Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan akuntansi lingkungan terhadap kinerja keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Variabel independen…
en yang digunakan adalah Environmental Disclosure Score (EDS) yang dikonstruksi berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Standards, sementara kinerja keuangan diukur menggunakan Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE). Leverage, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian terdiri dari 32 perusahaan pertambangan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling, menghasilkan 160 observasi selama lima tahun. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan akuntansi lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (β = 0,124; p < 0,01) dan ROE (β = 0,187; p < 0,05). Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang secara aktif mengungkapkan informasi lingkungan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, konsisten dengan teori legitimasi dan teori pemangku kepentingan. Implikasi penelitian ini mendorong regulator dan perusahaan untuk meningkatkan standar pelaporan lingkungan sebagai bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik
Abstract:Pesatnya perkembangan e-commerce di Indonesia yang diikuti dengan inovasi layanan pembayaran digital seperti Shopee Paylater serta strategi promosi flash sale yang mempengaruhi perilaku konsumen. Penelitian ini bertujuan…
untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas Shopee Pay Later terhadap Keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening pada konsumen di Kota Cirebon. Metode yang digunakan Adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional, menggunakan Teknik purposive sampling terhadap sekitar 100 responden, serta dianalisis melalui regresi linier dan uji mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa aksesibilitas Shopee Pay Later berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan Keputusan pembelian, serta minat beli juga berpengaruh signifikan terhadap Keputusan pembelian dan berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan tersebut. Kemudahan akses, fleksibilitas pembayaran, dan strategi promosi berbasis urgensi mampu meningkatkan kecenderungan pembelian konsumen. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integritas antara teknologi finansial dan strategi pemasaran digital dalam membentuk perilaku konsumen serta sebagai dasar bagi pelaku konsumen serta sebagai dasar bagi pelaku e-commerce dalam merancang strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Abstract:Penelitian ini menganalisis partisipasi institusi masyarakat pedesaan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta implikasinya terhadap efektivitas program di Kecamatan Cijeruk, Kabupaten…
en Bogor. Penelitian ini berangkat dari masih terbatasnya kajian yang menempatkan institusi masyarakat pedesaan sebagai aktor utama pembangunan keluarga berbasis komunitas dan belum banyaknya penelitian yang menghubungkan pola partisipasi, faktor yang memengaruhi, strategi penguatan, serta outcome program secara integratif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif evaluatif. Data dikumpulkan pada Agustus sampai Oktober 2025 melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dokumentasi, dan kuesioner pendukung terhadap koordinator program, penyuluh lapangan, aparatur kecamatan dan desa, kader masyarakat, pengurus kelompok bina keluarga, tokoh masyarakat, dan keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi relatif aktif pada tahap pelaksanaan, tetapi masih lemah pada tahap perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan institusi masyarakat pedesaan penting untuk menggeser partisipasi dari simbolik menjadi substantif guna meningkatkan efektivitas program, perubahan perilaku, dan kesejahteraan keluarga.
