Abstract:Perkawinan beda agama masih menjadi persoalan yang menimbulkan berbagai implikasi hukum di Indonesia, khususnya terkait status hukum anak yang dilahirkan, hak keperdataan, pencatatan sipil, pewarisan, dan perlindungan hukum.…
kum. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang berlaku berpotensi menimbulkan kesalahpahaman serta permasalahan hukum di kemudian hari. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum Jemaah Kaum Ibu Masjid Mujahidin mengenai dampak perkawinan beda agama terhadap anak yang dilahirkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyampaian materi melalui sosialisasi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi peserta sekaligus memberikan penjelasan hukum yang komprehensif. Materi yang disampaikan mencakup pengaturan perkawinan menurut hukum nasional, kedudukan hukum anak, hak-hak keperdataan anak, serta pentingnya pencatatan perkawinan dan kelahiran sebagai bentuk perlindungan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan pemahaman mengenai konsekuensi hukum perkawinan beda agama terhadap anak, pentingnya kepastian hukum dalam pembentukan keluarga, serta langkah-langkah preventif untuk menghindari sengketa hukum di masa mendatang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat sehingga mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagai subjek hukum yang harus dijamin oleh Negara.
Abstract:Sebagai lembaga Pendidikan Islam tradisional pesantren terus berupaya menjaga kekayaan intelektual Islam sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan pendidkan masa kini, analisis ini mendalami kurikulum pesantren Al-Itqon Bugen…
gen Jawa Tengah, dengan pendalaman metode untuk memertahankan tradisi intelektual Islam mekanisme pewarisan dan aspek yang memengaruhi proses integrasinya dengan sistem Pendidikan. Hasil penelitian menampilkan bahwa struktur kurikulum yang terdiri dari 40% kajian kitab kuning dan 60% kurikulum nasional , proses pewarisnya dibuat melalui bandongan sorogan dan halaqah yang digabungkan dengan metode terbaru dan diskusi tematik seperti proyek kolaboratif kepemimpinan kyai yang progresif keterlibatan masyarakat dan kapisitas manajemen pesantren ialah sejumlah faktor tradisi mendorong integrasi. Keterbatasan tenaga Pendidik dalam berbagai aspek ketentuan akreditasi adalah rintangan utamanya berdasarkan penelitian ini. Pondok Al-Itqon berhasil mendirikan tradisi yang hidup dengan memakai model integrasi yang adaptif antara warisan intelektual Islam dan Pendidikan modern. Konsep tradisi berguna sebagai landasan untuk menjaga dan memperluas warisan intelektual Islam, peran penting pendidkan pesantren dalam ilmu klasik yang berdiri mepertahankan pola pembelajaran yang tersusun dan budaya religius yang kuat. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengenali betapa tradisi hidup, Pendidikan pesantren kyai, dan karakter guru dalam mempertahankan pewaris ilmu-ilmu Islam. Untuk menghidupkan Kembali ilmu tradisional di dunia modern menyatukan Pendidikan spiritual dan karakteristik dan spiritual formal, literatur klasik di awasi dengan menyeluruh. Hasil penelitian memberitahukan bahwa pesantren Al-Itqon berhasil mempertahankan kedudukan tradisional dan prinsip Islam klasik sementara tetap relevan dengan perkembangan Pendidikan modern dan melestarikan warisan keilmuan islam secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukam kedudukan normatif asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan urgensi asas keterbukaan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode…
e penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Asas Keterbukaan memiliki kedudukan normatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrtukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Asas Keterbukaan memiliki urgensi yang multidimensional dalam pembentukan Peraturan Daerah. Secara normatif, asas ini diwajibkan oleh UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya, menjamin hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan tertulis. Secara filosofis dan sosiologis, keterbukaan adalah prasyarat good governance yang memperkuat legitimasi kebijakan, akuntabilitas, dan secara signifikan mengurangi tingkat resistensi sosial terhadap implementasi Peraturan Daerah. Standar Asas Keterbukaan telah mengalami transformasi dari kepatuhan formal menjadi kewajiban konstitusional untuk menyediakan meaningful participation. Standar ini, yang lahir dari Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 dan diadopsi ke dalam UU 13/2022, menuntut hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan.
