Abstract:Abstract: By leveraging digital technology, Laporkitong enhances transparency and accountability, as well as facilitates public participation in the oversight and enforcement processes related to land use and natural resource…
ource management. The Laporkitong website functions as an online reporting application aimed at documenting instances of spatial planning violations in the West Papua Province. The lack of public knowledge about the Laporkitong application has led to numerous issues. Therefore, an analysis of the adoption of the Laporkitong application is necessary. This study aims to investigate the influence of Perceived Quality, Perceived Control, and Perceived Ease of Use factors as determinants of the residents' willingness to use the Laporkitong application, employing the Technology Acceptance Model (TAM) and DeLone and McLean IS Success (IS D&M) theories. As many as 160 valid respondents are gathered based purposive sampling technique and evaluated using Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results inform that all seven hypotheses are accepted with the R-square of the intention to use is 0.273 indicationg 27.3% variance of the model can determine the outcome. Further discussion and conclusion regarding the implication of theoretical and practical contribution are also discussed.
Keywords: laporkitong; perceived control; perceived ease of use; perceived quality; technology acceptance model
Abstrak: Dengan memanfaatkan teknologi digital, Laporkitong meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memfasilitasi partisipasi publik dalam proses pengawasan dan penegakan terkait penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Website Laporkitong berfungsi sebagai aplikasi pelaporan online yang bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran perencanaan tata ruang di Provinsi Papua Barat. Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Laporkitong menyebabkan banyak permasalahan. Maka dari itu perlu dilakukan analisis mengenai adopsi pada aplikasi Laporkitong. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor Kualitas yang Dirasakan, Kendali yang Dirasakan, dan Kemudahan Penggunaan yang Dirasakan sebagai penentu keinginan penduduk untuk menggunakan aplikasi Laporkitong, dengan menggunakan Model Penerimaan Teknologi (TAM) dan teori Kesuksesan Sistem Informasi (IS D&M) DeLone dan McLean. Sebanyak 160 responden valid dikumpulkan berdasarkan teknik purposive sampling dan dievaluasi menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasilnya menunjukkan bahwa semua tujuh hipotesis diterima dengan R-square niat untuk menggunakan adalah 0,273, menunjukkan bahwa 27,3% variasi model dapat menentukan hasilnya. Diskusi lebih lanjut dan kesimpulan mengenai implikasi kontribusi teoritis dan praktis juga dibahas.
Kata kunci: laporkitong; pengendalian yang dirasakan; kemudahan penggunaan yang dirasakan; kualitas yang dirasakan; model penerimaan teknologi
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi debitur rentan dalam perjanjian kredit online dengan jaminan gadai emas syariah serta mengidentifikasi kelemahan implementasi prinsip syariah dan…
hak-hak debitur dalam praktik pembiayaan berbasis teknologi finansial. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (normatif) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa debitur rentan seperti pedagang mikro, buruh harian, dan perempuan pra-sejahtera menghadapi ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku kredit online gadai emas syariah. Perlindungan hukum preventif diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun dalam praktiknya banyak platform fintech syariah tidak sepenuhnya mematuhi prinsip keadilan dan transparansi. Klausula baku sering memuat ketentuan sepihak seperti penetapan biaya penitipan tidak proporsional, denda keterlambatan yang tersamar, serta mekanisme lelang tanpa pemberitahuan layak. Perlindungan represif melalui pengadilan atau BPSK sulit diakses debitur rentan karena biaya tinggi, waktu panjang, dan rendahnya literasi hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum eksisting belum efektif, sehingga diperlukan penguatan regulasi kontrak digital syariah, peningkatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta kewajiban edukasi risiko bagi debitur sebelum persetujuan akad.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas Program Tapera dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode…
studi kasus untuk menganalisis dampak program dan implementasinya sebagai kebijakan publik. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen dan hasil program.Studi ini menggunakan purposive sampling dengan teknik bola salju untuk memilih informan, termasuk administrator program, pembuat kebijakan, penerima manfaat berpenghasilan rendah, pejabat pemerintah daerah, dan lembaga keuangan. Analisis data mengikuti model interaktif, yang meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan data, dengan triangulasi yang digunakan untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Program Tapera telah membuat langkah signifikan dalam mendorong pemerataan dan keberlanjutan perumahan, masih ada tantangan dalam hal keterjangkauan, kesenjangan antar wilayah, dan transparansi. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi strategis, seperti mekanisme keuangan yang lebih baik, perluasan jangkauan, dan peningkatan tata kelola.Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Tapera memiliki potensi untuk secara signifikan mengurangi ketimpangan perumahan dan mendorong kesetaraan sosial, asalkan tantangan-tantangan utama dapat diatasi melalui inovasi dan kolaborasi.Penelitian ini berkontribusi pada wacana evaluasi kebijakan publik, dengan menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Abstract:Perkembangan teknologi informasi (TI) telah membawa dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan, terutama dalam mendukung pembangunan kapasitas di tingkat kota. Kota Bekasi, sebagai salah satu kota besar di…
