Search Articles & Publications

Showing 2236 articles found for "Tidak"

Hakekat Supervisi Sebagai Salah Satu Unsur Pengembang Sumber Daya Pendidikan

Rizky Pratama Putra
Abstract: Supervisi pendidikan atau yang selama ini sering dikenal dengan pengawasan pendidikan memiliki konsep dasar yang berhubungan erat dengan pendidikan. Dalam konsep dasar supervisi pendidikan dijelaskan beberapa dasar-dasar… tentang konsep supervisi secara umum. Sementara proses pelaksanaan supervisi sendiri merupakan rangkaian yang dilaksanakan ketika supervisi dilaksanakan dan upaya yang dilakukan oleh supervisor dalam melihat dan membina seluruh proses pelaksanaan pendidikan. Dalam perkembangannya, supervisi pendidikan memberikan pengaruh yang baik pada perkembangan pendidikan khususnya di Indonesia, terutama pendidikan Islam sehingga tingkat profesionalisme guru dalam mengajar dapat diwujudkan dengan optimal, baik pada madrasah maupun guru pendidikan agama pada sekolah umum. Oleh karena itu, supervisi diperlukan dalam proses pendidikan berdasarkan dua hal penting. Supervisi pendidikan sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan. Hakikat supervisi dalam pendidikan adalah upaya bersama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas belajar dan pembelajaran dengan prinsip ilmiah dan kerjasama. Praktik supervisi yang dilakukan dengan baik dan kontiniu, berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan pendidikan ke arah yang lebih baik. Meskipun supervisi bukanlah satusatunya faktor yang dapat memperbaiki pendidikan, akan tetapi kegiatan supervisi salah satu faktor yang telah berkontribusi memperbaiki pendidikan paling tidak dari sisi kinerja guru dan proses pembelajaran. Oleh karena itu, bagi lembaga pendidikan Islam, seharusnya dilakukan supervisi yang berkesinambungan, demi perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam Di Nusantara Sebelum Kemerdekaan :Studi Kasus Kebijakan   Politik Kolonial Belanda Dan JepangTerhadap Pendidikan Islam Di Indonesia

Rifdha Hayati, Rifdha, Zulmuqim, Fauza Masyudi
Abstract: Artikel ini membahas tentang pendidikan islam di nusantara sebelum kolonial Belanda dan Jepang. Pada masa penjajahan pastilah pendidikan pastilah sangat sulit untuk didapatkan, dikarenakan para penjajah yang tidak menginginkan… ginkan pendidikan itu sampai pada rakyat pribumi. Belanda menjajah Indonesia telah ber abad-abad, selama masa penjajahan Belanda akses untuk mendapatkan pendidikan islam sangatlah sulit karena penajajah jepang lebih dominan pada pendidikan non Islam. Berbeda dengan Belanda, Jepang justru memberikan keringanan pada pendidikan islam di Indonesia, tetapi justru keringanan dari Jepanglah yang membuat Jepang lengser dari Indonesia.  Tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan pendidikan islam di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library reasearch) yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mempelajari teori literature yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber.

Rancangan Mading Digital Dengan Metode Pengembangan Extreme Programming Untuk Efektivitas Dalam Pemberitahuan Informasi

Wisnu, R Wisnu Prio Pamungkas, Jihan Difani, Jihan Difani, Muhammad Ammar Amiyoto, Muhammad Ammar Amiyoto, Naufal Eka Wicaksono, Naufal Eka Wicaksono, Raka Rismayana, Raka Rismayana, Seychar Ramadhan, Seychar Ramadhan, Arya Haifandika, Arya Haifandika
Abstract: Mading (Majalah dinding) adalah salah satu fasilitas atau sarana yang digunakan untuk menyebarkan informasi pada lingkungan pendidikan. Penyebaran informasi yang cepat sangat dibutuhkan, namun mading yang ada saat ini sangat… ngat kurang dalam hal keamanan yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penyebaran informasi. Mading konvensional dianggap sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini karena anggaran yang dikeluarkan untuk menjalankan mading konvensional ini cukup besar. Oleh karena itu, mading digital menjadi salah satu solusi yang tepat untuk menyebarkan informasi pada lingkungan sekolah. Penyebaran informasi akan lebih mudah karena pada era digital ini anak-anak lebih tertarik dengan apapun yang berkaitan dengan gawai. Metodologi penelitian dilakukan dengan 2 tahapan, yaitu tahap pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi terhadap jurnal dari judul penelitian sejenis. Model yang digunakan dalam pengembangan adalah model Extreme Programming atau XP yang termasuk dalam pendekatan Agile. Pada desain aplikasi digunakan bahasa permodelan UML (Unified Modeling Language). Hadil penelitian dihasilkan diharapkan dapat menggantikan fungsi dari mading konvensional guna memudahkan sekolah dalam menyebarkan infomasi dan siswa dapat mengirimkan informasi melalui aplikasi mading digital ini. Pihak sekolah dapat mengelola informasi mana saja yang akan dipublilkasikan, dan pembaharuan informasi rutin kepada siswa

