Abstract:Abstract: This study aims to analyze the role of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Deli Serdang Regency in increasing public participation through effective political communication, as well as to explore…
lore the utilization of digital technology in strengthening the relationship between DPRD and the public. This research uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including in-depth interviews with DPRD members, observation of DPRD activities, and analysis of related documents. The results show that the DPRD of Deli Serdang has significant efforts to improve performance and integrity through programs that address basic needs such as healthcare and employment. Open communication between representatives and constituents has proven to be crucial in strengthening public participation, increasing transparency, and improving the image of the DPRD. Furthermore, the use of digital technology, such as social media and e-catalogs for budgeting, has become an effective strategy to enhance interaction between the DPRD and the public. This study also identifies the importance of internal supervision to maintain the integrity of council members, as well as the need for closer collaboration with the local government to achieve sustainable development.
Â
Keywords: DPRD, Integritas, Communication Strategy.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komunikasi politik yang efektif, serta mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan anggota DPRD, observasi terhadap kegiatan DPRD, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Deli Serdang memiliki upaya yang signifikan dalam meningkatkan kinerja dan integritas melalui program-program yang mencakup kebutuhan dasar masyarakat seperti kesehatan dan pekerjaan. Komunikasi terbuka antara wakil rakyat dan konstituen juga terbukti penting dalam memperkuat partisipasi publik, meningkatkan transparansi, dan memperbaiki citra DPRD. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti media sosial dan e-katalog untuk belanja anggaran menjadi strategi efektif dalam meningkatkan interaksi antara DPRD dan masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi pentingnya pengawasan internal untuk menjaga integritas anggota dewan, serta perlunya kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Â
Kata kunci: DPRD, Integritas, Strategi Komunikasi.
Abstract:Abstract: Using financing facilities with the principles of Islamic law is a consumer's right from a financing institution. Therefore, the emergence of laws and regulations that regulate financing facilities can help the…
public in determining the financing facilities they want. The research method used in this writing is normative juridical research. The forms of research approach used in this research are the statutory approach and the case approach. Data sources in this research include primary, secondary legal materials and non-legal materials using library data collection techniques. To analyze all the legal materials that have been collected, this research uses qualitative data analysis. The absolute competence of the Religious Courts is only to adjudicate sharia economic cases based on "sharia economics" which are fully regulated in the explanation of Article 49 letter (i) of the Religious Courts Law and the MUI DSN Fatwa on sharia financial institutions and the MUI DSN Fatwa on murabahah financing. Likewise, financial institutions which in the research are financing companies with conventional cooperative legal entities, are expected not to commit unlawful acts such as disbursing murabahah financing which is not within their rights as regulated in statutory regulations.
Â
Keyword: Disputes, Conventional Cooperatives, Financing, Murabahah.
Â
Abstrak: Menggunakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam merupakan hak seorang konsumen dari lembaga pembiayaan. Oleh karena itu, munculnya undang-undang maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur fasilitas pembiayaan dapat membantu masyarakat dalam menentukan fasilitas pembiayaan yang diinginkannya. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Bentuk pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan non-hukum dengan teknik pengumpulan data kepustakaan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kompetensi absolut Pengadilan Agama hanya mengadili perkara ekonomi syariah yang berdasarkan “ekonomi syariah†yang diatur sepenuhnya dalam penjelasan Pasal 49 huruf (i) UU  Peradilan Agama dan Fatwa DSN MUI tentang lembaga keuangan syariah maupun Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan murabahah. Sama halnya dengan lembaga keuangan yang dalam penelitian adalah perusahaan pembiayaan berbadan hukum koperasi konvensional, diharapkan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum seperti menyalurkan pembiayaan murabahah yang bukan menjadi haknya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Â
Kata kunci: Sengketa, Koperasi Konvensional, Pembiayaan, Murabahah.
Abstract:Abstract: This study explores the application of the K-Means Clustering algorithm in grouping birth certificate data in Labuhanbatu Utara Regency. The aim of this research is to identify patterns in birth certificate ownership…
ership across various regions and to facilitate data clustering to support government planning related to birth certificate ownership. The analysis reveals that the K-Means Clustering method is effective in categorizing data according to the level of birth certificate ownership. Regions such as Kualuh Hulu, NA IX-X, and Kualuh Selatan have high levels of birth certificate ownership, while Kualuh Hilir, Aek Kuo, and Marbau fall into the medium category. Meanwhile, Kualuh Leidong and Aek Natas show low levels of birth certificate ownership. This information is crucial for designing targeted outreach programs to raise public awareness of the importance of having a birth certificate. The consistency of clustering results between the first and second iterations demonstrates the stability and efficiency of the K-Means method, achieving accurate outcomes without the need for multiple iterations. Therefore, the K-Means algorithm proves to be a reliable data analysis tool for decision-making in government programs.
