Abstract:Penelitian ini mengkaji peran Aplikasi Cek Bansos sebagai instrumen digital dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial di Desa Sidodadi, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten…
en Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Aplikasi Cek Bansos yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dimanfaatkan sebagai sarana verifikasi data penerima manfaat, pemantauan real-time proses penyaluran, serta pengurangan potensi penyimpangan dalam program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam kepada aparatur desa, pendamping sosial, dan penerima manfaat serta observasi langsung terhadap penggunaan aplikasi di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa Aplikasi Cek Bansos telah berhasil mempercepat proses verifikasi penerima bantuan hingga 65% lebih cepat dibandingkan metode manual sebelumnya, mengurangi duplikasi data penerima hingga 78%, serta meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyaluran bantuan. Namun, implementasi aplikasi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan akses internet di wilayah pedesaan, rendahnya literasi digital sebagian pendamping dan penerima manfaat, serta belum optimalnya sinkronisasi data antara aplikasi pusat dengan sistem informasi desa. Secara keseluruhan, Aplikasi Cek Bansos terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan sosial yang lebih akuntabel dan inklusif di Desa Sidodadi, sekaligus menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki karakteristik geografis dan demografis serupa. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur jaringan, pelatihan intensif literasi digital bagi aparatur dan masyarakat, serta integrasi aplikasi dengan sistem informasi desa untuk optimalisasi manfaat di masa mendatang.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana emosi dan gaya hidup memengaruhi konsumsi kopi kekinian di kalangan generasi Z. Dengan metode kuantitatif, penelitian ini melibatkan 25 responden berusia antara 18 hingga…
ngga 26 tahun untuk mengkaji motivasi, pola konsumsi, dan pengaruh sosial yang berkaitan dengan perilaku konsumsi kopi. Temuan menunjukkan bahwa keputusan untuk mengonsumsi kopi lebih dipengaruhi oleh faktor emosional dan social, seperti kebutuhan untuk relaksasi, penghargaan diri, dan tekanan dari lingkungan social dibandingkan dengan pertimbangan fungsional semata. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang dinamika perilaku konsumsi di kalangan generasi Z dan menyarankan pengembangan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan efektif untuk produk kopi kekinian.
Abstract:Maraknya penggunaan media sosial di Indonesia tidak diimbangi dengan pemahaman etika komunikasi yang memadai, sementara banyak organisasi belum siap menghadapi krisis akibat isu yang viral. Kasus kehilangan tumbler penumpang…
pang KAI di Threads/Instagram menjadi contoh penting untuk menelaah hal ini. Penelitian bertujuan menganalisis etika komunikasi penumpang dalam menyampaikan keluhan, menilai kinerja manajemen krisis PT KAI, serta merumuskan tindakan ideal bagi kedua pihak. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus melalui analisis unggahan media sosial, pernyataan resmi, dan pemberitaan, ditemukan bahwa keluhan penumpang cenderung emosional dan menghakimi, sedangkan respons KAI yang tergesa-gesa justru bersifat reaktif dan tidak komunikatif. Penelitian merekomendasikan edukasi etika digital bagi masyarakat serta pelatihan manajemen krisis bagi organisasi. Tindakan ideal adalah komunikasi dua arah yang transparan dan solutif sebelum konflik meluas ke ruang publik.
Abstract:Transformasi digital telah menjadi salah satu agenda strategis utama dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di berbagai organisasi, terutama di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan berbasis…
teknologi. Perkembangan teknologi seperti Human Resource Information System (HRIS), Human Resource Analytics, Artificial Intelligence (AI), dan automasi proses administrasi telah mendorong perubahan signifikan dalam cara fungsi Human Resources (HR) menjalankan perannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan teknologi digital dalam praktik HR serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja SDM. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif-analitis dengan memadukan studi literatur dan temuan empiris dari berbagai organisasi yang telah mengimplementasikan solusi digital dalam manajemen SDM. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital mampu memberikan efisiensi operasional, peningkatan akurasi data, dan percepatan proses kerja dalam fungsi HR, seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, dan manajemen talenta. HR Analytics berperan penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, sehingga organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan kompetensi, memprediksi potensi turnover, serta meningkatkan efektivitas program pengembangan karyawan. Sementara itu, penggunaan AI dalam proses rekrutmen dan manajemen kinerja memberikan nilai tambah berupa objektivitas dan konsistensi dalam evaluasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kompetensi SDM, budaya kerja, serta dukungan manajemen puncak. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, keterbatasan keterampilan digital, dan integrasi sistem masih menjadi hambatan dalam implementasi optimal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital dalam praktik HR merupakan strategi penting untuk meningkatkan kinerja SDM dan daya saing organisasi. Implementasi teknologi yang tepat, didukung oleh tata kelola perubahan yang efektif, menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan HR yang lebih adaptif, efisien, dan berbasis data.
