Abstract:Abstract: Sigama Village, Ujung Gading, still applies severe customary sanctions to those who practice same-marriage marriages, even though the marriage is legally valid and not prohibited. Sanctions such as large fines,…
social exclusion, revocation of inheritance rights, and prohibitions on participating in customary activities are still enforced because the community believes that same-marriage marriages bring shame, disaster, and disrupt kinship order. This situation creates tension between custom and positive law, while also showing the difference between general Batak customary rules and specific customary practices in the village. Therefore, this issue is important to study to see the extent to which these customary prohibitions and sanctions are still relevant in today's community life. Using a normative juridical method that examines documents related to the research problem. The results of the study show that the Batak Angkola customary marriage in Paluta still prohibits same-marriage marriages because they are considered to violate customary order, even though state law does not prohibit it. As a result, tension arises between custom and positive law, especially regarding social status and inheritance rights. Perpetrators of same-marriage marriages often receive customary sanctions such as fines and ostracism. This situation demonstrates that society is still striving to maintain traditions amidst modern social change.
Keywords: Marriage, Customary Law, Legal Consequences
Abstrak: Desa Sigama Ujung Gading masih menerapkan sanksi adat yang berat terhadap pelaku perkawinan semarga, meskipun secara hukum negara perkawinan tersebut sah dan tidak dilarang. Sanksi seperti denda besar, pengucilan sosial, pencabutan hak waris, hingga larangan mengikuti kegiatan adat tetap diberlakukan karena masyarakat meyakini bahwa perkawinan semarga membawa aib, musibah, dan mengganggu tatanan kekerabatan. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara adat dan hukum positif, sekaligus menunjukkan adanya perbedaan antara aturan adat Batak secara umum dengan praktik adat khusus di desa tersebut. Oleh karena itu, persoalan ini penting dikaji untuk melihat sejauh mana larangan dan sanksi adat tersebut masih relevan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dengan metode yuridis normatif yang mana meneaalha dokumen-dokuman yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan adat Batak Angkola di Paluta tetap melarang perkawinan semarga karena dianggap melanggar tatanan adat, meskipun hukum negara tidak melarangnya. Akibatnya muncul ketegangan antara adat dan hukum positif, terutama terkait status sosial dan hak waris. Pelaku perkawinan semarga sering menerima sanksi adat seperti denda dan pengucilan. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan tradisi di tengah perubahan sosial modern.
Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Adat, Akibat Hukum
Abstract:Abstract: This study examines the complexity of policies governing conflicts of interest and corruption between Indonesia and Singapore through a normative juridical approach. The study was conducted by examining the regulatory…
ulatory framework, institutions, and legal implementation in preventing the practice of abuse of public office. The results of the study indicate that the Indonesian regulatory framework, although comprehensive, tends to function as a legislative showcase without transformative power because it is trapped in a political dynamic that is permissive towards corruption. Instruments such as the Corruption Law, PP 53/2010, and the code of ethics for public officials are more symbolic than substantive, thus failing to change bureaucratic behavior that is still shaped by a culture of patronage and clientelism. In contrast, Singapore proves that simple but sharp regulations, such as the Prevention of Corruption Act, when supported by an independent anti-corruption agency (CPIB), indiscriminate law enforcement, and integrity-based bureaucratic incentives, can suppress corruption to a minimum level. However, Singapore's system remains subject to criticism, particularly regarding the risk of legal authoritarianism and vulnerability to cross-border global financial issues. Therefore, this study confirms that the effectiveness of corruption eradication is not determined by the number of regulations, but rather by political consistency, independent institutional design, and the internalization of integrity values within the bureaucratic culture. For Indonesia, an important lesson from Singapore is the urgency of simplifying regulations, strengthening the independence of anti-corruption institutions, and fostering a bureaucratic culture that rejects patronage.