Abstract:Sharing-economy merupakan model ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu, di mana pada awalnya manusia berburu, bekerja sama, dan saling barter selama ribuan tahun. Namun, model tersebut mengalami transformasi yang signifikan…
ifikan ketika teknologi terintegrasi di dalamnya. Hanya dengan satu sentuhan, kebutuhan dan ketersediaan layanan dapat langsung ditemukan. Pada sisi lain, sharing-economy dapat menyebabkan disrupsi pasar, regulasi, dan perlakuan non-diskriminatif (e.g. UMR, cuti, dan keselamatan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan dan meninjau dampak sharing-economy dari berbagai aspek, seperti ekonomi, regulasi, persaingan usaha, dan inklusi sosial secara holistik melalui Streamlined TPV Blueprint. Kerangka ini mencakup agenda-agenda yang sistematis dan komprehensif berupa model teknologi UTAUT2, teori partisipasi, dan teori value basic. Selanjutnya, penelitian ini memberikan solusi berupa paket kebijakan strategis melalui kolaborasi Hexahelix dan strategi 3H (Hexa: Optimization, Reformation, Acceleration). Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian jenis campuran, yaitu metode kuantitatif dengan pendekatan explanatory research dan quantitative descriptive, serta mengelaborasikan elemen-elemen kualitatif yang disajikan melalui pengumpulan informasi. Data dikumpulkan dengan metode triangulasi yang bersumber dari laporan industri, data statistik terkait, OECD, APJII, jurnal terakreditasi, dan internet. Kemudian, dilakukan pengkajian kembali atas data tersebut dalam memproyeksikan output penelitian berupa rekomendasi paket kebijakan ideal atas permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sharing-economy memberikan manfaat seperti efisiensi sumber daya, pertumbuhan wirausaha, dan inklusi sosial. Namun, sharing-economy juga menimbulkan tantangan seperti persaingan tidak adil dengan bisnis konvensional, polemik regulasi, serta kesejahteraan pekerja yang tidak terjamin. Temuan utama menyoroti perlunya strategi 3H dan kolaborasi Hexahelix untuk mengoptimalkan perkembangan sharing-economy. Keterbaruan penelitian ini adalah menyajikan analisis komprehensif dari implikasi sharing-economy di berbagai sektor serta memberikan inovasi rekomendasi paket kebijakan yang holistik pada jangka pendek, menengah, dan panjang.
Abstract:Studi literatur sistematis ini bertujuan untuk: (1) mensintesis dan menganalisis inkonsistensi temuan penelitian empiris mengenai efektivitas teori Fraud Pentagon dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan di Indonesia;…
; (2) mengidentifikasi sumber variasi hasil yang meliputi variasi operasionalisasi variabel, konteks penelitian, dan perbedaan metodologi; serta (3) mengembangkan dan mengusulkan seperangkat indikator operasional yang lebih komprehensif dan terstandarisasi untuk kelima elemen Fraud Pentagon berdasarkan konsolidasi tubuh literatur yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan systematic literature review dengan metode kualitatif deskriptif-analitis. Sumber data utama adalah 30 artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020-2025, yang telah dipetakan sebelumnya. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis konten tematik (thematic content analysis) dan sintesis naratif (narrative synthesis) untuk mengidentifikasi pola, kontradiksi, dan mengembangkan kerangka konseptual yang lebih kuat. Analisis mengungkap tiga temuan utama. Pertama, terdapat inkonsistensi hasil yang signifikan antar penelitian; misalnya, Financial Target (ROA) signifikan pada studi BUMN namun tidak signifikan pada sektor keuangan. Kedua, inkonsistensi ini bersumber dari: (a) variasi penggunaan proksi variabel (misal, Pressure diukur dengan ROA, leverage, atau perubahan aset), (b) pengaruh konteks spesifik (sektor, tata kelola), dan (c) perbedaan alat ukur kecurangan (F-Score, Beneish M-Score, studi kualitatif). Ketiga, sebagai kontribusi utama, penelitian ini berhasil mengembangkan 12 indikator Fraud Pentagon yang diperkaya dengan proksi empiris yang kuat dari literatur, seperti menambahkan frekuensi rapat dewan untuk Ineffective Monitoring dan kompleksitas kontrak untuk Nature of Industry. Kerangka indikator yang dikembangkan memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat sifat kontingensi teori Fraud Pentagon, serta implikasi praktis bagi regulator, auditor, dan dewan komisaris sebagai alat risk assessment yang lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan uji empiris lebih lanjut terhadap indikator yang dikembangkan dan integrasi pendekatan kuantitatif-kualitatif dalam penelitian mendatang.
Abstract:Pengembangan sistem transportasi publik terintegrasi merupakan salah satu strategi utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan kemacetan, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, serta rendahnya…
minat masyarakat terhadap angkutan umum. JakLingko hadir sebagai sistem integrasi antar moda transportasi publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas, tetapi juga sebagai representasi brand layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis brand image JakLingko serta implikasinya terhadap kepercayaan dan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi publik terintegrasi di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, khususnya terkait persepsi masyarakat, kualitas pelayanan, dan kepuasan pengguna JakLingko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa brand image JakLingko dipersepsikan positif sebagai transportasi publik yang modern, terpercaya, mudah diakses, dan terintegrasi. Brand image yang kuat tersebut berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan publik serta meningkatkan minat masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan brand image dalam sektor publik, yang didukung oleh kualitas pelayanan dan konsistensi kebijakan, memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan transportasi publik yang berkelanjutan.
