Abstract:Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Dengan berkembangnya zaman, pendidikan juga pasti akan…
n semakin berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kebijakan adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan kaitan pendidikan dengan komponen sosial yang lain. Pentingnya memajukan pendidikan merupakan sebuah kemestian. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Pemerintah juga tidak main-main dalam menggalakkan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan lembaga sosial yang memiliki pola terorganisir, dimana bagian-bagian dari sistem yang ada diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan pada kebijakan dan prosedur yang berlaku. Lembaga pendidikan dituntut untuk mampu memahami karakteristik setiap siswa. Ini dapat dilakukan jika lembaga pendidikan diberi otoritas dalam mengatur secara mandiri kebijakan-kebijakan khusus yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan aktivitas di lembaga pendidikan. Konsep ini telah luas dikenal secara luas dengan istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Untuk itu, perlu diputuskan berdasarkan analisis serta kebutuhan yang terjadi, menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan beberapa alternatif pemecahan masalah yang tentunya disajikan dalam formulasi model analisis kebijakan pendidikan, sehingga kebijakan yang diberikan bukan hanya menguntungkan sebelah pihak, namun kebijakan harus dapat memberikan manfaat untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam dunia pendidikan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap peran Mahkamah Konstitusi sebagai negative legislator dalam pelaksanaan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun…
hun 1945, serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 sebagai bentuk pelaksanaan fungsi judicial review guna menjaga supremasi konstitusi. Namun demikian, dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 muncul perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi sebagai negative legislator, karena putusan tersebut dipandang memberikan penafsiran yang berimplikasi pada terbentuknya norma hukum baru dalam undang-undang yang sedang diuji.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengatur dampak kegiatan pertambangan tanah terhadap kondisi jalan umum di Kecamatan Tambang Ulang, Kalimantan Selatan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif,…
rmatif, kajian ini mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Sentralisasi kewenangan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat telah melemahkan peran pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak negatif pertambangan. Lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan, serta ketidaktegasan dalam penegakan hukum membuat praktik pertambangan ilegal tetap marak. Dampaknya, jalan umum mengalami kerusakan serius, terjadi pencemaran lingkungan, serta timbul gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Pelaku usaha sering kali mengabaikan kewajiban untuk melakukan reklamasi dan pembersihan jalan, sehingga beban sosial dan ekonomi ditanggung masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan serta penegakan hukum, penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan dampak lingkungan, dan peningkatan partisipasi masyarakat lokal dalam pengawasan kegiatan pertambangan. Upaya ini penting untuk mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan tidak merugikan kepentingan publik, khususnya dalam menjaga fungsi dan keselamatan infrastruktur jalan umum.
Abstract:Aplikasi SIBER merupakan sistem informasi mengenai publikasi terkait pembangunan infrastruktur, sosial, ekonomi, budaya serta kegiatan lainnya di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Aplikasi SIBER terkait dengan Kapuas…
s Infokom Publik sebagai media perkembangan pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas penerapan sistem informasi publik melalui website Sistem Informasi Berita Terintegrasi (SIBER) di Kabupaten Kapuas menggunakan Model DeLone dan McLean (2003) serta mengidentifikasi penghambat dan pendukung Aplikasi SIBER ini. Dengan menggunakan metode kualitatif dan model pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Analisis data berdasarkan Model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukan pada daerah blankspot dalam penggunaan SIBER terhadap segala bentuk informasi kegiatan desa sudah berjalan efektif. Faktor yang menghambat adalah kendala pada server atau jaringan dan jangkauan ke daerah daerah terpencil, anggaran yang belum optimal di daerah yang tidak memiliki akses terhadap internet. Menjadi hambatan dalam mengakses informasi pemerintahan serta beberapa desa yang tidak mendapatkan akses informasi untuk terhubung kegiatannya dengan Diskominfo agar berfungsi untuk memantau segala bentuk kegiatan di desa. Penelitian ini memberikan masukan untuk dapat meningkatkan jalur komunikasi melalui kecepatan koneksi internet agar mempermudah pemerintah desa dan masyarakat dalam mendapatkan informasi pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang masih minim literasi digital.
