Abstract:Abstract: In certain situations, if an act is proven not to constitute a criminal act, this means that the act charged and proven is not regulated and does not fall within the scope of criminal law. The formulation of the…
e problem in this thesis research is what is the point of contact between the crime of fraud and the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia, what is the basis for judges' considerations in deciding criminal cases using forgiving reasons due to the influence of coercive power, how is the application of reasons for expunging crimes in the judge's decision in the case between PT. Marindo Jaya Sejahtera and PT Hellicarg Indonesia. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with primary, secondary and tertiary data sources, with a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach). This research data analysis is qualitative analysis. The point of contact between the crime of fraud, the crime of embezzlement and acts against civil law in the legal system in Indonesia is the elements of the act itself.
Â
Keyword: Fraud, Embezzlement, Forgiving Reasons, Justifying Reasons
Â
Abstrak: Situasi tertentu, apabila suatu perbuatan terbukti tidak merupakan tindak pidana yang artinya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia, apa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana menggunakan alasan pemaaf karena pengaruh daya paksa, Bagaimana penerapan alasan penghapus pidana pada putusan hakim dalam perkara antara PT. Marindo Jaya Sejahtera dan PT Hellicarg Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan pendekatan perundang-undangan (statuste approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Titik singgung keterkaitan antara pidana penipuan dengan pidana penggelapan dan perbuatan melawan hukum perdata dalam sistem hukum di Indonesia adalah pada unsur-unsur perbuatan itu sendiri.
Â
Kata Kunci: Penipuan, Penggelapan, Alasan Pemaaf, Alasan Pembenar
Abstract:Abstract: The rapid development of technology makes people very dependent on digital-based information needs. The use of information technology is very helpful for humans to achieve high effectiveness, this applies in all…
l fields including animal husbandry. Technological developments can facilitate many things, including in several livestock program services in the form of submitting proposals, reports on livestock development and insemination. Where the Food Security Service of Serdang Bedagai Regency still reports on these activities using physical evidence that has not been integrated in the system, making it difficult for the agency and breeders to monitor or see every stage of the ongoing activity process, not to mention the risk of lost or damaged files, reports that accumulate or so on. In addition, the lack of information obtained by farmers regarding livestock programs is one of the reasons for the author to build a livestock monitoring information system using the Laravel framework and implement the Firebase realtime database in it, with the aim of improving the quality of service to farmers, especially those in Serdang Bedagai Regency.
Â
Keyword: Information System, Monitoring, Website, Firebase
Â
Abstrak: Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat orang-orang sangat bergantung dengan kebutuhan informasi yang berbasis digital. Penggunaan teknologi informasi sangat membantu manusia untuk mencapai efektifitas yang tinggi, hal ini berlaku di semua bidang termasuk bidang peternakan. Perkembangan teknologi dapat memfasilitasi banyak hal, termasuk dalam beberapa pelayanan program peternakan berupa pengajuan proposal, laporan perkembangan ternak dan inseminasi. Dimana Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai masih melakukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan tersebut dengan menggunakan bukti fisik yang belum terintegrasi didalam sistem, sehingga menyulitkan pihak Dinas maupun peternak dalam memantau atau melihat setiap tahap dari proses kegiatan yang berlangsung, belum lagi resiko hilang atau rusaknya berkas, laporan yang menumpuk atau lain sebagainya. Selain itu minimnya informasi yang didapat oleh para peternak mengenai program-program peternakan menjadi salah satu alasan penulis untuk membangun sistem informasi monitoring peternakan dengan menggunakan framework laravel dan mengimplementasikan firebase realtime database di dalamnya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peternak khususnya yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.
Â
Kata kunci: Sistem Informasi, Monitoring, Website, Firebase
Abstract:Abstract: A single-member limited liability company (SMLLC), as regulated under Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and its amendment through Law Number 6 of 2023 on Job Creation, represents a new…
w form of legal entity offering greater flexibility for micro and small enterprises. However, this entity raises various legal challenges, particularly related to the principle of limited liability (separate legal entity) and the application of the piercing the corporate veil doctrine. This study aims to analyze the legal implications of the SMLLC's status as a legal entity, evaluate the application of the limited liability doctrine to single shareholders who also serve as directors, and examine legal protections for SMLLCs as independent legal entities against actions by single shareholders. The research employs a normative legal method with legislative and conceptual approaches. The findings reveal that SMLLCs have distinct characteristics compared to conventional limited liability companies, necessitating adjustments in the application of the limited liability principle. In certain circumstances, single shareholders may be held fully liable for company losses under the piercing the corporate veil doctrine, particularly in cases of misuse of the corporate form for personal gain. This study provides recommendations for policymakers to clarify the legal framework governing SMLLCs to mitigate potential legal conflicts and ensure balanced protection for all stakeholders.
