Abstract:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan alokasi dana desa diterapkan di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Fokus utama penelitian ini adalah (1) penerapan kebijakan alokasi…
okasi dana desa ADD di Desa Kasia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor-faktor yang memengaruhi penerapan kebijakan alokasi dana desa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggung jawaban di desa Kasia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, berjalan dengan baik. Namun, masih ada beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan yang belum optimal. Hasil penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa melihat aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi pemerintah desa yang telah melakukan yang terbaik.
Abstract:Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:…
(1) Untuk menganalisis perencanaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (2) Untuk menganalisis pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menganalisis evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan, dengan penilaian didasarkan pada target, realisasi, waktu pelaksanaan, serta bukti dukung yang diunggah dalam sistem, sehingga prosesnya menjadi lebih terstruktur, terukur, objektif, dan transparan serta digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan. Meskipun sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan bukti dukung dan lambatnya akses aplikasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pegawai serta ketelitian pimpinan dalam memverifikasi data. Oleh karena itu, sistem ini perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo dalam meningkatkan akses rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Analisis dilakukan berdasarkan indikator efektivitas…
as program yang meliputi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada pihak Dinas PUPR, pemerintah desa, dan masyarakat penerima bantuan Rumah Layak Huni (RLH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik dalam program Rumah Layak Huni belum sepenuhnya optimal. Pemahaman program dan ketepatan sasaran telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala pada pemahaman prosedur dan verifikasi data penerima bantuan. Ketepatan waktu pelaksanaan program belum maksimal akibat hambatan administrasi dan proses pencairan bantuan. Namun demikian, program RLH telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal, kenyamanan, serta kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas Kabupaten Gorontalo Utara dengan menggunakan teori efektivitas kinerja pemerintah Ravich dan Riggan…
an (2017) yang meliputi efektivitas kinerja pemrintah,evaluasi, motivasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa,serta masyarakat Desa Pontolo Atas. Hasil penelitian bahwa:1) efektivitas kinerja pemerintah dalam pengelolaan APBDes di Desa Pontolo Atas sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal.2) evaluasi, pemerintah desa telah melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan APBDes, tetapi pelaksanaannya belum maksimal karena masih terbatas pada pembahasan umum dan belum menyentuh seluruh aspek teknis pengelolaan keuangan desa.3) motivasi ini menunjukan bahwa belum terdapat sistem penghargaan dan sanksi yang berjalan efektif sehingga semangat kerja aparatur desa dalam pengelolaan APBDes belum optimal.4) pembinaan ini menunjukan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa, namun masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis mengenai pengelolaan APBDes.5) pengawasan ini menunjukan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes telah dilakukan, tetapi belum berjalan secara intensif dan menyeluruh sehingga masih ditemukan keterlambatan dan kurang optimalnya pelaksanaan beberapa program pembangunan desa.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana Peran Pemerintah Dalam Memberikan Layanan Kebutuhan Dasar Rumah Layak Huni di Dinas PUPR Provinsi Gorontalo. Fokus utama penelitian ini meliputi tiga aspek…
yaitu: (1) regulator (pengatur) (2) fasilitator (fasilitas pendukung) (3) dinamisator (pengerak). Metode penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran pemerintah dalam memberikan layanan kebutuhan dasar rumah layak huni di dinas PUPR provinsi Gorontalo, telah terlaksana dengan cukup baik melalui fungsi regulator, fasilitator, dan dinamisator. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan program masih memerlukan perbaikan, terutama dalam aspek koordinasi, pendanaan, validasi data, penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan partisipasi dan pemahaman masyarakat agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal.
