Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi marketing mix yang digunakan Toko Beras Felisha dalam meningkatkan volume penjualan di Desa Padang Tepong Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Penelitian menggunakan…
akan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data primer diperoleh dari pemilik toko, karyawan, dan konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi serta literatur pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara tidak terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Toko Beras Felisha menerapkan strategi marketing mix 4P yang meliputi produk, harga, tempat, dan promosi. Strategi produk menekankan jaminan kualitas, kebersihan, dan penyediaan beberapa jenis beras sesuai kebutuhan konsumen. Strategi harga dilakukan secara kompetitif dengan mempertimbangkan biaya produksi, harga pasar, dan kualitas produk. Strategi tempat didukung oleh lokasi yang strategis di jalan lintas, mudah dijangkau, memiliki lahan parkir, serta tata letak produk yang rapi. Strategi promosi masih dilakukan secara konvensional melalui personal selling dan word of mouth. Volume penjualan meningkat dari 5 ton pada tahun 2023 menjadi 8 ton pada tahun 2024 dan 10 ton pada tahun 2025. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penerapan marketing mix 4P berkontribusi terhadap peningkatan volume penjualan. Strategi yang paling efektif adalah produk dan tempat, kemudian harga, sedangkan promosi merupakan strategi yang paling rendah efektivitasnya sehingga masih perlu dikembangkan.
Abstract:Kualitas pelayanan publik berbasis sistem digital dalam wilayah hukum Polsek Wawonii Polresta Kendari masih terdapat permasalahan. Fenomena di lapangan masih minimnya sarana pelayanan sistem digital dan respon pelayanan…
nan berbasis digitalisasi belum optimal. Dengan demikian kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Polsek Wawonii perlu ditingkatkan agar sesuai dengan harapan masyarakat Wawonii. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Kepolisian Sektor Wawonii. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik penentuan informan dengan cara purposive sampling. Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui model analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Kepolisian Sektor Wawonii Polresta Kendari ditinjau dari dimensi berwujud belum optimal karena ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan digital yang masih terbatas sehingga perlu upaya peningkatan sarana dan sistem digital agar sesuai harapan masyarakat. Sedangkan dari dimensi kehandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati telah berkontribusi dalam mendukung kualitas pelayanan publik. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan bagi personel Polsek Wawonii dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital pada Polsek Wawonii Polresta Kendari.
Abstract:Kasus posisi yang terjadi adalah pada putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/PDT/2019/PT DKI memutuskan untuk menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amar putusan ini menetapkan…
netapkan sahnya perjanjian kredit, menyatakan tergugat cedera janji, dan menghukum tergugat melunasi utang atau merelakan objek jaminan dieksekusi. Permasalahannya adalah bagaimana tanggung jawab debitor yang wanprestasi terhadap perjanjian utang dan apa implikasinya putusan pengadilan tersebut terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif yang merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena tanggung jawab debitur atas hak tanggung terhadap perjanjian kredit yang bermasalah. Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 358/Pdt/2019/PT.DKI, tanggung jawab debitor yang melakukan wanprestasi (cedera janji) dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan meliputi kewajiban melunasi seluruh sisa utang pokok beserta bunga, serta menghadapi konsekuensi eksekusi objek jaminan oleh kreditor demi memulihkan kredit bermasalah.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi tata kelola kualitas pengajar dan administrasi pembelajaran sebagai upaya strategis utama dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) di Universitas…
ersitas Sapta Mandiri Balangan. Institusi pendidikan tinggi di daerah menghadapi tekanan berlapis untuk meningkatkan akuntabilitas internal, standar akademik, dan efisiensi birokrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis deskriptif, data empiris dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pimpinan akademik, diskusi kelompok terfokus (FGD), analisis dokumen sistem penjaminan mutu internal (SPMI), serta observasi langsung terhadap alur kerja administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola yang terstruktur dalam pemantauan kualitas mengajar dan digitalisasi administrasi pembelajaran berfungsi sebagai katalis langsung bagi transparansi, responsivitas, dan akuntabilitas institusi. Meskipun demikian, tantangan sistemik masih ditemukan, terutama terkait distribusi sumber daya yang belum merata, kesenjangan literasi digital, dan kontinuitas pelatihan pedagogik. Artikel ini menyimpulkan bahwa integrasi platform administrasi otomatis dengan evaluasi dosen yang sistematis dan objektif menciptakan fondasi yang tangguh bagi GUG, yang pada akhirnya meningkatkan kredibilitas institusi, keberlanjutan operasional, serta capaian pendidikan secara holistik di universitas tingkat daerah.
Abstract:Artikel ini mengkaji implementasi supervisi dan administrasi pendidikan sebagai instrumen strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Melalui pendekatan kajian literatur sistematis terhadap berbagai penelitian…
ian terkini, artikel ini menelaah konsep, prinsip, teknik, dan model supervisi serta administrasi pendidikan yang relevan dengan konteks pendidikan Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi supervisi akademik dan manajerial yang dilakukan secara konsisten dan terprogram terbukti meningkatkan kompetensi profesional guru, memperbaiki kualitas proses pembelajaran, serta mendorong terciptanya budaya mutu di lingkungan sekolah. Administrasi pendidikan yang efektif mencakup pengelolaan kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan keuangan yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu internal. Hambatan implementasi meliputi keterbatasan kompetensi supervisor, resistensi guru, dan kurangnya tindak lanjut pasca-supervisi. Rekomendasi diarahkan pada penguatan kapasitas kepala sekolah sebagai supervisor, peningkatan frekuensi supervisi klinis, serta integrasi sistem informasi manajemen dalam administrasi sekolah.