Â
Keyword: Single-Member Limited Liability Company, Shareholder Liability, Piercing The Corporate Veil, Legal Entity, Legal Doctrine
Â
Abstrak: Perseroan terbatas perorangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, merupakan bentuk badan hukum baru yang memberikan fleksibilitas lebih besar kepada usaha mikro dan kecil. Namun, keberadaan perseroan ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait prinsip pemisahan tanggung jawab (separate legal entity) dan penerapan doktrin piercing the corporate veil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari kedudukan perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum; mengevaluasi penerapan doktrin tanggung jawab terbatas terhadap pemegang saham tunggal yang merangkap sebagai direksi; dan mengkaji perlindungan hukum bagi perseroan terbatas perorangan sebagai badan hukum mandiri dari tindakan pemegang saham tunggal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perseroan terbatas perorangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perseroan terbatas konvensional, sehingga prinsip tanggung jawab terbatas membutuhkan penyesuaian. Dalam situasi tertentu, pemegang saham tunggal dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas kerugian perseroan berdasarkan doktrin piercing the corporate veil, terutama jika terjadi penyalahgunaan fungsi badan hukum untuk kepentingan pribadi. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas pengaturan hukum perseroan terbatas perorangan guna mengurangi potensi konflik hukum dan memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak terkait.
Kata kunci: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Perseroan Terbatas Perorangan, Piercing The Corporate Veil, Badan Hukum, Doktrin Hukum
Abstract:Abstract: Indonesia, located at the intersection of three major tectonic plates, faces a high risk of natural disasters, including tidal floods, landslides, and cyclones. Lamongan Regency, particularly Paciran and Brondong…
ng sub-districts, is a coastal area prone to tidal flooding due to rising sea levels, coastal erosion, and suboptimal water management. As an adaptation strategy, coastal communities rely on local wisdom, such as utilizing mangrove ecosystems and traditional practices. This study employs a review article method to analyze local wisdom in mitigating tidal floods. The findings show that mangrove planting and seawall construction effectively reduce flood risks. However, ecological-based mitigation remains limited, especially among low-income communities that prefer traditional strategies like building stilt houses. Integrating local wisdom into mitigation policies can enhance community resilience, with collaboration between governments, academics, and communities serving as a key success factor. Training in mangrove ecosystem management is also crucial for improving disaster preparedness. Combining local knowledge with modern technology can make disaster mitigation policies more effective in addressing the challenges of climate change and environmental degradation.
Â
Keywords: local wisdom, tidal floods, mangrove ecosystems, disaster mitigation
Â
Abstrak : Indonesia, yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, menghadapi risiko bencana tinggi, termasuk banjir rob, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kabupaten Lamongan, khususnya Kecamatan Paciran dan Brondong, merupakan wilayah pesisir yang rentan terhadap banjir rob akibat naiknya permukaan air laut, erosi pantai, dan pengelolaan air yang kurang optimal. Sebagai bentuk adaptasi, masyarakat pesisir memanfaatkan kearifan lokal seperti ekosistem mangrove dan praktik tradisional. Penelitian ini menggunakan metode artikel review untuk menganalisis kearifan lokal dalam mitigasi banjir rob. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman mangrove dan pembangunan tanggul pantai efektif mengurangi dampak banjir rob. Namun, implementasi mitigasi berbasis ekologi masih terbatas, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah yang lebih mengandalkan strategi tradisional seperti rumah panggung. Integrasi kearifan lokal dalam kebijakan mitigasi dapat meningkatkan ketahanan masyarakat, dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sebagai kunci keberhasilan. Pelatihan pengelolaan ekosistem mangrove juga penting untuk memperkuat kesiapan masyarakat menghadapi risiko bencana. Dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi modern, kebijakan mitigasi dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan.
