Abstract:Penelitian ini menganalisis penerapan sanksi disiplin kerja terhadap pelanggaran karyawan di PT. Pouchen Indonesia serta kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan…
an adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-empiris melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi keterlambatan, ketidakhadiran tanpa keterangan, ketidakpatuhan terhadap SOP dan penggunaan APD, serta pelanggaran ringan lain yang bersifat berulang. Penyebabnya antara lain jarak tempat tinggal, kurangnya pemahaman aturan, rendahnya kesadaran disiplin, dan pengawasan yang belum merata. Perusahaan menerapkan sanksi secara bertahap, mulai teguran lisan, Surat Peringatan I, II, III, hingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagai langkah terakhir, yang selalu didahului pencatatan, klarifikasi, dan kesempatan membela diri. Penerapan sanksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 108, Pasal 111, Pasal 151 ayat (1), dan Pasal 161 UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga tidak ditemukan pemotongan upah tanpa dasar maupun sanksi sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem sanksi disiplin di PT. Pouchen Indonesia telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pekerja.
This study analyzes the application of work discipline sanctions for employee violations at PT. Pouchen Indonesia and their conformity with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower. It employs empirical legal research with a juridical-empirical approach through observation, interviews, and library research. The findings show that the most frequent violations include tardiness, unexcused absence, non-compliance with SOP and PPE use, and other minor repeated violations. The causes include distance from residence, lack of understanding of regulations, low disciplinary awareness, and uneven supervision. The company applies sanctions progressively, from verbal warning, Warning Letters I, II, III, to Termination of Employment as the final step, always preceded by recording, clarification, and the right of defense. The application conforms to Articles 108, 111, 151 paragraph (1), and 161 of Law No. 13 of 2003, with no unlawful wage deductions or arbitrary sanctions found. Thus, the disciplinary sanction system at PT. Pouchen Indonesia reflects the principles of legal certainty, justice, and protection of workers' rights.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum seorang direktur yang menggunakan aset pribadinya untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon perusahaan, khususnya ditinjau dari Pasal 1338 KUH Perdata dan Undang-Undang…
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian yang melibatkan penggunaan aset pribadi direktur serta untuk menentukan dasar hukum pertanggungjawaban direktur atas pembayaran hak-hak karyawan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif melalui penalaran deduktif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perjanjian di mana seorang direktur secara sukarela berjanji menggunakan aset pribadinya untuk menjamin atau memenuhi kewajiban pesangon perusahaan dapat mengikat secara sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Pertanggungjawaban pribadi direktur timbul dari hubungan kontraktual yang dibangun secara sukarela, bukan secara otomatis karena jabatannya sebagai organ perusahaan. Penggunaan aset pribadi juga tidak menghapuskan prinsip pemisahan entitas hukum (kekayaan terpisah) antara perusahaan dan direktur. Temuan ini menekankan pentingnya pengaturan kontraktual yang jelas guna memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban pesangon.
This study examines the legal responsibility of a director who uses personal assets to fulfill a company’s severance payment obligations, particularly from the perspective of Article 1338 of the Indonesian Civil Code and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This study aims to analyze the validity of an agreement involving the use of a director’s personal assets and to determine the legal basis of the director’s responsibility for the payment of employee compensation. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials were analyzed descriptively and qualitatively through deductive reasoning. The findings indicate that an agreement in which a director voluntarily undertakes to use personal assets to secure or fulfill the company’s severance obligations may be legally binding as long as it satisfies the requirements for a valid agreement under Article 1320 of the Civil Code. The director’s personal liability arises from the contractual relationship voluntarily established, rather than automatically from the director’s position as a corporate organ. The use of personal assets also does not eliminate the separate legal entity principle between the company and the director. These findings emphasize the importance of clear contractual arrangements in providing legal certainty for the fulfillment of severance obligations.
Abstract:Penelitian ini menganalisis defisit firewall normatif dalam perlindungan data keselamatan pada pendidikan penerbang Indonesia serta membangun konsep Double Burden Vulnerability (DBV) pada taruna pra-lisensi. Metode socio-legal…
-legal digunakan dengan bobot dominan analisis doktrinal terhadap ICAO Annex 19 Edisi Ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, PM 2 Tahun 2026, dan Safety Management System Manual, yang didukung wawancara semi-terstruktur terhadap 14 informan. Tiga belas transkrip dikodekan dalam NVivo melalui dua siklus, sedangkan satu wawancara ahli digunakan untuk validasi doktrinal. Hasil menunjukkan bahwa Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan membentuk firewall hanya untuk hasil investigasi kecelakaan dan kejadian serius, sementara Pasal 584 ayat (1) KUHP 2023 memidana kealpaan biasa tanpa mensyaratkan korban. Ketidakpastian status taruna berulang pada tingkat internasional, nasional, dan institusional, serta termanifestasi sebagai ketakutan melapor, quiescent silence, penyaringan oleh senioritas, dan anonimitas yang bersyarat. Reformasi memerlukan ambang kesalahan yang lebih tinggi, perlindungan pelapor yang operasional, dan pengakuan eksplisit taruna sebagai subjek yang dilindungi.
