Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo berdasarkan indikator Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme Sumber Daya Manusia,…
Sarana dan Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, serta Inovasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo secara umum telah berjalan dengan cukup baik. Pada aspek Kebijakan Pelayanan, pelayanan telah dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku. Profesionalisme SDM menunjukkan bahwa aparatur memiliki sikap ramah, responsif, serta mampu memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya, meskipun pengembangan kompetensi masih perlu ditingkatkan. Pada aspek Sarana dan Prasarana, fasilitas pendukung pelayanan masih belum memadai sehingga memerlukan perhatian pemerintah. Sistem Informasi Pelayanan Publik telah memanfaatkan media informasi dan teknologi, namun implementasinya belum optimal. Konsultasi dan Pengaduan telah berjalan dengan baik melalui mekanisme penyampaian aspirasi dan penyelesaian keluhan masyarakat. Sementara itu, pada aspek Inovasi, Kelurahan Tenilo telah melakukan berbagai upaya pengembangan pelayanan, namun inovasi yang diterapkan masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi teknologi informasi dan penyediaan sarana pendukung. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan publik di Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan kompetensi aparatur agar pelayanan publik dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat.
Abstract:Pengembangan dan inovasi kurikulum merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan global, sistem pendidikan Indonesia telah mengalami berbagai reformasi…
masi kurikulum, seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013 (K13), hingga konsep Merdeka Belajar. Setiap kurikulum dirancang untuk menciptakan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan mampu bersaing secara global. Inovasi seperti kebijakan Full-Day School dan Merdeka Belajar mencerminkan upaya penggabungan antara pendidikan akademik dan pembentukan karakter. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI), penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) memiliki peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai keislaman yang kontekstual dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, inovasi kurikulum bukanlah sebatas revisi administratif, tetapi merupakan langkah strategis dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan zaman, peserta didik, serta nilai-nilai luhur bangsa. Pengembangan kurikulum harus dilaksanakan secara berkelanjutan, partisipatif, dan adaptif agar mampu mencetak generasi yang berilmu, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan masa depan.
Abstract:Pendidikan Islam di Indonesia mengalami proses reformasi yang panjang dan dinamis seiring dengan perubahan sosial, politik, dan kebijakan pendidikan nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan reformasi…
si pendidikan Islam di Indonesia dari masa awal hingga era kontemporer, dengan menyoroti faktor pendorong, arah perubahan, serta tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka dengan menelaah berbagai sumber ilmiah yang relevan, termasuk kebijakan pemerintah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformasi pendidikan Islam tidak hanya menyentuh aspek kelembagaan dan kurikulum, tetapi juga metode pembelajaran, integrasi ilmu agama dan umum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun demikian, reformasi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan mutu, keterbatasan sarana, dan tantangan globalisasi. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.
Abstract:Pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Sejak pertama kali diperkenalkan di nusantara hingga saat ini, kurikulum pendidikan Islam terus berkembang…
sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk keterbatasan dalam metode pengajaran, integrasi nilai-nilai Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan, dan kesiapan sumber daya manusia. Secara historis, kurikulum ini telah melalui beberapa fase penting: masa kolonial, masa pasca kemerdekaan, dan era globalisasi. Setiap fase memperkenalkan tantangan dan kebijakan yang unik dalam pengembangan pendidikan Islam. Pemerintah Indonesia, melalui regulasi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan kurikulum berbasis kompetensi, telah berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional. Namun, integrasi ini sering kali menimbulkan dilema antara pelestarian nilai-nilai Islam dan penerimaan terhadap ilmu pengetahuan modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji perkembangan historis, tantangan, dan solusi terkait kurikulum pendidikan Islam di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan adanya masalah yang terus berlangsung, seperti dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sekuler, sentralisasi kurikulum, serta kelebihan muatan kurikulum. Penelitian ini juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh, pengembangan profesionalisme guru, serta integrasi pendidikan Islam dan pendidikan sekuler untuk menghasilkan lulusan yang seimbang dan kompetitif. Kurikulum yang adaptif dan responsif sangat penting untuk menjaga relevansi pendidikan Islam di tengah perubahan global yang cepat, guna memastikan bahwa generasi mendatang memiliki integritas moral yang kuat, pengetahuan agama yang solid, dan keterampilan yang beragam.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buton berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan…
an kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari hasil survei terhadap pengguna layanan pada berbagai perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Buton. Analisis dilakukan mengacu pada pedoman Survei Kepuasan Masyarakat sesuai ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Buton Tahun 2025 berada pada kategori Baik, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang memperoleh nilai relatif rendah, terutama pada aspek kecepatan pelayanan, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan mekanisme evaluasi dan tindak lanjut terhadap masukan masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Abstract:This research aimed to identify the implementation, optimization, empowerment of technology, to evaluation of the implementation of the integration of Christian Religious Education Learning (PAK) and the Pancasila Student…
t Profile Strengthening Project (P5) in the formation of student character at SMK Kesehatan Reformasi Pontianak. The method in this study is qualitative with a descriptive approach. The results of the study indicate that the implementation of the integration of PAK and P5 that meets students' needs in fulfilling knowledge of divinity and nationality are Worship Together and Reading the Bible, celebrating the Independence Day of the Republic of Indonesia and the Anniversary of Pontianak City, carrying out independent assignments with the substance of divinity and nationality values, holding a Clean Friday agenda, carrying out presentation and group discussion agendas, and implementing a three-dimensional wall magazine and poster making agenda. In addition, the aspect of technology empowerment needs to be optimized in various moments including the creation of digital-based posters and wall magazines as a representation of the agenda that describes the implementation of digitalization elements holistically, and the evaluation of the effectiveness of the integration of PAK and P5 learning in general is not carried out on a scheduled and regular basis, however, intensive communication and coordination between P5 and PAK teachers in order to integrate divinity and national values are carried out, including together with school management.
Abstract:Abstract: The 2024 Bureaucratic Reform Index (IRB) of Jayapura City, categorized as "CC", reflects sub-optimal civil servant management and public service quality, rooted in weak work culture and organizational capacity.…
This Community Service activity aims to enhance civil servants' understanding of the strategic position of Mental Revolution in bureaucratic reform through the lens of Public Value Governance. The method used is participatory advocacy through material presentation and Focused Group Discussion (FGD) involving the Government Division, Inspectorate, and Organization and Management Division of the Jayapura City Regional Secretariat. The results showed an increase in collective understanding among civil servants regarding the importance of behavioral transformation for substantive public services. The concrete output of this activity is the presentation of strategic recommendations containing proposals for the 2025-2030 Mental Revolution roadmap and the reorientation of training curricula based on local competencies. In conclusion, strengthening integrity, work ethic, and mutual cooperation through this approach serves as a strategic foundation to reinforce governance and increase public value in Jayapura City.
Keywords: civil servant; mental revolution; participatory advocacy; public value governance; bureaucratic reform.
Abstrak: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 yang berada pada kategori "CC" mencerminkan belum optimalnya manajemen ASN dan kualitas pelayanan publik, yang berakar pada lemahnya budaya kerja dan kapasitas organisasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai posisi strategis Revolusi Mental dalam reformasi birokrasi melalui lensa Public Value Governance. Metode yang digunakan adalah advokasi partisipatif melalui paparan materi dan diskusi terfokus (Focused Group Discussion) yang melibatkan Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Jayapura. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kolektif ASN mengenai pentingnya transformasi perilaku untuk pelayanan publik substantif. Output nyata kegiatan ini berupa paparan rekomendasi strategis terkait roadmap Revolusi Mental ASN 2025-2030 dan reorientasi kurikulum diklat berbasis kompetensi lokal. Kesimpulannya, penguatan integritas, etos kerja, dan gotong royong melalui pendekatan ini menjadi fondasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan nilai publik di Kota Jayapura.
Kata kunci: advokasi partisipatif; ASN; public value governance; reformasi birokrasi; revolusi mental.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.