Keywords: complexity, nurative, legislative showcase, authoritarianism, internalization, bureaucracy
Abstrak: Penelitian ini menelaah kompleksitas kebijakan pengaturan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi antara Indonesia dan Singapura melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian dilakukan dengan menelaah kerangka regulasi, kelembagaan, serta implementasi hukum dalam mencegah praktik penyalahgunaan jabatan publik. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi Indonesia, meskipun komprehensif, cenderung berfungsi sebagai legislative showcase tanpa daya transformasi karena terjebak dalam dinamika politik yang permisif terhadap korupsi. Instrumen seperti UU Tipikor, PP 53/2010, maupun kode etik pejabat publik lebih bersifat simbolik daripada substantif, sehingga gagal mengubah perilaku birokrasi yang masih dibentuk oleh budaya patronase dan clientelism. Sebaliknya, Singapura membuktikan bahwa regulasi yang sederhana namun tajam, seperti Prevention of Corruption Act. Jika ditopang lembaga antikorupsi independen (CPIB), penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan insentif birokrasi berbasis integritas, mampu menekan korupsi hingga level minimal. Meski demikian, sistem Singapura tetap menyisakan kritik, terutama terkait risiko otoritarianisme hukum dan kerentanan terhadap isu keuangan global lintas batas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh banyaknya regulasi, melainkan oleh konsistensi politik, desain kelembagaan yang independen, serta internalisasi nilai integritas dalam budaya birokrasi. Bagi Indonesia, pelajaran penting dari Singapura adalah urgensi menyederhanakan regulasi, memperkuat independensi lembaga antikorupsi, dan menumbuhkan budaya birokrasi yang menolak patronase.
Kata kunci: kompleksitas, nuratif, legislatif showcase, otoritarisme, internalisasi, birokrasi
Abstract:Abstract: Externalizing behavior in preschool children is a common behavioral problem in early childhood education settings and may persist if not addressed at an early stage. This study aimed to examine the effectiveness…
s of Social Skill Training combined with a Token Economy technique in reducing externalizing behavior among preschool children. The study employed a one-group pretest–posttest experimental design. The participants consisted of five preschool children aged six years who exhibited characteristics of externalizing behavior. Behavioral assessment was conducted using the Indonesian version of the Child Behavior Checklist (CBCL), focusing on the aggressive behavior and attention problems domains. The intervention was delivered over eight sessions through modeling, role play, and behavioral reinforcement using a Token Economy system. Data were analyzed using the Wilcoxon Signed Rank Test. The results indicated a reduction in externalizing behavior scores among all participants, with a statistically significant difference between pretest and posttest scores (Z = −2.02; p < 0.05). These findings suggest that Social Skill Training combined with a Token Economy is effective in reducing externalizing behavior in preschool children.
Keywords: externalizing behavior; social skill training; token economy; preschool children
Abstrak: Externalizing behavior pada anak prasekolah merupakan permasalahan perilaku yang sering muncul di lingkungan pendidikan anak usia dini dan berpotensi berlanjut bila tidak ditangani sejak dini. Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas Social Skill Training yang dikombinasi dengan Token Economy dalam menurunkan externalizing behavior pada anak prasekolah. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen one-group prestest-posttest. Jumlah partisipan dalam penelitian ini sebanyak lima orang anak prasekolah berusia 6 tahun, dengan karakteristik esternalizing behavior. Pengukuran dalam penelitian menggunakan instrumen Child Behavior Checklist (CBCL) versi Indonesia yang difokuskan pada domain agressive behavior dan attention problems. Intervensi diberikan selama delapan sesi, melalui kegiatan modelling, role play serta penguatan perilaku menggunakan Token Economy. Data dianalisis dengan uji Wilcoxon Signed ank Test. Hasil analisis menunjukkan adanya penurunan skor externalizing behavior pada ke enam partisipan yang terlihat dari perbebdaan signifikan antar skor pretest dan posttest (z= -2.02; p
Abstract:Abstract: The assessment of competency-based labor training participants is an important aspect in ensuring the quality and effectiveness of training programs organized by DISNAKER of Central Bengkulu Regency. However, the…
he manual assessment process is often subjective and time-consuming. To overcome this problem, this study implemented Weighted Product (WP) method as a decision support method in the training participant assessment process. WP method was chosen for its ability to handle various assessment criteria by assigning weights according to their level of importance. This study involved several assessment criteria, such as attendance, theoretical evaluation results, practical evaluation results, and attitude during training. The results of the implementation show that WP method can provide accurate and consistent rankings and assist DISNAKER in determining the best participants objectively. Thus, this WP-based assessment system is expected to improve transparency and efficiency in the workforce training evaluation process at DISNAKER of Central Bengkulu Regency.
