Abstract:Fenomena thrifting, terutama impor pakaian bekas ilegal dari Korea Selatan, berkembang pesat di Indonesia dan berdampak negatif terhadap industri tekstil nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan…
thrifting, dampaknya terhadap daya saing industri lokal, serta menelaah kebijakan pemerintah dalam mengatasinya. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan data sekunder dari instansi resmi, ditemukan bahwa thrifting telah menjadi tren konsumsi di kalangan anak muda urban, namun menimbulkan tantangan serius berupa penurunan produksi, PHK, dan persaingan harga tidak sehat. Meskipun larangan impor pakaian bekas telah diterapkan melalui Permendag No. 40 Tahun 2022, penegakan hukum masih terbatas akibat lemahnya pengawasan dan tingginya transaksi digital. Secara teoretis, temuan ini mendukung pendekatan neo-realisme dalam studi Hubungan Internasional, di mana negara bertindak untuk melindungi kepentingan ekonomi domestiknya dari ancaman eksternal. Secara metodologis, penelitian ini menunjukkan pentingnya studi berbasis kebijakan yang memadukan kajian ekonomi-politik global, perdagangan lintas batas, dan peran aktor non- negara dalam era digital.
Abstract:Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal logging dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan studi kasus Perkara No. 532/Pid.Sus LH/2023/PN Jambi. Fenomena illegal logging di Indonesia,…
ndonesia, khususnya di Provinsi Jambi, menimbulkan kerusakan hutan, hilangnya fungsi ekosistem, serta pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Dalam kerangka hukum positif, penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, yang mengatur sanksi pidana penjara, denda, dan perampasan barang bukti. Namun, implementasi di lapangan menghadapi kendala, seperti keterbatasan aparat penegak hukum dan keterlibatan berbagai pihak. Dari perspektif hukum Islam, tindakan illegal logging dikategorikan sebagai jarimah ta’zir karena perusakan alam dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya perlindungan jiwa, harta, dan kelestarian lingkungan. Putusan hakim dalam perkara ini dianalisis berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, teori putusan hakim, dan maqāṣid al-syarī‘ah untuk menilai sejauh mana keadilan substantif terwujud bagi pelaku maupun masyarakat. Hasil penelitian diharapkan memberi kontribusi pada pengembangan hukum pidana dan hukum Islam dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging secara komprehensif.
Abstract:Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan fokus pada kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi. Aborsi, sebagai fenomena…
mena sosial dan hukum, menimbulkan problematika karena bertentangan dengan norma hukum, moral, serta prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dalam hukum positif Indonesia, larangan aborsi diatur secara tegas dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan pengecualian dalam kondisi darurat medis atau akibat pemerkosaan. Sementara itu, dalam hukum Islam, aborsi dipandang sebagai tindakan penghilangan nyawa janin yang termasuk kategori pembunuhan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa ibu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode deskriptif analitis melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap aborsi di Jambi masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat penegak hukum, minimnya sarana pendukung, serta resistensi budaya dan stigma sosial. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan jiwa, keturunan, dan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana dan hukum Islam, serta menjadi masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan berkeadilan.
Abstract:Penelitian ini membahas penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam perspektif hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Restorative justice dipandang sebagai pendekatan…
ndekatan alternatif terhadap sistem peradilan retributif yang cenderung menghukum anak pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan, pendidikan, serta kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ulama terkait konsep ta’zir. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem hukum positif Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan ruang bagi penerapan restorative justice dengan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan, pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun istilah restorative justice tidak digunakan secara eksplisit, prinsip-prinsip yang mendasarinya sejalan dengan konsep ta’zir, yaitu hukuman yang bersifat mendidik, memperbaiki, dan memberikan efek jera tanpa mengabaikan martabat manusia. Dengan demikian, baik hukum pidana positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa. Kajian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan sistem pemidanaan anak yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan syariat Islam.
Abstract:Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan sosial, ekonomi, moral, serta keamanan nasional. Kondisi ini mendorong diterapkannya…
kannya sanksi pidana berat, termasuk pidana mati, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pidana mati bagi pengedar narkotika menimbulkan perdebatan karena di satu sisi dianggap melanggar hak asasi manusia, namun di sisi lain dinilai sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi bangsa. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penerapan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika serta relevansinya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan, analisis perundang-undangan, serta perbandingan hukum. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hukum pidana dan praktis dalam penyempurnaan kebijakan hukum nasional di bidang narkotika. Penelitian ini juga menelaah kesesuaian pidana mati dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, kajian ini berusaha menghadirkan perspektif yang komprehensif mengenai legitimasi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika..
Abstract:Terapi bacaan Al-Qur’an melalui Surat Al-Baqarah merupakan pendekatan spiritual Islam yang efektif dalam menangani gangguan psikologis seperti kecemasan, stres, dan depresi, serta gangguan spiritual berupa sihir, jin, dan…
dan kerasukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas Surat Al-Baqarah dalam praktik ruqyah syar’iyyah, khususnya dalam konteks penyembuhan mental dan pembersihan rumah dari pengaruh negatif makhluk halus. Kajian dilakukan melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mengacu pada tafsir klasik, hadis sahih, dan artikel ilmiah terkini yang terindeks di Google Scholar dan Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat kunci dalam Surat Al-Baqarah—seperti Ayat Kursi dan dua ayat terakhir—memiliki peran signifikan dalam perlindungan spiritual, penangkal sihir, dan pengusiran jin dari rumah. QS. Yunus 10:57 dan QS. Al-Isra’ 17:82 menegaskan dimensi syifa’ Al-Qur’an sebagai penyembuh hati dan pikiran. Terapi ini juga berdampak positif pada stabilitas emosi, ketenangan batin, serta penguatan keimanan. Dengan demikian, Surat Al-Baqarah merupakan media terapi Qur’ani yang komprehensif dan sangat relevan untuk diterapkan sebagai bagian dari pengobatan Islam integratif. Artikel ini merekomendasikan penerapan ruqyah berbasis Surat Al-Baqarah sebagai solusi spiritual dalam menangani gangguan sihir, pemulihan kesehatan mental, dan perlindungan rumah secara Islami.