Â
Kata kunci : kearifan lokal, banjir rob, ekosistem mangrove, mitigasi bencana
Â
Abstract:Abstract: Employee salary management is one of the important aspects in the operation of the Public Service Agency (BLU) at Adam Malik Hospital Medan. However, the complex payroll process often faces various challenges,…
such as inaccuracy in calculations, late payments, and lack of information transparency. These problems not only hamper operational efficiency but also impact employee satisfaction and motivation. To overcome these problems, this study aims to design and develop an employee salary management efficiency optimization system using the Rapid Application Development (RAD) method. The RAD method was chosen because of its ability to accelerate software development through iterations and prototypes that allow direct collaboration with users. The designed system includes key features, such as employee data management, automatic salary calculation based on fixed and variable components, tax system integration, payroll report generation, and provision of a dashboard to monitor information in real time. The test results show that the developed system is able to increase salary management efficiency by up to 70%, reduce the calculation error rate by 85%, and accelerate the payroll settlement process by 60% compared to the manual method. In addition, transparency in the payroll process is also increased by providing digital access to payroll information to employees. The implementation of this system is expected to support Adam Malik Hospital Medan in managing financial administration more efficiently, accurately, and transparently. In addition, this system can also be a model for other BLU organizations that face similar challenges in managing employee salaries.
Â
Keywords: Employee Salary Management, Public Service Agency, Rapid Application
              Development, Efficiency, Transparency, Adam Malik Hospital Medan.
Abstrak: Pengelolaan gaji pegawai merupakan salah satu aspek penting dalam operasional Badan Layanan Umum (BLU) di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Namun, proses penggajian yang kompleks seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakakuratan dalam perhitungan, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya transparansi informasi. Masalah-masalah tersebut tidak hanya menghambat efisiensi operasional, tetapi juga berdampak pada kepuasan dan motivasi pegawai. Untuk mengatasi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem optimasi efisiensi pengelolaan gaji pegawai dengan menggunakan metode Rapid Application Development (RAD). Metode RAD dipilih karena kemampuannya dalam mempercepat pengembangan perangkat lunak melalui iterasi dan prototipe yang memungkinkan kolaborasi langsung dengan pengguna. Sistem yang dirancang mencakup fitur-fitur utama, seperti pengelolaan data pegawai, perhitungan gaji otomatis berdasarkan komponen tetap dan variabel, integrasi sistem pajak, pembuatan laporan penggajian, dan penyediaan dashboard untuk memantau informasi secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan gaji hingga 70%, mengurangi tingkat kesalahan perhitungan sebesar 85%, dan mempercepat proses penyelesaian penggajian sebesar 60% dibandingkan metode manual. Selain itu, transparansi dalam proses penggajian juga meningkat melalui penyediaan akses informasi penggajian secara digital kepada pegawai. Implementasi sistem ini diharapkan dapat mendukung Rumah Sakit Adam Malik Medan dalam mengelola administrasi keuangan secara lebih efisien, akurat, dan transparan. Selain itu, sistem ini juga dapat menjadi model bagi organisasi BLU lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan gaji pegawai.
Â
Kata kunci: Pengelolaan Gaji Pegawai, Badan Layanan Umum, Rapid Application Development, Efisiensi, Transparansi, Rumah Sakit Adam Malik Medan.
Abstract:Abstract: In this research, a Decision Support System (SPK) was created to select the best non-ASN employees in the Department of Women's Empowerment, Child Protection, Community Empowerment and Population Control and Family…
mily Planning (DP3APMP2KB) of Medan City. Making this SPK uses the ROC method to calculate the weight of 8 specified criteria, namely violations of absenteeism, competency, education, integrity, length of time the employee has worked in the service, current age of the employee, loyalty and history of the employee's illness. The weight values are then calculated using the MOOSRA method to obtain the Decision matrix values. The calculations for these two methods are carried out using Google Colab with the Python programming language. Calculations using the ROC method produce a weight value for each criterion, namely criterion 1 for absenteeism violations of 0.340, criterion 2 for employee competency of 0.215, criterion 3 for the employee's last education of 0.152, criterion 4 for integrity of 0.111, criterion 5 with a weight of 0.079 for the length of time the employee has worked in the service, criterion 6 for the employee's current age of 0.054, criterion 7 for loyalty with a weight of 0.033 and criterion 8 for history of current illness is 0.016. The results of calculations using MOOSRA show that Yuniarti Exaudia with the criteria code A32 has a Decision Matrix value of 2.915 and is a non-ASN employee who deserves to be the best employee.
