Abstract:Penelitian ini membahas strategi Pemerintah Desa Adat Suwat dalam mengembangkan objek wisata Suwat Waterfall di Kabupaten Gianyar, Bali. Tujuan penelitian adalah menganalisis strategi yang telah diterapkan serta merumuskan…
an rekomendasi untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan destinasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Adat Suwat menerapkan strategi peningkatan infrastruktur, promosi berbasis media sosial, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan dana, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan minimnya pemanfaatan teknologi. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan utama terletak pada keunikan alam dan aksesibilitas, kelemahan pada keterbatasan SDM, peluang pada perkembangan teknologi dan lokasi strategis, serta ancaman pada persaingan destinasi lain. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas SDM, kolaborasi dengan pemerintah dan swasta, promosi digital yang lebih masif, serta penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan. Dengan strategi tersebut, Suwat Waterfall berpotensi menjadi destinasi wisata yang kompetitif, berkelanjutan, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran selama periode 2014-2024. Kebijakan…
ijakan fiskal mempengaruhi berbagai aspek perekonomian, termasuk konsumsi dan investasi, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mencakup data PDB tahunan, penerimaan pajak, pengeluaran pemerintah, dan defisit anggaran. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan uji asumsi klasik untuk memastikan kualitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB, dengan nilai signifikansi sebesar 0,046 yang lebih kecil dari 0,05. Peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah untuk mendanai pembangunan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Abstract:Pendidikan Islam di Indonesia mengalami proses reformasi yang panjang dan dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebijakan pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan reformasi…
si pendidikan Islam di Indonesia dari masa awal hingga era kontemporer, dengan menyoroti faktor pendorong, arah perubahan, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi pendidikan Islam tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan dan kurikulum, tetapi juga metode pembelajaran, integrasi ilmu agama dan umum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, reformasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan mutu, keterbatasan sarana, dan tantangan globalisasi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Abstract:Undang-Undang Perkawinan (UUP) merupakan salah satu produk hukum pemerintah Indonesia yang mengikat secara hukum bagi seluruh warga negara. Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak masyarakat yang mengabaikan kewenangannya…
dan menganggap kepatuhan terhadap UUP bukanlah sebagai kewajiban agama, melainkan sekadar kewajiban perdata. Persepsi ini menimbulkan masalah kepatuhan hukum, khususnya di kalangan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali bahwa kepatuhan terhadap UU Perkawinan memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, khususnya dalam kerangka kepatuhan kepada ulil amri (penguasa), sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa [4]:59 dan [4]:83. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi, dengan fokus pada literatur primer dan sekunder yang terkait dengan hukum Islam dan peraturan-undangan nasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UUP, sebagai hasil ijtihad pemerintah, merupakan suatu bentuk konteks kolektif (ijma') yang mengikat secara hukum dan agama. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap UUP harus dilihat sebagai bagian dari kewajiban yang lebih luas yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan para penguasa. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi perlunya meningkatkan kesadaran bahwa hukum negara yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam harus dilihat tidak hanya sebagai persyaratan administratif tetapi sebagai bagian dari pengabdian kepada agama.
Abstract:Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap haki dani kewajibani yangi isetara, iharkat idan imartabat iyang isederajat serta memiliki iperan idan kedudukan iyang isama idalam kehidupan…
upan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturani Desai Nomori 2i Tahuni 2023i tentangi Pembentukani Kelompoki Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya ii pengabdiani kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.
Abstract:Ekonomi hijau merupakan pendekatan strategis untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kebijakan publik memegang peranan…
eranan penting dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau melalui regulasi, insentif fiskal, dan program pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan kewirausahaan hijau menjadi aspek krusial dalam membangun kesadaran dan keterampilan bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara ekonomi hijau, kebijakan publik, dan pendidikan kewirausahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi berbagai kebijakan yang telah diterapkan di berbagai negara, tantangan dalam penerapannya, serta peran pendidikan dalam membentuk pola pikir wirausahawan hijau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perpaduan antara kebijakan adaptif dan pendidikan kewirausahaan berkelanjutan dapat menjadi katalisator dalam mengakselerasi transformasi ekonomi hijau. Selain itu, dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun sektor swasta, sangat penting agar kebijakan ekonomi hijau dapat berjalan efektif. Dengan demikian, integrasi kebijakan publik dan pendidikan kewirausahaan hijau menjadi kunci terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan inklusif di era ekonomi hijau.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian…
ian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan eksplorasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, serta penelusuran dan penelaahan terhadap data statistik tarkait indikator penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Hasil pengumpulan data dianalisis secara normatif kemudian disajikan secara sistematis untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya 16 dari 18 pendelegasikan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan baik berupa Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang belum dilaksanakan serta adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat 10 dari 22 indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang belum mencapai target RPJMD berdasarkan perhitungan persentase capaian akumulatif tahun 2021 sampai dengan 2023.
