Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya Kecamatan Paguyaman. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan Program Keluarga…
luarga Harapan (PKH) yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat desa, pendamping sosial PKH, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Balate Jaya secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi telah dilakukan melalui pertemuan kelompok dan media komunikasi digital, meskipun masih terdapat kendala keterjangkauan informasi bagi sebagian KPM. Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan jumlah pendamping sehingga memengaruhi intensitas pendampingan. Sementara itu, aspek disposisi menunjukkan sikap pelaksana yang responsif, ramah, dan bertanggung jawab dalam mendampingi KPM. Adapun pada aspek struktur birokrasi, pelaksanaan program telah didukung oleh pembagian tugas yang jelas, penerapan prosedur kerja, serta koordinasi yang cukup baik antar pelaksana.
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Balate Jaya telah memberikan kontribusi positif dalam membantu pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Optimalisasi implementasi program perlu dilakukan melalui penguatan komunikasi yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya pelaksana, serta penguatan koordinasi antar pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan BPNT…
yang ditinjau dari aspek (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat selaku pendamping BPNT, serta masyarakat penerima manfaat (KPM), yang didukung dengan observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada aspek komunikasi masih ditemukan kendala dalam penyebaran informasi yang belum merata kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada aspek sumber daya, pelaksanaan program telah didukung oleh sumber daya manusia dan fasilitas yang memadai sehingga dapat menunjang kelancaran penyaluran bantuan. Pada aspek disposisi, pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan sikap yang baik dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pada aspek struktur birokrasi masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, program BPNT telah memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat di Desa Tinelo. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Tinelo Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyebaran informasi kepada KPM serta penguatan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) agar pelaksanaan program BPNT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran
Abstract:NURNANINGSI. 241422017. 2026. “KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PROGRAM JKN (Studi Pada Peserta BPJS Kesehatan di Rsud Banggai Laut)”. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo dengan…
ngan Pembimbing I Dr. Rusli Isa, M.Si.. dan Pembimbing II Dr. Alexander Badjuka, S.Si.,M.AP. Tujuan dari penelitian ini menganalisis kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari peserta BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, petugas administrasi, serta pihak manajemen rumah sakit yang terlibat dalam pelayanan Program JKN.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut secara umum telah berjalan cukup baik. Hal ini ditinjau berdasarkan lima dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman, yaitu bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (empathy). Dimensi bukti fisik menunjukkan tersedianya fasilitas pelayanan yang cukup memadai, meskipun masih terdapat beberapa sarana yang perlu ditingkatkan. Dimensi keandalan terlihat dari kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Pada dimensi daya tanggap, petugas telah berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif terhadap kebutuhan pasien. Dimensi jaminan tercermin dari kompetensi dan sikap profesional petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan. Sementara itu, dimensi empati terlihat melalui perhatian dan kepedulian petugas terhadap kondisi pasien. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti waktu tunggu pelayanan yang relatif lama pada jam-jam tertentu dan keterbatasan sumber daya manusia dalam menghadapi tingginya jumlah pasien.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik dalam Program JKN bagi peserta BPJS Kesehatan di RSUD Banggai Laut telah terlaksana dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek kecepatan pelayanan, ketersediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan guna meningkatkan kepuasan peserta BPJS Kesehatan.
Abstract:Pelaksanaan kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat menyeluruh. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan…
emasyarakatan secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dengan standar nasional, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterbatasan tenaga medis, lemahnya sosialisasi regulasi kepada pelaksana di level operasional, prosedur birokrasi yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan regulasi terbaru, serta melemahnya jejaring pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat menjadi hambatan nyata dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemasyarakatan dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan warga binaan dengan HIV/AIDS di Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap 13 informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, namun belum optimal, dengan dimensi disposisi menjadi kekuatan utama, sementara keterbatasan tenaga medis dan kesenjangan sosialisasi regulasi menjadi hambatan paling kritis. Melalui empat dimensi Edwards III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, penelitian ini mengidentifikasi celah sekaligus kekuatan dalam pelaksanaan kebijakan agar warga binaan dengan HIV/AIDS dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang manusiawi dan bermartabat.
Kata Kunci: Pelayanan Kesehatan, HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pemasyarakatan.