Abstract:Masjid memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan umat Islam, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat aktivitas sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, masjid…
berfungsi sebagai pusat pembinaan umat dan penguatan peradaban Islam. Namun, dalam praktik kontemporer, fungsi sosial masjid belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan dana dan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Perbedaan persepsi masyarakat terhadap fungsi masjid sebagai pusat aktivitas sosial turut memengaruhi tingkat keterlibatan jamaah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan persepsi masyarakat di wilayah perumahan dan pedesaan mengenai fungsi masjid sebagai pusat aktivitas sosial, mengidentifikasi bentuk aktivitas sosial yang dominan, serta mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan persepsi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, kuesioner terbuka, serta studi literatur. Lokasi penelitian meliputi Masjid Jami’ Darul Hikmah yang berada di wilayah perumahan dan Masjid Jami’ Taufiqillah yang berada di wilayah pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masjid Jami’ Darul Hikmah memiliki peran yang relatif seimbang antara fungsi sosial dan keagamaan dengan keterlibatan masyarakat yang cukup aktif, meskipun partisipasi remaja masih terbatas. Sementara itu, Masjid Jami’ Taufiqillah lebih menonjol dalam kegiatan keagamaan dengan jangkauan jamaah yang lebih luas, namun aktivitas sosialnya cenderung terbatas akibat faktor lokasi dan hambatan psikologis remaja. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran masjid sebagai pusat aktivitas sosial melalui peningkatan partisipasi generasi muda dan dukungan masyarakat sekitar.
Abstract:Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap haki dani kewajibani yangi isetara, iharkat idan imartabat iyang isederajat serta memiliki iperan idan kedudukan iyang isama idalam kehidupan…
upan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturani Desai Nomori 2i Tahuni 2023i tentangi Pembentukani Kelompoki Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya ii pengabdiani kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.
Abstract:Kasus kecelakaan laut di Kabupaten Karimun Kecamatan Durai bertambah terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan dan keselamatan…
tan masyarakat dalam menggunakan alat transportasi laut di Kecamatan Durai. Penelitian ini menggunakan Teori Arif yang memiliki 4 (empat) indikator yakni pemerintah sebagai regulator, pemerintah sebagai dinamisator, pemerintah sebagai fasilitator, pemerintah sebagai katalisator. jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. data yang di kumpulkan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah sebagai regulator adalah masih kurang dalam memberi peraturan yang di mana tidak adanya peraturan tertulis mengenai kuantitas penumpang, peran pemerintah sebagai dinamisator masih kurang memuaskan di mata masyarakat hal ini di karenakan tidak adanya pengecek kan yang semestinya di lakukan oleh Dinas Perhubungan dan Tim Syahbandar ataupun dinas lainnya, peran pemerintah sebagai fasilitator yang berindikatorkan fasilitator juga serupa dengan regulator yang di mana masyarakat merasa kurang puas karena tidak adanya pengecekan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan untuk alat keselamatan di kapal, peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah memiliki kedudukan sebagai aktor yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan yang memungkin kan bisa menjadi model sosial untuk menciptakan partisipasi yag di mana menurut pandangan masyarakat ketika ada sesuatu hal yang terjadi di laut pada kenyataannya selalu melibatkan banyak pihak. kendala yang di hadapi oleh dinas terkait yaitu karena faktor alam, dan jadwal keberangkatan pompong dari Durai ke Semembang, Sandam dan Pulau Akat yang tidak sinkron, yang di mana Dinas Perhubungan Kecamatan Durai ini terletak di Kabupaten Karimun.
