Search Articles & Publications

Showing 2236 articles found for "Tidak"

PENGARUH CITRA PERUSAHAAN DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH BNF DI DILI, TIMOR-LESTE

Deonisio Maria Soares Dias
Abstract: Penelitian ini menganalisis pengaruh citra perusahaan dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Banco do Nosso Futuro (BNF) di Dili, Timor-Leste. Kehadiran BNF sebagai bank nasional baru menempatkan kepuasan nasabah… ah sebagai ukuran penting keberhasilan awal dalam membangun kepercayaan dan penerimaan pasar. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert kepada 92 responden aktif yang pernah menggunakan layanan BNF minimal dua kali. Instrumen diuji menggunakan validitas Pearson dan reliabilitas Cronbach’s Alpha, sedangkan hipotesis dianalisis dengan regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepuasan nasabah (B = 0,100; t = 1,414; sig. = 0,161). Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah (B = 0,867; t = 12,150; sig. = 0,000). Secara simultan, citra perusahaan dan kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah (F = 387,093; sig. = 0,000) dengan R Square sebesar 0,897. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan menjadi faktor dominan dalam membentuk kepuasan nasabah BNF, sementara citra perusahaan masih perlu diperkuat melalui pengalaman layanan yang konsisten, komunikasi transparan, dan peningkatan profesionalisme layanan.

Etika Minum dalam Islam: Kajian Hadis tentang Minum Sambil Berdiri dan Relevansinya bagi Masyarakat Modern

Nadya Nur Aini, Nasrullah Nasrullah
Abstract: Penelitian ini membahas Sejumlah hadis terkait minum dalam keadaan berdiri yang secara zahir menunjukkan ketidaksesuaian antara satu riwayat dengan riwayat lainnya,Hadis yang menegaskan kebolehan minum sambil berdiri sebagaimana… agaimana diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari No. 5184 dan hadis yang melarangnya dalam Shahih Muslim No. 3771. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (library research), yang dikaji melalui pendekatan normatif terhadap hadis. Sumber data primer berasal dari kitab-kitab hadis, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hadis tersebut sama-sama berstatus shahih dan tidak saling bertentangan. Melalui kajian mukhtalif al-hadis, para ulama mengompromikan kedua riwayat dengan menjelaskan bahwa Hadis yang berisi larangan minum sambil berdiri dipahami oleh sebagian ulama sebagai larangan yang bersifat makruh tanzih atau khilaful aula, sedangkan riwayat mengenai Nabi Muhammad saw. yang minum dalam keadaan berdiri menjadi dasar atas kebolehannya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa minum sambil duduk lebih utama karena sesuai dengan adab yang diajarkan Rasulullah saw., namun minum sambil berdiri tetap diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Penelitian ini menegaskan bahwa pemahaman hadis harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan keseluruhan riwayat, pendapat ulama, serta konteks penerapannya dalam kehidupan masyarakat modern.

PROFITABILITAS, LEVERAGE, DAN LIKUIDITAS TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: BUKTI EMPIRIS PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE DI INDONESIA

Shinta Cahyana Putri, Endang Etty Merawati, Syamsul Bahri
Abstract: Disparitas yang tinggi pada harga saham Perusahaan Food and Beverage yang menunjukan adanya ketidakpastian dan resiko yang tinggi sehingga membuka potensi kerugian yang akan dihadapi investor. Fluktuasi harga saham tentunya… nya tidak luput dari faktor yang terjadi secara global serta faktor internal entitas usaha. Faktor internal atau kerap kali disebut dengan faktor fundamental ialah faktor yang menyangkut kapasitas entitas usaha dalam mengelola sumber daya yang tersedia Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh return on asset, debt to equity ratio, current ratio terhadap harga saham melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data dari masing-masing laporan keuangan perusahaan yang dijadikan bahan analisis statistic guna mengetahui hubungan variabel secara terstruktur mengenai return on asset, debt to equity ratio, current ratio, ukuran perusahaan dan harga saham. Populasi penelitian ini sebesar 30 perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI 2020-2024 dengan menggunakan pemilihan sampel purposive sampling sehingga didapati 18 perusahaan selama 5 tahun dengan total 90 observasi. Pengujian pada penelitian ini menggunakan SEM PLS atau structured equation model partial linear square yang dijalankan menggunakan software statistika SMART-PLS 4. Hasil penelitian menunjukan bahwa return on asset, debt to equity ratio, current ratio dan ukuran perusahaan terbukti memberikan pengaruh positif terhadap harga saham. Pengujian moderasi menunjukan bahwa ukuran perusahaan mampu memperkuat pengaruh yang diberikan return on asset, debt to equity ratio terhadap harga saham. Sedangkan pengaruh current ratio terhadap harga saham tidak mampu dimoderasi oleh ukuran perusahaan.

