Abstract:Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, berkembang sejak era Nabi Muhammad SAW hingga zaman modern. Sebagai pedoman hidup yang holistik, hukum ini tidak hanya mengatur aspek keagamaan,…
, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan politik, menjadikannya relevan dalam berbagai konteks sejarah dan budaya. Penelitian ini membahas perjalanan hukum Islam mulai dari penerapan langsung di masa Nabi, perkembangan mazhab-mazhab hukum pada era klasik, hingga tantangan globalisasi di era modern. Mekanisme ijtihad yang diterapkan para ulama menjadi kunci fleksibilitas hukum Islam dalam menanggapi perubahan zaman, memungkinkan sistem ini tetap adaptif tanpa kehilangan esensi dasarnya. Pada era klasik, hukum Islam berkembang melalui pembentukan institusi peradilan yang terstruktur dan karya-karya ulama besar, seperti Al-Muwatta dan Al-Umm. Sementara itu, era modern menunjukkan upaya kodifikasi seperti Majallah al-Ahkam al-Adliyyah, yang menjadi model bagi integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional di berbagai negara. Selain itu, konsep keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia yang ditawarkan oleh hukum Islam berkontribusi pada pembentukan norma hukum internasional yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk memahami fleksibilitas hukum Islam dan potensinya dalam memperkaya sistem hukum global. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu tetap relevan di tengah perubahan sosial dan tantangan global, menjadikannya salah satu elemen penting dalam menciptakan keadilan universal.
Abstract:Pengentasan kemiskinan dalam perspektif Islam merupakan suatu upaya komprehensif yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan spiritual. Islam menekankan pentingnya keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab bersama melalui instrumen…
nstrumen seperti zakat dan sedekah, yang berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan. Penulis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan teknik Studi Sastra atau Penelitian Perpustakaan untuk mengumpulkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan serta tindakan yang mereka amati. Umat mendesak individu untuk mendukung dan membantu satu sama lain, menciptakan komunitas yang inklusif. Melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi aktif, pengentasan kemiskinan diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Islam berupaya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, serta mengurangi kesenjangan sosial di tengah umat.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengutamakan produk impor dari perspektif hukum ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur untuk mengumpulkan data dan…
analisis kualitatif untuk mengevaluasi kebijakan impor yang telah diterapkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakselarasan antara beberapa kebijakan impor dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi kebijakan impor yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pembahasan mengenai hasil penelitian ini meliputi identifikasi dampak kebijakan impor terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, potensi perbaikan kebijakan impor, serta implikasi pentingnya mempertimbangkan perspektif ekonomi syariah dalam merumuskan kebijakan impor di masa depan. Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat potensi untuk meningkatkan kebijakan impor agar lebih sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah, seperti dengan mengembangkan mekanisme distribusi yang lebih adil dan memberdayakan sektor-sektor ekonomi yang berkeadilan.
Abstract:Ibnu Khaldun merupakan salah satu tokoh besar dalam tradisi pemikiran Islam yang kontribusinya tidak hanya terbatas pada bidang sejarah, tetapi juga mencakup ilmu sosial dan ekonomi. Melalui karyanya Muqaddimah, ia mengemukakan…
mukakan berbagai konsep ekonomi yang bersifat mendasar, seperti nilai kerja, pembagian kerja, peran negara, kebijakan pajak, serta keterkaitan antara ekonomi dan peradaban. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Ibnu Khaldun dan menganalisis relevansinya dalam konteks ekonomi modern, khususnya dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemikiran Ibnu Khaldun bersifat komprehensif dan integratif karena memadukan dimensi ekonomi, sosial, politik, dan moral. Pemikirannya tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menawarkan landasan normatif dan praktis bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Abstract:Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap penting dalam peradilan pidana karena pada tahap inilah hakim dan para pihak menilai secara terbuka kebenaran materiil melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi. Artikel…
el ini membahas makna pemeriksaan dan persidangan, tahapan hukum acara pidana dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, serta peran penting masing-masing aktor peradilan dalam menjaga proses yang adil. Melalui pendekatan normatif terhadap KUHAP dan literatur hukum, penelitian ini menegaskan bahwa persidangan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pihak menjunjung prinsip due process of law, keterbukaan, dan independency hakim. Di samping itu, kehadiran bukti elektronik dan tuntutan publik atas transparansi putusan menunjukkan perlunya pembaruan prosedur agar sistem peradilan pidana tetap adaptif dan mampu menghasilkan putusan yang berkeadilan.
