pdt/2022 adalah bagi pembeli/pemenang lelang, hak pembeli lelang atas objek lelang milik debitor akan menjadi berakhir, bagi pemilik objek lelang (debitor), barang yang dilelang kembali kepada keadaan semula kepada debitor, namun tetap dalam status barang jaminan, sementara bagi penjual lelang (kreditor) terjadi penundaan untuk memperoleh pemenuhan prestasi dalam perjanjian kredit.
Â
Kata kunci: Lelang, Hak Tanggungan, Perbuatan Melawan Hukum
Abstract:Abstract: The Geographic Information System can map regions or areas where there are already a lot of vaccinations and still a small amount. The Medan City Health Service has not yet provided a system that describes location…
tion mapping which shows where many residents are and where fewpeople are vaccinated against Covid-19. Too vercome this problem, there is a need for proper planning to build a webbased Covid-19 vaccination data collection system, related to finding locations where there are already a lot of residents and still few vaccines. The Ant Colony method is a probabilistc technique for solving computational problems by finding the best path through a graph. By implementing Ant Colony in the system, the system can map and show the closest route that the Health Service will take to each sub-district. The system built can help users collect data and see a recap of Covid-19 vaccination data every year.
Keywords: geographic information system, covid-19 vaccination, Ant Colony
Abstrak: Sistem informasi geografis dapat memetakan wilayah atau daerah yang sudah banyak dan masih sedikit melakukan vaksinasi. Dinas Kesehatan Kota Medan belum menyediakan sistem yang menggambarkan pemetaan lokasi yangmenunjukkan dimana saja lokasi penduduk yang sudah banyak dan masih sedikit melakukan vaksinasi covid-19. Untuk mengatasi masalah ini maka perlu adanya perencanaan yang tepat untuk membangun sebuah sistem pendataan vaksinasi covid-19 berbasis web, terkait dalam menemukan lokasi yang penduduknya sudah banyak dan masih sedikit vaksin. Metode Ant Colony merupakan teknik probabilistik untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan menemukan jalur terbaik melalui graf. Dengan menerapkan Ant Colony pada sistem, sistem dapat memetakan dan menunjukan jalur terdekat yang akan dituju Dinas Kesehatan menuju tiap kecamatan. Sistem yang dibangun dapat membantu pengguna melakukan pendataan dan melihat rekap data vaksinasi covid-19 pada setiap tahunnya.
Â
Kata kunci: sistem informasi geografis, vaksinasi covid-19, ant colony
Â
Abstract:Abstract: The use of social media has developed at this time which can make it easier for people to obtain information, the low level of understanding of the Indonesian people about the importance of Copyright protection…
is the cause of many cases of Copyright infringement. Especially Vlog works which are included in the realm of Intellectual Property Rights. This study uses a normative legal research method and a statutory approach and a legal concept analysis approach. This study is descriptive, the materials used are primary law and secondary legal materials. The results of this study confirm that Vlogs that are rebroadcast can be said to be cinematographic works of creation, and will receive Copyright protection in accordance with Article 40 paragraph 1 letter m of the Copyright Law, although the article does not contain the words Vlog. The conclusion of this study is that Vlogs can be categorized as creations in the form of moving images, including documentary films, advertising films, reportage or story films made with scenarios and Vlog cartoon films themselves meet the criteria as moving images. So that Vlogs can be given legal protection if the Vlog rebroadcast is carried out without the permission of the Vlog Owner or without a written agreement (License). Rebroadcasting without permission from the Vlog Owner will be subject to sanctions as stipulated in the Copyright Act, by filing a lawsuit for damages or reporting it as a criminal act of Copyright infringement.
Â
Keywords: Vlog, Copyright, Moving Images, License
Abstrak: Penggunaan media sosial mengalami perkembangan pada saat ini yang dapat mempermudah masyarakat memperoleh informasi, masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya pelindungan Hak Cipta menjadi sebab banyaknya kasus pelanggaran Hak Cipta. Khususnya karya Vlog yang termasuk dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif, bahan yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa Vlog yang ditayangkan ulang dapat dikatakan sebagai karya cipta sinematografi, dan akan mendapatkan pelindungan Hak Cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang Hak Cipta, meskipun didalam pasal tersebut tidak memuat kata-kata Vlog. Kesimpulan penelitian ini adalah Vlog dapat dikategorikan ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun Vlog sendiri memenuhi kriteria sebagai gambar bergerak (moving images). Sehingga Vlog dapat diberikan pelindungan hukum jika penayangan ulang Vlog dilakukan tanpa izin Pemilik Vlog atau tanpa adanya perjanjian tertulis (Lisensi). Penayangan ulang tanpa izin Pemilik Vlog akan mendapatkan sanksi sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan mengajukan gugatan ganti rugi atau mengadukan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Cipta.
Â
Kata kunci: vlog, hak cipta, gambar bergerak (moving images), lisensi
Abstract:Abstract: Digital trade in Indonesia is experiencing development and innovation in terms of service providers in the financial services sector. Especially in the electronic payment system sector used in e-commerce transactions.…
ctions. Shopee Pay Later, which is a credit facility, is also included in the type of Fintech or Financial Technology with the term fintech lending or also called fintech peer-to-peer lending, namely a payment method using an online lending system without having to have a bank account. By using empirical legal research methods, researchers found cases related to the lack of consumer protection for users of the Shopee Pay Later application, namely sister Fitri Yeni Prihandono, with her account being hacked. This action violates Article 30 paragraph (3) jo. Article 46 paragraph (3) Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. In its development, Shopee has no good intentions in its responsibilities to consumers as business actors and electronic system organizers. Shopee has obligations to its consumers in terms of consumer protection in accordance with the provisions of Article 4 jo. Article 62 Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Shopee violates the security of the existing network in the provisions of POJK No.77/POJK.01/2016 concerning Technology and Information-Based Lending and Borrowing Services which is the basis for the arrangements for the Pay Later system.
Â
Keywords: fintech; pay later;consumer protection;shopee
Abstrak: Perdagangan digital di Indonesia mengalami perkembangan dan inovasi dari segi penyedia pelayanan pada sektor jasa keuangan. Terutama dalam sektor sistem pembayaran elektronik yang digunakan dalam bertransaksi di e-commerce. Shopee Pay Later yang merupakan fasilitas kredit ini juga termasuk ke dalam jenis Fintechatau Financial Technology dengan istilah fintech lending atau disebut juga fintech peer-to-peer lending yaitu metode pembayaran dengan sistem peminjaman secara online tanpa harus memiliki rekening bank. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris peneliti menemukan kasus terkait tidak adanya perlindungan konsumen terhadap pengguna aplikasi Shopee Pay Later yaitu saudari Fitri Yeni Prihandono dengan terjadinya peretasan akun miliknya. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 30 ayat (3) jo. Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pihak Shopee dalam perkembangannya tidak ada itikad baik dalam tanggung jawabnya kepada konsumen sebagai pelaku usaha sekaligus penyelenggara sistem elektronik. Shopee memiliki kewajiban kepada konsumennya dalam hal perlindungan konsumen sesuai ketentuan pada Pasal 4 jo. Pasal 62 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Shopee melanggar keamanan dari jaringan yang sudah ada di dalam ketentuan POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi dan Informasi yang merupakan dasar dari pengaturan pada sistem Pay Later.
Kata kunci: Fintech; Pay Later; Perlindungan Konsumen; Shopee
Â