Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif di Desa Tanjung Besar Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering…
Ulu Selatan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ilmu pemerintahan (Pendekatan Pembangun), dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pemerintah desa, LPM, kepala dusun, masyarakat, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LPM telah berjalan, ditinjau dari indikator harapan sebagai penghubung antara pemerintah desa dan masyarakat dalam mendorong partisipasi, indikator norma yang didasarkan pada aturan yang berlaku meskipun penerapannya masih fleksibel, serta indikator wujud perilaku yang terlihat dalam keterlibatan LPM pada musyawarah, pembangunan, dan gotong royong. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum optimal karena belum merata di seluruh wilayah desa. Pada indikator penilaian dan sanksi, evaluasi telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat, tetapi sanksi masih bersifat informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran LPM perlu ditingkatkan agar partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan merata.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pengujan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.…
016. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan melibatkan kepala desa, anggota BPD, perangkat desa, serta perwakilan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD Desa Pengujan secara normatif telah menjalankan fungsi-fungsi utamanya, seperti penyerapan aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah desa, pembahasan peraturan desa, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, ketimpangan partisipasi masyarakat, serta kesenjangan antara prosedur formal dan praktik substantif. Pengawasan BPD cenderung bersifat administratif, sementara partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan peran BPD tidak hanya memerlukan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang lebih substantif.
Abstract:Integrasi lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkuat kebutuhan tata kelola kolaborasi riset, namun Perjanjian Kerja Sama sering masih dipahami sebagai dokumen administratif, bukan arena tata kelola.…
a. Penelitian ini menganalisis bagaimana Perjanjian Kerja Sama berfungsi sebagai instrumen kolaborasi riset dan inovasi di Pusat Riset Mikrobiologi Terapan, BRIN. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus instrumental. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terbatas, serta telaah regulasi, dokumen kerja sama, laporan monitoring, dan rekapitulasi kerja sama 2022-2026. Temuan menunjukkan bahwa Perjanjian Kerja Sama telah bergeser dari kewajiban legal-administratif menjadi akselerator inovasi, tercermin dari sekitar 70 perjanjian aktif, 50% kemitraan industri, tujuh perjanjian lisensi, kasus hilirisasi Xanthan Gum, dan capaian dana eksternal Rp1,758 miliar pada triwulan I 2026. Implementasi didukung jejaring peneliti yang bersifat bottom-up, kepemimpinan fasilitatif, berbagi sumber daya, serta sistem SILARI dan SIBAHRI. Hambatan utama meliputi perbedaan aturan hukum, keterbatasan transparansi pelacakan dokumen, kekurangan tenaga teknis, antrean alat, keterbatasan pembiayaan mitra, dan risiko cuaca. Kontribusi penelitian terletak pada pemaknaan Perjanjian Kerja Sama sebagai arena mikro-administratif tempat kelincahan riset dan kepatuhan hukum dinegosiasikan.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kualitas layanan puskesmas yang diduga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi MSDM dan kualitas layanan,…
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi MSDM, serta menguji pengaruh MSDM terhadap kualitas layanan pada puskesmas di Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 31 tenaga kesehatan yang dipilih melalui total sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis secara deskriptif serta regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan 61,3% responden menilai MSDM efektif dan 67,7% menilai kualitas layanan baik. Budaya organisasi, kepemimpinan, perubahan teknologi, serta peraturan dan kebijakan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap MSDM, sedangkan MSDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas layanan (p=0,001; OR=0,019).
Abstract:Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjadi faktor penting dalam setiap proyek konstruksi, termasuk pembangunan Medan Islamic Center. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sesuai dengan Peraturan…
turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memastikan proyek berjalan sesuai standar keselamatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi lapangan pada proyek pembangunan Medan Islamic Center. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SMKK, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, pelatihan pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta prosedur darurat, mampu menekan risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran keselamatan pekerja. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kepatuhan pekerja terhadap prosedur dan keterbatasan pengawasan. Implementasi SMKK yang konsisten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan proyek Medan Islamic center.
