Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam pencegahan murid drop-out di SMP Negeri Satap Matabulu Kecamatan Nuangan, serta mengetahui harapan dan tantangan yang dihadapi…
adapi guru PAI dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri atas Guru Pendidikan Agama Islam dan Kepala Sekolah SMP Negeri Satap Matabulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru PAI memiliki peran penting dalam mencegah murid putus sekolah, yaitu sebagai pendidik, pembimbing, motivator, teladan, dan konselor informal. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan keagamaan, pemberian motivasi, pendekatan personal, komunikasi dengan orang tua, koordinasi dengan kepala sekolah dan wali kelas, serta kunjungan rumah. Upaya tersebut berdampak positif terhadap peningkatan kehadiran, kedisiplinan, keterbukaan, dan motivasi belajar murid. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kondisi ekonomi keluarga, kurangnya perhatian orang tua, pengaruh lingkungan pergaulan, jarak rumah ke sekolah, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya motivasi belajar murid. Oleh karena itu, pencegahan drop-out memerlukan kerja sama antara guru, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
Abstract:Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi kinerja pegawai di BAPPPEDA Provinsi Gorontalo dilihat dari aspek; (1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) tercapainya tujuan dan (5)…
) perubahan nyata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis, bahwa peningkatan efektivitas kinerja pegawai BAPPPEDA Provinsi Gorontalo bahwa,(1) pemahaman program, (2) ketepatan sasaran, (3) ketepatan waktu, (4) pencapaian tujuan, dan (5) perubahan nyata telah menunjukkan hasil yang baik, berbagai kendala teknis dan budaya kerja masih perlu dibenahi secara berkelanjutan. Dukungan kualitas Sumber Daya Manuasia, kolaborasi yang sinergis, dan komitmen pimpinan, organisasi diharapkan mampu memperkuat transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti (evidencebased policy).
Abstract:Proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) di Indonesia selama tahun 2011-2013 menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah penganggaran publik negara, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun…
n dari total anggaran Rp5,9 triliun. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan proses penganggaran pemerintah dalam proyek E-KTP dan dampaknya terhadap kerugian keuangan negara dengan menggunakan Teori Principal-Agent dan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumentasi. Sumber data utama adalah Putusan Mahkamah Agung No. 34 PK/Tipikor/2018 tentang Setya Novanto, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) No. 10/LHP/XVIII/03/2013 tentang proses pengadaan E-KTP, serta laporan dan siaran pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi pola kegagalan penganggaran, dampak langsung dan tidak langsung, serta rekomendasi pencegahan.Temuan yang diharapkan menunjukkan bahwa kegagalan penganggaran terjadi dalam empat tahap. Perencanaan dengan penggelembungan anggaran (mark-up) hingga tiga kali lipat dari estimasi teknis.Implementasi dengan tender yang diarahkan dan suap sebesar 7% dari nilai proyek.Pengawasan internal yang lemah yang menyebabkan asimetri informasi antara agen dan prinsipal.Manipulasi akuntabilitas laporan keuangan.Dampaknya mencakup kerugian finansial langsung sebesar Rp2,3 triliun dan kerugian tidak langsung seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap e-government dan terganggunya program publik lainnya. Berdasarkan prinsip Good Governance, studi ini merekomendasikan penguatan transparansi melalui publikasi data terbuka, audit real-time oleh BPK, optimalisasi sistem e-procurement, dan pemisahan fungsi otoritas anggaran untuk meminimalkan celah Principal-Agent dalam proyek e-government di masa depan.Kata Kunci: kegagalan penganggaran, proyek E-KTP, kerugian keuangan negara, teori principal-agent, tata kelola yang baik, audit BPK.
Abstract:Fraud atau kecurangan menjadi ancaman serius bagi berbagai organisasi, baik di sektor pemerintahan maupun swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Good Corporate Governance (GCG) dan audit internal terhadap…
ap pencegahan fraud pada berbagai jenis organisasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel ilmiah di Google Scholar menggunakan kata kunci "Good Corporate Governance", "Audit Internal", dan "Pencegahan Fraud". Artikel yang terpilih kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola dan kesimpulan dari berbagai temuan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa GCG dan audit internal secara umum berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud. Pengaruh paling kuat ditemukan ketika GCG dan audit internal diterapkan secara bersama-sama, bukan secara terpisah. Namun, tidak semua penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, terutama ketika penerapannya masih bersifat formalitas dan belum didukung oleh budaya organisasi yang berintegritas. Perbedaan hasil juga dipengaruhi oleh sektor industri dan tingkat kematangan tata kelola masing-masing organisasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbandingan lintas sektor dan metode yang memperlihatkan bahwa efektivitas GCG dan audit internal sangat bergantung pada komitmen nyata dari manajemen serta internalisasi nilai-nilai etis dalam organisasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar mengkaji variabel moderasi seperti budaya organisasi dan komitmen manajemen, serta memperluas cakupan sektor penelitian agar hasilnya lebih representatif.
Abstract:Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, keluarga, masyarakat, serta pemerintah.…
. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi korban karena keterbatasan pengetahuan, ketergantungan pada orang dewasa, serta adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Oleh karena itu, upaya pencegahan sejak dini melalui edukasi dan penguatan kapasitas lingkungan sekolah menjadi sangat penting. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa, guru, serta orang tua di SMP St. Theresia Lauran mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor risiko, serta strategi pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi kegiatan sosialisasi, diskusi kelompok, dan pelatihan interaktif yang disesuaikan dengan karakteristik peserta. Materi disampaikan menggunakan pendekatan partisipatif agar peserta dapat lebih mudah memahami dan menginternalisasi informasi yang diberikan. Selain itu, peserta juga diberikan simulasi sederhana mengenai cara mengenali situasi berisiko, menolak perlakuan yang tidak pantas, serta langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mengalami atau mengetahui adanya kasus kekerasan seksual. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai tanda-tanda kekerasan seksual, langkah-langkah pencegahan, serta mekanisme pelaporan yang aman dan ramah anak. Guru dan orang tua juga menunjukkan sikap yang lebih responsif terhadap isu perlindungan anak. Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah berkomitmen untuk memperkuat kebijakan perlindungan anak dengan membentuk tim respons kekerasan seksual dan menyusun prosedur penanganan kasus. Program ini diharapkan dapat menjadi model bagi institusi pendidikan lain dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur secara berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional berkelanjutan.