Abstract:Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan penting sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Namun, periwayatan hadis secara lisan rentan terhadap pemalsuan sehingga kritik hadis menjadi sangat penting. Salah satu tokoh…
koh penting dalam kritik hadis kontemporer adalah Muhammad Syuhudi Ismail. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji metode kritik hadis perspektif Muhammad Syuhudi Ismail. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka atau literatur review. Sumber data utama adalah karya-karya Muhammad Syuhudi Ismail, khususnya "Kaedah Kesahihan Sanad Hadis" dan "Metodologi Penelitian Hadis Nabi". Data dikumpulkan melalui penelusuran dan penelaahan sumber literatur terkait, kemudian dianalisis dengan metode deskriptif-analitis dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syuhudi Ismail memperkenalkan metode rawi pertama (al-rawi al-awwal) yang fokus pada kritik sanad berbasis kredibilitas perawi pertama, yaitu sahabat Nabi. Dalam kritik matan, ia menekankan analisis makna secara kontekstual dengan mempertimbangkan latar situasi dan fungsi Nabi. Metode Syuhudi Ismail dinilai lebih sistematis, objektif, dan proporsional dibanding metode klasik. Namun, metodenya juga dianggap terlalu berfokus pada sahabat dan kurang teliti dalam kritik matan. Meski demikian, model kritik hadis Syuhudi Ismail tetap memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi hadis di Indonesia dan patut dipertimbangkan dalam upaya pemurnian hadis di era kontemporer.
Kata Kunci: Hadist, Kritik Hadist, Muhammad Syuhudi Ismail.
Abstract:Salah satu aspek yang paling penting dalam pembangunan sosial dan hukum yakni terkait perlindungan terhadap anak. Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kehadirannya menjadi sebuah kebahagiaan dan harapan bagi orang…
orang tuanya. Dalam melakukan literature riview,
penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), dengan cara melakukan
pengumpulan data dari sumber sumber literasi seperti buku, jurnal selain itu dapat pula berupa
bahan dokumentasi, jurnal, surat kabar maupun majalah. Ada 3 topik pembahasan, antara lain
pengertian anak, kedudukan anak dan hak hak anak dalam peraturan perundang-undangan.
Kelebihan dalam buku ini yakni substansi buku sudah mengakomodir berkaitan dengan haka nak
dalam peraturan perundang-undangan, Dimana didalamya termat aturan aturan yang dijabarkan
secara rinci dengan penjabaran yang lugas dan jelas, sedangkan untuk kekurangannya, untuk
desain cover sedikit terkesan monoton, perlu penggunaan cover yang lebih menarik.
Kata Kunci : Pengertian Anak, Kedudukan Anak dan Hak Hak Anak
Abstract:Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXII/2024 mengubah watak larangan dosen pegawai negeri sipil (PNS) menjadi advokat. Larangan yang semula berlaku mutlak melalui Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang…
ang-Undang Advokat kini diberi pengecualian terbatas bagi dosen PNS yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Artikel ini berangkat dari persoalan bahwa putusan tersebut tidak sekadar membuka peluang profesi, tetapi juga menciptakan kategori baru yang dapat disebut sebagai advokat pengabdian. Dengan metode penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah rasio legis larangan rangkap profesi, konstruksi pertimbangan Mahkamah, serta masalah implementasi yang muncul setelah putusan. Artikel ini berpendapat bahwa putusan Mahkamah dapat dibenarkan sejauh dibaca sebagai instrumen akses keadilan dan penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Namun, tanpa revisi UU Advokat dan peraturan pelaksana yang mengatur pengangkatan, penyumpahan, magang, pengawasan etik, izin perkara, dan akreditasi lembaga bantuan hukum kampus, putusan tersebut berisiko melahirkan ketidakpastian baru.
Abstract:Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Dalam perspektif Islam, khususnya Al-Qur’an, konsep HAM tidak hanya dipandang sebagai hak individual, tetapi juga sebagai bagian dari…
dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap sesama. Al-Qur’an menempatkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya tanpa membedakan ras, suku, maupun status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan Al-Qur’an mengenai HAM dalam konsep kemanusiaan melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur’an mengandung prinsip-prinsip HAM seperti hak hidup, kebebasan beragama, keadilan, persamaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan berperikemanusiaan.