Abstract:Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Keberhasilan pengembangan pariwisata…
riwisata tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, yang meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 10 informan yang terdiri atas unsur pemerintah daerah, pengelola objek wisata, dan masyarakat. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut telah berjalan cukup baik. Pada tahap perencanaan, masyarakat berpartisipasi melalui penyampaian saran, usulan, dan aspirasi terkait pengembangan destinasi wisata. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan fasilitas, serta mendukung promosi destinasi wisata. Pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengawasi pemanfaatan fasilitas wisata agar tetap berfungsi dengan baik. Sementara itu, pada tahap evaluasi, masyarakat memberikan masukan terhadap pelaksanaan program pengembangan pariwisata sebagai bahan perbaikan kebijakan di masa mendatang. Bentuk partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kontribusi tenaga, pemikiran, serta keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan pengembangan objek wisata.Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi publik memiliki peran yang penting dalam mendukung pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Laut. Kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing destinasi, serta memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat setempat.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah di Desa Lauwonu Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian meliputi peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator,…
ator, dan dinamisator dalam pengelolaan sampah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa Lauwonu yang didukung oleh observasi serta dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Lauwonu dalam pengelolaan sampah belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan belum tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti tempat sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan armada pengangkut sampah. Selain itu, pemerintah desa juga belum memiliki peraturan desa yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan sampah sehingga perilaku masyarakat dalam membuang sampah belum dapat dikendalikan secara maksimal. Pada aspek dinamisator, pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, kerja bakti, dan kegiatan kebersihan lingkungan, namun pelaksanaannya belum rutin dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Akibatnya, partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Meskipun demikian, pemerintah desa telah menunjukkan upaya awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, pembentukan peraturan desa tentang pengelolaan sampah, serta peningkatan sosialisasi dan pelibatan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam pembinaan qori’ dan qori’ah, mengidentifikasi faktor pendukung dan…
ung dan penghambat, serta merumuskan strategi optimalisasi pembinaan yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus LPTQ serta qori/qori’ah yang mengikuti pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPTQ memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan MTQ, seleksi peserta, pelaksanaan training center, pendampingan kafilah, serta penguatan nilai-nilai Qur’ani di masyarakat. Pembinaan yang dilakukan berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan tajwid, tahsin, fashahah, lagu, suara, serta pembentukan karakter Qur’ani peserta. Faktor pendukung pembinaan meliputi adanya pelatih, dukungan pemerintah daerah, Kementerian Agama, TPQ, sekolah, pesantren, keluarga, dan masyarakat. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, sarana-prasarana, pelatih profesional, kendala geografis, dan pembinaan yang belum sepenuhnya rutin sepanjang tahun. Oleh karena itu, optimalisasi peran LPTQ perlu dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih, penguatan anggaran, penyediaan fasilitas, pemetaan kader, serta penerapan sistem zonasi atau rumah tahsin.
Abstract:Dunia pendidikan saat ini, khususnya di abad ke-21 , membutuhkan cara belajar yang peka terhadap kemajuan ilmu pengetahuan , teknologi, dan berbagai kondisi dunia. Selain itu , cara belajar ini harus bisa mengembangkan kemampuan…
emampuan berpikir kritis, kreatif , berkolaborasi , dan mudah menyesuaikan diri pada diri siswa . Di Indonesia, situasi ini semakin rumit karena kurikulum yang sering berganti dan pengaruh pandemi COVID-19 yang menciptakan ketidakmerataan dalam kesempatan belajar serta penurunan kualitas pengajaran. Untuk menjawab permasalahan tersebut , pemerintah memperkenalkan Kurikulum Merdeka yang menekankan pentingnya pemikiran mendalam , pembelajaran yang berpusat pada siswa, pembelajaran yang disesuaikan , serta pembentukan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini didedikasikan untuk mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada jenjang sekolah dasar melalui wawasan literatur . Kajian ini akan membedah cara penerapannya , faktor -faktor penentu keberhasilan, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka membawa dampak yang baik, termasuk kemajuan yang lebih pesat dalam pembelajaran , pemanfaatan cara yang lebih sesuai dengan keadaan , serta peningkatan keterlibatan dan semangat belajar siswa. Guru pun mendapatkan ruang lebih luas untuk berkreasi dalam merencanakan kegiatan belajar mengajar. Namun demikian, penerapan kurikulum ini masih terkendala oleh beberapa hal , seperti pemahaman guru yang belum menyeluruh , tantangan dalam melakukan asesmen awal dan pembelajaran yang beragam , serta keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa sekolah. Keberhasilan Kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kemampuan guru, dukungan dari pimpinan sekolah, dan ketersediaan sumber daya yang cukup . Maka dari itu, perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak sekolah, dan para guru untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, memperkokoh dukungan fasilitas, serta menjamin adanya kebijakan yang berkesinambungan agar implementasi Kurikulum Merdeka bisa berjalan maksimal dan merata.