Abstract:Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penanganan tantangan yang dialami notaris dan memberikan pandangan komprehensif terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi masa depan jabatan notaris di tengah perubahan digital…
igital dan dinamika ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, disusun secara sistematis sesuai permasalahan dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku agar mudah diambil kesimpulan sebagai jawaban atas hasil permasalahan ini. Notaris dapat memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk mempermudah proses pendaftaran properti yang sebelumnya memakan waktu dan manual. Oleh karena itu, menghadapi era digitalisasi dan perkembangan perekonomian di Indonesia, notaris harus memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Pada PT Jaya Abadi Engineering (JAE).…
AE). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner menggunakan Skala Likert dan sampel untuk penelitian ini adalah 30 manajer, kepala bidang/kepala divisi dan karyawan di PT Jaya Abadi Engineering (JAE) dengan diatas 3 tahun pengalaman kerja didalamnya. Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan software perhitungan SPSS 26. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial dan Komitmen Organisasi, Kompetensi, Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial. Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban, Komitmen Organisasi, Kompetensi dan Partisipasi Anggaran secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial pada PT Jaya Abadi Engineering (JAE).
Abstract:Berkembangnya kondisi digital sudah menciptakan kemudahan pada banyak kondisi kehidupan, salah satunya pada aktivitas jual beli online melalui platform e-commerce. Namun, aktivitas ini juga menghadirkan tantangan, seperti…
i risiko penipuan dan pelanggaran hak konsumen. Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum pada pelaku usaha yang merugikan konsumen serta bentuk perlindungan hukum ditawarkan kepada konsumen pada transaksi jual beli di e-commerce, khususnya melalui platform seperti TikTok Shop. Metode penelitian yang pakai ialah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil analisis mengatakan bahwa setara dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha bertanggung jawab mengganti produk konsumen akibat produk yang tidak sesuai. Pemerintah telah menciptakan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Upaya perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang faktual dan transparan, menambah pemantauan terhadap pelaku usaha, serta pemaparan hukuman bagi pelaku penipuan. Perlindungan hukum ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah kerugian konsumen, dan membuat keadaan jualan online aman serta terpercaya. Kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam transaksi di e-commerce.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.
Abstract:Penelitian ini berfokus pada konsep code-switching dalam bilingualisme yang mana membahas dan mendalami tentang bagaimana dampak psikologis dan sosiologis pada mahasiswa pendidikan bahasa arab. Code-switching ini umumnya…
digunakan ketika mahasiswa PBA presentasi menggunakan Bahasa Arab yang di campur menggunakan bahasa indonesia. Peneliti juga menggali informasi kepada beberapa informan yang menghasilkan jawaban yang variatif satu sama lain. Ada banyak tuturan yang ditemukan yang mengandung “Code-Switching” dalam setiap proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif yang menganalisa beberapa informan dan menggali beberapa jawaban melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi partisipatif. Hasil Penelitian memiliki dampak psikologis yang kompleks dan beragam. Pembelajaran yang adaptif sangat penting untuk mendukung penguasaan bahasa secara seimbang dalam memaksimalkan manfaat code-switching dan meminimalkan dampak negatifnya. Dalam konteks mahasiswa kelas F program magister Pendidikan Bahasa Arab, code-switching memiliki dampak sosiologis signifikan, terutama dalam interaksi sosial dan akademik. Penggunaan code-switching lebih sering terjadi pada situasi informal, membantu mahasiswa berkomunikasi lebih adaptif dan membangun pemahaman bersama.
