Search Articles & Publications

Showing 359 articles found for "Force"

ANALISIS USER SATISFACTION TERHADAP VIRTUAL TOUR INTERAKTIF PADA CLUSTER D'ROYAL VILLAGE MENGGUNAKAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) TERINTEGRASI ISO/IEC 25010

Emilya, Ernisya, Rini, Faiza, Untari, Rahayu Trisetyowati
Abstract: Abstract: The development of digital technology encourages the use of virtual tours as an interactive promotional medium in the property sector. This study aims to analyze the level of user satisfaction with the web-based… d virtual tour at D'Royal Village using the System Usability Scale (SUS) method reinforced with usability aspects based on the ISO/IEC 25010 standard. The study used a descriptive quantitative approach with 30 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using the SUS questionnaire and additional statements representing the sub-characteristics of appropriateness recognizability, user interface aesthetics, and operability. The results show an average SUS score of 77.50 (Acceptable, Grade B, "Excellent") and an ISO/IEC 25010 usability score of 76.25% (Good category). These findings indicate that the virtual tour has a good level of usability and is able to provide satisfaction to users, although the operability aspect still requires improvement to optimize the user experience. Keywords: Virtual Tour; User Satisfaction; Usability; Sus; ISO/IEC 25010 Abstrak: Perkembangan teknologi digital mendorong pemanfaatan virtual tour sebagai media promosi interaktif di sektor properti. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepuasan pengguna terhadap virtual tour berbasis web pada D’Royal Village menggunakan metode System Usability Scale (SUS) yang diperkuat dengan aspek usability berdasarkan standar ISO/IEC 25010. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan 30 responden yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner SUS dan pernyataan tambahan yang merepresentasikan subkarakteristik appropriateness recognizability, user interface aesthetics, dan operability. Hasil menunjukkan skor rata-rata SUS sebesar 77,50 (Acceptable, Grade B, “Excellent”) dan skor usability ISO/IEC 25010 sebesar 76,25% (kategori Baik). Temuan ini mengindikasikan bahwa virtual tour memiliki tingkat usability yang baik dan mampu memberikan kepuasan kepada pengguna, meskipun aspek operability masih memerlukan peningkatan untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna. Kata Kunci: Virtual Tour; User Satisfactio; Usability; SUS; ISO/IEC 25010

KEWENANGAN HAKIM DALAM MENILAI KEABSAHAN DAN KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/2016 (Studi Pengadilan Negeri Medan)

Situmorang, Winda, Trisna, Wessy, Arifiyanto, Joiverdia
Abstract: Abstract: The development of information technology has given rise to electronic evidence, which now plays a crucial role in proving criminal cases, particularly corruption. However, the differences in the nature of electronic… tronic evidence compared to written evidence pose challenges for judges in assessing its validity and strength. Electronic evidence is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. This study uses an empirical juridical method with data collection through literature studies and interviews with judges at the Medan District Court. The results show that although the Criminal Procedure Code has not explicitly regulated electronic evidence, the existence of the ITE Law, the Corruption Law, and the Constitutional Court Decision No. 20/PUU-XIV/2016 confirms the position of electronic evidence as valid evidence. Electronic evidence has strong evidentiary power, but must undergo strict authentication procedures and be supported by digital forensic expertise. The main obstacles faced are limited infrastructure, differences in legal interpretation, and the vulnerability of evidence to manipulation. Therefore, it is necessary to increase the capacity of law enforcement and harmonize regulations so that electronic evidence can provide legal certainty and justice. Keywords: validity, proof, electronics, corruption. Abstrak: Perkembangan teknologi informasi melahirkan alat bukti elektronik yang kini memegang peranan penting dalam pembuktian perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Namun, perbedaan sifat bukti elektronik dengan bukti tertulis menimbulkan tantangan bagi hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatannya. Bukti elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik adalah Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur bukti elektronik, keberadaan Undang-Undang ITE, UU Tipikor, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 menegaskan kedudukan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, namun harus melalui prosedur autentikasi yang ketat serta didukung keahlian forensik digital. Hambatan utama yang dihadapi ialah keterbatasan infrastruktur, perbedaan penafsiran yuridis, serta kerentanan bukti terhadap manipulasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penegak hukum dan harmonisasi regulasi agar bukti elektronik dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan. Kata Kunci : keabsahan, pembuktian, elektronik, korupsi.