Â
Keywords: K-Means Clustering, Birth Certificate, Data Clustering.
Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan algoritma K-Means Clustering dalam pengelompokan data akta kelahiran di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola kepemilikan akta kelahiran di berbagai wilayah serta mempermudah proses pengelompokan data guna mendukung perencanaan program pemerintah terkait kepemilikan akta kelahiran. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dari Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa metode K-Means Clustering efektif dalam mengelompokkan data sesuai dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran. Wilayah Kualuh Hulu, NA IX -X, dan Kualuh Selatan memiliki tingkat kepemilikan yang tinggi, sementara Kualuh Hilir, Aek Kuo, dan Marbau berada pada kategori sedang. Sedangkan wilayah Kualuh Leidong dan Aek Natas menunjukkan tingkat kepemilikan akta kelahiran yang rendah. Informasi ini penting untuk merancang program penyuluhan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran. Konsistensi hasil clustering antara iterasi pertama dan kedua menunjukkan stabilitas dan efisiensi metode K-Means, dengan hasil yang akurat dapat dicapai tanpa memerlukan banyak iterasi. Dengan demikian, algoritma K-Means dapat diandalkan sebagai alat analisis data dalam pengambilan keputusan untuk program pemerintah.
Â
Kata kunci: K-Means Clustering, Akta Kelahiran, Pengelompokan Data.
Abstract:Abstract: The lawsuit filed by the creator regarding the protection of computer program writings related to online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services occurred because the creator believed that their economic…
ic and moral rights had been violated and commercially exploited without permission or knowledge. The issues raised in this study include: (1) How creators’ rights over copyright claims are recognized; (2) How ownership of unregistered copyrighted works is proven; and (3) Why the Supreme Court Decision No. 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 did not recognize anyone as the creator of the computer program writings concerning online motorcycle taxi ordering/order-on-demand services.
Keyword: Legal Protection, Creator, Copyright Materialization, Computer Program
Â
Abstrak: Gugatan pencipta terhadap pelindungan karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services, terjadi karena pencipta merasa hak ekonomi dan hak moralnya sebagai pencipta atas suatu karya cipta telah dilanggar dan dimanfaatkan secara komersial, tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya sebagai pencipta, yaitu: 1) Bagaimana hak pencipta atas klaim terhadap perwujudan hak cipta; 2) Bagaiamana pembuktian kepemilikan hak cipta terhadap hasil ciptaan yang tidak didaftarkan; dan 3) Mengapa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1033K/Pdt.Sus-HKI/2023 tidak ada yang dianggap sebagai pencipta atas karya tulis program komputer mengenai cara pemesanan ojek online/order on demand services.
Kata kunci: Pelindungan Hukum, Pencipta, Perwujudan Hak Cipta, Program Komputer
Â
Abstract:Abstract: This study examines the legal protection of lawyers' immunity rights in defending clients related to obstruction of justice crimes. Using normative legal research methods, this study highlights the boundaries between…
etween lawyers' immunity rights as stipulated in Article 16 of the Advocates Law and obstruction of justice crimes. The findings reveal that lawyers' immunity rights do not grant absolute legal immunity, especially when lawyers act beyond their authority or violate the principle of good faith. A case study on Decision No. 78 PK/Pid.Sus/2021 demonstrates that although lawyers have immunity rights, they can still be held criminally accountable if found guilty of obstructing justice. This study recommends strengthening regulations and oversight of immunity rights implementation to prevent misuse.
Keywords: Lawyers' Immunity Rights, Obstruction of Justice, Legal Protection, Good Faith
Â
Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas pembelaan terhadap klien terkait tindak pidana obstruction of justice. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, kajian ini menyoroti batasan antara hak imunitas advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat dan tindak pidana obstruction of justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas advokat tidak memberikan kekebalan hukum absolut, terutama jika tindakan advokat melampaui batas wewenangnya atau melanggar prinsip itikad baik. Studi kasus pada Putusan Nomor 78 PK/Pid.Sus/2021 menunjukkan bahwa meskipun advokat memiliki hak imunitas, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan tindakan yang menghambat proses hukum. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penerapan hak imunitas untuk mencegah penyalahgunaan.
