Abstract:Sektor kelapa sawit menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, termasuk di kawasan timur seperti Papua Selatan yang mulai berkembang sebagai wilayah penghasil sawit swadaya. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya…
nya diimbangi dengan tata kelola yang kuat dan penerapan sistem digitalisasi rantai nilai yang menjamin keberlanjutan serta transparansi. Sebagian besar petani sawit swadaya di Papua Selatan masih menghadapi kendala pada literasi digital, akses teknologi, kelembagaan yang lemah, serta belum adanya sistem ketertelusuran (traceability system) yang memenuhi standar keberlanjutan seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan petani sawit swadaya terhadap implementasi sistem pemetaan digital rantai nilai di Papua Selatan, dengan fokus pada tiga dimensi utama: kelembagaan lokal, kapasitas digital petani, dan dukungan kebijakan. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap petani, aparat kampung, koperasi, dan dinas terkait di Kabupaten Merauke dan Boven Digoel, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan daerah dan laporan keberlanjutan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapan digital petani masih tergolong rendah hingga sedang akibat minimnya literasi dan infrastruktur penunjang, namun terdapat potensi penguatan kelembagaan koperasi serta dukungan pemerintah daerah. Penelitian ini menawarkan kerangka kesiapan digital petani sawit berbasis konteks lokal Papua Selatan yang mengintegrasikan aspek kelembagaan, teknologi, dan kebijakan untuk mewujudkan sistem ketertelusuran berbasis komunitas yang inklusif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelembagaan dan model kolaborasi multi-pihak dalam pengelolaan sawit swadaya di Papua Selatan. Pengelolaan sawit swadaya memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan…
hteraan masyarakat lokal, namun dihadapkan pada tantangan kelembagaan yang lemah, rendahnya kapasitas petani, serta keterbatasan akses terhadap rantai pasok berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan lokal memiliki peran penting sebagai penghubung antara petani, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Model kolaborasi multi-pihak yang efektif ditandai oleh kejelasan peran, kepercayaan antar-aktor, serta komitmen terhadap prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Kajian ini merekomendasikan pembentukan kelembagaan koperasi berbasis digital (smart cooperative) yang mampu menjamin transparansi dan ketertelusuran (traceability) rantai nilai sawit swadaya di Papua Selatan.
Abstract:Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang mendukung pelaksanaan pembangunan, termasuk dalam sektor infrastruktur jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi…
ibusi PAD dari sektor kendaraan terhadap peningkatan infrastruktur jalan di Kabupaten Merauke. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merauke periode tahun 2020–2025. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kuantitatif dengan analisis korelasi sederhana antara realisasi PAD kendaraan bermotor (PKB dan BBNKB) terhadap realisasi pembangunan dan peningkatan jalan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan positif antara peningkatan PAD kendaraan bermotor dengan alokasi anggaran infrastruktur jalan. Namun demikian, masih terdapat kendala seperti tingkat kepatuhan pajak kendaraan yang rendah dan keterbatasan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diharapkan memperkuat kolaborasi antara Bapenda, Samsat, dan Dinas PUPR untuk optimalisasi penerimaan PAD serta perbaikan infrastruktur jalan secara berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini mengkaji cerita rakyat masyarakat Anim Ha (Marind) di Kabupaten Merauke sebagai bagian dari tradisi lisan yang berfungsi sebagai media pendidikan moral, pelestarian budaya, serta penguatan identitas sosial.…
. Dengan menggunakan pendekatan etnografi dan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña untuk menelaah tema, nilai moral, serta kearifan lokal yang terkandung dalam cerita rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita rakyat Marind memuat pesan-pesan universal seperti kesetiaan, persahabatan, keadilan, keberanian, kemandirian, serta penghormatan terhadap alam. Cerita-cerita seperti Janji Ajaib Seorang Sahabat, Kisah Nona dari Salor, Kutukan Alamem di Tanah Domande dan Kalibian, dan Qaraipe memperlihatkan nilai solidaritas, keadilan sosial, kesadaran ekologis, serta pentingnya ketabahan menghadapi diskriminasi. Selain itu, unsur magis dan simbolisme alam dalam cerita memperkuat relasi spiritual masyarakat dengan lingkungannya. Temuan ini menegaskan bahwa tradisi lisan masyarakat Anim Ha memiliki relevansi dengan isu kontemporer, terutama dalam pendidikan karakter, pelestarian budaya, mitigasi bencana, dan literasi lingkungan. Oleh karena itu, cerita rakyat Marind penting untuk didokumentasikan serta diintegrasikan dalam pendidikan formal guna menjaga identitas budaya lokal sekaligus menanamkan nilai-nilai luhur pada generasi muda Papua Selatan.