Kebijakan Pendidikan Terhadap Dimensi Politik Pendidikan

Rianty, Devi Ade, Putra, Wiene Surya, Hidayat, Ricky
Abstract:  Politik dan kebijakan adalah dua hal penting dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan Islam secara keseluruhan. Sejarah politik… k dan kebijakan pendidikan di Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan bangsa ini, bahkan pergulatan politik dan kebijakan tersebut sudah ada sejak prakemerdekaan. Perkembangan politik dan kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia memiliki dinamika yang cukup menarik untuk diperhatikan pada setiap periodenya, mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan dinamika politik dan kebijakan pendidikan yang terjadi hari ini. Pembuatan kebijakan di bidang pendidikan seringkali menjadi ajang perebutan pengaruh para elite politik. Akibatnya, politisasi pendidikan kadang menjadi tak terhindarkan. Di sisi lain, upaya untuk melakukan pengarus-utamaan (mainstreaming) kebijakan pendidikan sehingga dapat sejajar dengan kebijakan di bidang lainnya juga tidaklah mudah. Bagi dunia ketiga dan negara-negara berkembang, upaya tersebut tidak saja berhadapan dengan sistem politik dan budaya yang kurang mendukung dan problem ekonomi yang akut. Akibatnya, seringkali kebijakan pendidikan dikalahkan oleh kebijakan lain seperti di bidang pertahanan, keamanan dan ekonomi.

Analisis Penggunaan Telegram dan Youtube Untuk Meningkatkan Literasi Digital Mahasiswa Universitas Bina Bangsa

Siti Adira Kania, Desty Endrawati Subroto
Abstract: Saat ini, era digital memerlukan literasi digital yang baik bagi setiap individu, termasuk mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi. Literasi digital telah menjadi aspek penting bagi mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi… asi untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Telegram dan YouTube dalam meningkatkan literasi digital di kalangan mahasiswa Universitas Bina Bangsa dengan populasi 100 mahasiswa dari Program Pendidikan Teknologi Informasi. Sampel terdiri dari 35 mahasiswa Semester 6 dan 35 mahasiswa Semester 8 yang dipilih secara acak. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan skala Likert sebagai alat pengukuran. Untuk mahasiswa Semester 6, hasil keseluruhan penggunaan Telegram adalah 85,7%, sedangkan hasil keseluruhan penggunaan YouTube adalah 88,6%, menunjukkan bahwa penggunaan YouTube lebih tinggi daripada Telegram. Untuk Semester 8, hasil keseluruhan penggunaan Telegram hanya 71,4%, sedangkan penggunaan YouTube mencapai 100%. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan YouTube lebih efektif daripada Telegram dalam meningkatkan literasi digital di antara mahasiswa di kedua semester. Hasil ini tidak berarti bahwa Telegram tidak berguna, tetapi lebih menunjukkan efektivitasnya dalam situasi tertentu di Universitas Bina Bangsa