IMPLEMENTASI TEKNOLOGI DALAM PENGUATAN LITERASI DAN NUMERASI SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA JANGKA PANJANG (STUDI KASUS SDN 3 PASAMAN)

Dianti, Muthia Rahma, Mustafa, Lula
Abstract: Abstract: Technology implementation plays a strategic role in improving the quality of human resources as a fundamental foundation of long-term economic productivity. From a human capital economics perspective, basic education… cation represents the initial phase of human capital formation that determines individuals’ future productive capacity. This study aims to analyze the implementation of technology in strengthening literacy and numeracy as a human capital formation strategy from the elementary education level to promote long-term productivity gains. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study design conducted at SDN 3 Pasaman, focusing on fourth- and fifth-grade students. Data collection techniques include observations of technology-based learning, documentation of school programs, and analysis of students’ literacy and numeracy achievements as early indicators of human resource quality. The results indicate that the structured use of educational technology enhances the effectiveness of literacy and numeracy strengthening as foundational competencies for digital human resources. The improvement of these competencies has the potential to generate productivity gains through increased cognitive capacity, adaptability, and future workforce readiness. This study confirms that integrating technology with literacy and numeracy strengthening constitutes an economically relevant strategy for digital human resource development and the enhancement of national economic competitiveness. Keywords: Technology Implementation, Literacy, Numeracy, Digital Human Capital, Human Resource Productivity Abstrak: Implementasi teknologi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama produktivitas ekonomi jangka panjang. Dalam perspektif ekonomi sumber daya manusia, pendidikan dasar merupakan fase awal pembentukan human capital yang menentukan kapasitas produktif individu di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi dalam penguatan literasi dan numerasi sebagai strategi human capital formation sejak jenjang pendidikan dasar guna mendorong productivity gain jangka panjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus di SDN 3 Pasaman yang berfokus pada siswa kelas IV dan V. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi pembelajaran berbasis teknologi, dokumentasi program sekolah, serta analisis capaian literasi dan numerasi siswa sebagai indikator awal kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran secara terstruktur meningkatkan efektivitas penguatan literasi dan numerasi sebagai kompetensi dasar pembentuk sumber daya manusia digital. Peningkatan kompetensi tersebut berpotensi menghasilkan productivity gain melalui peningkatan kapasitas kognitif, adaptabilitas, dan kesiapan tenaga kerja di masa depan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi teknologi dengan penguatan literasi dan numerasi merupakan strategi ekonomi yang relevan dalam pembangunan sumber daya manusia digital dan peningkatan daya saing ekonomi nasional. Kata Kunci : Implementasi Teknologi, Literasi, Numerasi, Sumber Daya Manusia Digital, Produktivitas Sumber Daya Manusia

KEKUATAN HUKUM ELEKTRONIK DALAM PERIKATAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE YANG DITERAPKAN DI INDONESIA