Abstract:Sampah organik merupakan komponen terbesar dalam timbulan sampah perkotaan di Indonesia, termasuk di Kota Tomohon. Permasalahan utama adalah rendahnya pemilahan sampah organik dari rumah tangga, sehingga menambah beban Tempat…
empat Pembuangan Akhir (TPA). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat, khususnya peserta lansia Prolanis di Puskesmas Matani, dalam mengolah sampah organik rumah tangga menjadi produk bernilai seperti kompos dan pupuk cair melalui metode komposter galon tumpuk. Metode yang digunakan adalah penyebaran kuesioner kepada 53 peserta, diikuti edukasi dan demonstrasi praktik pengolahan sampah organik. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas peserta tidak mengalami kendala signifikan dalam menggunakan komposter, dengan kendala terbanyak adalah “belum mencoba” (2 responden). Rata-rata panjang jawaban kendala adalah 2,82 ± 0,88 kata, sedangkan saran peserta beragam dengan rata-rata panjang 4,19 ± 2,16 kata, yang menekankan perlunya edukasi berkelanjutan, peningkatan fasilitas, serta dukungan pemerintah. Kebaruan dari kegiatan ini terletak pada fokusnya terhadap kelompok lansia yang selama ini jarang dijadikan sasaran dalam program pengolahan sampah, namun terbukti mampu menerima inovasi teknologi sederhana. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis komunitas dapat mendukung kebijakan pemerintah Kota Tomohon dalam pengurangan sampah organik.
Abstract:Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan generasi saat ini. Narkoba sendiri tidak lagi dianggap haram dan sulit ditemukan, namun merupakan produk yang sangat mudah ditemukan. Salah satu cara…
ara yang ditempuh untuk mencegah dan untuk mengetahui adanya indikasi penggunaan Narkoba bagi seseorang. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe secara administratif mengeluarkan surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba. Pelayanan surat keterangan ini adalah bagan pelayanan administratif dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Konawe dapat terlaksana dengan dukungan pada aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas
Abstract:Pemberdayaan masyarakat Desa Wunduongohi dalam meningkatkan kesejahteraan penerima Program Keluarga Harapan belum optimal sehingga keluarga yang masuk kategori miskin ini sulit untuk mandiri dan berdaya. Pemerintah Desa…
a Wunduongohi perlu melakukan upaya pembinaan dalam berbagai program kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Kesejahteraan Penerima program Keluarga Harapan di Desa Wunduongohi Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ditentukan dengan cara purposive sampling penerima Program Keluarga Harapan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam mendorong kesejahteraan penerima manfaat Program Keluarga harapan di Desa Wunduongohi dapat terlaksana melalui (a) kegiatan yang terencana dan kolektif, (b) memperbaiki kehidupan masyarakat, dan (c) prioritas bagi kelompok yang lemah atau kurang beruntung, dan (d) dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Silo, Kabupaten…
bupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 56 perangkat desa. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial hanya transparansi yang berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan kompetensi pemerintah desa, aksesibilitas laporan keuangan, dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan. Namun, secara simultan keempat variabel berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai Adjusted R Square sebesar 0,582. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Silo.
Abstract:Transformasi digital pemerintahan menempatkan arsip sebagai sumber bukti, memori kelembagaan, dan basis informasi bagi keputusan organisasi. Namun, digitalisasi dokumen sering berhenti pada pemindaian dan pemindahan media…
a tanpa diikuti tata kelola siklus hidup, metadata, keamanan, preservasi, interoperabilitas, serta penguatan kompetensi aparatur. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pengelolaan arsip berbasis digital yang dapat mendukung keberlanjutan tata kelola dokumen dan pengambilan keputusan organisasi di lembaga pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap regulasi kearsipan Indonesia dan dua puluh artikel ilmiah yang membahas manajemen arsip elektronik, transformasi digital sektor publik, tata kelola data, SRIKANDI, transparansi, serta keputusan berbasis bukti. Data dianalisis secara tematik melalui tahap identifikasi konsep, pengelompokan isu, perbandingan temuan, dan sintesis strategi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberlanjutan pengelolaan arsip digital bergantung pada keterpaduan delapan unsur, yaitu kebijakan dan kepemimpinan, arsitektur proses berbasis siklus hidup, standardisasi klasifikasi dan metadata, infrastruktur dan preservasi, keamanan serta kesinambungan layanan, kompetensi dan budaya kerja, interoperabilitas sistem, serta pemanfaatan arsip untuk analitik keputusan. Strategi yang efektif perlu mengubah orientasi lembaga dari penyimpanan dokumen menuju pengelolaan bukti digital yang autentik, utuh, dapat ditemukan, dapat digunakan, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Implementasi SRIKANDI perlu ditempatkan dalam arsitektur tata kelola yang lebih luas, bukan sekadar aplikasi korespondensi. Penelitian ini menghasilkan kerangka strategis yang dapat digunakan lembaga pemerintah untuk menyusun peta jalan, indikator kinerja, mekanisme pengendalian, dan model pemanfaatan arsip dalam keputusan organisasi.