Abstract:Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang sejarah, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan ekonomi. Melalui karyanya Muqaddimah, ia mengemukakan…
mukakan berbagai konsep ekonomi yang bersifat mendasar, seperti nilai kerja, pembagian kerja, peran negara, kebijakan pajak, serta keterkaitan antara ekonomi dan peradaban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun bersifat komprehensif dan integratif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan landasan normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Capital Asset Pricing Model (CAPM) merupakan model fundamental dalam teori keuangan yang menjelaskan hubungan antara risiko sistematis dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau literatur…
eratur terkait penerapan CAPM di pasar modal Indonesia dengan fokus pada prinsip dasar, asumsi yang mendasarinya, serta relevansi model ini dalam konteks pasar berkembang. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis terhadap publikasi ilmiah periode 2017-2025. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa CAPM masih relevan sebagai alat analisis investasi di Indonesia, meskipun terdapat keterbatasan terkait validitas asumsi klasik dalam kondisi pasar yang tidak sepenuhnya efisien. Temuan mengindikasikan bahwa faktor-faktor seperti volatilitas pasar, likuiditas yang beragam, dan perilaku investor yang tidak sepenuhnya rasional mempengaruhi akurasi prediksi CAPM.
Abstract:Perkembangan dunia bisnis modern menghadirkan beragam problematika baru yang menuntut solusi tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga etis dan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problem bisnis nyata dengan…
engan menggunakan pendekatan kaidah fiqhiyyah sebagai landasan konseptual dalam merumuskan solusi aplikatif yang sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan analisis literatur dari berbagai sumber klasik dan kontemporer mengenai fiqh muamalah serta praktik bisnis modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem bisnis seperti ketidaktransparanan transaksi, praktik riba terselubung, dan manipulasi harga dapat diselesaikan melalui penerapan kaidah fiqhiyyah seperti al-yaqin la yazulu bisy-syak (keyakinan tidak hilang karena keraguan), al-dharar yuzal (bahaya harus dihilangkan), dan al-‘adah muhakkamah (kebiasaan menjadi dasar hukum). Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan solutif dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Kesimpulannya, penerapan kaidah fiqhiyyah dalam bisnis bukan hanya menjaga kesesuaian syariah, tetapi juga menciptakan keadilan, keberlanjutan, dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi kontemporer.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Kebijakan fiskal merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perekonomian suatu negara yang bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, kebijakan…
jakan fiskal tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip syariah. Islam memandang kebijakan fiskal sebagai sarana untuk mewujudkan maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta, jiwa, dan kesejahteraan umat melalui pengelolaan pendapatan dan pengeluaran negara yang halal dan transparan. Sumber-sumber penerimaan negara dalam Islam seperti zakat, kharaj, jizyah, fai’, dan ghanimah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Sementara itu, pengeluaran negara diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi makro, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial untuk mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Abstract:Pembangunan daerah berkelanjutan membutuhkan kepemimpinan politik yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis…
analisis integrasi latar belakang pendidikan Audy Joinaldy dengan praktik kepemimpinan politiknya dalam membentuk orientasi pembangunan daerah berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan penelusuran kebijakan publik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan Audy Joinaldy berperan dalam membentuk kepemimpinan yang adaptif, transformasional, dan berbasis kolaborasi, yang tercermin dalam kebijakan pembangunan daerah yang menekankan prinsip keberlanjutan, partisipasi masyarakat, penguatan sumber daya manusia, dan ekonomi lokal. Integrasi antara pendidikan dan praktik kepemimpinan politik tersebut mendorong terbentuknya orientasi pembangunan daerah yang inklusif dan berjangka panjang. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam kajian kepemimpinan politik daerah dengan menegaskan peran pendidikan sebagai faktor strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Abstract:Kemiskinan dan stabilitas pangan merupakan persoalan struktural yang saling berkaitan dan masih menjadi tantangan utama pembangunan di Indonesia. Meskipun angka kemiskinan nasional menunjukkan tren penurunan, ketidakstabilan…
ilan akses pangan yang berkelanjutan masih dialami oleh rumah tangga berpendapatan rendah, terutama akibat keterbatasan daya beli, fluktuasi harga pangan, dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dengan meninjau dampak ekonomi dan sosial yang menyertainya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah studi empiris mengenai dampak kemiskinan terhadap stabilitas pangan di Indonesia dalam kerangka ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas pangan melalui keterbatasan pendapatan, tingginya proporsi pengeluaran pangan, serta rendahnya kapasitas adaptasi rumah tangga miskin dalam menghadapi guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Faktor sosial, seperti tingkat pendidikan, literasi pangan dan gizi, serta karakteristik rumah tangga, berperan sebagai faktor mediasi yang memperkuat kerentanan stabilitas pangan. Selain itu, terdapat perbedaan pola kerentanan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, namun keduanya sama-sama rentan terhadap ketidakstabilan pangan akibat kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak dapat dicapai secara berkelanjutan tanpa integrasi kebijakan pengentasan kemiskinan, penguatan daya beli, dan pembangunan sistem pangan yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang dalam mewujudkan stabilitas pangan dan keadilan sosial di Indonesia.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.
Abstract:Studi ini mengkaji bagaimana ekonomi Indonesia berkembang dan efeknya terhadap kesejahteraan masyarakat dengan cara menganalisis indikator-indikator makro ekonomi serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi penyebaran kekayaan.…
kayaan. Data yang diperoleh dari sumber resmi dan statistik nasional diolah secara deskriptif untuk menggali keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dapat menekan angka kemiskinan serta memperbaiki distribusi manfaat; meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetaraan antar wilayah dan perbedaan pendapatan masih menjadi penghalang utama untuk mencapai kemakmuran yang merata. Sebagai kesimpulan, peran pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat krusial untuk memastikan bahwa hasil dari pertumbuhan dapat didistribusikan dengan adil dan bertahan lama.
Abstract:Penelitian ini membahas pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam smart manufacturing serta perubahan peran Human Resource Development (HRD) di era Industri 4.0. Melalui studi pustaka dari berbagai jurnal nasional,…
penelitian ini menemukan bahwa AI memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan efisiensi produksi, mulai dari predictive maintenance yang mampu mengurangi gangguan mesin hingga sistem quality inspection berbasis computer vision yang membuat proses pengecekan lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, perkembangan teknologi ini membuat HRD harus menyesuaikan cara kerja mereka, terutama dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan. HRD kini dituntut lebih memahami teknologi digital agar mampu menyiapkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran teknologi dan HRD saling melengkapi karena penerapan AI tidak akan berjalan optimal tanpa kesiapan karyawan. Dengan demikian, perusahaan perlu mengatur strategi yang seimbang antara pemanfaatan teknologi dan penguatan kemampuan SDM.