This study examines the normative firewall deficit in safety-data protection within Indonesian pilot education and develops the concept of Double Burden Vulnerability (DBV) for pre-licence cadets. A socio-legal design was employed, weighted toward doctrinal analysis of ICAO Annex 19 Third Edition, Law Number 1 of 2009 on Aviation, Law Number 1 of 2023 on the Penal Code, Minister of Transportation Regulation PM 2 of 2026, and the institutional Safety Management System Manual, supported by semi-structured interviews with 14 informants. Thirteen transcripts were coded in NVivo through two cycles, while one legal-expert interview was used for doctrinal validation. The findings show that Article 359 of the Aviation Law provides a firewall only for investigation records concerning accidents and serious incidents, whereas Article 584(1) of the 2023 Penal Code criminalises ordinary negligence without requiring a victim. Cadets’ uncertain legal status recurs across international, national, and institutional rules and manifests socially as fear of reporting, quiescent silence, seniority-based filtering, and conditional anonymity. Reform requires a higher culpability threshold, operational reporter protection, and explicit recognition of cadets as protected reporting subjects.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran Persetujuan Lingkungan dalam kegiatan pertambangan nikel di Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pada kerusakan ekologis, sementara penjatuhan sanksi administratif…
belum memberikan efek jera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan sanksi administratif, mengidentifikasi kendala hukum, serta merumuskan solusi penegakan hukum lingkungan di daerah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi masih didominasi oleh teguran tertulis dan tindakan perbaikan teknis. Hambatan utama bersumber dari resentralisasi wewenang pasca-Undang-Undang Cipta Kerja, keterbatasan personel pengawas bersertifikasi, dan gugatan korporasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan pengoptimalan rekomendasi Berita Acara Pengawasan ke pusat, penerapan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle), peluncuran Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) daerah, penggunaan diskresi darurat, serta pembentukan Satuan Tugas Terpadu lintas yurisdiksi. Solusi ini menjadi langkah strategis untuk menguatkan kolaborasi kelembagaan dan menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan.
This study is motivated by widespread violations of Environmental Approvals in nickel mining activities in East Luwu Regency, resulting in ecological damage, while administrative sanctions have failed to provide a deterrent effect. This research aims to analyze the effectiveness of administrative sanction enforcement, identify legal obstacles, and formulate environmental law enforcement solutions at the regional level. The method employed is normative legal research utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that sanction implementation is still dominated by written warnings and technical corrective actions. Primary obstacles stem from the recentralization of authority post-Job Creation Law, a shortage of certified supervisory personnel, and corporate lawsuits filed with the State Administrative Court. As a solution, this study proposes optimizing Supervision Minutes recommendations to the central government, applying the polluter pays principle, launching regional Company Performance Rating Programs in Environmental Management (PROPER), utilizing emergency discretion, and establishing a cross-jurisdictional Integrated Task Force. These solutions serve as strategic steps to strengthen institutional collaboration and ensure sustainable environmental protection.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan pasar yang diterapkan dalam mengatasi stagnasi kunjungan wisatawan (di bawah 50.000 pengunjung per tahun) akibat kejenuhan pasar pada objek wisata religi…
Patung Yesus Buntu Burake di Tana Toraja. Industri pariwisata religi di Indonesia memiliki potensi besar, namun banyak destinasi menghadapi tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan jumlah kunjungan akibat persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pengelola objek wisata (Dinas Pariwisata) dan wisatawan yang dipilih secara purposive. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan pasar saat ini masih berada pada fase transisi dan belum berjalan secara optimal. Promosi destinasi masih sangat didominasi oleh konten organik (word-of-mouth digital) yang diunggah secara sukarela oleh pengunjung melalui media sosial visual seperti TikTok dan Instagram, sedangkan iklan resmi berbayar dan kemitraan strategis dengan biro perjalanan berskala besar masih sangat minim. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara daya tarik utama objek wisata yang dinilai sangat memuaskan dengan kualitas infrastruktur layanan pendukung yang masih memerlukan standardisasi, meliputi aksesibilitas jalan, kebersihan toilet, keterbatasan tempat sampah, serta minimnya fasilitas ramah muslim (muslim-friendly) khususnya kepastian kuliner halal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengembangan pasar memerlukan peralihan pendekatan dari promosi pasif menjadi pemasaran digital berbayar yang terstruktur, perluasan segmen pasar geografis dan demografis, serta peningkatan kualitas fasilitas operasional demi menciptakan kepuasan pengunjung yang berkelanjutan.