Ismayani, Ismayani
Abstract: Abstract:The existence of the internet cannot be denied that it has brought various influences to every aspect of human life, including in terms of the agreement itself, which was initially in conventional form (written… and verbal), now a new form of agreement has emerged, namely an electronic agreement or contract. Some of the websites use a standard contract model, some social media accounts use mutual agreements via short messages, but sometimes the seller becomes the party that dominates the creation of the contract. The formulation of the problem of this research is How is the regulation of electronic legal force in sales and purchase agreements through e-commerce that can be applied in Indonesia? How is the urgency of electronic legal protection in sales and purchase agreements through e-commerce? The type of research used in this journal is normative legal research. The type of data used is secondary data consisting of two legal materials, namely primary legal materials in the form of laws and regulations related to the subject matter and secondary legal materials in the form of literature, journals, papers, articles and dictionaries related to this journal. Regulations on the legal force of electronic contracts in e-commerce sales contracts that can be implemented in Indonesia. Legal policies in the field of e-commerce law have essentially been regulated and recognized in Indonesia, but these regulations are still partial or partially applicable to e-commerce activities in Indonesia. The urgency of electronic legal protection in e-commerce sales contracts. In the creation of electronic contracts, businesses often include standard clauses. Since the rise of social media and businesses using social media for electronic transactions, the consumer's position has become increasingly vulnerable. Standard clauses created by businesses often marginalize these consumers. The law on e-commerce must regulate the obligation for businesses to clearly identify themselves and to include detailed product specifications on their websites. Keywords: ; Contracts; Sale and Purchase; E-Commerce. Abstrak: Keberadaan internet tidak dapat dipungkiri lagi membawa berbagai pengaruh pada setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali dalam hal perjanjian itu sendiri yang awalnya berbentuk konvensional (tertulis dan lisan) kini telah muncul suatu bentuk perjanjian baru, yaitu perjanjian atau kontrak elektronik. Beberapa dari website-website menggunakan model kontrak baku, beberapa akun media sosial mnenggunakan kesepakatan bersama melalui pesan singkat, namun terkadang penjual menjadi pihak yang mendominasi pembuatan kontrak tersebut. Perumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan kekuatan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce yang dapat diterapkan di Indonesia? Bagaimana urgensi perlindungan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce? Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan dan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, makalah-makalah, artikel-artikel serta kamus-kamus yang berkaitan dengan jurnal ini. Pengaturan kekuatan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui e-commerce yang dapat diterapkan di Indonesia kebijakan hukum di bidang hukum e- commerce pada dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia, namun pengaturan tersebut masih secara parsial atau sebagian dari kegiatan e-commerce di Indonesia. Urgensi perlindungan hukum elektronik dalam perikatan jual beli melalui E-Commerce dalam pembuatan kontrak elektronik, pelaku usaha seringkali mencantumkan klausula baku di dalamnya. Semenjak media sosial mewabah dan pelaku usahapun menggunakan media sosial untuk melakukan transaksi elektronik, posisi konsumen menjadi semakin lemah. Klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha seringkali memojokkan posisi dari konsumen tersebut. Undang-undang tentang e-commerce harus mengatur tentang kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan identitasnya dengan jelas, saat mencantumkan spesifikasi produk pada halaman website harus jelas secara detil. Kata Kunci : Perikatan; Jual-Beli; E-Commerce.