Kata kunci: Hak Imunitas Advokat, Obstruction of Justice, Perlindungan Hukum, Itikad Baik
Abstract:Abstract: The Indonesian music industry continues to grow, creating economic opportunities for songwriters and copyright holders. However, advances in technology and easy access to musical works also pose challenges in protecting…
rotecting the economic rights of creators. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) exists as the government's effort to strengthen copyright protection, including the economic rights of copyright holders for songs. The problems in this research are what are the conditions and procedures for obtaining permission to perform songs from copyright holders, what is the authority of collective management institutions in granting permits to perform songs written by other people, and what is the mechanism for resolving civil disputes related to the use of the copyright holder's economic rights to songs? according to Law no. 28 of 2014.
Keyword: Protection of Economic Rights, Copyright Holders, Songs
Â
Abstrak: Industri musik Indonesia terus berkembang, menciptakan peluang ekonomi bagi pencipta lagu dan pemegang hak cipta. Namun, kemajuan teknologi dan kemudahan akses terhadap karya musik juga menimbulkan tantangan dalam melindungi hak ekonomi pencipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) hadir sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan hak cipta, termasuk hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana syarat-syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin membawakan lagu dari pemegang hak cipta, bagaimana kewenangan lembaga manajemen kolektif dalam pemberian izin membawakan lagu ciptaan orang lain, serta agaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata terkait pemanfaatan hak ekonomi pemegang hak cipta atas lagu menurut UU No. 28 Tahun 2014.
Kata kunci: Perlindungan Hak Ekonomi, Pemegang Hak Cipta, Lagu
Abstract:Abstract: The plaintiffs' lawsuit against the implementation of the mortgage execution auction occurred because the auction was sold at an unreasonable price. The sale of mortgage objects below market price is carried out…
t if the object is not sold in the first sale, so the selling price must be lowered until the object is sold and the final sales value limit must not be below the liquidity value, as regulated in Article 49 of PMK Number 27 / PMK.06 / 2016 concerning Auction Implementation Guidelines. This study discusses three problems, namely: 1) Procedures for implementing mortgage execution auctions in default cases at the State Assets and Auction Service Office (KPKNL); 2) Legal protection for creditors and auction winners against debtor lawsuits regarding the implementation of mortgage execution auctions in default cases; and 3) Analysis of the judge's considerations on the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1143 PK / PDT / 2022 concerning lawsuits for implementing mortgage execution auctions through public auctions.
Keyword: Lawsuit, Execution of Mortgage Right Auction, State Property and Auction Service Office
Â
Abstrak: Gugatan para penggugat atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan, terjadi karena pelelangan tersebut dijual dengan harga yang tidak wajar. Penjualan objek hak tanggungan di bawah harga pasar dilakukan apabila dalam penjualan pertama objek tersebut tidak laku terjual, sehingga harga penjualannya harus diturunkan sampai objek tersebut terjual dan batas akhir nilai penjualan tidak boleh di bawah nilai likuiditas, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Penelitian ini membahas tiga permasalahan, yaitu: 1) Prosedur pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara wanprestasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL); 2) Perlindungan hukum bagi kreditur dan pemenang lelang terhadap gugatan debitur atas dilaksanakannya lelang eksekusi hak tanggungan dalam perkara wanprestasi; dan 3) Analisis pertimbangan hakim atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1143 PK/PDT/2022 tentang gugatan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui pelelangan umum.
Kata kunci: Gugatan, Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Abstract:Abstract: Paylater has become popular because it is inclusive, flexible, and offers a simple registration process and various attractive promos. However, the increasing use of Paylater, such as SPayLater from Shopee, poses…
es a risk of bad debt and personal data theft. Several cases, such as billing that does not comply with regulations and hacking of ShopeePay balances, show weaknesses in data security and management on the E-commerce platform. Therefore, research is needed to strengthen legal protection of consumer personal data in Shopee E-commerce transactions. The research uses a juridical-normative method with a legislative and literature approach. The results of this study are summarized in several conclusions, namely that legal protection of consumer personal data in e-commerce in Indonesia has developed, especially with the enactment of Law No. 27 of 2022. Although e-commerce service providers are obliged to maintain data confidentiality and security, challenges in implementing the law and consumer understanding of their rights still need to be overcome. From this conclusion, it is recommended that the government needs to strengthen supervision and enforcement of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection by tightening security requirements and conducting periodic audits on e-commerce platforms.