ANALISIS REGULASI PENGGUNAAN INTERCOM PADA HELMET BAGI PENGENDARA SEPEDA MOTOR DALAM PERSEPEKTIF KESELAMATAN LALU LINTAS MENURUT PP NOMOR 55 TAHUN 2012

Dudi Handayani
Abstract: Keselamatan lalu lintas merupakan prioritas utama dalam sistem transportasi jalan raya, di mana helm berperan penting sebagai alat pelindung diri bagi pengendara sepeda motor. Seiring perkembangan teknologi, muncul penggunaan… unaan helm intercom, yang menawarkan kemudahan komunikasi saat berkendara dan meningkatkan kenyamanan pengguna. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum karena belum diatur secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Akibatnya, terjadi kekosongan norma terkait status hukum dan aspek keselamatan dari penggunaan intercom tersebut. Studi ini berorientasi guna menginvestigasi regulasi penggunaan intercom pada helm pengendara sepeda motor dalam perspektif keselamatan lalu lintas menurut PP Nomor 55 Tahun 2012, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada dapat mengakomodasi kemajuan teknologi helm modern tanpa mengurangi fungsi perlindungan dan efektivitas keselamatan pengendara sepeda motor. Prosedur yang diaplikasikan ialah riset hukum preskriptif yakni investigasi yang terpusat pada analisis kaidah hukum terkodifikasi serta ajaran hukum yang berkaitan. Ancangan peraturan perundang- undangan (statute approach) plus gagasan (conceptual approach). Informasi diakumulasi via eksaminasi pustaka, peraturan perundang-undangan, berikut analisis standar teknis helm ber-SNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan intercom pada helm belum memiliki dasar hukum yang jelas dan belum diakomodasi dalam SNI 1811:2007. Walaupun tidak secara eksplisit dilarang, modifikasi struktur helm untuk pemasangan intercom berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan kepala dan bertentangan dengan prinsip laik jalan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2012.diperlukan pembaruan regulasi serta revisi terhadap standar SNI helm agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan aspek keselamatan pengendara.

ANALISIS MENGENAI KETIDAKSETARAAN PERLAKUAN HUKUM ANTARA RAKYAT BIASA DAN ELIT POLITIK BERDASARKAN PASAL 3 KUHAP DAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

Deasry Siti Nurwahid
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif fenomena ketidaksetaraan perlakuan hukum antara rakyat biasa dan elit politik dalam perspektif Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal… sal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua ketentuan tersebut secara normatif menjamin asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), namun dalam praktiknya, penerapan prinsip tersebut masih belum berjalan sesuai idealisme hukum Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan realitas penerapannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan hukum di Indonesia disebabkan oleh lemahnya independensi lembaga peradilan, pengaruh kekuasaan politik dan ekonomi, rendahnya integritas aparat penegak hukum, serta budaya hukum masyarakat yang masih feodal. Untuk mewujudkan kesetaraan hukum yang substantif, diperlukan reformasi struktural dan moral melalui penguatan independensi peradilan.

PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR DAMPAK PERTAMBANGAN TANAH DI KECAMATAN TAMBANG ULANG BERDASARKAN UU NOMER 3 TAHUN 2020 DAN UU NOMER 38 TAHUN 2004

Hikmah Aulia
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,… rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum. 