Â
Keyword: Non-ASN employee, SPK,ROC,MOOSRA, DP3APMP2KB Department
Â
Abstrak: Pada penelitian ini dilakukan pembuatan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk memilih pegawai non-ASN terbaik di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APMP2KB) Kota Medan . Pembuatan SPK ini menggunakan Metode ROC untuk menghitung bobot dari 8 kriteria yang ditentukan yaitu pelanggaran absensi, kompetensi, Pendidikan, integritas, lama pegawai telah bekerja di dinas tersebut, usia pegawai saat ini, loyalitas dan Riwayat penyakit yang dimiliki pegawai. Nilai bobot tersebut kemudian dihitung menggunakan Metode MOOSRA untuk memperoleh nilai matriks Keputusan. Perhitungan kedua Metode ini dilakukan menggunakan bantukan Google Colab dengan Bahasa pemograman Python. Perhitungan menggunakan Metode ROC menghasilkan nilai bobot masing-masing kriteria yaitu kriteria 1 untuk pelanggaran absensi sebesar 0,340, kriteria 2 untuk kompetensi dari pegawai sebesar 0,215, kriteria 3 untuk Pendidikan terakhir pegawai sebesar 0,152, kriteria 4 sebagai integritas sebesar 0,111, kriteria 5 dengan bobot 0,079 untuk lama pegawai tersebut bekerja di dinas tersebut, kriteria 6 untuk usia pegawai saat ini sebesar 0,054, kriteria 7 untuk loyalitas dengan bobot sebesar 0,033 dan kriteria 8 untuk Riwayat penyakit saat ini sebesar 0,016. Hasil perhitungan menggunakan MOOSRA didapatkan bahwa Yuniarti Exaudia dengan kode kriteria A32 memiliki nilai matriks Keputusan sebesar 2,915 dan menjadi pegawai non-ASN yang patut dijadikan pegawai terbaik.
Kata kunci: Pegawai non-ASN, SPK, ROC, MOOSRA, Dinas DP3APMP2KB
Abstract:Abstract: This study aims to examine the synergy between PT Pertamina DPPU Adisucipto and the Arimbi Women Farmers Group (KWT) in implementing the Corporate Social Responsibility (CSR) program. The program includes the provision…
rovision of plant seeds, fish, farming equipment, as well as training and mentoring for KWT Arimbi members in Maguwoharjo Village, Sleman. By applying the triple bottom line principles (economic, social, and environmental), the program seeks to empower women, improve daily economic needs, enhance local food production, and strengthen the relationship between the company and the community. This research employs a literature approach by collecting databases from books, journals, articles, and documents from related institutions. Economic challenges are complex and require the involvement of all parties simultaneously and in a coordinated manner to realize the vision of community economic independence. The results show improvements in economic self-sufficiency, prevention of stunting, and business diversification. Continuous evaluation ensures the program's effectiveness and positive impact on the community. Active community participation and shifts in traditional gender roles act as catalysts for innovation, creating a more inclusive and sustainable.
Keywords: Gender Perspective, Empowerment, Economy, Arimbi Women Farmers, Group (KWT), CSR
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sinergi antara PT Pertamina DPPU Adisucipto dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Arimbi dalam pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini mencakup pemberian bibit tanaman, ikan, peralatan budidaya, serta pelatihan dan pendampingan bagi anggota KWT Arimbi di Desa Maguwoharjo, Sleman. Dengan menerapkan prinsip triple bottom line (ekonomi, sosial, dan lingkungan), program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan, meningkatkan Penelitian ini menggunakan pendekatan literature dengan pengumpulan database buku, jurnal, artikel, dan dokumen dari lembaga terkait. Agar mampu terpenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Masalah perekonomian merupakan masalah yang sangat konpleks yang membutuhkan keterlibatan semua pihak bersamaan dan terkodinasi supaya cita-cita kemandirian ekonomi masyarakat terealisasikan. produksi pangan lokal, dan memperkuat hubungan antara perusahaan dan komunitas. Hasilnya menunjukkan peningkatan kemandirian ekonomi, pencegahan stunting, dan diversifikasi usaha. Evaluasi berkelanjutan memastikan efektivitas dan dampak positif program bagi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dan perubahan peran gender tradisional menjadi katalisator inovasi, menciptakan struktur sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Kata kunci: Perspektif Gender, Pemberdayaan, Ekonomi, KWT Arimbi, CSR.
