Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Studi ini menyelidiki bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2010i menetapkani implementasii SAPi berbasisi…
basisi akrual sebagai dasar untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih ada masalah dengan pemahaman teknis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian literatur dan mengumpulkan data tentang implementasi SAP di DKI Jakarta melalui jurnal dan laporan keuangan online. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023 adalah contoh penelitian yang dia lakukan. Hasil penelitian melihat keselarasan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP No.2 yang berkaitan dengan perolehan opini WTP. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan SAP dengan baik dalam penyusunan LRA, meskipun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Penelitian ini membahas evaluasi berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan perubahan standar atau peraturan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan karyawan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dari SAP.
Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.
Abstract:PT Pakuwon Jati, Tbk, sebuah perusahaan properti yang terdaftar di Indonesia. Pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang andal, dan mematuhi hukum dan peraturan.…
turan. Penelitian ini mengevaluasi komponen-komponen sistem pengendalian internal Pakuwon Jati berdasarkan kerangka kerja, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Data dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan Pakuwon Jati, tbk. Temuan menunjukkan bahwa Pakuwon Jati telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku, mengedepankan transparansi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Namun, perusahaan perlu memiliki prosedur yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengendalian internal secara berkala. Wawasan dari penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik pengendalian internal di sektor properti Indonesia dan dampaknya terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Peneltian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan metode studi…
tudi pustaka. Di mana penulis mengkajinya dengan menelusuri dan mencari bahan serta mengumpulkan informasi yang yang bersumber dari buku, jurnal, tulisan dan laporan peneltian sebelumnya yang menjelaskan pelaksanaan merdeka belajar. Referensi utama dalam penelitian ini ialah : Rangkaian kebijakan Pendidikan terbaru Kemendimbud RI, tentang Kurikulum Merdeka. Selain itu, peneltian ini juga memanfaatkan sumber data berupa peraturan perundang-undangan negara dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa gagasan merdeka belajar oleh Kemendikbud adalah bentuk reformasi di bidang pendidikan, yang arahnya untuk memberikan kebebasan bagi siswa, guru dan satuan pendidikan dalam berinovasi dan pengembangan kualitas pendidikan. Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam dapat diimplementasikan dan sejalan dengan merdeka belajar, yang memberikan ruang serta keleluasaan pada peserta didik agar dapat berkeksplorasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena itu diperlukan pembentukan peserta didik yang produktif, kreatif dan inovatif serta mempunyai keterampilan yang menunjang terhadap bidang yang diminati. Meskipun demikian kebebasan dalam arti harus konsisten menjaga agar tidak melanggar etika, norma serta nilai-nilai yang telah ditentukan oleh ajaran Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kualitas layanan puskesmas yang diduga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi MSDM dan kualitas layanan,…
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi MSDM, serta menguji pengaruh MSDM terhadap kualitas layanan pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 31 tenaga kesehatan yang dipilih melalui total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif serta regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 61,3% responden menilai MSDM efektif dan 67,7% menilai kualitas layanan baik. Budaya organisasi, kepemimpinan, perubahan teknologi, serta peraturan dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap MSDM, sedangkan MSDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan (p=0,001; OR=0,019).
Abstract:Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi faktor penting dalam setiap proyek konstruksi, termasuk pembangunan Medan Islamic Center. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan…
turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi lapangan pada proyek pembangunan Medan Islamic Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMKK, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pelatihan pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta prosedur darurat, mampu menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kepatuhan pekerja terhadap prosedur dan keterbatasan pengawasan. Implementasi SMKK yang konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan proyek Medan Islamic center.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.