MEKANISME DAN HAMBATAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Pranowo, Johannes Bagus, Markoni, Markoni, Helvis, Helvis, Kantikha, I Made, Elawati, Tuti
Abstract: Abstract: The renewal of the Indonesian Criminal Procedure Code (New KUHAP) marks a paradigm shift in criminal law enforcement by integrating restorative justice as an integral part of the criminal procedure system. This… approach is explicitly regulated in Articles 83 to 87 of the New KUHAP, which provide opportunities for resolving criminal cases through agreements between victims and offenders at the stages of inquiry, investigation, prosecution, and court examination. This study applies the criminal justice system theory to analyze the integration of authority among law enforcement institutions, as well as restorative justice theories proposed by Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, and Barda Nawawi Arief to assess the orientation toward victim and offender restoration in criminal case resolution. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches, examining the New KUHAP along with relevant regulations issued by the Indonesian National Police, the Attorney General’s Office, and the Supreme Court. The findings indicate that the New KUHAP establishes a more systematic, structured, and binding restorative justice framework, including mechanisms for terminating inquiry, investigation, and prosecution under the supervision of prosecutors and courts. The study concludes that the effective implementation of restorative justice depends not only on legal norms but also on institutional harmonization, the readiness of law enforcement officials, and the active participation of both victims and offenders. Keywords: Criminal Justice System, Restorative Justice. Abstrak: Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) menandai perubahan paradigma penegakan hukum pidana di Indonesia dengan mengintegrasikan keadilan restoratif sebagai bagian dari mekanisme hukum acara pidana. Hal ini tercermin dalam Pasal 83 sampai Pasal 87 KUHAP Baru yang membuka ruang penyelesaian perkara pidana melalui kesepakatan antara korban dan pelaku pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana untuk menganalisis keterpaduan kewenangan antar lembaga penegak hukum serta teori keadilan restoratif dari Howard Zehr, Tony F. Marshall, Muladi, dan Barda Nawawi Arief untuk menilai orientasi pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap KUHAP Baru serta peraturan Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP Baru membentuk kerangka keadilan restoratif yang lebih sistematis, terstruktur, dan mengikat dengan mekanisme penghentian perkara di bawah pengawasan penuntut umum dan pengadilan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keadilan restoratif bergantung pada harmonisasi antar lembaga, kesiapan aparat, dan partisipasi aktif korban serta pelaku. Kata kunci: Keadilan restoratif, Sistem Peradilan Pidana

INKONSISTENSI PENERAPAN KONSEP PENYERTAAN (MEDEPLEGEN) BERDASARKAN PERATURAN HUKUM DI INDONESIA

Waruwu, Samueli, Yunara, Edi, Rizky, Fajar Khaify
Abstract: Abstract: This research examines the inconsistency in the application of the concept of participation (medeplegen) based on legal regulations in Indonesia. Indonesia as a state of law (rechtsstaat) requires consistency in… n the application of legal norms, including criminal law. However, in practice, there are often inconsistencies in the application of participation regulations as stipulated in Article 55 of the Criminal Code (KUHP) in conjunction with Article 20 of the National Criminal Code (KUHP Nasional) of 2023. This study uses normative legal research methods with statutory and case approaches. The results of the research indicate that first, the juridical provisions regarding the concept of participation in the criminal law system include several forms: pleger (person who commits), doen pleger (person who causes another to commit), medepleger (person who participates in committing), and uitlokker (person who incites). Second, the inconsistency in applying the concept of participation occurs due to differences in interpretation between law enforcers, lack of clear guidelines in distinguishing forms of participation, and the transition period between the old Criminal Code and the National Criminal Code of 2023. This research recommends the need for technical guidelines from the Supreme Court and intensive socialization regarding the implementation of participation provisions in the new national criminal law. Keywords: Participation, Medeplegen, Criminal Law, Inconsistency, National Criminal Code Abstrak: Penelitian ini mengkaji inkonsistensi penerapan konsep penyertaan (medeplegen) berdasarkan peraturan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) menghendaki konsistensi dalam penerapan norma hukum, termasuk hukum pidana. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi inkonsistensi dalam penerapan regulasi penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 20 KUHP Nasional Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, ketentuan yuridis konsep penyertaan dalam sistem hukum pidana mencakup beberapa bentuk: pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan), medepleger (orang yang turut serta melakukan), dan uitlokker (orang yang menganjurkan). Kedua, inkonsistensi penerapan konsep penyertaan terjadi karena perbedaan penafsiran antaraparat penegak hukum, tidak adanya pedoman yang jelas dalam membedakan bentuk-bentuk penyertaan, serta masa transisi antara KUHP lama dengan KUHP Nasional 2023. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman teknis dari Mahkamah Agung dan sosialisasi intensif mengenai implementasi ketentuan penyertaan dalam hukum pidana nasional yang baru. Kata Kunci: Penyertaan, Medeplegen, Hukum Pidana, Inkonsistensi, KUHP Nasional