Abstract:Penelitian ini membahas perilaku konsumen Generasi Z terhadap produk lokal premium di Indonesia dengan menggunakan pendekatan neuromarketing. Generasi Z memiliki kecenderungan preferensi yang dipengaruhi oleh kombinasi kualitas…
ualitas produk, cerita keaslian merek, dan nilai keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan konsep neuromarketing seperti pengukuran respons perhatian, keterarahan emosi, dan pengkodean memori melalui teknologi eye-tracking, electroencephalography (EEG), dan biosensor. Tujuannya adalah memahami hubungan antara keaslian merek, isyarat asal-usul produk, kredensial keberlanjutan, citra kualitas, brand love, dan kesediaan membayar harga premium (Willingness to Pay/WTP). Metode penelitian yang diusulkan bersifat campuran dengan eksperimen neuromarketing di laboratorium dan survei kuantitatif. Hasil yang diharapkan adalah adanya bukti bahwa narasi autentik, isyarat asal-usul, dan klaim keberlanjutan yang kredibel dapat meningkatkan WTP Generasi Z terhadap produk lokal premium. Temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis pada literatur perilaku konsumen dan panduan praktis bagi pengembangan strategi pemasaran produk lokal premium di Indonesia.
Abstract:Kesadaran hukum masyarakat merupakan cerminan nyata dari sejauh mana norma-norma hukum telah benar-benar meresap ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penelitian ini mengkaji bagaimana struktur sosial masyarakat urban membentuk…
embentuk dan mempengaruhi tingkat kesadaran hukum warga Kota Bandar Lampung. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah keterkaitan antara stratifikasi sosial, dinamika kelompok sosial, serta peran lembaga kemasyarakatan dalam membentuk pola kepatuhan hukum di tengah masyarakat yang heterogen. Temuan menunjukkan bahwa akses terhadap informasi hukum sangat dipengaruhi oleh posisi seseorang dalam hierarki sosial-ekonomi, di mana ketimpangan ini berdampak langsung pada perbedaan perilaku hukum antarkelompok masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal seperti falsafah Piil Pesenggiri dan Sai Bumi Ruwa Jurai sesungguhnya menyimpan potensi besar sebagai modal sosial dalam memperkuat kesadaran hukum, namun pengaruhnya kian melemah seiring dengan pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan kesadaran hukum tidak cukup hanya melalui pendekatan normatif formal, melainkan perlu mempertimbangkan konteks budaya, stratifikasi sosial, dan dinamika komunitas lokal secara menyeluruh.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Kekerasan seksual dalam perkawinan atau marital rape merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang masih sering tidak diakui sebagai tindak pidana, baik secara sosial maupun budaya. Penelitian ini bertujuan…
an untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan seksual dalam keluarga serta mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan seperti budaya patriarki, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku. Kekerasan seksual dalam perkawinan menimbulkan dampak multidimensional bagi korban, meliputi dampak fisik, psikologis, sosial, dan keretakan hubungan rumah tangga. Oleh karena itu diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih efektif melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan layanan perlindungan korban, serta pendidikan kesetaraan gender dalam masyarakat.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan mengkaji sebagian bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang…
entang Perbankan khususnya mengenai pasal pemalsuan rekening bank, hasil karya dan hasil penelitian dari kalangan hukum serta penjelasan dalam kamus atau ensiklopedi.Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank. Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengungkapan atau penanganan tindak pidana pemalsuan rekening bank ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga metode atau mekanisme kerja untuk menangani proses tindak pidana yang terjadi dalam perbankan yaitu penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang diperoleh Bank Indonesia, mekanisme kerja penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang ditemukan penyidik, dan mekanisme kerja pelaksanaan SKB dalam rangka tukar menukar informasi. Mekanisme ini sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama antara tiga lembaga yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia yang sebagai pengawas bank. Dalam penelitian ini juga dikemukakan salah satu contoh tindak pidana dalam bank yaitu orang dalam yang melakukan pemalsuan rekening bank yang mengakibatkan kerugian nasabah sampai milliar rupiah. Disamping itu juga dalam penelitian ini di dapati bahwa nasabah yang menjadi korban tidak dapat mengklaim dengan alasan diluar system. Karenanya diperlukan produk perundang-undangan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana perbankan serta lebih dipertegas lagi perlindungan hukum terhadap nasabah, sehingga lembaga perbankan yang merupakan pemegang kendali perekonomian bangsa boleh berjalan dengan baik sejalan dengan menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada lembaga perbankan itu sendiri.
Abstract:Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi yuridis asas proporsionalitas dalam perjanjian kemitraan elektronik antara Yuenes Mager dan Mitra Driver serta menilai kesesuaiannya dengan hukum perjanjian dan regulasi sistem…
istem elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terms and Conditions tersebut secara fungsional memenuhi asas proporsionalitas pada fase pra-kontraktual, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak karena terdapat korelasi rasional antara pembatasan dan manfaat ekonomi yang diterima mitra. Namun, dominasi struktural platform dan belum optimalnya mekanisme keberatan menunjukkan perlunya penguatan jaminan fairness prosedural. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa asas proporsionalitas berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap kebebasan berkontrak dalam relasi platform digital.