Abstract:Abstract: The problem of illegal cultivation on State-Owned Enterprise (BUMN) plantations that occurs at PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun is not just a regional problem, but should be a national…
l problem, a national and state problem, because the problem of illegal cultivation occurs in throughout Indonesia. The formulation of the problem in this thesis research is how to regulate positive law regarding criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, what is the purpose of punishing criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun, how to deal with criminal acts of illegal cultivation at PTPN III Kebun Bangun. The research method used is a normative legal research method with descriptive analytical research characteristics, with a statutory statute approach, a conceptual approach, a historical legal approach, a historical legal approach, a comparative comparative approach, and a case approach. Primary, secondary and tertiary data sources, using library research techniques and document data collection are then analyzed qualitatively. It is necessary to increase the capacity of law enforcement officials in dealing with the problem of criminal acts of illegal cultivation.
Keywords: Prevention, Crime, Illegal Cultivation, PTPN III
Abstrak: Permasalahan dalam Penggarapan liar di perkebunan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) Persero Kebun Bangun bukan sekedar merupakan Masalah daerah, namun seharusya menjadi masalah nasional, masalah bangsa dan Negara, karena masalah penggarapan liar terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif terhadap tindak pidana penggarapan liar di di PTPN III Kebun Bangun, apa tujuan pemidanaan terhadap tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun, bagaimana penanggulangan tindak pidana penggarapan liar di PTPN III Kebun Bangun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-undangan statute approach, pendekatan konseptual conceptual approach, pendekatan sejarah hukum historical approach, pendekatan perbandingan comparative approach, dan pendekatan kasus case approach. Sumber data primer, sekunder dan tersier, dengan teknik penelitian kepustakaan (library research) dan pengumpulan data dokumen kemudian dianalisis secara kualitatif. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menghadapi masalah tindak pidana penggarapan liar ini. Â
Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Pengarapan Liar, PTPN III
Abstract:Abstract: Quick Response Indonesia Standard (QRIS) is one of the payment methods used by server-based electronic money applications, electronic wallets or mobile banking and has the potential to expand the acceptance of…
national non-cash payments more efficiently. The growing innovation towards digital payment has in fact changed people's lifestyles, especially in Medan city, which has led to impulsive buying behaviour, which is an irrational purchase and is associated with a quick and unplanned purchase, followed by a conflict of thoughts and emotional impulses. About 41% of Generation Z customers are impulsive shoppers, followed by 34% of Millennials and 32% of Generation Xers. The urgency of this research is to analyse the behavioural model of using the QRIS application as an effort to avoid impulsive buying. Based on the PwC (Pricewaterhouse Coppers) survey related to Global Consumer Insight, it illustrates how the digital payment system is turning into a trend or what is commonly called a cashless society. The survey results noted that 47% of respondents in Indonesia currently use digital payments. The purpose of this study is to avoid impulsive buying for QRIS users with the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model in the context of information technology acceptance which integrates the technology acceptance domain into one user behaviour as the main dependent variable. This research method combines quantitative and qualitative analysis (mix method) conducted in Medan City with the object of research is QRIS users in making offline transactions who make transactions at Coffeeshop which is visited by Generation Z, namely Starbucks, Zircon Chill Coffee Shop, Doppio Coffee Shop, Palms Medan Coffee Shop, Mano Indonesia, Lorong Coffeeshop, FORE, and Hardapana Cffeeshop) and Fashion Stores at Sun Plaza and Deli Park Mall and the help of Structural Equation Model Partial Least Square (SEM PLS) as the method used to see behavioural relationships. The results of the study state that QRIS affects impulsive buying in people in Medan city. The testing of hypotheses to research this proves that the performance of expectancy or expectations of them were found significant performance intention or intention users behavior.This means performanace expectancy affect behavior intention that the use of the digital qris very fast and efficient.
Â
Keywords: QRIS, Impulsive Buying, Mobil Banking, Cashless society, global consumer
               insight.