Jawa Barat, terus berupaya mengimplementasikan berbagai inisiatif berbasis TI untuk meningkatkan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan publik, transparansi, serta keterlibatan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan tata kelola TI dalam mendukung pembangunan kapasitas di Kota Bekasi dengan menyoroti aspek kebijakan, infrastruktur, literasi digital masyarakat, keterlibatan perangkat lokal seperti RT/RW, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, wawancara, survei kebutuhan, dan observasi terhadap program TI, termasuk analisis peran smart city dalam mendukung tata kelola berbasis teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa aspek, seperti implementasi aplikasi e-government dan peningkatan partisipasi perangkat RT/RW dalam pelayanan publik. Namun, tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, dan kurangnya kolaborasi strategis antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur TI, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan bagi aparat pemerintahan dan perangkat RT/RW, serta perluasan kerja sama lintas sektor untuk mempercepat transformasi digital dan pembangunan kapasitas secara berkelanjutan.
Abstract:Menganalisis persepsi masyarakat terhadap efektivitas kebijakan program pemerintah di Kelurahan Tugu Utara. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan pengumpulan data melalui survei terhadap 110 responden menggunakan metode…
e stratified random sampling. Hasil menunjukkan bahwa transparansi, pelibatan masyarakat, dan distribusi manfaat menjadi faktor penting keberhasilan program. Namun, kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi masyarakat, dan sosialisasi yang tidak merata masih menjadi hambatan. Rekomendasi penelitian mencakup peningkatan sosialisasi melalui media komunikasi yang beragam, peningkatan transparansi alokasi anggaran, serta pemberdayaan masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam perencanaan dan implementasi program. Selain itu, implementasi e-government disarankan untuk mempermudah akses informasi dan meningkatkan kinerja program. Kesimpulan menunjukkan bahwa meskipun program pemerintah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, upaya perbaikan dalam aspek transparansi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat diperlukan agar kebijakan lebih efektif dan inklusif.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi manajemen laba pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam konteks yang kompleks ini, penelitian ini menggunakan pendekatan…
atan kualitatif dengan desain deskriptif dan analisis konten. Populasi yang diteliti adalah perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan yang telah diaudit. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Pembahasan menggarisbawahi bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan cenderung melaporkan laba yang lebih transparan, sedangkan perusahaan dengan utang tinggi berisiko lebih besar terlibat dalam manipulasi laba. Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik tata kelola yang baik berfungsi sebagai penghalang terhadap praktik manajemen laba yang tidak etis. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya memahami interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi manajemen laba untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori manajemen laba dan corporate governance, serta implikasi praktis bagi perusahaan dalam memperkuat akuntabilitas dan integritas laporan keuangan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam Pemilu 2024 di Indonesia, dengan fokus pada peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Analisis normatif yuridis terhadap…
p Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan berbagai sumber terkait mengungkapkan beberapa tantangan utama dalam penegakan hukum pemilu. Ini mencakup kompleksitas pembuktian kasus politik uang, perbedaan interpretasi regulasi antar lembaga, dan keterbatasan sumber daya. Studi ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi hukum dalam memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran pemilu. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi belum sepenuhnya efektif karena ringannya hukuman dan inkonsistensi dalam penerapannya. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kesenjangan antara regulasi dan implementasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran Bawaslu, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Analisis terhadap kinerja Sentra Gakkumdu mengungkapkan tantangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil. Untuk meningkatkan integritas pemilu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi Gakkumdu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan intensif, dan optimalisasi peran teknologi informasi dalam pengawasan dan penegakan hukum pemilu. Studi ini juga menyoroti pentingnya penerapan sanksi yang lebih tegas dan konsisten, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum pemilu. Lebih lanjut, penelitian ini mengusulkan penguatan mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi bagi pelaku tindak pidana pemilu, serta peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran praktik terbaik penegakan hukum pemilu. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang lebih berintegritas dan demokratis di Indonesia, sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan cita-cita reformasi.