Abstract:Pada umumnya pekerja PLN beresiko saat bekerja terutama pekerja bagian lapangan karena berhadapan dengan instalasi listrik yang bertegangan tinggi dan mempunyai risiko kematian yang tinggi pula, kerena itu peran alat pelindung…
indung diri (APD) berperan penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, sumber penyebab terjadi kecelakaan yang dominan adalah kecerobohan pekerja, konstruksi tidak aman, dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pengetahuan dan sikap terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja PT. PLN (Pesero) ULP Subulussalam. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan 31 sample pekerja yang memenuhi syarat pada penelitian ini. Hasil penelitian dari analisis univariat menunjukkan bahwa sebagian besar responden patuh terhadap penggunaan APD yaitu sebanyak 23 responden (74,2%), pengetahuan responden sebagian besar baik 24 responden (77,4%) dan sikap responden baik sebesar 24 responden (77,4%). Hasil penelitian analisis bivariat menggunakan uji chi-square didapatkan adanya hubungan pengetahuan (p-value=0,000) dan sikap (p-value=0,02) terhadap kepatuhan penggunaan APD pada pekerja PT. PLN (Pesero) ULP Subulussalam Tahun 2024. Dari hasil penelitian ini diharapkan peran dari semua pihak terkait seperti pihak perusahaan serta pekerja untuk meningkatkkan pengetahuan dan sikap serta menerapkan program-program K3 khususnya penggunaan APD agar tehindar dari kecelakaan akibat kerja atau kerugian yang tidak diharapkan.
Abstract:Desa inklusi memberikan ruang pada minoritas yaitu penyandang disabilitas terhadap haki dani kewajibani yangi isetara, iharkat idan imartabat iyang isederajat serta memiliki iperan idan kedudukan iyang isama idalam kehidupan…
upan masyarakat di desa. Pemerintah Desa Ngawonggo Kabupaten Malang telah mengupayakan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dengan menetapkan Peraturani Desai Nomori 2i Tahuni 2023i tentangi Pembentukani Kelompoki Inklusi Penyandang Disabilitas Desa. Metode yang digunakan adalah pelatihan terapi fisik kepada kelompok penyandang Disabilitas. hasilnya ii pengabdiani kepada masyarakat ini dalam rangka optimalisasi merealisasikan tugas dan fungsi kelompok inklusi sebagai upaya mempercepat kemandirian bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan terapi fisik.
Abstract:Peran Satpol PP memiliki korelasi kuat dengan Penegakan Perda, sebagai mana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Satpol PP memiliki tugas Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan…
n masyarakat. Peran Satpol PP ini dapat diketahui dengan menggunakan teori peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) dengan indikator yaitu (1) Peran Antar Pribadi (2) Peranan Yang Berhubungan Dengan Informasi (3) Peran Pengambil Keputusan. Penelitian ini, Menggunakan metode penelitian deskritif kualitatif. Artinya metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah. Analisis data bersifat induktif/kualitatif. Dalam pengumpulan data, teknik yang dipergunakan adalah wawancara, dan studi pustaka. Data yang diperoleh selain keterangan narasumber, juga didapat dari studi lapangan, dan dokumentasi, Hasil penelitian dan data yang ada menunjukan, baik dari observasi lapangan maupun wawancara sama - sama menyebutkan bahwa memang diakui bersama peran Satpol PP dari ketiga indikator peran menurut Siswanto dalam Miftah Thoha (2012 : 21) terdapat satu indikator yaitu Peranan Pengambil Keputusan yang belum maksimal dalam peranan pengambil keputusan sanksi yang diberikan terhadap pedagang kaki lima tidak menggunakan sanksi yang ada di Perda K3 No. 4 Tahun 2008. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya pelanggaran Perda sementara. Pembinaan dan arahan perlu terus dilakukan agar dalam setiap diri personil Satpol PP tumbuh rasa tanggung jawab tinggi terhadap tugas dan fungsinya.
Abstract:Penelitian ini mengeksplorasi dampak kemajuan teknologi modern terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, di era industri 5.0. Dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan internet, proses…
penciptaan dan distribusi karya cipta menjadi lebih cepat dan mudah, namun di sisi lain, meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis dampak teknologi terhadap perlindungan hak cipta serta menilai sejauh mana solusi yang ada efektif. Artikel ini menekankan pentingnya kebijakan yang tepat, penegakan hukum yang kuat, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum di masyarakat untuk menjaga hak cipta. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, dan masyarakat untuk menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih baik. Penelitian ini juga membahas teori-teori seperti Reward Theory, Recovery Theory, dan Economic Growth Stimulus Theory sebagai dasar teoretis dalam melindungi hak cipta.