Keywords: Weighted Product (WP), Decision Support System, Participant Assessment, Workforce Training, DISNAKER.
Abstrak: Penilaian peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi merupakan aspek penting dalam memastikan kualitas dan efektivitas program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bengkulu Tengah. Namun, proses penilaian yang dilakukan secara manual seringkali kurang objektif dan memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengimplementasikan metode Weighted Product (WP) sebagai metode pendukung keputusan dalam proses penilaian peserta pelatihan.
Metode WP dipilih karena kemampuannya dalam menangani berbagai kriteria penilaian dengan memberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya. Penelitian ini melibatkan beberapa kriteria penilaian, seperti kehadiran, hasil evaluasi teori, hasil evaluasi praktik, dan sikap selama pelatihan. Hasil implementasi menunjukkan bahwa metode WP dapat memberikan hasil peringkat yang akurat, konsisten, dan membantu pihak Disnaker dalam menentukan peserta terbaik secara objektif. Dengan demikian, sistem penilaian berbasis WP ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses evaluasi pelatihan tenaga kerja di lingkungan Disnaker Kabupaten Bengkulu Tengah.
Kata Kunci: Weighted Product(WP), Sistem Pendukung Keputusan, Penilaian Peserta, Pelatihan Tenaga Kerja, Disnaker
Abstract:Abstract: Digital transformation has become a major force shaping the dynamics of the global economy, including Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. Amid technological disruption and changing consumer…
er behavior, the ability of MSMEs to innovate is a key factor in maintaining business sustainability. However, innovation efforts are often oriented solely toward technical and economic aspects, without considering the underlying philosophical dimensions and scientific values. Therefore, this study examines the role of the philosophy of science in the development of digital-based MSME innovation, emphasizing the three main pillars of the philosophy of science epistemology, ontology, and axiology as a conceptual framework. Methodologically, this study employs a qualitative approach based on a literature review by examining books, scientific journals, and previous research findings published over the past ten years. The results indicate that the philosophy of science plays a central role in shaping a scientific, reflective, and ethical mindset among MSME actors. The epistemological dimension helps MSMEs understand innovation as a systematic scientific knowledge process; the ontological dimension guides business actors to interpret innovation as a form of existence and social value in the digital era; while the axiological dimension emphasizes the importance of ethics, social responsibility, and sustainability in the application of technology. These three dimensions are integrated in creating innovation that is not only economically efficient but also meaningful from a humanitarian perspective. This study concludes that the development of digital-based MSME innovation in Indonesia needs to be grounded in the philosophy of science to achieve a balance between technological progress and moral values. This approach can foster the creation of a sustainable, inclusive, and socially just digital business ecosystem. Thus, the philosophy of science is not merely an abstract academic discipline, but also a practical foundation for building ethical, knowledge-based, and highly competitive MSME innovation.
Keywords: Philosophy of Science, Epistemology, Ontology, Axiology, Digital Innovation, MSMEs
Abstrak: Transformasi digital telah menjadi kekuatan utama dalam membentuk dinamika perekonomian global, termasuk bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Di tengah disrupsi teknologi dan perubahan perilaku konsumen, kemampuan UMKM untuk berinovasi menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Namun, inovasi yang dilakukan sering kali hanya berorientasi pada aspek teknis dan ekonomi, tanpa mempertimbangkan dimensi filosofis dan nilai-nilai ilmiah yang mendasarinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji peran filsafat ilmu dalam pengembangan inovasi UMKM berbasis digital, dengan menekankan tiga pilar utama filsafat ilmu epistemologi, ontologi, dan aksiologi sebagai kerangka konseptual.Secara metodologis, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan meninjau buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran sentral dalam membentuk pola pikir ilmiah, reflektif, dan etis pada pelaku UMKM. Dimensi epistemologi membantu UMKM memahami inovasi sebagai proses pengetahuan ilmiah yang sistematis; ontologi menuntun pelaku usaha untuk memaknai inovasi sebagai wujud eksistensi dan nilai sosial dalam era digital; sedangkan aksiologi menekankan pentingnya etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam penerapan teknologi. Ketiga dimensi ini saling terintegrasi dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga bermakna secara kemanusiaan. Kajian ini menyimpulkan bahwa pengembangan inovasi UMKM berbasis digital di Indonesia perlu berlandaskan pada filsafat ilmu agar tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai moral. Pendekatan ini mampu mendorong terciptanya ekosistem bisnis digital yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu tidak hanya menjadi disiplin akademik abstrak, melainkan juga fondasi praktis dalam membangun inovasi UMKM yang beretika, berpengetahuan, dan berdaya saing tinggi.