Abstract:Saung Gokar merupakan usaha mikro sektor kuliner di Karawang yang menghadapi berbagai kendala operasional, meliputi keterbatasan tenaga kerja, penyesuaian modal, pengelolaan bahan baku, dan strategi pemasaran. Penelitian…
ini bertujuan menganalisis proses pengambilan keputusan pemilik dalam menghadapi kendala tersebut serta implikasinya terhadap keberlanjutan usaha. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara adaptif dan responsif berdasarkan pengalaman pemilik dan kondisi operasional harian. Keputusan tersebut berperan dalam menjaga stabilitas usaha, meskipun masih diperlukan penguatan pemasaran digital dan pencatatan keuangan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi UMKM kuliner dalam mengoptimalkan pengambilan keputusan guna meningkatkan keberlanjutan usaha.
Abstract:Wakaf uang berjangka waktu merupakan instrumen perwakafan yang memberikan hak kepada wakif untuk memperoleh kembali pokok wakaf setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati, namun pengaturan mengenai batas tanggung jawab…
awab nadzir terhadap penurunan nilai wakaf akibat faktor ekonomi masih belum diatur secara jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum nadzir dan implikasi yuridisnya dalam pengelolaan wakaf uang berjangka waktu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nadzir berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai penerima amanah sekaligus pihak yang terikat hubungan kontraktual dengan wakif, sehingga memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan, pengembangan, serta pengembalian pokok wakaf. Tanggung jawab nadzir tidak bersifat mutlak dan hanya dapat dibebankan apabila terbukti terdapat kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kekosongan norma mengenai batas tanggung jawab nadzir terhadap risiko ekonomi eksternal yang menyebabkan belum terwujudnya kepastian hukum dalam wakaf uang berjangka waktu.
Abstract:Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya keterlambatan proses balik nama hak atas tanah yang disebabkan oleh kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), khususnya dalam menyerahkan akta dan dokumen ke…
e Kantor Pertanahan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang mewajibkan penyampaian dokumen dalam waktu tertentu dengan praktik di lapangan yang belum optimal, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum PPAT atas kelalaian dalam penyelesaian balik nama hak atas tanah serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian PPAT dalam menyelesaikan proses balik nama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan pertanggungjawaban secara perdata, administratif, dan etik. Novelty penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kelalaian administratif PPAT tidak hanya berdampak pada aspek prosedural, tetapi juga berimplikasi pada tanggung jawab hukum yang komprehensif, termasuk kewajiban ganti rugi dan sanksi profesi. Simpulan penelitian ini adalah bahwa PPAT yang lalai dalam menjalankan kewajibannya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara berlapis, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah.
Abstract:Tansformasi digital telah mengubah pola hubungan hukum masyarakat Indonesia, termasuk dalam aspek pembuktian perkara perdata. Dokumen dan informasi yang sebelumnya berbentuk fisik kini banyak hadir dalam format elektronik,…
k, seperti email, pesan instan, dokumen digital, serta rekam jejak transaksi daring. Perkembangan tersebut menuntut penyesuaian sistem pembuktian perdata yang secara historis bertumpu pada alat bukti klasik sebagaimana diatur dalam HIR/RBg dan KUH Perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bukti elektronik dalam hukum acara perdata, mengkaji parameter kekuatan pembuktiannya yang meliputi keabsahan (admissibility), autentikasi dan integritas (reliability), serta pembobotan (probative weight), serta menilai implikasi penerapan e-Court dan e-Litigation terhadap praktik pembuktian di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode studi pustaka, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, bukti elektronik telah diakui sebagai alat bukti hukum yang sah melalui UU ITE dan diposisikan sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan materiil, khususnya terkait autentikasi dan integritas data. Praktik e-Litigation memperluas penggunaan dokumen elektronik dalam proses beracara, tetapi juga memunculkan tantangan terkait originalitas, risiko manipulasi, dan pemenuhan formalitas.