Abstract:Abstract: The use of traditional medicines dominates pharmaceutical preparation in Indonesia caused some factors and their special qualifies which are regarded safer than the modern ones. The market development for traditional…
tional medicine circulation also plays the role in the growth of new industry of traditional medicine. The circulation of illegal traditional medicines, using malignant chemical substance for health in Asahan Regency. The result of the research shows that legal protection for consumers of traditional medicines containing malignant chemical substances is regulated in Law No 8/1999 on Legal Protection for Consumer and Law No 36/2009 on Health. Imprisonment will be imposed on anyone who sells illegal traditional medicines as it is regulated in Article 197 in conjunction with Article 106, paragraph (1) of Law No. 36/2009 on Health. Business people are responsible for giving compensation to consumers consuming a product containing malignant chemical substance. The importance of education provided for business people about good production practicing and compliance with security standard should always be increased. The government should be more active in fostering and controlling the circulation of traditional jamu/medicines before and after they are sold in the market.
Â
Keywords: Legal Protection, Malignant Traditional Medicines, Jamu, Consumer
Abstrak: Di Indonesia, penggunaan obat tradisional mendominasi dalam sediaan farmasi di masyarakat disebabkan karena beragam faktor serta khasiat lain dari obat tradisional yakni dianggap lebih aman dibanding penggunaan obat modern. Berkembangnya pasar bagi peredaran jamu tradisional juga berperan dalam tumbuhnya industri baru di bidang jamu tradisional. Di Kabupaten Asahan ditemukan peredaran jamu ilegal yang diduga menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan. Hasil penelitian menemukan bahwa pelindungan konsumen pengguna obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bagi setiap orang yang melakukan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, terancam pidana penjara yang diatur di Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pelaku Usaha usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas terhadap konsumen yang mengonsumsi produk yang mengandung bahan kimia berbahaya. Pentingnya edukasi kepada pelaku usaha mengenai praktik produksi yang baik dan kepatuhan terhadap standar keamanan harus terus ditingkatkan. Pemerintah juga harus lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan peredaran obat/jamu tradisional baik sebelum beredar di pasar maupun setelah obat/jamu tradisional beredar di pasaran.
Â
Kata kunci: Pelindungan Hukum, Obat Tradisional Berbahaya, Jamu, Konsumen
Abstract:Abstract: This study discusses the comparison between open and closed proportional systems in legislative elections, focusing on the analysis of the Constitutional Court (MK) Decision No. 114/PUU-XX/2022 which tests the…
material of Law No. 7 of 2017 concerning General Elections. In an open proportional system, voters have the freedom to directly elect legislative candidates, while in a closed proportional system, voters only elect political parties, and legislative candidates are determined by the party. This MK decision is important because it confirms the validity of the system used in Indonesian elections and its implications for democracy, political representation, and voter rights. This study aims to outline the legal basis, constitutional arguments, and socio-political impacts of the legislative election system regulated in the Election Law, by viewing the MK decision as a basis for strengthening the clarity of the election system in Indonesia. The results of the study show that the chosen election system affects political representation and public involvement in the election process.
Â
Keywords: general election, open proportional system, closed proportional system,
               constitutional court
Abstrak: Penelitian ini membahas perbandingan antara sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam pemilihan umum legislatif, dengan fokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 114/PUU-XX/2022 yang menguji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sistem proporsional terbuka, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon legislatif secara langsung, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya memilih partai politik, dan calon legislatif ditentukan oleh partai tersebut. Putusan MK ini penting karena menegaskan validitas sistem yang digunakan dalam pemilu Indonesia serta implikasinya terhadap demokrasi, representasi politik, dan hak pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dasar-dasar hukum, argumen konstitusional, serta dampak sosial-politik dari sistem pemilihan legislatif yang diatur dalam UU Pemilu, dengan melihat keputusan MK sebagai landasan dalam memperkuat kejelasan sistem pemilu di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemilu yang dipilih mempengaruhi keterwakilan politik serta keterlibatan publik dalam proses pemilihan.
Â
Kata kunci: pemilihan umum, sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup, mahkamah konstitusi
Abstract:Abstract: This research is based on the fact that interfaith marriages are not strictly regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage. This results in a legal vacuum. With the phenomenon of interfaith marriages in Indonesia,…
ndonesia, the government accommodates interfaith marriages through Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration as a solution to fill this legal vacuum. Article 35 letter a states that marriage registration also applies to marriages determined by the court, namely marriages between people of different religions. This type of normative juridical research is supported by the results of interviews with sources, the research approach uses a statutory approach and a case approach to interfaith marriages which have become court decisions and have permanent legal force. The results of this research show that from an Islamic religious perspective, interfaith marriages are absolutely and absolutely prohibited, from a Christian religious perspective, interfaith marriages are prohibited in its teachings. From the Catholic perspective, interfaith marriages are an obstacle, interfaith marriages are possible with a dispensation, whereas in Buddhism there is no prohibition on interfaith marriages.
