Abstract:Kriminalisasi honor killing atau pembunuhan demi kehormatan menghadirkan tantangan serius terhadap rasionalitas putusan pidana, khususnya ketika klaim kehormatan diperlakukan sebagai alasan yang meringankan tanpa pemeriksaan…
saan yang memadai terhadap hubungannya dengan fakta-fakta yang relevan secara hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja pemberian alasan yang dapat diaudit untuk menilai posisi motif kehormatan dalam hukuman pidana dan untuk merumuskan kriteria yang membedakan kehormatan sebagai dasar faktual dari kehormatan sebagai faktor pemberat. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat uji pemberian alasan yang memeriksa dasar bukti, relevansi hukum, dan kesesuaian tujuan hukuman, serta uji pembobotan motif yang mengoperasionalkan enam indikator: persetujuan masyarakat, tindakan kolektif, perencanaan, kekejaman, intimidasi saksi atau campur tangan dalam proses peradilan, dan dampak diskriminatif terhadap korban. Hal ini menutup pintu bagi simpati sosial sebagai faktor yang meringankan, sekaligus memberikan dasar normatif untuk memperlakukan kehormatan sebagai faktor pemberat ketika berfungsi sebagai legitimasi kekerasan pribadi dan mekanisme kontrol sosial. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi untuk memperkuat disiplin dalam menentukan dasar-dasar hukuman dan konsistensi dalam penerapan pedoman hukuman pada kasus pembunuhan demi kehormatan.
Abstract:Pengawasan Pemilu Lokal (PPL) merupakan bagian integral dari proses demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk memastikan keberlangsungan pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Salah satu elemen penting dalam PPL adalah pengajuan…
engajuan honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember. Proses pengajuan honor ini memerlukan sistem yang teratur dan transparan guna memastikan bahwa pengawas pemilu menerima penghargaan yang pantas atas kontribusi mereka. Pertama, proses pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember dimulai dengan pengumpulan data mengenai kinerja dan partisipasi Panwascam selama masa pengawasan pemilu. Hal ini meliputi pencatatan aktivitas pengawasan, jumlah jam kerja, serta laporan kegiatan yang telah dilakukan oleh masing-masing anggota Panwascam. Kedua, setelah data terkumpul, Panwascam melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi yang tercatat. Proses verifikasi ini penting untuk memastikan keabsahan data dan meminimalisir potensi kesalahan atau penyalahgunaan dalam pengajuan honor kepada Bawaslu. Ketiga, setelah verifikasi selesai, Panwascam menyusun laporan akhir yang memuat rincian aktivitas dan prestasi selama masa pengawasan. Laporan ini menjadi dasar untuk menghitung jumlah honor yang layak diterima oleh masing-masing anggota Panwascam. Keempat, laporan akhir kemudian disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Jember untuk proses evaluasi lebih lanjut. Bawaslu akan melakukan penilaian terhadap kinerja Panwascam berdasarkan laporan yang disampaikan serta kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kelima, dalam proses evaluasi, Bawaslu juga akan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti tingkat kehadiran, kualitas laporan, serta kontribusi dalam menyelesaikan potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayah kecamatan masing-masing. Keenam, setelah evaluasi selesai, Bawaslu Kabupaten Jember akan menetapkan jumlah honor yang akan diberikan kepada Panwascam. Penetapan ini dilakukan dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia serta keadilan dalam pemberian honor kepada setiap anggota Panwascam. Ketujuh, setelah penetapan honor, Bawaslu Kabupaten Jember akan mengumumkan keputusan tersebut kepada Panwascam dan memberikan petunjuk mengenai prosedur pencairan honor yang akan dilakukan. Kesimpulannya, pengajuan honor Panwascam ke Bawaslu Kabupaten Jember melibatkan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan data, verifikasi, penyusunan laporan, evaluasi, penetapan honor, dan pengumuman keputusan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka dalam menjaga integritas dan kelancaran pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan.
Abstract:Evaluasi kinerja pegawai honorer di instansi publik seringkali bergantung pada penilaian linguistik yang subjektif, sehingga memicu bias penilai dan keterbatasan akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian…
n ini mengusulkan model hibrida Fuzzy-Weighted Product. Logika Fuzzy diterapkan untuk mentransformasikan istilah linguistik menjadi Triangular Fuzzy Numbers (TFN) dan skor tegas (crisp), sementara metode Weighted Product digunakan untuk mengagregasikan skor tersebut berdasarkan bobot multi-kriteria. Model ini dievaluasi melalui studi kasus yang melibatkan sepuluh pegawai honorer berdasarkan lima kriteria: disiplin, tanggung jawab, kualitas kerja, kerja sama, dan inisiatif. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model hibrida ini berhasil meminimalkan subjektivitas penilai dan menghasilkan perengkingan yang dapat direproduksi secara matematis. Analisis sensitivitas mengonfirmasi stabilitas hasil peringkat akhir, sehingga model Hibrida Fuzzy Weighted Product yang diusulkan ini sangat sesuai untuk digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam sistem pendukung keputusan untuk penilaian kinerja di sektor publik.
Performance evaluation of honorary employees in public institutions often relies on subjective linguistic assessments, leading to evaluator bias and limited accountability. To address this, this paper proposes a Hybrid Fuzzy-Weighted Product (Fuzzy-Weighted Product) model. Fuzzy Logic is adopted to transform linguistic terms into Triangular Fuzzy Numbers (TFN) and crisp scores, while the Weighted Product method aggregates these scores based on multi-criteria weights. The model was evaluated using a case study of ten honorary employees across five criteria: discipline, responsibility, work quality, cooperation, and initiative. The experimental results demonstrate that the hybrid model successfully minimizes evaluator subjectivity and delivers mathematically reproducible rankings. A sensitivity analysis confirms the stability of the final rankings, making the proposed Hybrid Fuzzy–Weighted Product model highly suitable as a core framework for decision-support systems in public sector performance appraisal.