Abstract:Penelitian ini mengkaji cerita rakyat masyarakat Anim Ha (Marind) di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari tradisi lisan yang berfungsi sebagai media pendidikan moral, pelestarian budaya, serta penguatan identitas sosial.…
. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menelaah tema, nilai moral, serta kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat Marind memuat pesan-pesan universal seperti kesetiaan, persahabatan, keadilan, keberanian, kemandirian, serta penghormatan terhadap alam. Cerita-cerita seperti Janji Ajaib Seorang Sahabat, Kisah Nona dari Salor, Kutukan Alamem di Tanah Domande dan Kalibian, dan Qaraipe memperlihatkan nilai solidaritas, keadilan sosial, kesadaran ekologis, serta pentingnya ketabahan menghadapi diskriminasi. Selain itu, unsur magis dan simbolisme alam dalam cerita memperkuat relasi spiritual masyarakat dengan lingkungannya. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lisan masyarakat Anim Ha memiliki relevansi dengan isu kontemporer, terutama dalam pendidikan karakter, pelestarian budaya, mitigasi bencana, dan literasi lingkungan. Oleh karena itu, cerita rakyat Marind penting untuk didokumentasikan serta diintegrasikan dalam pendidikan formal guna menjaga identitas budaya lokal sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Papua Selatan.
Kata kunci: Cerita Rakyat Marind, Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter
Abstract:This study examines the phenomenon of celebrity populism in the context of legislative candidacy in Indonesia, particularly during the 2024 General Election. Celebrity populism refers to a political strategy that relies…
on public popularity, personal image, and emotional proximity to gain electoral support. A qualitative approach was used to explore voter preferences, campaign strategies, the role of social media, and the challenges faced by celebrities entering the political arena. Data were collected through literature review, media documentation, and content analysis of social media platforms. The findings reveal that voters tend to support celebrity candidates not based on their political vision or programs, but due to symbolic closeness and personal appeal developed through entertainment media. Social media serves as the primary tool to construct a populist, “people-oriented” image, although often lacking substantive political content. On the other hand, limited political capacity, public skepticism, and the challenge of adapting to party structures are major obstacles faced by celebrity candidates. These findings suggest that while celebrity populism may broaden political participation, it also risks diminishing the quality of political representation. Therefore, strengthening political literacy and party-based political development is essential to safeguard the quality of democracy amid growing trends of political personalization.
Keywords:, Celebrity Populism, Elections, Social Media, Voter Preference, Indonesian Politics.
Abstract:Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serve as strategic partners of the government in disseminating information to the public, particularly in remote and rural areas. In the era of digital transformation, the role of KIM…
is increasingly crucial in promoting digital literacy to enhance access, understanding, and utilization of information technology among communities. This study aims to examine and optimize the role of KIM in improving digital literacy in Merauke Regency. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis with several active KIM groups in Merauke. The results show that although KIM holds great potential as agents of digital literacy, limitations in human resource capacity, technological infrastructure, and lack of training are the main challenges. Therefore, optimizing the role of KIM requires regular training, cross-sector collaboration, and regulatory and budgetary support from the local government. Thus, KIM can become key drivers in building an inclusive and competitive digital society in Merauke.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:Public organizational development is a crucial aspect in realizing effective and efficient service delivery. Employees’ attitudes toward organizational change play a key role in determining the success of this process. This…
This article employs a literature review method to analyze the influence of attitudes in public organizational development. The review findings indicate that positive attitudes, such as openness to change and work commitment, significantly support bureaucratic reform. A competency- and performance-based approach serves as the foundation for building an adaptive work culture. Recommendations include strengthening attitude development programs, effective communication, and inspiring leadership to support organizational change in the public sector.
Keywords: attitude, public organizational development, bureaucratic reform, competency, performance
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke, dengan fokus pada fenomena kekerasan jalanan dan penyalahgunaan…
lahgunaan minuman keras (miras). Ruang lingkup kajian mencakup upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan kunci, termasuk pejabat Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan remaja yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Meski demikian, terdapat beberapa langkah efektif, seperti pembinaan kelompok remaja rentan dan kampanye penyuluhan bahaya miras di sekolah-sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan peningkatan kapasitas lembaga sosial serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan program.
