Showing 43 articles found for "Pemerintah"

Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Perbarakan Berbasis Web

Nurhaliza, Mardaus Purba
Abstract: Pembangunan desa saat ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi, Aparatur pemerintah desa yang menjadi pelayan masyarakat harus bisa menguasai teknologi informasi sehingga pelayan kepada masyarakat bisa optimal.… timal. Perancangan sistem dan teknologi informasi dibutuhkan untuk mempersiapkan organisasi dalam merencanakan pemakaian teknologi dan sistem informasi untuk organisasinya. Desa Perbarakan merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Pemerataan kesejahteraan di wilayah desa Perbarakan Kab. Deli Serdang belum sepenuhknya baik. adapun tujuan yang akan dicapai adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi desa Perbarakan berbasis web. Dengan menggunakan teknologi komputer sehingga proses pengolahan data menjadi lebih mudah dan laporan lebih cepat, efektif dan akurat.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sebagai Upaya Penyelesaian Permasalahan Di Kabupaten Jember

Affrido Ferdyansyah, Fitrah Muflih Akbari, Sahrul Hibatulloh, Aminatus Zahriyah
Abstract: Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan pertanahan di kabupaten Jember. Tujuan kegiatan ini untuk mendeskripsikan peran program Sistem Pendaftaran Tanah Lengkap… p (PTSL) yang digagas pemerintah Indonesia dalam menciptakan sertifikat tanah untuk permukiman alternatif di Kabupaten Jember. Metode analisis data yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang meliputi tahapan sebelum, saat dan setelah penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan rekam yang terkait dengan Sistem Pendaftaran Tanah Lengkap (PTSL). Tanah mempunyai nilai ekonomi yang penting sehingga seringkali menjadi sumber konflik sosial akibat persaingan kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Dalam menerapkan kebijakan ini, BPN memiliki peran penting dalam memengaruhi partisipasi aktif masyarakat karena dianggap sebagai lembaga resmi yang dipercayai dengan tingkat kepercayaan yang tinggi oleh kelompok sasaran.

Analisis Keterkaitan Hasil Survei Kondisi Jalan Dalam Proses Perencanaan Dan Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan

Nurul Komalasari, Anis Sagaf
Abstract: Jalan merupakan prasarana penunjang laju perekonomian, serta berperan besar dalam kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Kemajuan suatu pembangunan ekonomi di suatu daerah tidak terlepas dari fungsi utama prasarana jalan.… n. Pemeliharaan jalan merupakan salah satu hal yang penting untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan, sehingga perlu adanya analisis untuk membahas keterkaitan antara hasil survei kondisi jalan, perencanaan pemeliharaan jalan, pelaksanaan pemeliharaan jalan serta hasil pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan jalan. Survei kondisi jalan serta analisis kondisi kerusakan jalan menggunakan analisis Surface Distress Index (SDI) menunjukkan untuk Jalan MP Mangkunegara Tahun 2022 jalan sepanjang 2.580 m tersebut 84% dalam kondisi baik dan 16% dalam kondisi sedang. Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan pemeliharaan pada ruas Jalan MP Mangkunegara. Tulisan ini akan menganalisis peranan hasil survei kondisi jalan dalam proses perencanaan dan bagaimana pelaksanaan pemeliharaan jalan MP Mangkunegara Tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya memanfaatkan data hasil survei kondisi jalan serta hasil pelaksanaan pekerjaan jalan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya.

Implementasi Program PTSL Sebagai Solusi Efektif Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kabupaten Jember

Agung Parmono, Alfiana Morita Azza Rachmati, Nabilah
Abstract: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dalam pengamanan tanah. Program PTSL mempunyai peran penting dalam membantu penyelesaian sengketa tanah… di Kabupaten Jember. Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jember bertanggung jawab atas penerapan program PTSL yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program PTSL sebagai solusi efektif dalam penyelesaian sengketa tanah di kabupaten jember. Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendekatan Parcipatory Action Research, perolehan data dengan melakukan wawancara terhadap salah satu pegawai di kantor pertanahan kabupaten jember. Berdasarkan hasil BPN telah berhasil menerapkan program PTSL tersebut sesuai pedoman yang tertuang dalam PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya proaktif dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, serta perbedaan semangat di antara anggota masyarakat, dan perlunya komunikasi dan kolaborasi yang lebih efektif di antara anggota masyarakat.      

Penerapan Metode Naive Bayes Dalam Memprediksi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Beras Miskin Di Kelurahan Sidomulyo

Elvie Yanti, Rahma Diana Daulay, Rozi Juliantika, Wiwin Handoko
Abstract: Bantuan sosial adalah salah satu program utama pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu program bantuan sosial yang menjadi perhatian pemerintah adalah bantuan Raskin (beras untuk keluarga miskin).… . Pengelolaan program bantuan sosial Raskin di Kelurahan Sidomulyo selama ini dilakukan dengan cara manual, yang mengakibatkan ketidakakuratan data dan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk memperbaiki akurasi dan efisiensi proses seleksi penerima bantuan Raskin dengan menerapkan model Naive Bayes. Model ini digunakan untuk mengelompokkan data penerima berdasarkan kriteria, seperti kondisi rumah, status kepemilikan rumah, tanggungan keluarga, dan jumlah penghasilan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menggunakan data dari 300 kepala keluarga, model ini berhasil mencapai tingkat akurasi sebesar 81,66%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60,3% kepala keluarga dinyatakan layak menerima bantuan, sedangkan 39,7% tidak layak. Implementasi model Naive Bayes diharapkan dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan efisiensi dalam pelaksanaan program bantuan sosial di masa yang akan datang. 