KEPASTIAN HUKUM PENGAKUAN PUTUSAN GANTI KERUGIAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAI UTANG DALAM DAFTAR PIUTANG TETAP

Akbar, Reza Kurnia, Harianto, Dedi, Sunarmi, Sunarmi
Abstract: Abstract: The implementation of the environmental damage compensation decision that has permanent legal force is not synchronized with the bankruptcy mechanism, where the state's claim for ecological restoration must compete… pete with other creditors and is subject to strict procedures for matching receivables. The curator's rejection of the KLHK bill in the PT RKK case shows that the obligation for environmental compensation that is public and strategic is actually hampered by the formal time limit in the Bankruptcy Law and PKPU, thus raising questions about the effectiveness of environmental decisions as the basis for debt and the legal protection of the state as an environmental creditor in the bankruptcy process. With the research method used in this study, namely normative juridical, normative juridical research is "research where law is conceptualized as what is written in the legislation. The environmental compensation decision that has permanent legal force can be used as a legal basis for the emergence of debt in bankruptcy, so that the state is in the position of a concurrent creditor who has the right to be included in the Permanent Receivables List. Through the receivables verification mechanism and renvoi procedure, state legal protection is strengthened and the effectiveness of PMH decisions is guaranteed. Medan Commercial Court Decision No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 confirms this by stating that the obligation to compensate for environmental damages fulfills the elements of "debt" under the Bankruptcy and PKPU Laws, thus providing legal certainty and legitimacy for the state's rights in environmental restoration. Keywords: legal certainty, environment, compensation Abstrak: Tidak sinkronnya pelaksanaan putusan ganti rugi kerusakan lingkungan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mekanisme kepailitan, di mana klaim negara atas pemulihan ekologis harus bersaing dengan kreditor lain dan tunduk pada prosedur ketat pencocokan piutang. Penolakan kurator terhadap tagihan KLHK dalam kasus PT RKK menunjukkan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan yang bersifat publik dan strategis justru terhambat oleh batas waktu formal dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan lingkungan sebagai dasar utang serta perlindungan hukum negara sebagai kreditur lingkungan dalam proses kepailitan. Dengan metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah “penelitian dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Putusan ganti kerugian lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan dasar sah timbulnya utang dalam kepailitan, sehingga negara berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang berhak dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap. Melalui mekanisme verifikasi piutang dan renvoi prosedur, perlindungan hukum negara diperkuat serta efektivitas putusan PMH tetap terjamin. Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023 menegaskan hal ini dengan menyatakan bahwa kewajiban ganti rugi lingkungan memenuhi unsur “utang” menurut UU Kepailitan dan PKPU, sehingga memberikan kepastian dan legitimasi yuridis atas hak negara dalam pemulihan lingkungan. Kata kunci kepastian hukum , lingkungan hidup , ganti kerugian