Abstract:Penelitian ini membahas tentang implementasi manajemen perkantoran dalam peningkatan kualitas pelayanan prima di MTsN 1 Jombang. Manajemen perkantoran merupakan hal yang sangat penting di dalam lembaga pendidikan, maka diperlukan…
iperlukan pengelolaan perkantoran yang baik dan efektif serta memberikan hasil pelayanan prima yang baik di ranah publik. Pelayanan merupakan salah satu pilar utama yang dapat mempengaruhi kualitas sebuah lembaga pendidikan. Karena publik yang langsung menilai bagaimana kualitas pelayanan di lembaga pendidikan tersebut. Dari permasalahan diatas peneliti meneliti tentang implementasi manajemen perkantoran dalam peningkatan kualiatas pelayanan prima di MTsN 1 Jombang. Penelitian menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data dan sumber data. teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analis data menggunakan: reduksi data, penyajian data, dan pemberian kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Manajemen perkantoran yang diterapkan di MTsN 1 meliputi perencanan perkantoran, pengorganisasian kantor, kepemimpinan kantor, komunikasi efektif, prosedur perkantoran, tata letak kantor, pengendalian perkantoran. 2) Kualitas pelayanan prima yang ada di MTsN 1 Jombang dapat diketahui melalui lima dimensi yaitu reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), asssurnace (jaminan), emphaty (empati) dan tangibles (bukti fisik). 3) Impelementasi manajemen perkantoran dalam peningkatan kualitas pelayanan prima yaitu Digitalisasi manajemen perkantoran seperti pengoptimalan website madrasah, sosial media dan aplikasi SiMapel dan pengadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang didalamnya terintegrasi dari bagian pelayanan administrasi, pelayanan kepegawaian dan pelayanan perlengkapan.
Abstract:Perizinan kembang api merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan kegiatan keramaian di Indonesia. Kembang api yang sering digunakan dalam acara perayaan berisiko tinggi jika…
tidak diawasi dengan ketat. Oleh karena itu, peraturan hukum terkait perizinan kembang api sangat krusial untuk memastikan penggunaannya berlangsung aman. Artikel ini membahas pengaturan perizinan kembang api di Indonesia, yang mengacu pada kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberikan izin keramaian dan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Peraturan yang mengatur izin keramaian ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan untuk menghindari kecelakaan atau keonaran. Izin keramaian dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu izin keramaian biasa, izin keramaian dengan kembang api, dan izin keramaian terkait penyampaian pendapat di muka umum. Setiap jenis izin memiliki persyaratan yang berbeda, termasuk izin khusus untuk penyulutan kembang api dengan efek ledakan tertentu. Selain itu, artikel ini juga mengkaji dasar hukum perizinan kembang api yang meliputi Undang-Undang Kepolisian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum terkait pelanggaran perizinan kembang api diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan sanksi pidana bagi pelanggar. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif tentang pengaturan dan mekanisme penegakan hukum terkait perizinan kembang api di Indonesia.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembelajaran olahraga terhadap kesehatan mental dan fisik siswa sekolah dasar. Sumber-sumber pada artikel ini mencakup basis data akademik seperti Semantic Scholar, Google…
le Scholar, jurnal online, buku, dan publikasi lainnya yang mendukung kajian ini. Hasil dari penelitian ini secara khusus menunjukkan bahwa pembelajaran olahraga juga memengaruhi kesehatan fisik siswa. Anak-anak dapat memperbaiki koordinasi motorik dan kekuatan otot mereka dengan berolahraga, seperti lari, bermain bola, atau senam. Olahraga meningkatkan metabolisme dan menjaga berat badan yang sehat, yang mencegah obesitas dan penyakit jantung. Secara keseluruhan, pembelajaran olahraga memiliki efek positif pada kesehatan mental dan fisik siswa sekolah dasar. Dengan meningkatkan kebugaran fisik mereka melalui aktivitas olahraga, siswa tidak hanya memperoleh manfaat kesehatan jangka pendek tetapi juga membangun dasar untuk kesejahteraan jangka panjang.