Â
Keywords: Development, Validity, Interfaith Marriage
Abstrak: Penelitian ini di latar belakangi dengan tidak diaturnya perkawinan beda agama secara tegas dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga mengakibatkan adanya kekosongan hukum. Dengan adanya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia pemerintah mengakomodir perkawinan beda agama melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai solusi untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Dalam pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Jenis penelitian yuridis normatif dengan di dukung hasil wawancara dengan narasumber, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pedekatan kasus terhadap perkawinan beda agama yang telah menjadi penetapan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perpektif agama Islam perkawinan beda agama dilarang dan mutlak, perpektif agama Kristen perkawinan beda agama dilarang dalam ajaranya. Perpektif agama Katolik perkawinan beda agama adalah suatu halangan, perkawinan beda agama dimungkinkan dengan adanya dispensasi, sedangkan dalam agama Buddha tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.Â
Â
Kata kunci: Perkembangan, Keabsahan, Perkawinan Beda Agama
Abstract:Abstract: Forensic audio is used to analyze sounds to show ownership of the sound, which can shed light on the occurrence of a crime and will ultimately be used as evidentiary material. Proving a criminal act will always…
be related to the presence of evidence. The function of evidence itself is to prove whether or not someone committed a criminal act. By carrying out forensic audio analysis correctly, the results of forensic audio analysis of the sound can be used as evidence. The research method used in writing this thesis is a normative juridical legal research method which is descriptive analytical in nature by conducting library research to obtain the required secondary data, including primary, secondary and tertiary legal materials related to the problem. All data was collected using library research and field research data collection methods. Based on the results of the research, it shows that the results of forensic audio analysis as evidence in criminal acts of corruption have strength after sound analysis has been carried out using the following stages. Used in accordance with the Standard Operating Procedure (SOP).
Â
Keywords: Forensic Audio, Evidence, Crime, Corruption
Abstrak: Audio forensik digunakan untuk menganalisis suara untuk menunjukkan kepemilikan suara, yang dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian. Pembuktian suatu tindak pidana akan selalu berkaitan dengan adanya alat bukti. Fungsi alat bukti itu sendiri adalah untuk membuktikan benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan melakukan analisis audio forensik dengan benar maka hasil analisis audio forensik terhadap suara tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan melakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan (field research).Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis audio forensik sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, memiliki kekuatan setelah dilakukan analisa suara dengan tahapan-tahapan yang digunakan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP).
Â
Kata kunci: Audio Forensik, Alat Bukti, Tindak Pidana, Korupsi
Abstract:Abstract: This study aims to develop a web-based expert System capable of diagnosing the level of online gaming addiction using the Certainty Factor and Forward Chaining methods. The background of this research is the increasing…
creasing phenomenon of online gaming addiction, which can have negative impacts on users' daily lives. The Certainty Factor method is used to calculate the certainty level of the diagnosis based on data obtained from a psychology expert, while the Forward Chaining method is employed for the sequential conclusion process. The System is designed to assist users in independently identifying symptoms of online gaming addiction and providing further recommendations. Testing results indicate that this System has a high level of accuracy in diagnosing addiction symptoms, with users being detected as having mild addiction based on the input data provided. With this expert System, it is expected that users will become more aware of the risks of online gaming addiction and take appropriate measures to mitigate its impact. This research also contributes to the development of web-based technology for mental health applications.
Â
Keywords: Online Gaming Addiction, Certainty Factor, Forward Chaining
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu mendiagnosis tingkat kecanduan game online menggunakan metode Certainty Factor dan Forward Chaining. Latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatnya fenomena kecanduan game online, yang dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan sehari-hari pengguna. Metode Certainty Factor digunakan untuk menghitung tingkat kepastian diagnosa berdasarkan data yang diperoleh dari seorang pakar psikologi, sedangkan metode Forward Chaining digunakan untuk proses penarikan kesimpulan secara berurutan. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengidentifikasi gejala kecanduan game online secara mandiri dan memberikan rekomendasi lanjutan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendiagnosis gejala kecanduan, dengan pengguna yang terdeteksi mengalami kecanduan ringan berdasarkan input data yang diberikan. Dengan adanya sistem pakar ini, diharapkan pengguna dapat lebih aware terhadap risiko kecanduan game online dan segera mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi dampaknya. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi berbasis web untuk aplikasi kesehatan mental.