PERAN PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARTAWAN STUDI KASUS DI WILAYAH DKI JAKARTA

Marpaung, Mitasari Febyanti, Marlina, Marlina, Desiandri, Yati Sharfina
Abstract: Abstract: The high number of cases of violence, criminalization, and impunity demonstrates the weak legal protection for journalists. On the other hand, the emergence of unprofessional journalists and media has exacerbated… ed the situation by triggering professional abuse and legal conflicts. The Indonesian Journalists Association (PWI) strives to provide protection through legal assistance, mediation with the Press Council, and ethical guidance, but structural and regulatory challenges have made the effectiveness of protection less than optimal. This condition emphasizes the need for regulatory harmonization, strengthening the role of PWI, and increasing the understanding of officials so that press freedom and journalist security are truly guaranteed. The research method used is normative legal research supported by empirical data. The normative-empirical legal research method examines how people apply normative legal rules (statutes) in their actions in each specific legal event in a society. Legal protection for journalists in DKI Jakarta already has a strong basis through the Press Law, but has not been implemented effectively due to overlaps with the Criminal Code and the ITE Law which trigger the criminalization of journalists. The Indonesian Journalists Association (PWI)'s efforts through advocacy, code of ethics dissemination, and cross-sector collaboration have helped improve protection, but their reach remains limited. Internal barriers within the organization and a lack of understanding among law enforcement officials regarding the application of the Press Law as lex specialis are key factors weakening its effectiveness. Therefore, regulatory harmonization and increased commitment by law enforcement officials are needed to ensure journalists receive legal certainty when carrying out their duties. Keywords: PWI (Indonesian Journalists Association), Journalist Protection, Press Criminalization Abstrak: Tingginya kasus kekerasan, kriminalisasi, dan impunitas memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum bagi wartawan. Di sisi lain, munculnya oknum wartawan dan media tidak profesional turut memperburuk situasi karena memicu penyalahgunaan profesi dan konflik hukum. PWI berupaya memberikan perlindungan melalui pendampingan hukum, mediasi dengan Dewan Pers, dan pembinaan etik, namun tantangan struktural dan regulatif membuat efektivitas perlindungan belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan peran PWI, serta peningkatan pemahaman aparat agar kebebasan pers dan keamanan wartawan benar-benar terjamin. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris yang melihat bagaimana orang menerapkan aturan-aturan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam suatu masyarakat Perlindungan hukum bagi wartawan di DKI Jakarta sudah memiliki dasar yang kuat melalui UU Pers, tetapi belum berjalan efektif karena tumpang tindih dengan KUHP dan UU ITE yang memicu kriminalisasi wartawan. Upaya PWI melalui advokasi, sosialisasi kode etik, dan kerja sama lintas sektor sudah membantu meningkatkan perlindungan, namun jangkauannya masih terbatas. Hambatan internal dalam organisasi serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai penerapan UU Pers sebagai lex specialis menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas perlindungan. Karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan komitmen aparat agar wartawan memperoleh kepastian hukum saat menjalankan tugasnya. Kata kunci: PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Perlindungan Wartawan, Kriminalisasi Pers

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH B3 OLEH KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF

Lubis, Imam Tauhid, Syahrin, Alvi, Suhaidi, Suhaidi
Abstract: Abstract: The main challenge in managing the EEZ is law enforcement. Pollution, illegal fishing, and excessive exploitation of resources often occur in this area. Therefore, the state must have sufficient capacity to monitor… itor and enforce the law to protect the marine ecosystem. Effective law enforcement in the EEZ also requires international cooperation, especially when pollution or resource exploitation issues involve more than one country. The unclear regulation of the area of duty between law enforcement agencies that have similar duties, functions, and authorities in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) has led to disharmony and overlapping authorities in the implementation of law enforcement. This study aims to determine the normative juridical research method, namely a method that refers to legal norms carried out by means of literature studies related to the problems studied, this study has a descriptive nature, and the data is analyzed qualitatively. The research results indicate that there is overlapping authority in conducting investigations in the EEZ, particularly in cases of pollution caused by the illegal dumping of hazardous waste by foreign vessels carrying out transshipment, which damages the ecosystem. This creates overlapping authority in investigations, necessitating harmonization and clear regulatory reform to determine the authority to conduct investigations in the EEZ. Keywords: Exclusive Economic Zone, Environmental Pollution, Hazardous Waste Abstrak: Tantangan utama dalam pengelolaan ZEE adalah penegakan hukum. Pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan eksploitasi sumber daya yang berlebihan sering kali terjadi di wilayah ini. Oleh karena itu, negara harus memiliki kapasitas yang cukup untuk mengawasi dan menegakkan hukum guna melindungi ekosistem laut. Penegakan hukum yang efektif di ZEE juga memerlukan kerjasama internasional, terutama ketika masalah pencemaran atau eksploitasi sumber daya melibatkan lebih dari satu negara. Ketidakjelasan pengaturan wilayah tugas antar lembaga penegak hukum yang memiliki kesamaan dalam tugas, fungsi, dan wewenang di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia telah menimbulkan disharmoni dan tumpang tindih kewenangan dalam pelaksanaan penegakan hukum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini memiliki sifat deskriptif, serta data yang dianalisis secara kualitatif Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan penyidikan di zee terutama pada kasus pencemaran oleh pembuangan limbah b3 oleh kapal asing yang melakukan transihpment secara illegal yang merusak ekosistem menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan sehingga perlunya harmonisasi dan reformasi regulasi yang jelas untuk menentukan kewenangan melakukan penyidikan di zee Kata Kunci : Zona Ekonomi Eksklusif, Pencemaran lingkungan, Limbah B3