Abstract:Analisis atas penganggaran dan realisasi anggaran pada Laporan Keuangan Tahun 2021 Kementerian Perhubungan menunjukkan beberapa aspek penting dalam pengelolaan dana publik sektor transportasi. Perbedaan signifikan antara…
estimasi dan realisasi anggaran penerimaan negara bukan pajak mengindikasikan perlunya peninjauan ulang proses perencanaan pendapatan untuk akurasi estimasi dan efektivitas pengelolaan. Ketidaksesuaian anggaran belanja dan realisasinya menekankan pentingnya efisiensi penggunaan dana publik. Pengalokasian dana bantuan sosial yang tidak terealisasi menunjukkan kebutuhan peninjauan kebijakan untuk mendukung masyarakat rentan. Analisis ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kebijakan responsif dalam pengelolaan anggaran sektor transportasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik.
Abstract:Penilaian kesehatan keuangan perusahaan asuransi meliputi indikator Profil Risiko, Rentabilitas, Permodalan, dan Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menganalisis data…
laporan keuangan bulanan PT Sinarmas Asuransi tahun 2023. Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Sinarmas Asuransi memiliki manajemen risiko yang kuat, portofolio investasi yang solid, dan strategi diversifikasi yang efektif, sehingga mampu mempertahankan posisinya di industri asuransi. Transparansi dalam tata kelola perusahaan mendukung operasi yang efektif dan efisien dengan para pemangku kepentingan.
Abstract:Penelitian ini mendalam keintegrasi faktor Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) dalam indeks saham syariah, mengeksplorasi bagaimana aspek-aspek keberlanjutan ini dapat memperkaya kriteria pemilihan saham sesuai prinsip-prinsip…
nsip-prinsip syariah. Melalui analisis prinsip ESG dalam konteks syariah, penelitian ini menyoroti hubungan positif antara faktor-faktor ESG dan nilai-nilai Islam dalam pasar modal syariah. Terutama, faktor Lingkungan menekankan tanggung jawab terhadap ciptaan Allah, Sosial menyoroti keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan Tata Kelola menggarisbawahi transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga mempertanyakan peran ESG dalam keputusan investasi di pasar modal syariah, menilai sejauh mana investor melibatkan faktor ESG sebagai kriteria krusial dalam pemilihan produk investasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan dampak sosial dan lingkungan, pemahaman lebih lanjut tentang keterlibatan investor dalam faktor ESG dapat memberikan wawasan terhadap arah perkembangan pasar modal syariah. Investigasi dampak keberlanjutan dan lingkungan menunjukkan bahwa integrasi ESG dapat memberikan kontribusi positif pada pelestarian lingkungan, mendukung tujuan keberlanjutan ekonomi, dan tetap berfokus pada pencapaian keuntungan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai hasilnya, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi ESG dalam indeks saham syariah bukan hanya langkah etis, tetapi juga strategis, yang dapat menciptakan portofolio yang seimbang antara keuntungan finansial dan keberlanjutan nilai-nilai Islam.