The implementation of correctional policy faces ongoing systemic obstacles in fulfilling the health service rights of inmates with HIV/AIDS. Despite Law Number 22 of 2022 on Corrections mandating equivalent health services for inmates, practical challenges persist, including a shortage of medical personnel, inadequate dissemination of regulations, misaligned bureaucratic procedures, and limited support from non-governmental organizations. This study argues that these barriers significantly hinder the realization of humane and dignified health services for inmates with HIV/AIDS. Using George C. Edwards III's policy implementation model, the study examines these issues at the Class IIA Narcotics Correctional Institution in Jakarta. Employing a descriptive qualitative approach, it draws on in-depth interviews, field observations, and document analysis with 13 informants. Findings indicate that while policy implementation is underway, it is not yet fully optimal; disposition emerges as a strength, but medical resource limitations and weak regulatory communication remain significant barriers. Through Edwards III’s four dimensions—communication, resources, disposition, and bureaucratic structure—the study identifies gaps and strengths to guide more effective health service delivery for inmates with HIV/AIDS.
Keywords: Health service, HIV/AIDS, Policy Implementation, Prisoner
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Klinik Marisa yang berlokasi di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, serta mengidentifikasi aspek layanan yang paling berkaitan dengan kualitas layanan…
ayanan berdasarkan persepsi pelanggan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan SERVQUAL yang meliputi lima dimensi, yaitu Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, serta didukung dengan analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas layanan secara umum dinilai baik, terutama pada dimensi Tangibles, Assurance, dan Empathy, dimana fasilitas klinik dinilai bersih dan cukup nyaman, staf berpenampilan rapi serta mampu memberikan penjelasan prosedur dengan jelas sehingga menumbuhkan rasa percaya pelanggan. Namun demikian, pada dimensi Reliability dan Responsiveness ma sih ditemukan kendala berupa ketidaktepatan waktu pelayanan, keterlambatan kehadiran dokter sesuai jadwal, serta lambatnya respons komunikasi kepada pelanggan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek layanan yang paling berkaitan dengan kualitas layanan adalah keandalan dan daya tanggap staf dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang direkomendasikan adalah strategi WO (Weakness-Opportunity) dan WT (Weakness-Threat), yaitu dengan meminimalkan kelemahan internal melalui perbaikan manajemen jadwal dan peningkatan respons komunikasi untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan layanan kecantikan, serta meningkatkan konsistensi operasional dan standar pelayanan guna mengurangi dampak persaingan dan menjaga loyalitas pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak klinik dalam meningkatkan kualitas layanan
Abstract:Artikel ini mengkaji efektivitas terapi bekam (hijamah) dan ruqyah terhadap regulasi tekanan darah dan detak jantung serta peluang sinerginya dalam praktik klinis. Tujuan penelitian adalah menilai bukti fisiologis–psikologis…
ologis kedua terapi dan merumuskan rekomendasi aplikatif yang selaras dengan tata laksana medis. Metode yang digunakan adalah studi pustaka terstruktur terhadap literatur ilmiah (kedokteran komplementer, kardiovaskular, psiko-fisiologi) dan sumber-sumber primer pengobatan Islam (Al-Qur’an, hadis) dengan pendekatan interpretatif-komparatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa bekam memberikan efek hemodinamik langsung berupa peningkatan perfusi, penurunan resistensi vaskular perifer, penurunan tekanan darah sistolik–diastolik, serta perbaikan variabilitas denyut jantung (HRV). Ruqyah terutama bekerja melalui reduksi stres dan pergeseran otonom ke arah parasimpatis, yang tercermin pada penurunan kecemasan, detak jantung, dan tekanan darah serta peningkatan HRV. Integrasi ruqyah sebelum bekam secara rasional berpotensi memberi efek aditif pada sumbu neuro–kardio–endokrin, sekaligus menurunkan respons stres prosedural. Simpulan: bekam dan ruqyah layak diposisikan sebagai terapi komplementer yang aman dan terjangkau untuk membantu pengendalian hipertensi dan stabilitas denyut, dengan perhatian pada seleksi pasien, kontraindikasi, asepsis, dan monitoring vital. Saran: perlunya standardisasi protokol (titik, durasi, “dosis” cawan; durasi dan materi ruqyah) serta uji acak terkontrol jangka panjang dengan luaran klinis, metrik HRV, dan biomarker stres untuk memperkuat validitas dan panduan praktik.