Â
Kata kunci: Kecanduan Game online, Certainty Factor, Forward Chaining
Abstract:Abstract: Land is one of the natural resources listed in Article 33 of the 1945 Constitution and is implemented based on national land law in the Basic Agrarian Law. The problem in land management is the difficulty in procuring…
ocuring land for public interest. Much land is controlled by brokers or land speculators that are abandoned. This condition hampers national development and requires enormous funding. To overcome this, the government has formed a Land Bank which is regulated in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This study aims to describe and explain the regulation of the Land Bank in the Job Creation Law and the PP on the Land Bank Agency and the implications for national land law. Land problems in Indonesia have increased along with the presence of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The regulation of the Land Bank in the Land cluster in the law is an important topic to note because it is a crucial part of land practices. The results of the study show that the presence of the Land Bank Agency has great potential to cause overlapping authority between institutions in the land sector. Fulfillment of the value of justice is needed to create a balance of rights and obligations between the parties involved in the implementation of land banks. Fulfillment of the value of legal certainty is intended so that the state guarantees legal certainty in the form of laws and regulations that specifically regulate the implementation of land banks in Indonesia.
Â
Keywords: Land Bank, Agrarian Law, Utility
Abstrak: Tanah merupakan salah satu sumber kekayaan alam yang dicantumkan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan dilaksanakan berdasarkan hukum tanah nasional dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Permasalahan dalam pengelolaan tanah adalah kesulitan melakukan pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Banyak tanah yang dikuasai oleh makelar atau spekulan tanah yang diterlantarkan. Kondisi ini menjadikan pembangunan nasional menjadi terhambat dan memerlukan pembiayaan yang begitu besar. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah membentuk Bank Tanah yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menjelaskan pengaturan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja dan PP Badan Bank Tanah serta implikasi yang ditimbulkan terhadap hukum tanah nasional. Permasalahan pertanahan di Indonesia menjadi bertambah seiring dengan hadirnya UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja. Pengaturan Bank Tanah dalam klaster Pertanahan pada undang-undang itu menjadi topik yang penting untuk diperhatikan karena merupakan bagian krusial dari praktik pertanahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya Badan Bank Tanah berpotensi besar menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga dalam bidang pertanahan. Pemenuhan terhadap nilai kepastian hukum ditujukan agar negara menjamin adanya kepastian hukum dalam wujud peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur penyelenggaraan bank tanah di Indonesia.
Â
Kata kunci: Bank tanah, Hukum Pertanahan, Kemanfaatan
Abstract:Abstract: Threats related to fire hazard can certainly result in big things. For this reason, it is necessary to have countermeasures or prevention before the incident occurs. Fire extinguishers both at home and in the work…
ork area are very necessary as a way of anticipating a fire. Fire extinguishers used in buildings will go through a periodic inspection and payment process. Currently, the process of renting and paying fire extinguisher fees is still manual, starting from the time people come to the Fire Service Office to either rent equipment or pay annual fees. This is less effective in terms of time and cost both from the side of the community and the Fire Department. For this reason, the authors created an information system for fire extinguisher fees that can assist the public in the process of ordering, renting, and paying annual fees. In this system, the fire department can see the ongoing transaction process and schedule equipment installation according to the needs of the fire department itself. The system is made based on mobile, web API, programming language PHP, Java, and MySql database.
Â
Keywords: Information System, Fire Extinguisher Retribution, Mobile
Abstrak: Ancaman terkait bahaya kebakaran tentunya dapat mengakibatkan hal besar. Untuk itu, perlu adanya penanggulangan atau pencegahan sebelum kejadian terjadi. Persediaan alat pemadam kebakaran baik di rumah maupun di area pekerjaan sangat perlu sebagai cara mengantisipasi apabila terjadi kebakaran. Alat pemadam kebakaran yang digunakan pada bangunan akan melalui proses pemeriksaan dan pembayaran berkala. Saat ini proses penyewaan dan pembayaran retribusi alat pemadam kebakaran masih manual, mulai dari masyarakat datang ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran baik untuk melakukan penyewaan alat maupun pembayaran retribusi tahunan. Hal ini kurang efektif dari segi waktu dan biaya baik dari sisi masyarakat maupun pihak Dinas Pemadam Kebakaran. Untuk itu, penulis membuat sistem informasi retribusi alat pemadam kebakaran yang dapat membantu masyarakat dalam proses pemesanan, penyewaan, dan pembayaran retribusi tahunan. Pada sistem ini, pihak pemadam dapat melihat proses transaksi yang berjalan dan menepatkan jadwal pemasangan alat sesuai dengan kebutuhan dari pihak pemadam kebakaran sendiri. Sistem dibuat dengan berbasis mobile, web API, bahasa pemrograman PHP, Java, serta basis data MySql.