Abstract:Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan bagian dari transformasi sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan mutu pelayanan bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kurangnya…
urangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan KRIS menjadi tantangan dalam implementasinya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat KRIS, serta menyampaikan 12 kriteria fasilitas rawat inap yang ditetapkan pemerintah. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan, dari 69% peserta berada pada kategori pengetahuan cukup sebelum sosialisasi menjadi 89% peserta dalam kategori pengetahuan baik setelah kegiatan. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi KRIS mampu meningkatkan pemahaman masyarakat secara efektif. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mendukung keberhasilan implementasi KRIS di masyarakat.
Abstract:Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan kewajiban konstitusional birokrasi sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Namun, Kantor Camat Kota Selatan menghadapi tantangan penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat…
syarakat (IKM) pada tahun 2025 sebesar 5,18 poin menjadi 88,04%. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan sistemik dan mengukur kualitas pelayanan administrasi publik di Kantor Camat Kota Selatan, Kota Gorontalo, dengan menggunakan model SERVQUAL secara komprehensif.
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan informan utama yang terdiri dari aparatur kecamatan serta masyarakat pengguna layanan. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan SERVQUAL, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan administrasi publik belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah kendala operasional pada kelima dimensi SERVQUAL. Pada dimensi Tangibles, infrastruktur gedung mengalami kerusakan fisik yang parah, fasilitas penunjang minim, serta pemanfaatan aplikasi Yanjak Gorontalo Kota belum maksimal karena operasional lapangan masih didominasi proses manual. Pada dimensi Reliability, terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen akibat proses verifikasi yang birokratis dan koordinasi lintas instansi yang lemah. Dimensi Responsiveness menunjukkan sikap petugas sudah cukup baik, namun penyampaian alur prosedur dan prasyarat berkas belum transparan dan tidak seragam. Pada dimensi Assurance, terdapat inkonsistensi informasi antarpetugas yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sementara pada dimensi Empathy, sikap ramah dan humanis sudah mulai diterapkan, tetapi implementasinya masih bersifat individual dan belum konsisten secara institusional.
Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa optimalisasi pelayanan memerlukan rehabilitasi fasilitas fisik, pemangkasan alur birokrasi, digitalisasi sistem informasi terpadu melalui optimalisasi teknologi, penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan yang kaku untuk menyamakan persepsi staf, serta pengawasan berkala terkait internalisasi nilai-nilai hospitality bagi seluruh aparatur kecamatan.
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah komponen penting dalam administrasi layanan publik dan pemerintahan. Kehadiran ASN sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan jaminan pelaksanaan pemerintahan yang…
berorientasi pada masyarakat, efektif, dan efisien. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam memenuhi tanggung jawab dan fungsinya, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, layanan publik, dan administrasi pemerintahan, diukur oleh kinerja ASN. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN merupakan kebutuhan mendasar yang harus terus diupayakan oleh setiap instansi pemerintah. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan hasil kerja pegawai. Hasil penelitian (Hanasi et al., 2024) menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi cenderung mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pegawai yang memiliki motivasi kerja rendah.
Keberhasilan penerapan e-governance tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan dukungan organisasi. (Hulopi et al., 2025) menjelaskan bahwa pelayanan digital yang efektif memerlukan integrasi antara teknologi informasi, kompetensi aparatur, serta komitmen organisasi dalam mendukung transformasi digital.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei dengan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variaberl pernerlitian serrta merlakukan perngujian hipotersis. Moderl statistik yang digunakan untuk mernguji hipotersis dalam pernerlitian ini adalah analisis rergrersi linierr berrganda, yang digunakan untuk merngertahui perngaruh motivasi kerrja dan pernerrapan er-goverrnancer terrhadap kinerrja Aparatur Sipil Nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian Perndidikan dan Perlatihan Kota Gorontalo.
Motivasi kerrja dan Pernerrapan ER-Goverrnancer sercara simurltan berrperngarurh signifikan terrhadap kinerrja aparaturr sipil nergara (ASN) di Badan Kerpergawaian dan Perngermbangan Surmberr Daya Manursia Kota Gorontalo derngan nilai derterrminan serbersar 73,00%, serdangkan sisanya serbersar 27,00% dapat diperngarurhi olerh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil ini bermakna bahwa kombinasi antara motivasi kerja dan penerapan E-Governance mampu meningkatkan kinerja ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Abstract:This study aims to describe the implementation of the Internal Quality Assurance System (SPMI) in producing work-ready graduates at SMK Negeri 10 Luwu and identify the obstacles encountered in its implementation. This study…
udy used a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The research subjects included the principal, teachers, and students.
The results indicate that the implementation of SPMI at SMK Negeri 10 Luwu has been systematically implemented through the PPEPP cycle (Mapping, Implementation, Evaluation, Control, and Standard Setting). Quality mapping is conducted periodically to identify achievements and needs for quality improvement. Program implementation is carried out through improving the quality of learning and collaborating with industry. Evaluations are conducted routinely to assess standard achievement, followed by control measures for improvement, and the establishment of new standards as a form of continuous quality improvement. This implementation contributes to graduates' work-readiness, characterized by competency in expertise, technical skills, practical abilities, and soft skills. However, obstacles encountered include limited infrastructure and uneven absorption of graduates into the workforce.