KINERJA FASILITASI KESEKRETARIATAN DPRD DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Mirabella Febrianti, Muhammad Riduansyah Syafari
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Fasilitasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerjanya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif… eskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan terdiri atas pimpinan DPRD, kepala bagian, subbagian, pegawai, dan tenaga kontrak di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bagian Fasilitasi belum optimal. Ditemukan ketidakefisienan dalam pelaksanaan tugas, pencapaian kerja yang belum maksimal, serta rendahnya responsivitas terhadap kebutuhan kerja anggota dewan. Faktor penghambat utama meliputi belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antarsubbagian, serta belum terbentuknya budaya kerja yang mendukung produktivitas. Kesimpulan Sebagai bagian baru hasil reorganisasi, Bagian Fasilitasi masih menghadapi tantangan adaptasi struktural dan fungsional. Diperlukan penguatan manajemen internal, penyusunan SOP yang jelas, serta peningkatan kapasitas pegawai untuk mendorong efektivitas dan profesionalisme kinerja dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD.          

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI PUBLIK MELALUI WEBSITE SISTEM INFORMASI BERITA TERINTEGRASI (SIBER) DI KABUPATEN KAPUAS

Rika Morla
Abstract: Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas… s Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.

ANALISIS PENILAIAN KINERJA KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE BEHAVIORALLY ANCHOR RATING SCALE (BARS) PADA PT. ENERGI UNGGUL PERSADA JAKARTA

Grace Regina Natalia Malihing, Irwin Ananta Vidada
Abstract: Penelitian ini membahas tentang sistem penilaian kinerja untuk meningkatkan kinerja karyawan, yang akan meningkatkan  keberhasilan organisasi. Keberhasilan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam rangkai… mencapai suatu tujuan tidak hanya bergantung pada prasarana, sarana, dan kemampuan teknologi yang tersedia saat ini, tetapi juga pendayagunaan sumber daya manusia yang tersedia. Pada penelitian ini menerapkan metode Behaviourally Anchor Rating Scale (BARS) digunakan untuk membantu pengambil keputusan dalam menentukan nilai akhir perankingan alternatif terbaik. Penelitian ini bertujuan untuk dapat menerapkan metode BARS dalam mendukung penilaian kinerja karyawan, dengan teknik pendukung keputusan dapat membantu pengambil keputusan menghasilkan keputusan secara obyektif. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan 5 kriteria penilaian dan 10 karyawan, metode BARS terbukti menghasilkan keputusan untuk karyawan terbaik dengan nilai 3,85 pada karyawan pertama. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah menambahkan Behaviour Anchor pada setiap kriteria untuk membuat hasil perankingan lebih obyektif .

TINGGINYA BIAYA PERKAWINAN DI DESA SUNGAI LAUT KABUPATEN IDRA GIRI HILIR DALAM TRADISI ADAT JUJURAN PERSPEKTIF HUKUM

Zulfa Ma’rifah, Habibi Al-Amin
Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya biaya perkawinan dalam tradisi adat jujuran di Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Fokus kajian meliputi praktik… tik pelaksanaan jujuran, dampak penentuan besarnya biaya jujuran, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian menggunakan metode riset lapangan (field research) dengan sumber data utama dari Kepala Desa, Kepala Suku masing-masing adat, dan tokoh agama setempat. Data juga diperkuat melalui literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, artikel, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara adat, jujuran dilaksanakan menjelang pernikahan, diawali dengan proses peminangan, penentuan nominal jujuran, penetapan tenggat waktu, hingga penyerahan jujuran yang umumnya dilakukan sebelum akad nikah. Berdasarkan perspektif ‘urf, tradisi tingginya nominal jujuran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan ‘urf yang sah. (2) Mayoritas masyarakat tidak merasa terbebani dengan tradisi ini dan tidak memandangnya sebagai praktik yang menyimpang dari prinsip hukum Islam.