Â
Kata kunci: Sistem Informasi, Retribusi Alat Pemadam Kebakaran, Mobile
Abstract:Abstract: One source of quite large Regional Original Income (PAD) comes from regional motor vehicle taxes, namely motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. However, sometimes local governments relax the local…
ocal motor vehicle tax owed, as is done by the Medan City Regional Government. This research is aimed at outlining and analyzing the legal rules that are the basis for motor vehicle tax relaxation, the implementation of motor vehicle tax relaxation provisions and analyzing the implementation of motor vehicle data deletion as regulated in Article 74 of Law number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic at UPTD Samsat North Medan. This research method uses normative juridical research with analytical descriptive research type. The data sources for this research were obtained from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative analysis. Research shows that the relaxation of motor vehicle tax at the North Medan Samsat UPTD is guided by the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 14 of 2022 concerning Collection and Billing Documents, Changes to Decrees and Reduction and Elimination of Administrative Sanctions on Regional Taxes.
Â
Keywords: Tax Relaxation, Data Deletion, Motorized Vehicles
Abstrak: Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar berasal dari pajak daerah kendaraan bermotor yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun adakalanya pemerintah daerah melakukan relaksasi terhadap pajak daerah kendaraan bermotor yang terhutang, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi relaksasi pajak kendaraan bermotor, pelaksanaan ketentuan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan menganalisis implementasi penghapusan data kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di UPTD Samsat Medan Utara. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa relaksasi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Medan Utara berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pajak Daerah.
Â
Kata kunci: Relaksasi Pajak, Penghapusan Dana, Kendaraan Bermotor
Abstract:Abstract: Significant benefits so that it is favored by many people. This study focuses on analyzing regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad, with the aim that in the future the practice…
ractice of consignment service businesses (clothing) can obtain regulations related to the rules for purchasing goods or business permits from the government. Based on this study, it is concluded that the regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad are Law No. 17 of 2006 concerning Customs, Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transportation Facilities, and Regulation of the Minister of Finance No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions on Customs, Excise and Tax on Import of Shipped Goods. Sanctions against apparel consignment service (jastip) business actors who violate Law No. 17 of 2006 concerning Customs, namely in Article 102B of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, the criminal threat is a minimum of 5 (five) years imprisonment and a maximum of 20 (twenty) years imprisonment. The role of the Directorate General of Customs and Excise in the rampant practice of jastip apparel in Indonesia is by conducting supervision. The form of supervision carried out by Customs and Excise is through the system, baggage x-ray analysis, and passenger profile analysis.
Â
Keywords: Businessmen, Entrustment Service
Abstrak: Maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Indonesia yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digemari oleh banyak kalangan. Penelitian ini fokus menganalisis regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri, dengan tujuan agar ke depannya praktik terhadap usaha jasa titip barang (pakaian) tersebut bisa mendapatkan regulasi terkait dengan aturan-aturan pembelian barang ataupun izin usaha dari pemerintah. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Sanksi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yaitu melalui sistem, analisis x-ray bagasi, dan analisis profil penumpang.
Â
Kata kunci: Pelaku Usaha, Jasa Titip
Â
Abstract:Abstract: Members of the board of directors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk were negligent in exercising their authority to manage the company based on the principles of good faith and prudence. The actions of the directors…
irectors of PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk can be said to be acts against the law. The regulation was then updated with decision no. KEP 17/PM/2002 by the Chairman of Bapepam regarding the obligation to submit financial reports periodically which came into effect for financial reports ending on 31 December 2002. In this decision it was stated that the annual financial report must be accompanied by an accountant's report with a general opinion and submitted to Bapepam no later than the end of the third month after the date of the annual financial report. The research methods in this research include normative legal types, with exploratory, descriptive and explanatory research characteristics, with a statutory approach and a conceptual approach. The data sources used in this research are primary data, data secondary and tertiary data. Data collection techniques for library research and field research are then analyzed deductively. The directors' responsibilities in managing the company can have consequences if the directors have bad faith in carrying out their obligations.
Â
Keywords: Accountability, Directors, Finance, PT. Garuda Indonesia
Abstrak: Anggota direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk lalai dalam menjalankan kewenangannya untuk mengurus perseroan berdasarkan prinsip iktikad baik dan kehati-hatian. Tindakan direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan keputusan No. KEP 17/PM/2002 oleh Ketua Bapepam tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan secara berkala yang mulai berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2002. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis hukum normatif, dengan sifat penelitian eksploratif, deskriptif dan eksplanatori, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (onceptual approach), sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpul data studi kepustakaan (library research) dan studi lapangan field research), selanjutnya dianalisis secara deduktif. Tanggung jawab direksi dalam mengurus perseroan dapat menimbulkan konsekuensi apabila direksi beriktikad buruk (bad faith) dalam menjalankan kewajibannya.
Â
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Direksi, Keuangan, PT. Garuda Indonesia