Abstract:Kerusakan lingkungan merupakan isu global yang semakin mendesak untuk ditangani. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap pandangan Al-Qur'an dan tafsirnya terhadap kerusakan alam memberikan landasan spiritual dan etis yang…
penting dalam menjaga bumi sebagai amanah dari Allah SWT. Tujuan dari penelitian untuk menganalisa perspektif Tafsir Ibnu Katsir dalam Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 205 terhadap kerusakan alam, serta mengidentifikasi upaya mitigasi yang dapat diambil untuk mengatasi krisis lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konten terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan dan penafsiran Ibnu Tafsir. Kontribusi ilmiah kajian ini adalah memberikan pemahaman holistik mengenai pertanggung jawaban manusia sebagai khalifah dalam konteks lingkungan, serta menguraikan pandangan Islam terhadap kerusakan alam dan peran manusia sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menganalisa manusia bertanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk memelihara kelestarian alam, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan kelestarian dan keadilan bagi seluruh ciptaan Allah SWT. Penelitian ini juga menganalisa kerusakan lingkungan sebagai akibat ketidakseimbangan ekosistem dan mengaitkannya dengan ketidaksetaraan sosial akibat penggunaan teknologi berlebihan. Islam, melalui prinsip ḥifẓ al-bīah, menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab manusia terhadap keseimbangan alam dan kesejahteraan semua makhluk hidup.
Abstract:Bullying di sekolah masih menjadi persoalan serius yang mengancam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di era digital, praktik bullying berkembang dalam bentuk baru yakni cyberbullying, yang membuat…
buat dampaknya lebih luas dan sulit dikendalikan. Artikel ini membahas pertanggungjawaban hukum terhadap bullying dan cyberbullying serta mendeskripsikan hasil pengabdian masyarakat berupa edukasi digital di MTS Muhammadiyah 1 Taman. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis regulasi hukum (UU Perlindungan Anak, KUHP, UU ITE) serta pendekatan sosio-legal melalui kegiatan penyuluhan hukum, simulasi kasus, dan diskusi interaktif. Guru juga mengadopsi tata tertib anti-bullying berbasis literasi hukum digital. Tujuan Artikel ini menegaskan pentingnya sinergi antara perlindungan hukum dan edukasi digital untuk menciptakan sekolah ramah anak.
Abstract:Artikel ini merupakan jabaran QS. al-Baqarah ayat 267, yang menandung makna pemanfaatan ekonomi untuk membangun empati, serta membangkitkan produktifitas diti. Hal ini dimaksudkan sebagai jawaban atas semakin melemahnya…
empati dalam masyarakat modern. Selama ini, kajian ayat tersebut lebih banyak didekati dari sisi hukum fikih, sementara integrasi antara empati, produktivitas, dan ekonomi jarang disentuh. Artikel ini menggunakan kerangka teori hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep lingkaran hermeneutika dan fusi horizon, guna menghadirkan pemaknaan yang relevan dengan realitas kekinian. Secara operasional, penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka, dengan menelaah tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur tentang empati, produktivitas, dan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat ini menekankan pentingnya infak dari harta yang baik dan halal yang termaktub dalam teks kasabtum sebagai wujud empati sosial sekaligus cermin produktivitas ekonomi. Empati diposisikan sebagai fondasi sosial dalam berinfak, sementara produktivitas menjadi sumber utama yang memastikan nilai kebermanfaatan. Kesimpulannya, QS. al-Baqarah ayat 267 memberikan landasan normatif untuk membangun etika filantropi Islam yang transformatif: tidak hanya karitatif, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi empati dan produktivitas dalam praktik infak produktif berbasis komunitas.
Abstract:Korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga moral, sosial, dan budaya. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan dalam pembentukan karakter bangsa yang berintegritas.…
egritas. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan yang efektif melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter generasi muda, mengidentifikasi tantangan implementasi di sekolah maupun perguruan tinggi, serta menganalisis strategi pembelajaran yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan keadilan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui angket online (Google Form) yang disebarkan kepada mahasiswa dan siswa sebagai representasi generasi muda. Analisis data dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif serta interpretasi kualitatif dari jawaban terbuka responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pendidikan anti korupsi sebagai aspek yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda. Indikator kejujuran dan kepedulian sosial memperoleh persentase tertinggi (masing-masing 80%), diikuti oleh disiplin, tanggung jawab, dan keadilan. Temuan ini menegaskan adanya kesadaran kolektif generasi muda mengenai urgensi pendidikan anti korupsi, meskipun masih terdapat sebagian kecil responden yang belum menempatkan disiplin dan tanggung jawab sebagai prioritas. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi terbukti berperan signifikan sebagai instrumen strategis dalam membangun generasi berintegritas, serta perlu diimplementasikan secara sistematis, berkesinambungan, dan berbasis nilai Pancasila, agama, serta budaya bangsa.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.