Abstract:Al-Qur'an Terjemah Bahasa Madura menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penulis mencatat perkembangan terjemahan ini dari tahun 1999 hingga 2018. Penelitian ini didasarkan pada hasil dari Jamaah Pengajian Surabaya (JPS)…
S) dan Lembaga Pengkajian dan Penerjemahan Al-Qur'an (LP2Q), serta instruksi dari Kementerian Agama Republik Indonesia kepada akademisi IAIN Madura untuk menyusun karya ini. Kementerian Agama mendorong para ahli untuk segera menyusun terjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Madura. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Apa sejarah munculnya Al-Qur’an Terjemah Bahasa Madura? (2) Bagaimana konteks lokal dalam Al-Qur’an dan terjemahannya dalam bahasa Madura. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa Al-Qur'an terjemah Bahasa Madura terbagi menjadi tiga jenis, yang masing-masing merupakan kesatuan. Pertama, karya dari Jamaah Pengajian Surabaya (JPS), kedua, dari Lembaga Penerjemahan dan Pengkajian Al-Qur'an (LP2Q), dan ketiga, karya Tim Penerjemah IAIN Madura. Model penerjemahan yang diterapkan adalah model dinamis atau komunikatif, yang dalam istilah ulumul Qur'an dikenal sebagai terjemah harfiyyah atau tafsiriyyah. Proses penerjemahan dilakukan dengan menyesuaikan dengan bahasa dan budaya Madura, bukan hanya berdasarkan struktur gramatikal bahasa Arab sebagai sumber. Dialek yang digunakan dalam terjemahan umumnya adalah dialek Pamekasan-Sumenep, meskipun ada bagian yang menggunakan dialek Bangkalan-Sampang. Hirarki bahasa Madura yang diterapkan dalam penerjemahan bervariasi tergantung pada struktur dan ayat yang diterjemahkan, mencakup tingkatan iyâ-enjâ', engghi-enten, tèngghi/alos, serta bhâsa enghhi-bhuntèn. Dalam bahasa Jawa, istilah ini dikenal sebagai ngoko, kromo, dan kromo inggil.
Abstract:Penelitian ini mengkaji pemikiran At-Tahir Ibn Ashur mengenai Maqashid Syariah, yang berfokus pada tujuan utama hukum Islam untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan universal dalam kehidupan manusia. Ibn Ashur, seorang…
ulama besar dari Tunisia, dikenal dengan pandangan progresif dan inovatifnya dalam hukum Islam. Beliau menekankan pentingnya memahami tujuan di balik setiap hukum syariah dan menerapkannya sesuai dengan kondisi zaman modern. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi literatur, penelitian ini menggali konsep maqashid al-syariah yang dikembangkan oleh Ibn Ashur, termasuk perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta penambahan elemen-elemen baru yang relevan dengan perkembangan sosial dan ekonomi masa kini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Ibn Ashur tentang maqashid syariah dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kontemporer, seperti kesehatan publik melalui program vaksinasi, pengelolaan lingkungan untuk menjaga kesehatan dan sumber daya alam, serta pemanfaatan teknologi untuk pendidikan dan pengetahuan. Karya-karya Ibn Ashur, termasuk "Maqashid al-Syariah al-Islamiyah" dan "Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir", memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya pemahaman umat Islam tentang syariah dan menawarkan panduan praktis untuk menghadapi tantangan modern. Dengan demikian, pemikiran At-Tahir Ibn Ashur tentang maqashid syariah tetap relevan dan aplikatif dalam konteks kehidupan sehari-hari di era modern.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan peran Ombudsman Kota Padang dalam advokasi kebijakan untuk meningkatkan pelayanan publik yang bersih dan transparan. Dalam konteks pelayanan publik, keterlibatan Ombudsman telah…
menjadi kunci penting dalam mengawasi dan mendorong pemenuhan standar yang lebih tinggi dalam administrasi pemerintahan. Melalui tinjauan literatur, ditemukan bahwa Ombudsman Kota Padang telah secara aktif terlibat dalam mengidentifikasi masalah dan kekurangan dalam pelayanan publik, serta menyuarakan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam memberikan bimbingan dan rekomendasi kepada pemerintah setempat untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, peran Ombudsman Kota Padang tidak hanya terbatas pada penyelesaian keluhan individu, tetapi juga memainkan peran proaktif dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak konkret dari advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Ombudsman Kota Padang terhadap pelayanan publik di tingkat lokal.