Peran DPU BMSDA Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan

Alfatia Safitri, Atika Dwi Pranata Sari, Fety Normasfufah, Munir Is’adi
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur jalan di Kabupaten… paten Jember dimana masih banyak ditemui bahwa infrastruktur utamanya jalan masih kurang baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif termasuk pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air memiliki peran sentral dalam pembangunan serta pemeliharaan jalan di Kabupaten Jember. Dinas ini melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan secara berkala guna menjaga kondisi jalan agar tetap layak dan aman untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam pemeliharaan jalan tidak hanya di bebankan kepada Dinas saja, akan tetapi masyarakat juga harus memiliki kesadaran akan menjaga infrastruktur yang telah dibangun dan disediakan dengan baik oleh pemerintah. Selain itu pemeliharaan jalan juga memiliki tantangan tersendiri, terdapat tantangan yang dihadapi oleh Dinas ini dalam melakukan pemeliharaan jalan. Yang pertama yaitu dari sisi anggaran dan yang kedua adanya dari sisi masyarakatnya

Wewenang Mahkamah Agung: Kajian Fiqh Siyasah Dan Konstitusi Di Indonesia

Nur Dianna Daulay
Abstract: Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan… ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.

Dampak Penggunaan Genset Terhadap Polusi Udara Di Gedung PerkantoranJakarta

Aswin, Zeus Marullah, Frinaldi, Aldri, Dasman Lanin, Rembrandt, Mhd. Ridha, Iqrima Basri
Abstract: Studi ini meneliti permasalahan polusi udara yang ditimbulkan oleh penggunaan generator set (genset) di gedung perkantoran di Jakarta, yang menjadi salah satu sumber emisi stasioner yang sering terabaikan di kawasan perkotaan… otaan padat penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak lingkungan dari emisi genset, meninjau regulasi pemerintah terkait pengendalian emisi, serta mengidentifikasi solusi teknis dan alternatif energi yang lebih ramah lingkungan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka komprehensif terhadap hasil-hasil studi sebelumnya. Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa kerangka regulasi di Indonesia masih terbatas pada penetapan standar emisi tanpa mekanisme pemantauan dan penegakan yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi seperti Diesel Particulate Filters (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), penggunaan bahan bakar rendah sulfur, serta pemanfaatan biodiesel terbukti efektif dalam menekan emisi polutan. Kajian ini menyoroti perlunya kebijakan terpadu yang mengintegrasikan regulasi, teknologi bersih, dan kesadaran lingkungan dalam pengelolaan energi perkotaan berkelanjutan.

Pengelolaan Air Asam Tambang Dalam Mendukung SDGs Sektor Pertambangan: Perspektif Hukum Lingkungan

Dimas Andrianto, Aldri Frinaldi, Dasman Lanin, Rembrandt, Mhd. Ridha, Iqrima Basri
Abstract: Pengelolaan Air Asam Tambang (AAT) merupakan isu penting dalam pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang tidak terkendali dapat menghasilkan AAT melalui oksidasi mineral sulfida, yang berdampak… dampak pada penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem, serta peningkatan emisi karbon dioksida (CO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengelolaan AAT di Indonesia dan keterkaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Metode yang digunakan adalah studi literatur (library research) melalui analisis hasil penelitian, laporan lembaga internasional, dan regulasi nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa perusahaan tambang besar telah menerapkan sistem pengelolaan AAT yang relatif baik, sementara perusahaan skala menengah dan kecil masih menghadapi keterbatasan teknologi, biaya, dan pengawasan. Lemahnya penegakan hukum serta koordinasi antarinstansi menyebabkan kebijakan lingkungan belum optimal, sehingga pencemaran air dan emisi karbon dari sektor pertambangan tetap tinggi. Kajian ini menekankan pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan, penegakan hukum yang tegas, dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai integrasi antara instrumen hukum dan pendekatan teknologi dalam mewujudkan tata kelola pertambangan berkelanjutan di Indonesia.

Sosialisasi Digitalisasi Data Dalam Upaya Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Pada Disdagper Kota Tanjungbalai

Wiwin Handoko, Muhammad Iqbal, Indra Ramadona Harahap
Abstract: Perkembangan teknologi informasi dan fenomena globalisasi telah menjadi pemicu perubahan budaya kerja di sektor pemerintahan, termasuk dalam lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Tanjungbalai. Adopsi digitalisasi… lisasi data menjadi solusi yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di sektor perdagangan dan perindustrian. Kegiatan sosialisasi ini mengeksplorasi permasalahan dalam pengelolaan data konvensional dan mengulas dampak positif dari implementasi digitalisasi, terutama dalam konteks pengambilan keputusan strategis. Proses sosialisasi digitalisasi data di Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengharuskan pendekatan yang holistik dengan melibatkan pihak terkait dan pengguna, termasuk kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian khusus. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa mengimplementasikan sosialisasi digitalisasi data dengan langkah-langkah terstruktur, mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pembentukan tim, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Hasilnya melibatkan penerimaan positif dari Disdagper, permohonan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi, dan perubahan positif dalam pengelolaan data. Kesimpulannya adalah bahwa melalui komitmen terhadap inovasi, Disdagper berupaya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, efisien, dan mampu bersaing dalam era digital.