Abstract:Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya optimal. Pada prinsip transparansi, penyampaian…
n informasi pelayanan telah dilakukan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penyebarluasan informasi serta kepastian waktu pelayanan. Pada prinsip akuntabilitas, aparatur telah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab, meskipun masih ditemukan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan administrasi. Pada prinsip partisipasi, telah tersedia ruang bagi pengguna layanan untuk memberikan saran dan masukan, namun tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, pada prinsip efektivitas dan efisiensi, pelayanan telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi, tetapi belum berjalan secara maksimal sehingga masih diperlukan peningkatan kualitas sistem pelayanan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di BKPSDM Provinsi Gorontalo telah mengarah pada tata kelola pemerintahan yang baik, namun masih memerlukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien.
Abstract:Abstrak Penelitian ini menganalisis kepemimpinan transformasional Fadly Amran dalam pengambilan keputusan penataan Kota Padang modern. Latar belakang penelitian ini adalah semakin intensifnya tekanan perubahan global dan…
bal dan tuntutan demokratisasi lokal yang mendorong transformasi mendasar dalam paradigma kepemimpinan pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam konteks pembangunan perkotaan berbasis smart city. Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis dimensi kepemimpinan transformasional Fadly Amran dan pola pengambilan keputusan dalam modernisasi Kota Padang. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kepemimpinan transformasional berdasarkan dimensi Four I's Bass dan Avolio (idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration), teori pengambilan keputusan bounded rationality, serta konsep tata kelola perkotaan modern dengan pendekatan smart city. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review sistematis terhadap literatur nasional dan internasional periode 2022–2026, dengan teknik pengumpulan data melalui proses identifikasi, seleksi, evaluasi, dan sintesis artikel dari jurnal bereputasi yang diperoleh dari basis data Google Scholar, Garuda, dan Semantic Scholar. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional Fadly Amran berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan keputusan pembangunan kota melalui kemampuannya membangun visi strategis, mendorong inovasi tata kelola, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan meningkatkan responsivitas pelayanan publik berbasis teknologi. Program Padang Melayani, Padang Amanah, Padang Rancak, dan Jelajah Padang menunjukkan integrasi modernisasi kota dengan kearifan lokal Minangkabau.
Abstract:Pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu:…
(1) Untuk menganalisis perencanaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (2) Untuk menganalisis pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. (3) Untuk menganalisis evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kinerja ASN berbasis e-kinerja di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dilaksanakan secara berkala, yaitu triwulanan dan tahunan, dengan penilaian didasarkan pada target, realisasi, waktu pelaksanaan, serta bukti dukung yang diunggah dalam sistem, sehingga prosesnya menjadi lebih terstruktur, terukur, objektif, dan transparan serta digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan. Meskipun sudah berjalan cukup baik, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pengumpulan bukti dukung dan lambatnya akses aplikasi, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pegawai serta ketelitian pimpinan dalam memverifikasi data. Oleh karena itu, sistem ini perlu terus dioptimalkan agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi dasar pembinaan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Penelitian…
ian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi dan eksplorasi terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan penelaahan terhadap substansi materi Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaan, serta penelusuran dan penelaahan terhadap data statistik tarkait indikator penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros. Hasil pengumpulan data dianalisis secara normatif kemudian disajikan secara sistematis untuk mendeskripsikan tingkat efektivitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, belum efektif. Hal tersebut disebabkan adanya 16 dari 18 pendelegasikan tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan baik berupa Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati yang belum dilaksanakan serta adanya ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu terdapat 10 dari 22 indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang belum mencapai target RPJMD berdasarkan perhitungan persentase capaian akumulatif tahun 2021 sampai dengan 2023.
Abstract:This research aims to examine the factors that influence the quality of regional government financial reports: human resources competency, government accounting standards, and regional financial accounting systems (empirical…
ical study of the Lamongan Regency Government and Bojonegoro Regency Government). This research was conducted in Lamongan and Bojonegoro involving 40 employees of BPKAD Lamongan and BPPKAD Bojonegoro as respondents. This quantitative research uses multiple linear regression. This technique is processed with SPSS 25 to analyze several hypotheses. The intercorrelation model between the three variables in this research reveals that human resource competency, implementation of government accounting standards and implementation of regional financial accounting systems have a significant correlation with the quality of regional government financial reports.
Abstract:Regulasi mengenai pengelolaan keuangan pada pemerintahan desa telah diatur di Kementerian Dalam Negeri. Menjadikan peraturan tersebut menjadi acuan standar dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini memiliki tujuan…
untuk melihat dan memahami dan melihat penerapan sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan alokasi dana desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Bakalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan Pengamatan, Tanya Jawab, Pencatatan terhadap pihak yang terkait pada pengelolaan keuangan desa. Teknik analisis data menggunakan Analisis Interaktif karya Miles dan Huberman. Penelitian mengungkapkan bahwa Desa Bakalan telah menggunakan Siskeudes dalam penerapan Sistem Informasi Akuntansinya. Juga dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Desa Bakalan sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Permendgri No. 20 Tahun 2018. Serta penerapan asas pengelolaan keuangan yang telah sesuai dengan asas-asas yang ada yaitu asas transparan, akuntabel, partisipatf, tertib dan disiplin anggaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sarana secara parsial terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya, untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan secara parsial…
al terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya, dan untuk mengetahui pengaruh Sarana dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan metode mix deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel menggunakan total sampling yaitu seluruh Perangkat Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 104 orang. Analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berdasarkan Hasil Penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan antara sarrana terhadap kualitas pelayanan di pemerintah desa se-kecamatan sukaresik kabupaten tasikmalaya dengan nilai koefisien regresi variabel sarana dan tingkat Pendidikan terhadap kualitas pelayanan secara simultan sarana dan tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan diperoleh angka R, maka dapat disimulkan bahwa sarana dan tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terdapat hubungan yang sedang atau positif. menunjukan presentase variabel independent (sarana dan tingkat Pendidikan) terhadap variabel dependen (kualitas pelayanan) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, sehingga disarankan agar perangkat memfokuskan kepada dua hal tersebut sebagai strateginya untuk kualitas pelayanan.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.