Kata kunci: Cerita Rakyat Marind, Kearifan Lokal, Pendidikan Karakter
Abstract:This study examines the phenomenon of celebrity populism in the context of legislative candidacy in Indonesia, particularly during the 2024 General Election. Celebrity populism refers to a political strategy that relies…
on public popularity, personal image, and emotional proximity to gain electoral support. A qualitative approach was used to explore voter preferences, campaign strategies, the role of social media, and the challenges faced by celebrities entering the political arena. Data were collected through literature review, media documentation, and content analysis of social media platforms. The findings reveal that voters tend to support celebrity candidates not based on their political vision or programs, but due to symbolic closeness and personal appeal developed through entertainment media. Social media serves as the primary tool to construct a populist, “people-oriented” image, although often lacking substantive political content. On the other hand, limited political capacity, public skepticism, and the challenge of adapting to party structures are major obstacles faced by celebrity candidates. These findings suggest that while celebrity populism may broaden political participation, it also risks diminishing the quality of political representation. Therefore, strengthening political literacy and party-based political development is essential to safeguard the quality of democracy amid growing trends of political personalization.
Keywords:, Celebrity Populism, Elections, Social Media, Voter Preference, Indonesian Politics.
Abstract:Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) serve as strategic partners of the government in disseminating information to the public, particularly in remote and rural areas. In the era of digital transformation, the role of KIM…
is increasingly crucial in promoting digital literacy to enhance access, understanding, and utilization of information technology among communities. This study aims to examine and optimize the role of KIM in improving digital literacy in Merauke Regency. A qualitative approach was employed, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews, and document analysis with several active KIM groups in Merauke. The results show that although KIM holds great potential as agents of digital literacy, limitations in human resource capacity, technological infrastructure, and lack of training are the main challenges. Therefore, optimizing the role of KIM requires regular training, cross-sector collaboration, and regulatory and budgetary support from the local government. Thus, KIM can become key drivers in building an inclusive and competitive digital society in Merauke.
Abstract: Perkumpulan Harmoni Alam Papuana adalah organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada pelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat adat di Provinsi Papua Selatan. Organisasi ini aktif dalam mengadvokasi perlindungan…
rlindungan hak-hak masyarakat adat, khususnya terkait dengan akses terhadap sumber daya alam dan pemanfaatan ruang hidup mereka.
Salah satu inisiatif penting yang dilakukan adalah kolaborasi dengan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) untuk mendorong konsolidasi dan kerja kolaboratif antar organisasi masyarakat sipil di wilayah tersebut. Melalui diskusi "Para-para Harapan", Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berupaya memperkuat pencapaian dan tujuan masing-masing organisasi dalam menghadapi dinamika pembangunan di Provinsi Papua Selatan.
Selain itu, organisasi ini juga terlibat dalam upaya mendesak pemerintah untuk menangani krisis pangan dan kebakaran hutan yang melanda wilayah tersebut. Bersama dengan enam organisasi lainnya, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana menyuarakan pentingnya tindakan darurat untuk menyelamatkan dan memenuhi hak masyarakat adat yang terdampak krisis iklim dan kesulitan pangan.
Perkumpulan Harmoni Alam Papuana juga berpartisipasi dalam lokakarya inklusif yang bertujuan untuk pemajuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat adat serta lingkungan hidup di Provinsi Papua Selatan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan masyarakat adat dari berbagai kabupaten dan menghadirkan narasumber dari berbagai instansi dan lembaga terkait.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, Perkumpulan Harmoni Alam Papuana berkomitmen untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam, serta memastikan keberlanjutan budaya dan kehidupan masyarakat adat di Papua Selatan.
Kata Kunci : Manajemen Pelayanan; Pelayanan Organisasi; Perkumpulan harmoni alam papuana
Abstract:Public organizational development is a crucial aspect in realizing effective and efficient service delivery. Employees’ attitudes toward organizational change play a key role in determining the success of this process. This…
This article employs a literature review method to analyze the influence of attitudes in public organizational development. The review findings indicate that positive attitudes, such as openness to change and work commitment, significantly support bureaucratic reform. A competency- and performance-based approach serves as the foundation for building an adaptive work culture. Recommendations include strengthening attitude development programs, effective communication, and inspiring leadership to support organizational change in the public sector.
Keywords: attitude, public organizational development, bureaucratic reform, competency, performance
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke, dengan fokus pada fenomena kekerasan jalanan dan penyalahgunaan…
lahgunaan minuman keras (miras). Ruang lingkup kajian mencakup upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh Dinas Sosial, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kepolisian, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap sejumlah informan kunci, termasuk pejabat Dinas Sosial, tokoh masyarakat, dan remaja yang terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Meski demikian, terdapat beberapa langkah efektif, seperti pembinaan kelompok remaja rentan dan kampanye penyuluhan bahaya miras di sekolah-sekolah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penanganan anak jalanan dan kenakalan remaja di Distrik Merauke memerlukan pendekatan yang lebih terpadu, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan peningkatan kapasitas lembaga sosial serta keterlibatan aktif masyarakat sebagai kunci keberhasilan program.
Abstract:The establishment of the South Papua Province is a strategic step to address the development inequality that exists in Papua. This study examines the role of various stakeholders in the process of regional expansion using…
g a qualitative literature review. The results of the study highlight the importance of an approach that involves participation, protection of indigenous peoples rights, and transparent budget management. The suggestions provided include gradual expansion and the establishment of an independent supervisory board. This study contributes to the literature on regional autonomy by combining the perspectives of various actors involved.
Keywords: Regional Autonomy, Development Inequality, Role of Stakeholders, Rights of Indigenous Peoples, Budget Transparency