KONTRUKSI REGULASI ONLINE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE

Permata, Cahaya, Lubis, Fauziah, Harahap, Mhd. Yadi
Abstract: Abstract: The significant growth of e-commerce in Indonesia has led to an increased potential for disputes between consumers and business actors, including issues related to product quality, delivery delays, and the protection… ection of personal data. Dispute resolution through judicial mechanisms is considered less responsive to the characteristics of electronic transactions, as it tends to be time-consuming, costly, and inflexible. Therefore, Online Dispute Resolution (ODR) is regarded as a relevant alternative, as it offers a dispute resolution process that is fast, simple, and efficient. This study aims to examine the juridical position of ODR within the Indonesian legal system, assess its effectiveness in resolving e-commerce disputes, and formulate the direction for regulating ODR under national law. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches, based on secondary data consisting of primary and secondary legal materials, which are qualitatively analyzed using inductive reasoning. The findings indicate that ODR has significant potential as a mechanism for resolving e-commerce disputes; however, the absence of explicit normative regulation has created a legal vacuum, particularly with respect to procedural standards, the accountability of ODR providers, and consumer protection. Therefore, clear and comprehensive regulatory strengthening is required concerning electronic evidence-based proof, the authority of ODR providers as neutral fact-finders, and the nature of ODR decisions as final and binding with limited enforceability, accompanied by procedural standardization and personal data protection to ensure legal certainty, justice, and the legitimacy of ODR. Keywords: E-commerce, Regulatory Construction, Online Dispute Resolution, Dispute Resolution. Abstrak: Perkembangan e-commerce yang signifikan di Indonesia berimplikasi pada meningkatnya potensi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, seperti kualitas produk, keterlambatan pengiriman, serta perlindungan data pribadi. Penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan dinilai kurang responsif terhadap karakter transaksi elektronik karena cenderung memerlukan waktu lama, berbiaya tinggi, dan minim fleksibilitas. Oleh karena itu, Online Dispute Resolution (ODR) dipandang sebagai alternatif yang relevan karena menawarkan proses penyelesaian yang cepat, sederhana, dan efisien. Penelitian ini bertujuan mengkaji kedudukan yuridis ODR dalam sistem hukum Indonesia, menilai efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa e-commerce, serta merumuskan arah pengaturan ODR dalam hukum nasional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, berbasis data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penalaran induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ODR memiliki potensi besar sebagai mekanisme penyelesaian sengketa e-commerce, namun ketiadaan pengaturan normatif yang tegas menimbulkan kekosongan hukum, khususnya terkait prosedur, akuntabilitas penyelenggara, dan perlindungan konsumen. Maka, diperlukan penguatan regulasi yang jelas dan komprehensif tentang pembuktian berbasis bukti elektronik, kewenangan penyelenggara sebagai pemeriksa fakta yang netral, serta karakter putusan ODR yang bersifat final, mengikat, dan memiliki daya eksekutorial terbatas, disertai dengan standarisasi prosedur dan perlindungan data pribadi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi ODR. Kata Kunci: E-Commerce, Konstruksi Regulasi, Online Dispute Resolution, Penyelesaian Sengketa.