Abstract:The establishment of the South Papua Province is a strategic step to address the development inequality that exists in Papua. This study examines the role of various stakeholders in the process of regional expansion using…
g a qualitative literature review. The results of the study highlight the importance of an approach that involves participation, protection of indigenous peoples rights, and transparent budget management. The suggestions provided include gradual expansion and the establishment of an independent supervisory board. This study contributes to the literature on regional autonomy by combining the perspectives of various actors involved.
Keywords: Regional Autonomy, Development Inequality, Role of Stakeholders, Rights of Indigenous Peoples, Budget Transparency
Abstract:The palm oil industry plays a strategic role in Indonesia's economy, including in Merauke Regency, which is one of the developing palm oil plantation areas in Papua. However, challenges in production efficiency, environmental…
ental sustainability, and competitiveness remain obstacles in the industry's value chain. Innovation in various aspects of the value chain, such as productivity improvement through agricultural technology, processing efficiency, and product diversification based on palm oil, is a key factor in enhancing the industry's competitiveness. This study aims to analyze the role of innovation in the palm oil industry value chain in Merauke Regency by identifying the types of innovations applied and the factors that support or hinder their adoption. The research employs a qualitative approach, using data collection techniques such as in-depth interviews, observations, and document studies. The findings indicate that upstream sector innovations, such as the use of superior seedlings and digital plantation management, have improved productivity and efficiency. Meanwhile, downstream innovations in palm oil processing and value-added product diversification still face challenges, particularly in infrastructure and regulatory aspects. The study's implications suggest that optimizing innovation in the palm oil value chain requires more adaptive policies, increased investment in research and development, and capacity building for human resources. Thus, innovation can serve as a driving force in creating a more competitive, sustainable palm oil industry that contributes to local economic development in Merauke Regency.
Abstract:This study aims to analyze the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Sumber Rejeki Village by assessing aspects such as policy objectives and targets, resources, organizational characteristics, implementer attitudes,…
ttitudes, inter-organizational communication, as well as the economic, social, and political environment. The research method used is a qualitative approach with in-depth interviews conducted with key informants, including policy implementers, PKH assistants, and beneficiaries. The findings indicate that the PKH policy's objectives are well understood by the target community, but there are challenges related to uneven aid distribution, leading to social injustice among more vulnerable groups. The available resources, while adequate, have not been optimally utilized to reach all impoverished communities, especially those in remote areas. The characteristics of the implementing organization show good coordination, but improvements are needed in transparency and communication with the public, particularly those not registered as beneficiaries. The professional and empathetic attitude of the implementers greatly supports the program's success, although there are shortcomings in communication and outreach to the general public. The economic, social, and political environment plays a significant role in the successful implementation of PKH, with challenges such as social jealousy and local political factors affecting aid distribution. Therefore, it is recommended to enhance transparency in the data collection and aid distribution processes, strengthen the capacity of social assistants, and expand outreach efforts to ensure that the PKH program is more equitable and effective in achieving its goals.
Abstract:Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Wisata Kampung Buti Berbasis Masyarakat Di Kampung Buti Distrik Merauke. Untuk mendapatkan data penelitian, peneliti mewawancarai 8 orang sebagai informan. Data…
ta analisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik analisa data, penulis menggunakan tiga tahap : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah perencanaan dalam melakukan pengelolaan wisata kampung buti, perencanaan yang di lakukan dengan melihat potensi yang ada di pantai buti, kemudian pemerintah kampung buti melakukan rapat bersama dengan masyarakat dengan menampung seluruh masukan masukan dari masyarakat, kemudian pelaksanaan, Pemerintah Kampung Buti secara aktif melakukan pembersihan di area sekitar pantai yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata, selanjutnya, pengorganisasian, Komitmen dan strategi pemerintah Kampung Buti dalam mengelola wisata Pantai Buti sangat jelas. Terdapat penekanan pada pencapaian tujuan pemerintahan yang efektif, menunjukkan bahwa pengelolaan ini bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan langkah strategis untuk mencapai visi yang lebih luas. Serta pengawasan, Hasil positif dari pengelolaan wisata pantai menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang dipimpin Kepala kampung dengan fleksibilitas dalam berkoordinasi.