Abstrak: Quick Response Indonesia Standard (QRIS) merupakan salah satu metode pembayaran yang digunakan oleh aplikasi uang elektronik berbasis server, dompet elektronik atau mobile banking dan berpotensi memperluas penerimaan pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien. Inovasi yang berkembang terhadap digital payment faktanya merubah gaya hidup masyarakat khususnya di kota Medan yang menimbulkan perilaku impulsive buying yaitu pembelian tidak rasional dan diasosiasikan dengan pembelian yang cepat dan tidak direncanakan, diikuti oleh adanya konflik fikiran dan dorongan emosional. Sekitar 41% pelanggan Generasi Z adalah pembelanja impulsive, diikuti oleh 34% generasi Milenial dan 32% Generasi X. Urgensi penelitian ini adalah untuk melakukan analisis model perilaku penggunaan aplikasi QRIS sebagai upaya untuk menghindari impulsive buying. Berdasarkan survei PwC (Pricewaterhouse Coppers) berkaitan dengan Global Consumer Insight memberikan gambaran betapa sistem pembayaran digital berubah menjadi tren atau yang biasa disebut dengan cashless society. Hasil survey mencatat 47% responden di Indonesia saat ini menggunakan digital payment. Tujuan penelitian ini untuk menghindari impulsive buying bagi pengguna QRIS dengan model Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) dalam konteks penerimaan teknologi informasi yang mengintegrasikan domain penerimaan teknologi ke dalam satu perilaku pengguna sebagai variabel dependen utama. Metode penelitian ini menggabungan analisis kuantitatif dan kualitatif (mix method) yang dilakukan di Kota Medan dengan objek penelitian adalah pengguna QRIS dalam melakukan transaksi offline yang melakukan transaksi di Coffeeshopyang banyak didatangi oleh Generasi Z yaitu Starbucks, Zircon Chill Coffee Shop, Doppio Coffee Shop, Palms Medan Coffee Shop, Mano Indonesia, Lorong Coffeeshop, FORE, dan Hardapana Cffeeshop) serta Fashion Store di Sun Plaza dan Deli Park Mall dan bantuan Structural Equation Model Partial Least Square (SEM PLS) sebagai metode yang digunakan untuk melihat hubungan perilaku Pengujian hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa performance expectancy atau ekspektasi kinerja berpengaruh signifikan postif terhadap behavior intention atau niat pengguna. Hal ini berarti performanace expectancy mempengaruhi behavior intention bahwapenggunaan pembayaran digital QRIS sangat cepat dan efisien.
Â
Kata kunci: QRIS, Pembelian Impulsiive, Mobile Banking, Uang Tunai, Masyarakat, Global
Abstract:Abstract: leadership style is one aspect that influences employee work discipline. a phenomenon occurred at the medan city dprd office, where there was negligence while working by employees in several divisions. being late…
te for morning roll call is one of the types of employee indiscipline encountered. therefore, this phenomenon was raised as research. . this research aims to find out how much influence leadership style has on employee discipline in the medan city dprd office. the population in this study was 120 employees from several divisions in the medan city dprd office. the number of samples used was 55 respondents. the data collection technique used is a questionnaire. the data analysis technique uses simple linear aggression analysis. the results of the research show that 1) the leadership style used in the medan city dprd office is an autotactic leadership style. 2) leadership style has a positive effect on employee discipline at the medan city dprd office.
Â
Keywords: leadership style, work discipline, morning roll call, employee
Abstrak: Gaya Kepemimpinan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kedisiplinan kerja karyawan. Sebuah fenomena terjadi di kantor DPRD Kota Medan, yang mana adanya kelalaian saat bekerja yang dilakukan oleh karyawan di beberapa divisi. Terlambat ikut apel pagi adalah salah satu dari ketidak – disiplinan karyawan yang ditemui. Karena itu, diangkat fenomena ini sebagai penelitian. . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kedisiplinan karyawan di kantor DPRD Kota Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah 120 karyawan dari beberapa divisi di kantor DPRD Kota Medan. Jumlah sample yang di gunakan sebanyak 55 responden. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis agresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Gaya Kepemimpinan yang digunakan pada kantor DPRD Kota Medan adalah gaya kepemimpinan otoraktis. 2) Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kedisiplinan karyawan di kantor DPRD Kota Medan.
Â
Kata kunci: Gaya Kepeimpinan, disiplin kerja, apel pagi, pegawai