Abstract:Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekeliling proses pendidikan itu berlangsung yang terdiri dari masyarakat beserta lingkungan yang ada disekitarnya. Semua keadaan lingkungan tersebut berperan…
rperan dan memberikan kontribusi terhadap proses peningkatan kualitas pendidikan dan atau kualitas lulusan pendidikan. Perhatian manajer pendidikan/Top Manajemen (Kepala Sekolah) seharusnya adalah berupaya untuk mengintegrasikan sumber-sumber pendidikan dan memanfaatkannya secara optimal mungkin, sehingga semua sumber tersebut memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Salah satu sumber yang perlu dikelola adalah lingkungan masyarakat atau orang tua murid, termasuk stakeholders. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah: Mengapa Manajemen Pendidikan perlu Menangani Masyarakat (perlu Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat), secara optimal baik orang tua murid, stakeholders, tokoh masyarakat maupun institusi yang ada di lingkungan sekolah. fokus tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu: Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat di SMK PGRI 2 Sidoarjo serta Bagaimanakah proses Promosi Sekolah Kepada Masyarakat di SMK PGRI 2 Sidoarjo
Abstract:Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman…
caman lainya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak, dalam penelitian ini menggunakan teori Soerjono Soekanto (2002) dengan teori peran yaitu dilihat dari peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Metode dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang berperan dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak dimana saat ini UPT PPA melakukan pendampingan rohani, psikologis, mendampingi proses hukum hingga visum. Berdasarkan hasil temuan ada beberapa SOP dalam pelaksanaanya belum sesuai seperti waktu dan prosedur pendampingan yang harus menyesuaikan keadaan di lapangan dan akhirnya diberikan tidak tepat sesuai SOP kemudian belum terpenuhinya beberapa fasilitas, salah satunya adalah jalur disabilitas dan Pusat Pembelajaran Keluarga. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) diharapkan yang menjadi garda terdepan dalam pendampingan masalah kesehatan mental bagi anak dan orang tua.
Abstract:Penelitian ini mendeskripsikan tentang Efektivitas Pelayanan Perizinan Berbasis Online di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batam, menghadapi sejumlah masalah yakni perizinan yang keluar…
luar tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), kurangnnya informasi mengenai Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dan masih lemahnya pemahaman para pelaku usaha dan pentingnya legalitas usaha,selain itu sistem online yang sering tidak dapat di akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pelayanan perizinan penanaman modal di DPMPTSP Kota Batam, dengan menggunakan teori Campbell. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,adapun instrument penelitiannya yaitu pedoman wawancara, dokumentasi, sumber data penelitian ini adalah hasil wawancara. Adapun hasilnya adalah pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis online di Kota Batam sudah berjalan dalam memberikan kemudahan perizinan tetapi masih belum efektif. Pada indikator keberhasilan program, masih lemahnya antusias dan pemahaman masyarakat sebagai pelaku usaha terkait dengan OSS, indikator kedua keberhasilan sasaran,masih banyak pelaku usaha yang tidak tahu pentingnya legalitas bagi pelaku usaha. Pada indikator ketiga kepuasan terhadap program, memiliki nilai hasil indeks kepuasan masyarakat yang bermutu dan pengaduan melalui SPAN Lapor langsung direspon oleh DPMPTSP. Pada indikator keempat input dan output,pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam menggunakan pelayanan izin usaha OSS-RBA, selain itu masih adanya perizinan yang dikeluarkan tidak sesuai SOP karena sistem OSS tidak dapat diakses sehingga DPMPTSP tidak bisa memverifikasi. Pada indikator kelima pencapaian tujuan menyeluruh, perizinan berbasis online sudah tercapai dalam tujuannya meskipun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa kendala.
Abstract:This study aims to analyze the impact of using the mind mapping method on the ability to write procedural texts by utilizing Canva media among 11th-grade students at Air Joman Private High School during the 2023/2024 academic…
demic year. This research employs a true experimental design with a posttest-only control group design, involving 124 students randomly selected to be placed in two classes: the control class and the experimental class. The results indicate that the experimental class, which implemented the mind mapping method with Canva media, had an average score of 81.84, higher than the control class, which only used Canva media without the mind mapping method, with an average score of 74.39. Statistical tests revealed that the mind mapping method had a significant impact on improving procedural text writing skills, with a to value of 106.42, far exceeding the critical t-value at the 5% significance level (2.01) and the 1% significance level (2.68). Therefore, the alternative hypothesis is accepted, demonstrating that the use of the mind mapping method along with Canva media is proven to be effective in enhancing students' ability to write procedural texts.