This study aims to analyze the market development strategy implemented to overcome the stagnation of tourist visits (under 50,000 visitors per year) caused by market saturation at the religious tourism object of the Jesus Statue Buntu Burake in Tana Toraja. The religious tourism industry in Indonesia has great potential, yet many destinations face challenges in maintaining and increasing visitor numbers due to increasingly intense competition and changing consumer behavior. This research employs a qualitative descriptive approach with data collection techniques through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Research informants consisted of tourism site managers (Tourism Office) and tourists selected purposively. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the current market development strategy is still in a transitional phase and has not operated optimally. Destination promotion is still heavily dominated by organic content (digital word-of-mouth) voluntarily uploaded by visitors on visual social media platforms such as TikTok and Instagram, while official paid advertisements and strategic partnerships with large-scale travel agencies remain highly limited. Furthermore, the study identifies a gap between the core attraction, which is rated highly satisfying, and the quality of supporting service infrastructure that still requires standardization, including road accessibility, toilet cleanliness, availability of trash bins, and the lack of Muslim-friendly facilities, particularly the certainty of halal culinary options. This study concludes that the market development strategy requires shifting from a passive promotion approach to a structured paid digital marketing campaign, expanding geographical and demographic market segments, and upgrading operational facilities to create sustainable visitor satisfaction.
Abstract:Statistik produksi perikanan penting untuk memahami perubahan jangka panjang perikanan pelagis kecil, tetapi data tahunan sering belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan literasi dan kemampuan interpretasi data.…
ata. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat literasi data perikanan mahasiswa melalui analisis produksi ikan tembang (Sardinella fimbriata) di Kabupaten Lamongan, Indonesia, tahun 1990–2024. Kegiatan melibatkan enam mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui pengenalan data, pengolahan menggunakan Microsoft Excel, visualisasi deret waktu, latihan perhitungan, interpretasi terbimbing, dan diskusi kritis. Dataset transparan yang terdiri atas 35 observasi tahunan dianalisis menggunakan total dan rata-rata produksi, nilai minimum dan maksimum, perubahan absolut dan relatif antartahun, perbandingan antarperiode, serta Compound Annual Growth Rate (CAGR). Total produksi mencapai 191.156,2 ton dengan rata-rata 5.461,61 ton per tahun dan CAGR keseluruhan 1,87% per tahun. Produksi terendah sebesar 248,5 ton terjadi pada 2009, sedangkan produksi tertinggi mencapai 24.676,8 ton pada 2016. Kenaikan terbesar terjadi pada 2015–2016 sebesar 21.567,8 ton atau 693,72%, sementara penurunan terbesar terjadi pada 2022–2023 sebesar 9.544,1 ton atau 53,84%. Pengamatan deskriptif terhadap luaran pembelajaran menunjukkan bahwa peserta mampu membaca tren produksi, membedakan perubahan absolut dan relatif, membandingkan rata-rata antarperiode dan CAGR, serta menjelaskan bahwa data produksi tidak dapat langsung diartikan sebagai kelimpahan stok ikan. Data perikanan jangka panjang yang transparan dapat digunakan sebagai media pembelajaran kontekstual untuk memperkuat literasi data perikanan yang kritis, sistematis, dan dapat direplikasi.
Abstract:Kolam pancing milik Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Putat Lor, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, secara fisik telah tersedia namun belum beroperasi secara optimal karena ketiadaan strategi pemasaran dan media promosi…
digital, sementara lingkungan PAUD SPS setempat masih memerlukan penataan dari sisi kebersihan, keteraturan, dan penghijauan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendorong operasionalisasi aset ekonomi desa melalui digitalisasi promosi serta memperbaiki kualitas lingkungan belajar anak usia dini melalui pendekatan partisipatif berbasis kolaborasi multipihak. Metode pelaksanaan mencakup observasi dan asesmen kebutuhan, sosialisasi dan penyusunan rencana bersama mitra, pelaksanaan intervensi secara bertahap selama empat minggu, pendampingan operasional, serta evaluasi dan perencanaan keberlanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolam pancing BUMDes telah beroperasi dengan jadwal dan tarif yang disepakati, didukung akun media sosial resmi, konten foto dan video promosi, banner di lokasi strategis, serta pendaftaran titik lokasi pada peta digital. Di sisi lain, lingkungan PAUD SPS menjadi lebih bersih, tertata, dan hijau melalui kegiatan gotong royong, pengecatan sarana bermain, dan penanaman tanaman hias. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, BUMDes, dan satuan pendidikan anak usia dini mampu mengoptimalkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan, dengan syarat keberlanjutan dijaga melalui pendampingan pengelolaan pascaprogram.