Abstract:Kaidah fiqh "لَا يَجوزُ الافْتِياتُ على الأئِمَّةِ وأصْحَابِ الوِلاياتِ فيما يَخُصُّهُم" (tidak boleh mendahului/mengambil alih wewenang para pemimpin dan pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka)…
pemegang otoritas dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan mereka) merupakan salah satu kaidah fiqh yang fundamental dalam menjaga keteraturan sosial dan persatuan umat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, penjelasan, dalil, dan aplikasi praktis dari kaidah ini dalam konteks hukum Islam kontemporer. Melalui pendekatan analisis kualitatif terhadap literatur fiqh dan pendapat para ulama klasik maupun kontemporer seperti Al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan Ibn Rajab, artikel ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut bukan untuk memberikan kekuasaan mutlak kepada pemimpin, melainkan sebagai mekanisme untuk menjaga sistem hukum dan mencegah anarki sosial (fawda). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kaidah ini didasarkan pada prinsip-prinsip Sadd adz-Dzari'ah (menutup celah kerusakan) dan Jam'iyyah (kepentingan bersama), dengan pengecualian yang jelas ketika pemimpin memerintahkan kemaksiatan. Kesimpulannya, kaidah ini memiliki relevansi signifikan dalam menjamin ketertiban negara dan pencegahan perpecahan umat di era modern.
Abstract:Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ketertiban umum, kenyamanan, dan keindahan kota. Kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat yang menyebabkan…
n meningkatnya jumlah PKL yang berjualan tidak pada tempat yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan ketertiban umum. Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum sebagai dasar hukum untuk mengatur keberadaan PKL agar tidak mengganggu ketertiban umum dan memberi ruang yang adil bagi pedagang serta masyarakat. Regulasi ini diharapkan dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan sosial melalui penertiban yang berkelanjutan dan humanis, dengan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pedagang. Penertiban ini difokuskan pada penataan PKL secara terencana guna mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pekanbaru.
Abstract:Artikel ini membahas bagaimana pendidikan keluarga merupakan bagian terpenting dari pertumbuhan anak. Keluarga adalah tempat pertama yang memiliki pengaruh besar terhadap perasaan, interaksi, perilaku moral, dan cara berpikir…
pikir anak. Cara orang tua berinteraksi dengan anak-anak mereka, pola asuh yang mereka terapkan, teladan yang mereka berikan, dan nilai-nilai yang mereka anut, semuanya membantu membentuk karakter dan kepribadian anak sejak usia dini. Keluarga yang peduli, suportif, dan memiliki aturan yang jelas membantu anak-anak tumbuh menjadi disiplin, mandiri, percaya diri, dan memiliki nilai-nilai yang baik. Tulisan ini memberikan gambaran tentang bagaimana pendidikan keluarga menjadi dasar bagi perkembangan masa depan anak.
Abstract:Perilaku mencontek dalam ujian merupakan masalah yang berdampak pada integritas akademik dan kualitas proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perilaku mencontek siswa serta faktor individual dan…
lingkungan pendidikan yang melatarbelakanginya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan siswa dan guru, observasi pelaksanaan ujian, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku mencontek muncul dalam berbagai bentuk, baik individual maupun kolektif, dan cenderung dipersepsikan sebagai praktik yang wajar dalam situasi tertentu. Faktor individual yang memengaruhi perilaku tersebut meliputi kecemasan akademik, rendahnya kepercayaan diri, serta orientasi belajar yang menekankan capaian nilai. Sementara itu, faktor lingkungan pendidikan seperti lemahnya pengawasan ujian, ketidaktegasan penegakan aturan, dan budaya sekolah yang berorientasi pada hasil turut memperkuat toleransi terhadap mencontek. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perilaku mencontek merupakan fenomena sistemik yang memerlukan pendekatan integratif melalui penguatan integritas akademik, pembenahan sistem evaluasi, dan penciptaan iklim pembelajaran yang menjunjung tinggi kejujuran
Abstract:Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kecerdasan emosional anak usia dini dapat berkembang melalui proses pembelajaran, pola pengasuhan, serta interaksi sosial yang terjadi di lingkungan…
ingkungan keluarga dan sekolah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi pada anak usia 4–6 tahun, guru PAUD, serta orang tua sebagai pendamping utama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perkembangan kecerdasan emosional anak muncul melalui serangkaian aktivitas belajar yang mengarah pada pengendalian emosi, kemampuan bersosialisasi, dan pembentukan perilaku positif. Dalam praktiknya, guru memanfaatkan kegiatan bermain, bercerita, serta percakapan sederhana untuk menanamkan nilai emosional, sedangkan orang tua memberikan dukungan melalui komunikasi yang penuh empati, contoh perilaku baik, dan pengasuhan yang konsisten. Keberhasilan proses ini turut ditunjang oleh kesiapan pendidik, keterlibatan aktif keluarga, serta lingkungan belajar yang mendukung. Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala seperti karakter anak yang berbeda-beda, ketidakteraturan pendampingan di rumah, serta keterbatasan sarana pembelajaran. Penelitian ini menegaskan perlunya kolaborasi antara sekolah dan keluarga untuk memastikan proses pengembangan kecerdasan emosional berlangsung efektif dan berkelanjutan.