Abstract:Penghormatan terhadap agama lain merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang berakar pada misi kenabian dan prinsip rahmatan lil ‘alamin. Islam memandang bahwa Allah SWT telah mengutus nabi dan rasul kepada setiap…
iap umat, meskipun tidak seluruhnya disebutkan dalam Al-Qur’an. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep menghormati agama lain sebagai warisan kenabian berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an melalui pendekatan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, serta menganalisis relevansinya dalam konteks pendidikan Islam, khususnya penguatan moderasi beragama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode kajian pustaka dan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur’an, seperti QS. An-Nahl: 36 dan QS. Ghafir: 78. Hasil kajian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Mishbah menegaskan prinsip universalitas kenabian yang melahirkan sikap teologis moderat, terbuka, dan menghargai keberagaman agama tanpa mengaburkan prinsip tauhid. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai ini merupakan bagian dari akhlak profetik yang penting untuk diinternalisasikan melalui pembelajaran, guna membentuk karakter peserta didik yang toleran, berkeadilan, dan mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat plural. Dengan demikian, penghormatan terhadap agama lain tidak dimaknai sebagai relativisme akidah, melainkan sebagai manifestasi nilai-nilai kenabian yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan.
Abstract:Desentralisasi pendidikan menuntut tata kelola pendidikan tinggi yang mampu merespons kebutuhan dan karakteristik daerah secara berkeadilan. Namun, praktik kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan…
jangan antara perumusan kebijakan nasional dan implementasi di tingkat daerah, terutama dalam aspek pemerataan pendanaan, konsistensi regulasi, dan posisi perguruan tinggi swasta. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi di era desentralisasi melalui studi kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi tokoh, melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi kebijakan pendidikan tinggi. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada teori kebijakan publik, desentralisasi, dan tata kelola pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI berperan strategis sebagai aktor agenda setting, advokasi kepentingan daerah, dan pengawas implementasi kebijakan pendidikan tinggi, meskipun perannya dibatasi oleh kewenangan konstitusional. Kepemimpinan pendidikan Dedy Iskandar Batubara memperlihatkan upaya menjembatani kepentingan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, khususnya dalam memperjuangkan keadilan bagi perguruan tinggi swasta dan pendidikan tinggi di daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pendidikan tinggi memerlukan desain kebijakan yang lebih konsisten, desentralistik, dan berkeadilan dengan pelibatan substantif DPD RI dan pemerintah daerah dalam sistem kebijakan nasional.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Nilai Karakter Berkebinekaan Global Siswa Kelas V di SD Negeri 01 Anjongan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data dan sumber data yang diperoleh…
eroleh menggunakan sistem pengumpulan data observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V dan guru kelas V. Hasil observasi menyatakan bahwa siswa kelas V tersebut telah berproses dalam upaya Pembelajaran dengan hasil yang menunjukkan bahwa sebagian besar siswa kelas V mempunyai sikap kebinekaan dalam dirinya dengan menunjukkan proses ruang lingkup lingkungan kelas dan sekolah dengan pencapaian elemen kebinekaan global yang lebih dominan tinggi dalam pencapaian, Mengenal dan Menghargai Budaya 99,5%, Komunikasi dan Interaksi antar Budaya 90%, Refleksi dan Tanggung Jawab Terhadap Pengalaman Kebinekaan 90,6% dan Berkeadilan Sosial 99,1% di dalam kelas dengan menunjukkan pencapaian observasi tentang Kebinekaan Global dalam pencapaian Indikator Kebinekaan Global.
Abstract:Hutang luar negeri merupakan instrumen fiskal strategis yang diadopsi pemerintah Indonesia guna mengakomodasi defisit anggaran serta mengakselerasi pembangunan infrastruktur nasional. Kendati demikian, akumulasi hutang yang…
ang terus tereskalasi memicu diskursus mengenai potensi timbulnya fenomena debt overhang, di mana beban kewajiban yang melampaui kapasitas produktif justru bertransformasi menjadi disinsentif bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dampak sistematis hutang luar negeri terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus melakukan pengujian empiris terhadap relevansi teori debt overhang dalam konjungtur ekonomi nasional. Metode penelitian yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan mengutilisasi analisis data sekunder yang bersumber dari otoritas moneter serta lembaga statistik resmi. Berbeda dengan evaluasi sistem administrasi seperti SIHALAL yang menitikberatkan pada efektivitas prosedural, studi ini berfokus pada analisis variabel makroekonomi fundamental, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio hutang. Selaras dengan paradigma inovasi administrasi publik, pengelolaan hutang yang transparan, akuntabel, dan presisi merupakan manifestasi dari efektivitas pelayanan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta resiliensi fiskal. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memetakan ambang batas (threshold) optimal hutang luar negeri agar tetap berfungsi sebagai katalis pembangunan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekonomi jangka panjang, sekaligus menjadi rujukan strategis bagi otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan pembiayaan negara yang lebih mandiri, kredibel, dan berkeadilan.
Abstract:Perselisihan hubungan industrial, khususnya pemutusan hubungan kerja (PHK), merupakan salah satu bentuk konflik yang sering terjadi dalam hubungan kerja di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai tidak…
ak efisien karena memerlukan waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa non litigasi menjadi instrumen penting dalam hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan mediasi serta efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terbaru (2020–2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam menciptakan penyelesaian yang cepat dan berkeadilan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor non yuridis seperti itikad baik para pihak dan kualitas mediator.