Abstract:Aplikasi J-SIP ini merupakan salah satu sistem aplikasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk) yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan administrasi…
kependudukannya secara online. J-SIP fokus pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (admindukcapil) dengan basis sistem manajemen basis data relasional. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memperbarui sistem dengan teknologi canggih. Selain memberikan kemudahan dan kecepatan, aplikasi ini juga menjamin keamanan data penggunanya. Kepentingan J-SIP tidak hanya terbatas pada kemudahan masyarakat tetapi juga memberikan informasi berharga untuk pengambilan keputusan pemerintah daerah. Melalui implementasi desentralisasi, pemerintah daerah, seperti Dispendukcapil Kabupaten Jember, bertanggung jawab menyediakan layanan administrasi kependudukan yang optimal, mencakup pemenuhan hak dan kebutuhan dasar warga serta melibatkan masyarakat dalam pemerintahan lokal. Dengan demikian, Aplikasi J-SIP menjadi perwujudan upaya pemerintah dalam memperbarui sistem administrasi kependudukan dengan teknologi canggih dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efisien.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mendalam terhadap perubahan signifikan dalam kerangka hukum yang mengatur struktur pemerintahan dan kekuasaan negara sejak dimulainya era reformasi pada tahun 1998. Dengan fokus…
s pada perubahan UUD 1945, sistem perwakilan, dan peran Mahkamah Konstitusi, penelitian ini mengidentifikasi pencapaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis dokumen dan literatur, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan reformasi hukum tata negara di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amendemen UUD 1945, sebagai langkah awal reformasi, mencakup aspek-aspek penting seperti hak asasi manusia, otonomi daerah, dan struktur parlemen. Sementara itu, pembahasan mengenai sistem perwakilan memperlihatkan kompleksitas dalam mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga negara. Peran Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga dan penafsir konstitusi, menjadi poin kritis dalam menjaga konsistensi dan pelaksanaan UUD 1945. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidakseimbangan kekuasaan dan resistensi terhadap perubahan di tingkat lokal masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang perubahan hukum tata negara di Indonesia, menggarisbawahi tantangan dan kritik sebagai panggilan untuk perbaikan lebih lanjut. Dengan pelibatan aktif seluruh elemen masyarakat, diharapkan Indonesia dapat terus memperkuat fondasi hukumnya menuju tatanan yang lebih adil, demokratis, dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dalam proses inventarisasi pemerintahan di pembangunan ekonomi bidang pangan di Bakorwil V Jember. SIA telah menjadi instrumen vital…
dalam memperbaiki efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan data inventarisasi pemerintahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIA telah memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan inventarisasi pemerintahan di bidang ekonomi pangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan pemahaman dan keterampilan staf serta peningkatan infrastruktur teknologi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan SIA dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam pembangunan ekonomi di tingkat pemerintahan daerah.
Abstract:Pengangkatan dan kewenangan hakim Mahkamah Agung di Indonesia merupakan isu krusial yang bersinggungan dengan asas-asas yurisprudensi Islam tentang tata kelola pemerintahan dan kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penyelenggaraan…
ggaraan kekuasaan kehakiman tidak luput dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mengatasinya melalui reformasi kelembagaan, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdeskriptif untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk merinci konteks dan kompleksitas informasi yang bersifat non-angka, sehingga dapat menggambarkan secara analisis karakteristik objek penelitian Mahkamah agung adalah lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman UU ini juga telah mencabut dan membatalkan berlakunya UU No. 4 tahun 2004. mahkamah agung memiliki tugas, fungsi, dan wewenangnya sendiri Mahkamah aguang merupakan Lembaga peradilan tertinggi yang berada di Indonesia, mahkamah agung memiliki kekuatan kekuasaan tersentiri karena mahkamah agung termasuk dalam yudikatif dan hal ini menegaskan bahwa keputusan peradilan tidak bisa diubah atau di ganggu ugat oleh pihak luar baik itu dari pemerintah atau dari pihak lainya.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi dan fenomena globalisasi telah menjadi pemicu perubahan budaya kerja di sektor pemerintahan, termasuk dalam lingkup Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Tanjungbalai. Adopsi digitalisasi…
lisasi data menjadi solusi yang sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di sektor perdagangan dan perindustrian. Kegiatan sosialisasi ini mengeksplorasi permasalahan dalam pengelolaan data konvensional dan mengulas dampak positif dari implementasi digitalisasi, terutama dalam konteks pengambilan keputusan strategis. Proses sosialisasi digitalisasi data di Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengharuskan pendekatan yang holistik dengan melibatkan pihak terkait dan pengguna, termasuk kolaborasi dengan pihak eksternal yang memiliki keahlian khusus. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa mengimplementasikan sosialisasi digitalisasi data dengan langkah-langkah terstruktur, mencakup identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pembentukan tim, penyusunan materi, pelaksanaan sosialisasi, dan evaluasi. Hasilnya melibatkan penerimaan positif dari Disdagper, permohonan rekomendasi untuk pengembangan aplikasi, dan perubahan positif dalam pengelolaan data. Kesimpulannya adalah bahwa melalui komitmen terhadap inovasi, Disdagper berupaya menciptakan lingkungan kerja yang adaptif, efisien, dan mampu bersaing dalam era digital.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya politik birokrasi dan tantangan good governance di Pemerintah Kota Pematangsiantar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi bahwa tata kelola pemerintahan daerah…
aerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, profesionalitas aparatur, dan responsivitas pelayanan publik. Di sisi lain, kondisi tersebut diduga berkaitan erat dengan budaya politik birokrasi yang masih hierarkis, dominatif, dan kurang partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada bulan Desember 2025 terhadap tujuh informan yang dipilih secara purposif, terdiri atas aparatur sipil negara, tokoh masyarakat, akademisi, wartawan, pengguna layanan publik, aktivis/LSM, dan pihak lain yang relevan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya politik birokrasi di Pemerintah Kota Pematangsiantar masih cenderung top-down, berorientasi pada loyalitas terhadap pimpinan, dan belum memberi ruang yang memadai bagi transparansi, akuntabilitas, serta inovasi kelembagaan. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya akses terhadap informasi publik, lemahnya kepercayaan terhadap objektivitas tata kelola jabatan, rendahnya profesionalitas aparatur, serta belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip good governance. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lemahnya budaya politik partisipatif dalam birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Abstract:Penerapan teknologi Internet of Things (IoT) telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk lingkungan kantor. Penelitian ini bertujuan untuk merancang…
erancang dan membangun sistem kontrol dan monitoring AC dan lampu berbasis IoT di kantor bagian tata pemerintahan dan kerjasama Kabupaten Bondowoso.
Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode Prototype, dimulai dari identifikasi masalah, desain cepat, perencanaan, pembangunan prototype, evaluasi pengguna. Komponen utama sistem meliputi sensor DHT11, relay untuk kontrol AC dan lampu, mikrokontroler ESP32, dan platform IoT untuk menghubungkan semua komponen.
Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol dan memonitor kondisi lingkungan kantor secara real-time melalui aplikasi blynk atau web. Dengan adanya sensor suhu, pengguna memonitoring suhu ruangan dan relay untuk menyalakan lampu.
Implementasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan AC dan lampu, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna kantor. Selain itu, data yang terkumpul dari sistem ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kantor.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa) Kota Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif…
riptif dengan fokus pada aspek kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas di DPMD telah memberikan manfaat yang signifikan, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang akurat dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan sistem tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperbaiki praktik akuntansi pengeluaran kas di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa).