Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja dan perlindungan hukum bagi korban penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif…
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum yang relevan terkait dengan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penipuan pencari kerja. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber hukum kepustakaan, seperti jurnal ilmiah, artikel, serta sumber dari internet, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penipuan pencari kerja harus didasarkan pada unsur-unsur hukum yang berlaku, seperti kemampuan tanggung jawab pelaku, kesalahan yang dilakukan (baik kesengajaan atau kelalaian), serta tidak adanya alasan maaf. Penipuan dalam pencarian kerja dapat merugikan korban secara finansial dan psikologis, bahkan merusak citra perusahaan atau agen rekrutmen yang sah. Pelaku penipuan dapat dijerat dengan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Penegakan hukum yang tegas serta perlindungan hukum yang tepat sangat penting untuk melindungi hak-hak pencari kerja dan mencegah kerugian yang lebih besar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengantisipasi penipuan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, memperketat peraturan perekrutan, serta menyediakan saluran pengaduan dan sistem verifikasi lowongan pekerjaan yang lebih transparan dan akurat.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Studi ini menyelidiki bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan saat membuat Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023. Peraturani Pemerintahi No.71i Tahuni 2010i menetapkani implementasii SAPi berbasisi…
basisi akrual sebagai dasar untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih ada masalah dengan pemahaman teknis dan ketersediaan infrastruktur. Untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian literatur dan mengumpulkan data tentang implementasi SAP di DKI Jakarta melalui jurnal dan laporan keuangan online. Laporan Realisasi Anggaran DKI Jakarta Tahun 2023 adalah contoh penelitian yang dia lakukan. Hasil penelitian melihat keselarasan prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran dengan PSAP No.2 yang berkaitan dengan perolehan opini WTP. Hasilnya menunjukkan bahwa DKI Jakarta telah menerapkan SAP dengan baik dalam penyusunan LRA, meskipun ada keterlambatan dalam penyampaian laporan. Penelitian ini membahas evaluasi berkala terhadap penerapan SAP untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku dan menyesuaikan diri dengan perubahan standar atau peraturan. Ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelatihan karyawan di bidang akuntansi pemerintahan untuk memastikan pemahaman dan penerapan yang konsisten dari SAP.
Abstract:Al-Qur’an merupakan sumber ilmu bagi umat Islam baik di dunia maupun di akhirat. Kuntowijoyo sebagai seorang filusuf Islam mempunyai pandangan mengenai Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dan bagaimana integrasinya terhadap sains…
p sains sehingga ilmu di dunia Islam tidak tertinggal zaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk emengetahui bagaimana pemikiran Kuntowijoyo terhadap Al-Qur’an sebagai sumber ilmu dan bagaimana konsep integrasi ilmu sains dan ilmu Islam yang dimiliki oleh Kuntowijoyo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi literatur. Data didapat dari kajian-kajian tentang pemikiran Kuntowijoyo yang ditulis di artikel maupun-buku-buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuntowijoyo memandang pesan dalam Al-Qur’an menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah konsep-konsep dasar dengan banyak istilah yang merujuk pada nilai normatif, doktrin etik, dan aturan-aturan legal serta ajaran-ajaran keagamaan pada umumnya. Adapun bagian keduanya adalah kisah-kisah historis atau amtsal. Menurut Kuntowijoyo, adanya kisah-kisah di dalam Al-Qur’an dimaksudkan untuk mengajak para pembacanya untuk merenungkan kebijaksanaan yang terkandung sehingga dapat diimplementasikan di kehidupan zaman sekarang. Adapun dalam integrase ilmu agama dan ilmu sains, Kuntowijoyo mempunyai konsep Ilmu Sosial Profetik (ISP), yang fokus terhadap 3 hal yaitu humanisasi, liberasi, dan transendensi.
Abstract:Illegal fishing sebagai kegiatan penangkapan ikan secara illegal atau melawan hukum merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang perikanan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum…
um pidana illegal fishing di perairan Maluku dan kebijakan penanggulangan illegal fishing di perairan Maluku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan dan selanjutnya analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana illegal fishing di perairan Maluku menggunakan UU Perikanan yang menjadi payung hukum penegakan hukum illegal fishing di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai bentuk perumusan peraturan hukum pidana yang lebih baik, tentunya UU Perikanan sebagai Hukum Pidana Administrasi (administrative penal law) memiliki sejumlah kelemahan. Untuk itu kebijakan penanggulangan iilegal fishing di perairan Maluku juga membutuhkan pendekatan non penal (tidak menggunakan hukum pidana) seperti adanya sosialisasi/edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan akibat hukum praktek illegal fishing atau penggunaan kearifan lokal masyarakat Maluku seperti budaya sasi laut dalam meminimalisir praktek illegal fishing. Dibutuhkan adanya pendekatan yang integral yakni keterpaduan atau keserampakan pendekatan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana illegal fishing di perairan Maluku.
Abstract:PT Pakuwon Jati, Tbk, sebuah perusahaan properti yang terdaftar di Indonesia. Pengendalian internal yang efektif sangat penting untuk melindungi aset, memastikan pelaporan keuangan yang andal, dan mematuhi hukum dan peraturan.…
turan. Penelitian ini mengevaluasi komponen-komponen sistem pengendalian internal Pakuwon Jati berdasarkan kerangka kerja, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Data dikumpulkan melalui laporan keuangan tahunan Pakuwon Jati, tbk. Temuan menunjukkan bahwa Pakuwon Jati telah menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang berlaku, mengedepankan transparansi dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Namun, perusahaan perlu memiliki prosedur yang memadai untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengendalian internal secara berkala. Wawasan dari penelitian ini berkontribusi pada pemahaman praktik pengendalian internal di sektor properti Indonesia dan dampaknya terhadap transparansi pelaporan keuangan.
Abstract:Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra dan Pantai Utara Jawa memiliki sejarah yang kompleks dan beragam. Kerajaan Islam di Sumatra, seperti Kesultanan Perlak, telah berdiri sejak abad ke-8 M dan terkenal dengan produksi kayu…
perlak yang digunakan dalam pembuatan kapal. Kesultanan Perlak juga menjadi kawasan pelabuhan niaga yang strategis dan berkontribusi pada penyebaran Islam di wilayah tersebut. Di Pantai Utara Jawa, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Demak mempercepat proses Islamisasi dan mendorong perkembangan budaya Islam. Kerajaan-kerajaan ini juga menunjukkan perhatian terhadap pendidikan agama Islam dan memiliki peranan penting dalam percaturan politik di Jawa. Dalam kaitannya dengan penyebaran Islam di Indonesia, peran para ulama dan pedagang muslim sangat signifikan. Mereka membantu dalam pembentukan berbagai kerajaan Islam di Indonesia, termasuk di Sumatera dan Jawa. Penyebaran Islam di Indonesia juga terkait dengan adanya perdagangan dan interaksi budaya antara masyarakat setempat dengan pendatang muslim. Kerajaan-kerajaan Islam di Sumatra dan Pantai Utara Jawa memiliki peran penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Mereka juga menunjukkan perhatian terhadap pendidikan agama Islam dan memiliki peranan penting dalam percaturan politik di wilayah tersebut.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk membahas pelaksanaan Merdeka Belajar dalam Perspektif Pendidikan Agama Islam. Peneltian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data dengan menggunakan metode studi…
tudi pustaka. Di mana penulis mengkajinya dengan menelusuri dan mencari bahan serta mengumpulkan informasi yang yang bersumber dari buku, jurnal, tulisan dan laporan peneltian sebelumnya yang menjelaskan pelaksanaan merdeka belajar. Referensi utama dalam penelitian ini ialah : Rangkaian kebijakan Pendidikan terbaru Kemendimbud RI, tentang Kurikulum Merdeka. Selain itu, peneltian ini juga memanfaatkan sumber data berupa peraturan perundang-undangan negara dan sumber-sumber lain yang relevan. Hasil peneltian menunjukkan bahwa gagasan merdeka belajar oleh Kemendikbud adalah bentuk reformasi di bidang pendidikan, yang arahnya untuk memberikan kebebasan bagi siswa, guru dan satuan pendidikan dalam berinovasi dan pengembangan kualitas pendidikan. Sebagai mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam dapat diimplementasikan dan sejalan dengan merdeka belajar, yang memberikan ruang serta keleluasaan pada peserta didik agar dapat berkeksplorasi sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena itu diperlukan pembentukan peserta didik yang produktif, kreatif dan inovatif serta mempunyai keterampilan yang menunjang terhadap bidang yang diminati. Meskipun demikian kebebasan dalam arti harus konsisten menjaga agar tidak melanggar etika, norma serta nilai-nilai yang telah ditentukan oleh ajaran Islam.
Abstract:Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum…
ukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hadis tentang larangan berbuat zalim dalam kerangka keadilan sosial melalui pendekatan interdisiplin yang meliputi perspektif sosiologi, filsafat, dan maqāṣid al-syarī‘ah. Desain penelitian…
sain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana sumber data utama berupa hadis dalam Shahih Muslim beserta syarahnya, serta didukung oleh literatur ilmiah dari bidang sosiologi, filsafat, dan ushul fikih. Mekanisme pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan, kemudian diolah dengan teknik analisis deskriptif-analitis untuk menemukan keterkaitan makna hadis dengan konsep keadilan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan berbuat zalim dalam hadis memiliki dimensi luas, mencakup aspek moral, sosial, dan normatif, yang berfungsi menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Pembahasan mengungkap bahwa keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai prinsip etis, tetapi juga sebagai sistem yang menopang keteraturan masyarakat, menjamin distribusi hak secara proporsional, serta mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan jiwa dan harta. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi tiga perspektif keilmuan dalam membaca hadis secara tematik sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual. Implikasi penelitian ini bagi dunia pendidikan adalah memberikan kerangka analisis yang lebih luas dalam studi hadis, khususnya dalam mengaitkan teks keagamaan dengan realitas sosial, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian lanjutan yang mengembangkan pendekatan interdisiplin dalam kajian keislaman.