Kata kunci: Filsafat Ilmu, Epistemologi, Ontologi, Aksiologi, Inovasi Digital, UMKM
Abstract:Organizational behavior studies have long been dominated by positivistic and rational-economic paradigms that position humans as instrumental actors. Such domination has marginalized moral and ethical dimensions in organizational…
izational practices, leading to increasing ethical violations, leadership crises, and declining organizational legitimacy. This study aims to examine the role of philosophy of science as the foundation for developing value- and morality-based organizational behavior theory. A qualitative approach was employed through a critical literature review of scientific publications related to philosophy of science, management, and organizational behavior. The findings indicate that integrating ontological, epistemological, and axiological dimensions enables the repositioning of humans as moral subjects, expands epistemological approaches through interpretive–reflective methods, and reinforces the normative purpose of organizational behavior science. This study concludes that value- and morality-based organizational behavior theory is essential for building ethical, just, and sustainable organizations, particularly within the Indonesian socio-cultural context
Abstract:Abstract: Electronic-based sexual violence against children is a serious crime that has grown with the rapid advancement of information technology. Practices such as online grooming, online sexual exploitation, and child…
pornography demonstrate complex crime patterns because they utilize digital media as the primary means. This article aims to analyze the legal regulations in Indonesia regarding electronic-based sexual violence against children and assess the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative juridical with a statutory and conceptual approach. The analysis is based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, and Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to the Electronic Information and Transactions Law. However, the main challenges still lie in digital evidence, limited capacity of law enforcement officers, and low digital literacy in the community. Therefore, strengthening technical regulations, increasing cross-border cooperation, and preventive efforts through digital education are needed to provide maximum protection for children as a vulnerable group.
Keyword: child sexual abuse; online grooming; online sexual exploitation; child pornography; criminal law.
Abstrak: Kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik merupakan bentuk kejahatan serius yang berkembang seiring pesatnya kemajuan teknologi informasi. Praktik seperti online grooming, eksploitasi seksual daring, dan pornografi anak menunjukkan pola kejahatan yang kompleks karena memanfaatkan media digital sebagai sarana utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia terkait kekerasan seksual terhadap anak berbasis elektronik serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.Namun, tantangan utama masih terletak pada pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, peningkatan kerja sama lintas negara, serta upaya preventif melalui edukasi digital guna memberikan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai kelompok rentan.
Kata kunci: kekerasan seksual anak; grooming online; eksploitasi seksual daring; pornografi anak; hukum pidana.
Abstract:Abstract: This study aims to determine how sexual violence against children is handled in the Indonesian criminal justice system. Sexual violence against children is a serious crime that requires effective and comprehensive…
ive legal protection. The implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) faces significant challenges, including difficulties in identifying and reporting cases, lack of public awareness, and limited resources. The research method used is a normative approach to legislation and literature related to sexual violence against children. The results of the study indicate that the implementation of Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) can provide effective legal protection for child victims of sexual violence by increasing public awareness, strengthening the law enforcement system, and providing quality protection services. However, this implementation still faces obstacles such as difficulties in identifying and reporting cases, weaknesses in the TPKS Law, limited resources, and difficulty accessing services. Collaboration between the government, child protection agencies, the police, the judicial system, and the community is needed to overcome these challenges and provide better protection for child victims of sexual violence.
Keyword : Child Protection, Sexual Violence of Children, Victim Protection
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam sistem peradilan Pidana Indonesia. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan hukum yang efektif dan komprehensif. Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi tantangan siginifikan, termasuk kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, kurangnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Metode penelitian yang digunakan ialah normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak sebagai korban kekerasan sesksual melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sistem penegakan hukum dan penyediaan layanan perlindungan berkualitas. Namun, implementasi ini masih mengahdapi rintangan seperti kesulitan identifikasi dan pelaporan kasus, lemahnya UU TPKS, keterbatasan sumber daya dan kesulitan akses layanan. Kerjasama antara pemerintah, lembaga perlindungan anak, kepolisian , sistem peradilan, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik lagi bagi anak-anak korban kekerasan seksual.