Abstract:Pelaku usaha di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, memerlukan penguatan kesiapan pengembangan usaha yang tidak hanya mencakup promosi digital, tetapi juga identitas usaha, penentuan harga, visual produk, media komunikasi,…
kasi, dan transaksi digital. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman peserta mengenai branding dan marketing digital melalui pembelajaran yang terintegrasi dan praktis. Kegiatan dilaksanakan pada 25 Juli 2026 di Balai Desa Ketandan dan diikuti oleh 38 peserta. Program mencakup identifikasi kebutuhan, penyusunan materi dan booklet digital, pretest, penyampaian materi dan demonstrasi, diskusi dan tanya jawab, posttest, serta evaluasi deskriptif. Booklet digital merangkum delapan topik praktis, yaitu branding dan kesiapan produk, keunggulan produk dan target konsumen, penentuan harga dasar, foto produk, akun Instagram usaha, perencanaan konten, WhatsApp Business, dan QRIS. Evaluasi menggunakan sepuluh pernyataan dengan cakupan materi yang setara pada pretest dan posttest dan dianalisis terhadap 35 peserta dengan data berpasangan lengkap. Rata-rata skor meningkat dari 94 menjadi 98. Karena skor awal peserta sudah tinggi, hasil tersebut diinterpretasikan secara deskriptif sebagai penguatan pemahaman yang telah dimiliki, bukan sebagai bukti pengaruh kausal. Booklet menjadi luaran edukasi tambahan yang mendukung ketersediaan materi setelah kegiatan. Program terutama berkaitan dengan SDG 8 dan SDG 9, serta secara tidak langsung dengan SDG 1.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Daya Tarik Wisata (X1), Customer Experience (X2), dan Kualitas Layanan (X3) terhadap Minat Berkunjung Kembali (Y) wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, baik secara parsial…
maupun simultan. Daya Tarik Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien jalur sebesar 0,434 dan hubungan korelasi pada kategori kuat (r = 0,622). Variabel ini memberikan kontribusi pengaruh langsung terbesar di antara ketiga variabel bebas, yang menunjukkan bahwa keindahan alam, keunikan atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung wisata merupakan faktor paling dominan dalam mendorong minat wisatawan untuk berkunjung kembali.Customer Experience berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien jalur sebesar 0,348 dan hubungan korelasi pada kategori kuat (r = 0,602). Pengalaman sensorik, emosional, kognitif, dan sosial yang dirasakan wisatawan selama berkunjung terbukti turut menentukan besarnya minat mereka untuk berkunjung kembali. Kualitas Layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien jalur sebesar 0,291 dan hubungan korelasi pada kategori sedang (r = 0,456). Meskipun memberikan kontribusi pengaruh langsung yang relatif paling kecil dibandingkan dua variabel lainnya, kualitas layanan tetap merupakan faktor yang berperan penting, terutama pada dimensi empathy yang masih perlu ditingkatkan. Daya Tarik Wisata, Customer Experience, dan Kualitas Layanan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berkunjung Kembali wisatawan di Curug Sanghyang Kenit, dengan koefisien determinasi (R²) sebesar 0,612 atau 61,2%. Nilai ini menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas mampu menjelaskan variasi Minat Berkunjung Kembali sebesar 61,2%, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti harga, promosi, citra destinasi, dan kepuasan wisatawan.
Abstract:Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan di Desa Ketandan memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pemanfaatan komoditas lokal, namun masih menghadapi keterbatasan dalam inovasi produk, pengemasan, identitas produk,…
duk, pemasaran, serta pemahaman mengenai standardisasi dan legalitas pangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku UMKM melalui inovasi produk dan penguatan identitas produk pangan lokal. Kegiatan dilaksanakan pada Juli–Agustus 2026 di Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dengan melibatkan empat UMKM pangan, yaitu UMKM nastar, kroket, karak, dan roti Kit Kut. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan diskusi, edukasi, demonstrasi, praktik langsung, pengembangan produk, serta pendampingan kemasan dan identitas produk. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test yang diikuti oleh 30 peserta serta dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Kegiatan menghasilkan pengembangan identitas produk pada UMKM nastar, inovasi isian jagung dan pengemasan vakum pada UMKM kroket, inovasi rasa serta perbaikan kemasan pada UMKM karak, dan pengembangan media pemasaran pada UMKM roti Kit Kut. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 23,70%, dari 70,3 pada pre-test menjadi 87,0 pada post-test. Program ini menunjukkan bahwa pendampingan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing UMKM dapat meningkatkan pemahaman peserta sekaligus menghasilkan alternatif pengembangan produk dan pemasaran yang aplikatif untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM pangan lokal.