Abstract:Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Perusahaan Daerah (Perumda) Perkebunan Kahyangan Jember berada di Jl. Gajah Mada No. 245, Kaliwates Kidul, Kaliwates…
iwates Kec. Kaliwates, Jember, Jawa Timur 6813. Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kahyangan Jember berdiri sejak tanggal 12 Februari 1969. Perusahaan ini bergerak di bidang pengolahan biji kopi dan karet. Perusahaan Daerah Perkebunan Khayangan melakukan pengendalian proses produksi bertujuan untuk menghasilkan olahan kopi berupa kopi bubuk yang bermutu tinggi, pengendalian produksi meliputi input, transformasi, dan output. Pengendalian ini berfokus dalam menjaga mutu bubuk kopi pada setiap tahapannya. Tahapan input berfokus pada pengendalian bahan baku berupa sortasi mutu kopi ose yang diperlukan untuk bahan baku kopi bubuk, pengendalian tenaga kerja, dan perlatan yang akan digunakan. Pengendalian output berfokus pada pengemasan dan perlabelan sebagai informasi produk kepada konsumen. Proses produksi yang dilakukan perusahaan membuktikan adanya pengendalian pada setiap tahapan pada Perumda Perkebunan Kahyangan Jember sebagai upaya menjaga mutu produknya. Pengendalian itu sangat berdampak pada proses produksi perusahaan, karena perusahaan menilai dengan adanya pengendalian pada setiap tahapannya akan memperlancar proses produktivitas perusahaan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pelatihan penggunaan website informasi bagi tenaga pendidik di Brainfor Islamic School. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis…
dalam memanfaatkan website sebagai alat efektif dalam mendukung pembelajaran dan pengelolaan informasi di sekolah. Metode pelatihan meliputi penyampaian teori, demonstrasi praktis, dan sesi interaktif di mana peserta dapat berlatih langsung. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelatihan berdasarkan peningkatan pemahaman dan penerapan praktik menggunakan website informasi. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang manfaat dan potensi website dalam konteks pendidikan Islam di Brainfor Islamic School. Diharapkan bahwa pelatihan ini akan membawa perubahan positif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi, kualitas pembelajaran, dan interaksi antara stakeholder di Brainfor Islamic School. Kesimpulannya, pelatihan penggunaan website informasi membuktikan efektif dalam meningkatkan penggunaan teknologi informasi di lingkungan pendidikan Islam.
Abstract:Peranan Teknologi pada zaman saat ini begitu sangat pesat. Dimana penguasaan teknologi menjadi syarat utama dalam penerimanaan tenaga kerja. Lembaga Pelatihan Komputer LKP ARVI Com adalah salah satu lembaga pelatihan pada…
a bidang computer. Pelatihan computer menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mempermudah dalam mendapatkan pekerjaan. Pengabdian masyarakat mengambil topic tentang Micsosoft Excel, karena aplikasi perkantoran ini yang digunakan untuk menghitung, mengolah, dan menampilkan data. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada siswa dan siswa mengenai Microsoft excel.
Abstract:Pekerja outsourcing merupakan tenaga kerja yang direkrut oleh perusahaan penyedia jasa untuk bekerja pada perusahaan pengguna jasa. Praktik outsourcing memberikan efisiensi bagi perusahaan, namun menimbulkan tantangan terkait…
rkait pemenuhan hak-hak pekerja. Secara hukum ketenagakerjaan Indonesia, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing seperti upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pesangon dibebankan pada perusahaan penyedia jasa. Adapun permasalahan yang diabahas adalah tanggung jawab hukum pemberi kerja (user) terhadap pekerja outsourcing setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menjelaskan Secara hukum, tanggung jawab utama pemenuhan hak pekerja outsourcing berada pada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, sedangkan perusahaan pengguna jasa tidak memikul tanggung jawab langsung. Hubungan kerja triangular ini sering menimbulkan ketidak pastian hak bagi pekerja, sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting.
Abstract:Sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mencetak (calon) guru professional, Universitas HKBP Nommensen, khususnya Program Studi Pendidikan Ekonomi berusaha untuk selalu mendukung program pemerintah…
erintah meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan mempersiapkan lulusannya agar mampu menguasai empat kompetensi mutlak seorang guru sehingga setiap lulusan tidak hanya mampu menjadi guru tetapi siap menjadi guru professional. Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kompetensi kepribadian, profesional, sosial, dan pedagogik mahasiswa Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) sebagai calon guru ekonomi.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi pedagogik mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi. Data yang digunakan adalah data primer yang pengumpulannya dilakukan dengan metode dokumentasi dan penyebaran angket/ kuesioner
Abstract:Pailit adalah posisi atau keadaan debitur tidak mampu membayarkan utangnya kepada para kreditur. Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit (bangkrut), dalam pemutusan kerja tentunya ada…
a resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu pemenuhan hak-hak atas pekerja/buruh. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tindakan perusahaan terhadap para pekerja jika perusahaan mengalami kepailitan berdasarkan hukum positif dan akibat hukum yang timbul terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan namun tidak memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak pekerja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Berdasarkan ketentuan PP No. 35 tahun 2021, perusahaan yang pailit wajib memberikan uang pesangon sebesar 0,5, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak. Akibat yang timbul jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kesimpulan, kewajiban atas pekerja untuk mendapatkan hak nya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021, dan peraturan terkait lainnya. Akibat dari pengingkaran kewajiban adalah pekerja dapat menyelesaikan melalui cara non litigasi dan litigasi, sejak dinyatakan pailit pengurusan dan penguasaan harta kekayaan si pailit (perusahaan) beralih ke tangan kurator atau Balai Harta Peninggalan.