Abstract:Sejalan dengan program pemerintah dan adanya peraturan undang-undang mengenai jaminan dan kewajiban dari kepemilikan sertifikasi halal pada produk, maka ini menjadi daya tarik sendiri bagi pelaku usaha untuk membangun nama…
nama produk yang baik di mata konsumen . Urgensi label halal pada produk yang ditawarkan oleh UMKM sangat tinggi, khususnya bagi produk makanan. Artinya tidak hanya legalitas usaha yang dilirik oleh konsumen, tetapi label halal bagi sebagian konsumen telah menjadi pertimbangan tersendiri dalam memilih produk makanan yang hendak dikonsumsi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Dampak Sertifikasi halal terhadap minat beli konsumen pada produk UMKM . Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki peran yang cukup kuat dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan dianggap sebagai motor penggerak perekonomian suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kausalitas murni atau sebab akibat, oleh karena itu dijudul diawali kata dampak. Bentuk data yang diperoleh baik yang bersifat kuantitatif maupun yang bersifat kualitatif diteliti dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif verifikatif.
Abstract:Pariwisata merupakan sektor industri yang didukung oleh beragam sumber daya alam, letak geografis, spesies hewan, biota laut, budaya, adat istiadat, dan masakan yang berbeda-beda sehingga meningkatkan daya tarik wisata.…
Salah satu tempat wisata di Indonesia yang saat ini berkembang dan populer serta menarik perhatian pemerintah dan masyarakat adalah desa wisata. Desa wisata merupakan suatu tempat yang mempunyai daya tarik tersendiri dan dapat dijadikan tujuan wisata. Paket wisata (inclusive tour) adalah perjalanan wisata dengan beberapa tujuan, yang terdiri dari berbagai jasa perjalanan dalam suatu perjalanan wisata tertentu, dijual dengan satu harga yang mencakup seluruh komponen perjalanan wisata tersebut, diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan (Nuriata (2014). Banyak paket perjalanan kini dirancang berdasarkan jenis destinasi yang diminati wisatawan. Wisata budaya merupakan salah satu jenis wisata yang sangat digemari oleh wisatawan dalam dan luar negeri. Salah satu desa wisata di kawasan Lombok Timur yang terkenal dengan alam dan budayanya adalah Desa Sembalun Bumbung. Desa ini masih mempertahankan adat istiadat dan budaya peninggalan nenek moyangnya. Salah satu budaya yang bisa dilihat di sana adalah budaya melindungi mata air yang disebut dengan ``Upacara Ngayuayu.'' Merupakan ritual yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga sumber mata air
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menilai Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Dan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Dalam Menilai pengukuran Kinerja Keuangan Tahun 2017-2021 Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten…
Kabupaten Deli Serdang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu laporan keuangan pada realisasi anggaran dan penerimaan pajak daerah Kabupaten Deli Serdang. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan. Jenis Data yang digunakan berbentuk Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan rasio kemandirian keuangan daerah dikategorikan mampu karena daerah tersebut sudah mandiri dalam urusan otonomi daerah. Sedangkan untuk rasio efektivitas PAD pada tahun 2017 tergolong cukup efektif dan tahun 2018 tergolong kurang efektif yaitu sebesar 95,79% dan 78,50%, pada tahun 2019,2020, dan 2021 mengalami penurunan yaitu sebesar 69,56%, 68,05%, dan 54,76%, memiliki rata-rata rasio efektivitas sebesar 73,33% yang termasuk golongan tidak efektif. Untuk rasio pertumbuhan menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak dapat mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari periode ke periode berikutnya
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Pengelolaan, Efektivitas Pengawasan dan Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat. Data yang…
g berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan teknis analisis kualitatif deskriptif melalui langkah – langkah,atau komponen-komponen analisis data model interaktif. Teknik pengumpulan data digunakan melalui penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, dimana, terhadap pihak – pihak yang dipandang dekat dan mengetahui secara langsung data dan informasi mengenai masalah Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Barat, yang berjumlah 11 orang. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa efektivitas pengelolaan dana desa, efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa berada dalam kondisi cukup baik, hal ini didukung oleh faktor kebijakan pemerintah daerah, dan faktor SDM, faktor Anggaran serta faktor sarana dan prasarana berada pada kondisi kurang mendukung.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sarana secara parsial terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya, untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan secara parsial…
al terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya, dan untuk mengetahui pengaruh Sarana dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten tasikmalaya. Metode penelitian ini menggunakan metode mix deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel menggunakan total sampling yaitu seluruh Perangkat Desa Se-Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya yang berjumlah 104 orang. Analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, regresi linier berganda, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Berdasarkan Hasil Penelitian membuktikan adanya pengaruh signifikan antara sarrana terhadap kualitas pelayanan di pemerintah desa se-kecamatan sukaresik kabupaten tasikmalaya dengan nilai koefisien regresi variabel sarana dan tingkat Pendidikan terhadap kualitas pelayanan secara simultan sarana dan tingkat Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan diperoleh angka R, maka dapat disimulkan bahwa sarana dan tingkat Pendidikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan terdapat hubungan yang sedang atau positif. menunjukan presentase variabel independent (sarana dan tingkat Pendidikan) terhadap variabel dependen (kualitas pelayanan) berpengaruh terhadap kualitas pelayanan, sehingga disarankan agar perangkat memfokuskan kepada dua hal tersebut sebagai strateginya untuk kualitas pelayanan.
Abstract:Penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah faktor-faktor yang menghambat serta merumuskan model implementasi kebijakan pemerintah daerah pengembangan pariwisata di Kabupaten Pulau Morotai.…
otai. Metode pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Intrumen peneliti, Kepala Dinas Pariwisata, Sekretas Dinas Pariwisata dan kepala bagian selaku pejabat berwewenang/terkait dan Masyarakat, pelaku Obyek Wisata Lokal di lingkungan Kabupaten Pulau Morotai. Hasil penelitian menemukan bahwa, untuk mencapai implementasi kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintada daerah perlu langka-langka teknis, praktis, dan strategi dengan berpedoman peraturan yang berlaku: (1). Peraturan No. 09/2014 tentang (RIPPDA); (2). Pengembangan SDM; (3) Kebijakan prioritas mengalokasikan anggaran untuk program pengembangan pariwisata; (4) Menyiapkan sarana dan prasarana aksebilitas, infrastur, akomodasi pariwisata: (5) Merevisi RIPPDA. Dengan dirumuskan berdasarkan teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yaitu. standar sasaran, sumber daya, karakteristik organisasi, komonikasi, sikap, lingkungan sosial ekonomi politik, dari 6 faktor sehingga membentuk dukungan model pengendalian kebijakan sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil dengan baik. mendorong peningkatan APBN, APBD dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Abstract:Fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan dalam melaksanakan program KIA di Kabupaten Karimun sampai saat ini masih banyak anak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak dikarenakan ada beberapa penyebab yaitu minimnya…
mnya antusias warga khususnya para orang tua di Kabupaten Karimun terhadap KIA dan masih minimnya informasi terkait tentang KIA bahkan setiap anak di wajibkan untuk memiliki kartu identitas dan masih banyak manfaat atau kegunaan KIA di Kabupaten Karimun karena sampai dengan hari ini masih sama belum menjadi prioritas syarat wajib di instansi pemerintah bahkan swasta serta tidak ada berlaku sanksi bagi orang tua atau anak yang belum memiliki KIA dan apa yang dirasakan bagi masyarakat, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Di Kabupaten Karimun. Objek penelitian ini adalah implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pedoman wawancara menggunakan teori David C Korten yang berindikator, Indikator Program yaitu Program adalah berkaitan dengan hal ini adalah tujuan yang ingin dicapai secara jelas yaitu implementasi Kartu Identitas Anak (KIA) adanya tujuan kebijakan dalam mencapai tujuan pengimplementasian Kartu Identitas Anak (KIA) adanya strategi dalam pelaksanaan pengimplementasian KIA. Indikator Pelaksana yaitu Kelompok sasaran harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program, dalam hal ini yang menjadi sasaran anak dibawah umur 17 tahun ke bawah. Indikator Sasaran Pelaksana yaitu pelaksanaan harus ada kesamaan antara program organisasi pelaksana yaitu kesamaan antara tugas yang di syaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi dalam hal ini dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pengimplementasian KIA oleh karena itu kemampuan implementator merupakan SDM yang memperngaruhi keberhasilan implementasi dalam hal ini pengimplementasian KIA.
Abstract:Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi dasar hukum evaluasi dilaksanakan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional berbasis elektronik,…
ronik, seperti yang saat ini mulai diterapkan pada januari 2024 melalui penerapan e-Kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Sistem Pengelolaan Kinerja ini diatur melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, dan Peraturan Direktur Jenderal GTK Nomor 7607/B.B1/HK.03/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah. Kemudian melalui fitur e-Kinerja yang terintegrasi Badan Kepegawaian Negara Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah dalam Platform Merdeka Mengajar, guru dan kepala sekolah hanya perlu berfokus pada satu indikator berdasarkan capaian Rapor Pendidikan di satuan pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis framing pemberitaan isu lingkungan pada media online Indonesia menggunakan model framing Robert N. Entman. Penelitian berfokus pada dua berita lingkungan yang dipublikasikan oleh…
eh media online Indonesia, yaitu berita Detik.com mengenai persoalan sampah di Jakarta dan berita RRI mengenai gaya hidup ramah lingkungan generasi Z. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman yang terdiri dari define problems, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi teks berita dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media memiliki konstruksi realitas yang berbeda dalam membingkai isu lingkungan. Detik.com membingkai isu lingkungan sebagai persoalan krisis pengelolaan sampah yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah dan perubahan perilaku masyarakat. Sementara itu, RRI membingkai isu lingkungan sebagai bagian dari perubahan gaya hidup generasi muda yang semakin sadar terhadap keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menunjukkan bahwa media online memiliki peran penting dalam membentuk pemaknaan publik terhadap isu lingkungan melalui pemilihan sudut pandang, narasi, dan solusi yang ditonjolkan dalam pemberitaan
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Hukum Administrasi Publik dalam mendukung terwujudnya good governance melalui transformasi digital pelayanan publik di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh…
meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik di era digital. Di sisi lain, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih regulasi, penyalahgunaan kewenangan, rendahnya kompetensi aparatur, serta belum meratanya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen kebijakan pemerintah yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengkaji implementasi prinsip-prinsip Hukum Administrasi Publik berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), good governance, dan digital governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Hukum Administrasi Publik telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta kualitas pelayanan publik melalui penerapan SPBE. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan administrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan Hukum Administrasi Publik harus dilakukan secara terintegrasi dengan reformasi birokrasi, transformasi digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.