Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran zakat dalam perekonomian, dengan fokus pada dampak sosial dan ekonomi dari penerapannya dalam masyarakat. Zakat, yang merupakan salah satu dari lima rukun Islam, tidak…
hanya berfungsi sebagai ibadah tetapi juga sebagai alat redistribusi kekayaan yang efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini mendalami berbagai aspek zakat, termasuk definisi dan konsep zakat, sejarah penerapannya, peran sosial, dan dampak ekonominya. Selain itu, penelitian ini juga membahas mekanisme distribusi zakat, studi kasus penerapan zakat di berbagai negara, serta peran kebijakan pemerintah dalam mendukung pengelolaan zakat. Dalam konteks modern, tantangan dan peluang pengelolaan zakat dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Program zakat yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi umat menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin. Peran lembaga amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat sangat penting untuk memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial, terutama dalam situasi krisis. Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dapat lebih meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi pembayaran zakat secara online.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya praktik pinjaman online sebagai bagian dari keuangan digital kontemporer yang menimbulkan hukum dalam Islam, terutama terkait riba, keadilan akad, dan perlindungan terhadap…
ap pihak pemberi pinjaman. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hukum pinjaman online dalam Islam kontemporer dan bagaimana tafsir serta fikih memandang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar praktik tersebut tidak bergeser dari boleh menjadi haram. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum pinjaman online serta menjelaskan batas-batas fikih muamalah yang menentukan kebolehannya. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis perpustakaan penelitian dengan sumber data berupa jurnal ilmiah, buku, fatwa, dan pendapat ulama tahun 2020–2025. Pendekatan teori yang digunakan adalah mazhab tafsir fikih reformatif untuk membaca ulang konsep riba dalam konteks transaksi digital modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online pada dasarnya boleh sebagai bentuk muamalah, tetapi menjadi haram apabila mengandung riba, gharar, tadlis, dharar, zhulm, biaya tersembunyi, dan pengumpulan yang eksploitatif. Oleh karena itu, kebolehan pinjaman online bersifat bersyarat, yakni mensyaratkan akad yang jelas, transparansi biaya, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap martabat peminjaman dalam transaksi digital modern.
Abstract:Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pengelolaan informasi publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan tingkat…
kat pemanfaatan layanan informasi publik oleh masyarakat yang masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan strategi perbaikan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan melalui penyusunan regulasi internal, pemanfaatan platform digital, serta pelibatan pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar unit kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi strategi digital, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan komunikasi publik sebagai solusi implementasi kebijakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada strategi adaptif dan kolaborasi antar pihak. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam kajian implementasi kebijakan publik serta implikasi praktis bagi peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.
Abstract:Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kabupaten Soppeng memiliki peran strategis dalam…
m pengelolaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, proses pengolahan data NPWP yang masih dilakukan secara manual menimbulkan berbagai permasalahan, seperti duplikasi data, kesulitan pencarian informasi, serta keterlambatan dalam pembuatan laporan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengelolaan NPWP yang terkomputerisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Metode penelitian yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan database, serta flowchart proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi NPWP yang dirancang mampu mengintegrasikan data wajib pajak, meminimalkan kesalahan pencatatan, mempercepat proses pencarian data, serta menghasilkan laporan yang lebih akurat. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendukung transparansi serta akuntabilitas di KP2KP Kabupaten Soppeng.
Abstract:Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel…
el ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHAP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Abstract:Transformasi digital dalam sektor publik bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan birokrasi yang lambat dan berbelit. Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan aplikasi M-Paspor sebagai instrumen…
strumen strategis E-Government guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan dokumen perjalanan RI. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak implementasi M-Paspor terhadap dimensi kualitas pelayanan (SERVQUAL) yang meliputi Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Tangibles. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian mengungkap realitas ganda: M-Paspor berhasil meningkatkan dimensi Assurance (transparansi biaya) dan Responsiveness (efisiensi waktu tatap muka), namun mengalami degradasi serius pada dimensi Reliability akibat instabilitas infrastruktur teknis dan Empathy karena eksklusi digital terhadap kelompok lansia. Kesimpulannya, teknologi M-Paspor telah mengubah lanskap pelayanan menjadi lebih modern, namun belum sepenuhnya mencapai standar pelayanan prima (service excellence) karena hambatan teknis yang persisten dan kurangnya desain yang inklusif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dan menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran wakaf uang di kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), khususnya pada Fakultas Ekonomi…
dan Bisnis Islam (FEBI). Di era transformasi digital, instrumen filantropi Islam seperti wakaf uang memerlukan pendekatan komunikasi yang adaptif untuk menjangkau generasi Z sebagai digital natives. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan (field research). Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat orang mahasiswa FEBI UINSU yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, didukung oleh dokumentasi konten media sosial terkait. Analisis data menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial (seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp) memiliki peran strategis yang signifikan dalam memperluas literasi wakaf uang melalui penyajian konten visual yang menarik, kreatif, dan informatif seperti video pendek serta infografis. Namun, efektivitas sosialisasi ini masih menghadapi kendala, di antaranya konten yang terlalu umum dan kurangnya keterbukaan informasi. Mahasiswa mengharapkan adanya transparansi pelaporan penyaluran dana secara berkala serta pembuatan video tutorial teknis yang jelas. Selain itu, keterlibatan aktif organisasi kemahasiswaan dan gerakan kolektif teman sebaya di media sosial terbukti efektif dalam memicu minat dan membangun kepercayaan mahasiswa untuk berwakaf uang secara digital.
Abstract:Administrasi pendidikan memerlukan sistem pengelolaan informasi yang efektif untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Arsip dan dokumentasi merupakan komponen penting dalam proses administrasi karena berfungsi…
i sebagai sumber data, bukti autentik, dan dasar pengambilan keputusan. Arsip adalah rekaman informasi yang dibuat, diterima, dan dipelihara oleh lembaga pendidikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik maupun non-akademik. Sementara itu, dokumentasi merupakan proses pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan data secara sistematis agar informasi dapat ditemukan kembali dengan cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep, fungsi, dan prinsip pengelolaan arsip dan dokumentasi dalam lingkungan administrasi pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai buku dan jurnal administrasi pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengelolaan arsip yang baik mampu meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi, menjaga akuntabilitas sekolah, serta mendukung transparansi dan evaluasi program pendidikan. Selain itu, penerapan sistem dokumentasi yang terstruktur berkontribusi pada penyediaan data yang valid sebagai dasar perencanaan dan pengembangan mutu lembaga pendidikan. Oleh karena itu, sekolah perlu menerapkan manajemen arsip dan dokumentasi sesuai standar dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efektivitas administrasi pendidikan.