Abstract:Masyarakat Adat Mapur di Pulau Bangka secara historis mengalami marginalisasi administratif akibat ketiadaan pengakuan formal atas sistem religi lokal mereka dalam dokumen kependudukan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi…
si Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah memberikan legalitas bagi penghayat kepercayaan, implementasi di tingkat akar rumput masih terhambat oleh kompleksitas birokrasi, jarak geografis dan minimnya literasi hukum. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat identitas hukum dan memulihkan hak sipil Orang Mapur di Dusun Aik Abik melalui tindakan advokasi, sosialisasi, dan pendampingan partisipatif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Asset-Based Community Development yang berfokus pada pemanfaatan aset sosiokultural lokal berupa Gebong Memarong sebagai episentrum pergerakan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi multipihak yang melibatkan Disdukcapil, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, sektor swasta, dan lembaga adat berhasil mengikis keraguan sosiologis (pseudo-identity) dan membangun kesadaran hukum warga. Melalui strategi pendampingan langsung (door-to-door) dan posko pelayanan kolektif, tim berhasil melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi berkas administrasi kependudukan yang sah bersama Lembaga Adat Mapur. Program ini tidak hanya memangkas rantai birokrasi formal, tetapi juga berhasil menginisiasi pemulihan hak-hak sipil dasar komunitas adat sekaligus memperkuat resiliensi kebudayaan mereka dari ancaman eksklusi sosial di era modern.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:Zakat memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pemahaman yang terbatas mengenai harta yang wajib dizakati masih menjadi kendala dalam optimalisasinya. Di Indonesia, pengelolaan ZIS-DSKL dipercayakan…
ipercayakan kepada BAZNAS, yang dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas guna mempertahankan kepercayaan publik. Sejak didirikan pada 2017, BAZNAS Kabupaten Jember telah berupaya mengelola zakat secara amanah sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di bawah kepemimpinan H. Saifullahudi, jumlah donatur mengalami peningkatan yang signifikan. BAZNAS berkontribusi dalam tiga dimensi akuntabilitas, yaitu hubungan vertikal kepada Allah SWT, tanggung jawab horizontal kepada masyarakat melalui program pendidikan dan kesehatan, serta kepedulian terhadap lingkungan melalui advokasi dan bantuan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana ZIS-DSKL di BAZNAS Kabupaten Jember menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan mencakup survei dan eksperimen, dengan analisis data berbasis perangkat lunak seperti SPSS untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi hasil penelitian.
Abstract:Abstract: The 2024 Bureaucratic Reform Index (IRB) of Jayapura City, categorized as "CC", reflects sub-optimal civil servant management and public service quality, rooted in weak work culture and organizational capacity.…
This Community Service activity aims to enhance civil servants' understanding of the strategic position of Mental Revolution in bureaucratic reform through the lens of Public Value Governance. The method used is participatory advocacy through material presentation and Focused Group Discussion (FGD) involving the Government Division, Inspectorate, and Organization and Management Division of the Jayapura City Regional Secretariat. The results showed an increase in collective understanding among civil servants regarding the importance of behavioral transformation for substantive public services. The concrete output of this activity is the presentation of strategic recommendations containing proposals for the 2025-2030 Mental Revolution roadmap and the reorientation of training curricula based on local competencies. In conclusion, strengthening integrity, work ethic, and mutual cooperation through this approach serves as a strategic foundation to reinforce governance and increase public value in Jayapura City.
Keywords: civil servant; mental revolution; participatory advocacy; public value governance; bureaucratic reform.
Abstrak: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Jayapura tahun 2024 yang berada pada kategori "CC" mencerminkan belum optimalnya manajemen ASN dan kualitas pelayanan publik, yang berakar pada lemahnya budaya kerja dan kapasitas organisasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan pemahaman ASN mengenai posisi strategis Revolusi Mental dalam reformasi birokrasi melalui lensa Public Value Governance. Metode yang digunakan adalah advokasi partisipatif melalui paparan materi dan diskusi terfokus (Focused Group Discussion) yang melibatkan Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kota Jayapura. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman kolektif ASN mengenai pentingnya transformasi perilaku untuk pelayanan publik substantif. Output nyata kegiatan ini berupa paparan rekomendasi strategis terkait roadmap Revolusi Mental ASN 2025-2030 dan reorientasi kurikulum diklat berbasis kompetensi lokal. Kesimpulannya, penguatan integritas, etos kerja, dan gotong royong melalui pendekatan ini menjadi fondasi strategis untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan nilai publik di Kota Jayapura.
Kata kunci: advokasi partisipatif; ASN; public value governance; reformasi birokrasi; revolusi mental.