Kata Kunci : Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual Anak, Perlindungan Korban
Abstract:Abstract: Human Rights begin with the natural dignity and human rights that humans possess that cannot be revoked and are seen as rights that are inherent and rooted in the nature and dignity of humans as creatures of God…
d Almighty that are carried from birth and are absolute. Including current developments related to witnesses and victims is part of Human Rights. The research method used in this article is normative, namely legal research conducted by examining library materials, with a focus on the legislative approach. The formulation of the problem is that the Protection of Witnesses and Victims is Legal Protection and Human Rights in Indonesia. And Human Rights and Human Rights Violations. Article 1 number (1) of Government Regulation Number 2 of 2002 concerning Procedures for Protection of Victims and Witnesses in Serious Human Rights Violations states that: Protection is a form of service that must be carried out by law enforcement officers or security officers to provide a sense of security, both physical and mental, to victims and witnesses, from threats, harassment, terror, and violence from any party, which is given at the stage of investigation, inquiry, prosecution, and or examination in court. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts provide the same understanding of Human Rights.
Keywords: Protection, Witnesses, Victims
Abstrak: Hak Asasi Manusia dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan dipandang sebagai hak-hak yang melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan bersifat mutlak. Termasuk perkembangan saat ini terkait saksi dan korban merupakan bagian dari HAM. Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan. Adapun menjadi rumusan masalah yaitu Perlindungan Saksi Dan Korban Merupakan Perlindungan Hukum Dan Ham Di Indonsia. Dan Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa: Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang sama tentang Hak Asasi Manusia.
Kata kunci: Perlindungan, Saksi, Korban
Abstract:Abstract: This study examines the integration of digital technology and knowledge management as key drivers of organizational transformation in the digital era. The growing need for organizations to adapt to environmental…
l changes requires the use of strategic knowledge and technologies that strengthen learning and innovation processes. This research employs a qualitative mixed-methods approach through case studies of three organizations that have implemented digital-based knowledge management platforms, with data collected through interviews, observations, and digital trace analysis. Thematic analysis was used to explore patterns of technology knowledge management integration in enhancing dynamic capabilities and organizational performance. The findings indicate that the integration of these two components improves cross-unit collaboration, accelerates knowledge access and distribution, and reinforces organizational learning, resulting in more adaptive and innovative work structures. The study confirms the crucial role of digital knowledge management in accelerating organizational transformation while extending dynamic capability theory by emphasizing the synergy between technology and organizational learning. The theoretical and practical implications highlight the importance of utilizing digital technology not merely as an operational tool but as a strategic enabler for creating long-term value and sustaining competitive advantage in increasingly complex business environments.
Keywords: digital technology; knowledge management; organizational transformation; dynamic capabilities; innovation.
Abstrak: Penelitian ini mengkaji integrasi teknologi digital dan manajemen pengetahuan sebagai pendorong utama transformasi organisasi di era digital. Fenomena meningkatnya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan menuntut pemanfaatan pengetahuan strategis dan teknologi yang mampu memperkuat proses pembelajaran serta inovasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif campuran melalui studi kasus pada tiga organisasi yang telah menerapkan platform knowledge management berbasis digital, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis jejak digital. Analisis tematik digunakan untuk menelaah pola integrasi teknologi dan manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kapabilitas dinamis dan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kedua aspek tersebut meningkatkan kolaborasi lintas unit, mempercepat akses dan distribusi pengetahuan, serta memperkuat proses pembelajaran organisasi sehingga menghasilkan struktur kerja yang lebih adaptif dan inovatif. Temuan ini mengonfirmasi peran penting digital knowledge management dalam mempercepat proses transformasi organisasi serta memperluas teori kapabilitas dinamis dengan menekankan sinergi antara teknologi dan pembelajaran organisasi. Implikasi teoretis dan praktis penelitian ini mengarahkan organisasi untuk memanfaatkan teknologi digital bukan hanya sebagai alat operasional, tetapi sebagai enabler strategis dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks.
Kata Kunci: teknologi digital; manajemen pengetahuan; transformasi organisasi; kapabilitas dinamis; inovasi.