Penyelesaian Sengketa Dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Muhammad Syukran, Mariani
Abstract: Implementasi ekonomi syariah telah mengalami dinamika yang luar biasa dan masyarakat sangat antusias dalam merespons kehadiran lembaga-lembaga yang berbasis pada ekonomi syariah. Hal ini diindikasikan dengan bermunculannya… ya lembaga-lembaga yang berlabel syariah di tengah-tengah masyarakat seperti perbankan, keuangan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan reksadana, jurnal ini mengulas implementasi hukum ekonomi syariah di Indonesia menyoroti tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan keberagaman budaya dan kebutuhan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas implementasi tersebut, dengan fokus pada komplikasi hukum ekonomi syariah, Hasil Penelitian ini menunjukkan Hukum ekonomi adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas dan kehidupan ekonomi, dan ekonomi syariah adalah seperangkat prinsip-prinsip ekonomi umum yang berasal dari Al-Qur`an dan As-Sunnah dan merupakan konstruksi ekonomi yang didasarkan pada dasar-dasarnya.Ruang lingkup ekonomi syariah dapat dilihat pada beberapa sumber, Fokus ilmu ekonomi mikro Islam adalah mempelajari pendekatan rekonstruktif yaitu mengikuti model argumentatif yang ada dalam ilmu ekonomi konvensional, namun ketika mengkritik ketidaksesuaian hukum Islam maka model mikro ekonomi ada dalam ilmu ekonomi dan dapat diganti atau bahkan diubah seluruhnya.

Kebijakan Terhadap Pendidikan Yang Ada Di Indonesia

Ade Rizki Ananda Sinuraya, Wiene Surya Putra, Indah Indriani
Abstract: Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan… n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Partnership Dalam Transaksi Ekonomi Syariah

Badruddin, Rezki Akbar Norrahman
Abstract: Manusia tidak mungkin hidup sendiri tanpa berafiliasi dengan manusia lainnya karena fitrah yang ditetapkan Allah swt kepada manusia adalah untuk berinteraksi satu sama lain agar mencukupi kebutuhan mereka. Dalam hal mempertahankan… ertahankan hidup, manusia melakukan aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam utang piutang, gadai, dan kegiatan lainnya yang mencakup ekonomi. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari segala kegiatan tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut diatur oleh hukum ekonomi syariah, yaitu serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi, dengan prinsip syariah berdasarkan Al-Qur’an dan As-sunnah. Salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan pada masa sekarang ini adalah kemitraan atau yang disebut dengan sharikat. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dimana dua atau lebih pihak bergabung untuk mengelola dan menjalankan usaha bersama dengan tujuan membagi keuntungan dan kerugian. Dalam konteks hukum Islam, kemitraan dikenal sebagai “Sharikat,” yang mencakup berbagai jenis perjanjian kemitraan dengan aturan dan syarat yang berbeda. Sharikat sangat penting dalam kehidupan berekonomi pada saat ini dan sangat penting untuk mempelajari dan memahami konsep dari pada kemitraan atau sharikat. Meliputi definisi sharikat, jenis-jenis sharikat, syarat-syarat, manajemen kemitraan, dan aplikasi dalam pembiayaan rumah. Selain itu, kami juga menggambarkan konsep musharakah mutanaqisah, di mana bank Islam dan nasabah dapat menggunakan jenis kemitraan ini untuk membiayai investasi atau proyek tertentu. Kami menjelaskan bagaimana kemitraan ini dapat digunakan untuk pembiayaan rumah, di mana bank dan nasabah bersama-sama membeli rumah dan kemudian menyewakannya kepada pelanggan. Nasabah memiliki opsi untuk membeli saham dalam rumah tersebut dari bank.

ANALISIS YURIDIS PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI  DALAM MENEGAKKAN HUKUM TATA NEGARA

Rafael Singkay, Leidy Wendy Palempung, Novita Marven Mongdong
Abstract: Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara di indonesia dan     untuk apa saja kendala yang dihadapi mahkamah… i mahkamah konstitusi dalam menegakkan hukum tata negara di indonesia. ini menggunakan penelitian Hukum Normatif.  Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Potensi sengketa kewenangan antar lembaga negara muncul akibat ketidakjelasan pengaturan mengenai fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara sehingga diperlukan kejelasan mengenai pengertian sengketa, pihak yang dapat mengajukan permohonan, serta mekanisme pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAIM NINE DASH LINE TIONGKOK ATAS LAUT CHINA SELATAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

Eklesia E. N. Tendean, Adensi Timomor, Hendrasari B. R. Rawung
Abstract: Sengketa Laut China Selatan menimbulkan persoalan hukum internasional akibat klaim sepihak nine dash line oleh Tiongkok yang tumpang tindih dengan rezim hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis… is kedudukan hukum klaim nine dash line ditinjau berdasarkan ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap UNCLOS 1982 dan Putusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine dash line tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982, serta bahwa mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UNCLOS telah tersedia secara normatif namun menghadapi keterbatasan dalam penerapannya akibat ketergantungan pada kepatuhan negara.