Abstract:Abstract: The problem of Dengue Fever (DHF) is not only a public health problem but also an economic burden. Cases that continue to increase both globally, nationally and locally require the role of various parties, especially…
cially in community empowerment in optimizing the 3M Plus PSN through the 1 House 1 Jumantik Movement (G1R1J) which aims to increase ABJ >95% at the family level. It is known that the results of the G1R1J trial in Gheoghoma village can increase ABJ by 84.7%. In connection with this, one of the efforts made is to empower posyandu cadres through Community Service activities. The methods used were training, post-training assistance and advocacy. The implementation time was three months in Gheoghoma village, North Ende sub-district, Ende Regency.Conclusion: this community service contributed to increasing the knowledge of posyadu cadres about G1R1J by 60%, with good knowledge criteria. This human resource potential continues to be maintained so that the community service team provides assistance for a certain period of time before finally releasing the cadres to be able to independently act as G1R1J motivators. The activity ended by advocating to the Head of Gheoghoma Village.
Keywords: Empowerment; Cadre; G1R1J
Abstrak: Persoalan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) bukan hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat tetapi juga menjadi beban ekonomi. Kasus yang terus meningkat baik secara global, nasional maupun local menuntut peran berbagai pihak terutama dalam pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan PSN 3M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J) yang bertujuan meningkatkan ABJ >95% di level keluarga. Diketahui bahwa hasil ujicoba G1R1J di desa Gheoghoma dapat meningkatkan ABJ sebesar 84,7%. Sehubungan dengan itu salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberdayakan kader posyandu melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Metoda yang digunakan adalah pelatihan, pendampingan pasca pelatihan dan advokasi. Waktu pelaksanaan tiga bulan di desa Gheoghoma Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende.Simpulan: pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pengetahuan kader posyadu tentang G1R1J sebesr 60%, dengan kriteria pengetahuan baik. Potensi SDM ini terus dipertahankan sehingga tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pendampingan untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya melepaskan para kader mampu secara mandiri berperan sebagai motivator G1R1J. Kegiatan diakhiri dengan melakukan advokasi kepada Kepala Desa Gheoghoma.
Kata kunci: Pemberdayaan; Kader; G1R1J
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan peran Ombudsman Kota Padang dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan Ombudsman telah…
menjadi kunci penting dalam mengawasi dan mendorong pemenuhan standar yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa Ombudsman Kota Padang telah secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan publik, serta menyuarakan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Ombudsman Kota Padang tidak hanya terbatas pada penyelesaian keluhan individu, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Kota Padang terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.
Abstract:Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan…
jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran layanan Bimbingan dan Konseling (BK) dalam menunjang perkembangan peserta didik di SMP Negeri 1 Telagasari. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk layanan yang diterapkan,…
, peran guru BK, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan layanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan BK di SMP Negeri 1 Telagasari terlaksana dengan baik dan terintegrasi dengan kegiatan sekolah. Layanan yang diberikan meliputi bimbingan klasikal, konseling individu, konseling kelompok, serta advokasi terhadap siswa. Faktor pendukung pelaksanaan layanan BK meliputi dukungan kepala sekolah, fasilitas ruang BK yang memadai, serta kolaborasi antara guru BK, wali kelas, dan orang tua. Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan adalah karakter siswa yang masih labil, keterbatasan waktu guru BK, dan pengaruh penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Secara keseluruhan, layanan BK berperan signifikan dalam membantu siswa mengembangkan potensi diri, memperbaiki perilaku, serta menumbuhkan kedisiplinan dan tanggung jawab di lingkungan sekolah.
Abstract:Kebijakan publik merupakan keputusan strategis pemerintah yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aktor melalui proses advokasi. Advokasi kebijakan menjadi sarana penting untuk mendorong perubahan sosial yang adil dan inklusif.…
sif. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara teoritis dan praktis peran aktor, tujuan, langkah, dan media dalam advokasi kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan menganalisis literatur relevan guna memahami dinamika strategi advokasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa advokasi adalah tindakan terstruktur untuk memengaruhi kebijakan melalui strategi komunikasi, mobilisasi publik, hingga kerja sama dengan pemangku kepentingan. Keberhasilan advokasi ditentukan oleh kejelasan tujuan, pemanfaatan data, strategi komunikasi efektif, dan kolaborasi antar aktor. Media, baik konvensional maupun digital, memainkan peran penting dalam menyuarakan isu dan membangun dukungan publik. Diskusi menekankan pentingnya pendekatan sistematis, taktis, dan strategis dalam menghadapi kompleksitas sosial dan perkembangan teknologi. Kesimpulannya, integrasi empat elemen utama dalam advokasi menjadi kunci untuk mewujudkan kebijakan publik yang responsif dan demokratis.