Abstract:Kekayaan kultural Melayu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Hal itu terlihat dari jumlah wisatawan yang datang di Kabupaten Siak selalu bertambah. Interaksi antar pelaku pariwisata merupakan modal utama dalam…
alam pengembangan pariwisataberbasis budaya melayu Pada dasarnya konsep wisata berbudaya melayu merupakan mengintegrasikannilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata.Tidak dapat dipungkiribahwa budaya melayu menjadi budaya yang begitu erat disandangkandengan agama Islam. Pariwisata berbudaya melayu diwujudkandalam berbagai sektor,seperti busana melayu, permainan rakyat,rumah makan, transportasi, dll. Perlunya pemahaman kembali mengenai kebudayaan Melayu Riau di Kota Pekanbaru dengan tersedianya ruang sebagai media bagi Masyarakat untuk memahami nilai-nilai kebudayaan agar tetap bertahan dengan identitas lokal secara universal yang dapat dirasakan dengan cakupan yang lebih luas Kajian mengenai kearifan lokal dan pariwisata bukanlah hal baru yang belum pernah diteliti sebelumnya. Kearifan lokal merupakan warisan budaya secara turun temurun, namun saat ini mulai pudar akibat tergerus arus budaya globalisasi. Maka peran dari masyarakat dan pemerintah juga perlu dalam mempertahankan warisan budaya baik yang berbentuk maupun sacara tidak berbentuk misalnya sifat dari masyarakat itu, prinsip masyarakat, maupun sikap orang tersebut. pengetahuan etnik Melayu mencakup beberapa aspek penting yaitu Identiti Budaya, Keberagaman, Hubungan Sosial, Pengetahuan Alam dan adaptasi dan perubahan. Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif, dengan memanfaatkan analisis dari sumber-sumber tulisan (studi literatur). Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang mengambil keputusan dengan menggunakan model deskriptif. Metode ini menjelaskan hasil pengamatan terhadap data penelitian yang berbentuk ucapan atau pandangan dari individu yang telah mencermati objek yang diteliti, serta memaparkan fenomena budaya dan sosial. Capaian dari penelitian dengan metode yang digunakan adalah dapat memahami serta menjelaskan fenomena-fenomena yang telah diteliti secara menyeluruh dan detail berdasarkan fakta-fakta yang ada.
Abstract:Penelitian ini mengkaji integrasi tradisi orality dan literasi dalam budaya Melayu sebagai upaya pelestarian identitas budaya. Metode studi kepustakaan digunakan untuk menganalisis data dari berbagai literatur terkait. Hasil…
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi orality, seperti pantun dan hikayat, tetap relevan di era modern melalui adaptasi ke media digital, sementara literasi memperkuat tradisi ini dengan dokumentasi yang sistematis. Kombinasi keduanya menciptakan ekspresi budaya yang kaya dan multidimensional. Untuk menjaga keberlanjutannya, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan program berbasis budaya. Studi ini menyimpulkan bahwa integrasi orality dan literasi memainkan peran strategis dalam melestarikan budaya Melayu di tengah tantangan zaman.
Abstract:This research aims to examine the factors that influence the quality of regional government financial reports: human resources competency, government accounting standards, and regional financial accounting systems (empirical…
ical study of the Lamongan Regency Government and Bojonegoro Regency Government). This research was conducted in Lamongan and Bojonegoro involving 40 employees of BPKAD Lamongan and BPPKAD Bojonegoro as respondents. This quantitative research uses multiple linear regression. This technique is processed with SPSS 25 to analyze several hypotheses. The intercorrelation model between the three variables in this research reveals that human resource competency, implementation of government accounting standards and implementation of regional financial accounting systems have a significant correlation with the quality of regional government financial reports.