Keyword: Personal Data, Consumer, E-Commerce
Â
Abstrak: Paylater menjadi populer karena inklusif, fleksibel, dan menawarkan proses pendaftaran yang sederhana serta berbagai promo menarik. Namun, meningkatnya penggunaan Paylater, seperti SPayLater dari Shopee, menimbulkan risiko kredit macet dan pencurian data pribadi. Beberapa kasus, seperti penagihan yang tidak sesuai aturan dan peretasan saldo ShopeePay, menunjukkan kelemahan dalam keamanan dan manajemen data di platform E-commerce. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi E-commerce Shopee. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur. Hasil penelitian ini dirangkum dalam beberapa kesimpulan yakni bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam e-commerce di Indonesia telah mengalami perkembangan, terutama dengan adanya UU No. 27 Tahun 2022. Meskipun penyedia layanan e-commerce berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan data, tantangan dalam penerapan hukum dan pemahaman konsumen tentang hak-hak mereka masih perlu diatasi. Dari kesimpulan ini, disarankan pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan memperketat persyaratan keamanan dan melakukan audit berkala pada platform e-commerce.
Kata kunci: Data Pribadi, Konsumen, E-Commerce
Abstract:Abstract: With the system that works expected the company to determine the level of customer satisfaction, so that they can correct deficiencies based oon the level oof satisfaction has been analyzed by the method of fuzzy…
zy logic. This research aim to determine how the level of customer satisfaction in Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah. With the research community as customers are expected to provide input to the shortge of Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah. for it in the study is done gathering data with interviews and circulate a questionnaire against sample spread. this research 'll simulated by using a programming language php to determine a chart and decision.
Keyword: Service Quality, CRM
Â
Abstrak: Dengan adanya sistem yang bekerja diharapkan pihak perusahaan dapat mengetahui tingkat kepuasan nasabah, sehingga mereka bisa memperbaiki kekurangan berdasarkan tingkat kepuasan yang sudah di analisa dengan metode fuzzy logic. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah. Dengan penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai nasabah dapat memberikan masukan terhadap kekurangan dari pihak Bank Syariah Rajasa Lampung Tengah. Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan wawancara dan mengedarkan kuesioner terhadap sampel yang disebarkan. Penelitian ini akan disimulasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menentukan sebuah grafik dan keputusan.
Kata kunci: Kualitas Pelayanan, CRM
Abstract:The sophistication of artificial intelligence whose benefits are felt by the public, generally business actors, is the ability to produce a logo design that is closely related to business as well as matters relating to the…
he identity and distinguishing marks of an organization, company, legal entity and so on. This type of research is normative legal research, prescriptive in nature. The approaches used are statutory, conceptual and case approaches. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection techniques, using document study tools. The data was then analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of the research concluded that a business logo produced by artificial intelligence could be registered as an object of trademark rights, because the object of trademark rights is not determined by the creation process, but rather by the user who is registered for its use. It is recommended that the government be more active in socializing the first to file principle, establishing regulations for registration of artificial intelligence marks, and adding originality provisions to the Trademark Law to prevent abuse of rights in technological developments.
Â
Keyword: Artificial Intellegence, Brand Ownership, Logo.
Â
Abstrak: Kecanggihan kecerdasan buatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, umumnya para pelaku usaha adalah kemampuan untuk menghasilkan sebuah desain logo yang sangat erat kaitannya dengan bisnis serta hal-hal berkaitan dengan identitas maupun tanda pembeda dari suatu organisasi, perusahaan, badan hukum dan sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, dengan alat studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa logo bisnis yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat saja didaftarkan sebagai objek hak merek, sebab objek hak atas merek tidak ditentukan oleh proses pembuatan nya, melainkan oleh pengguna yang didaftarkan atas penggunaan nya. Disarankan agar pemerintah lebih aktif menyosialisasikan prinsip first to file, menetapkan regulasi pendaftaran merek hasil kecerdasan buatan, serta menambahkan ketentuan orisinalitas pada UU Merek untuk mencegah penyalahgunaan hak dalam perkembangan teknologi.
Â
Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Kepemilikan Merek, Logo.