Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Padang dalam mengimplementasikan pelayanan publik yang bebas dari maladministrasi. Ombudsman, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan…
publik, memainkan peran krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, wawancara mendalam dengan pejabat Ombudsman, serta analisis data kasus maladministrasi yang ditangani oleh lembaga ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman Padang telah melakukan berbagai inisiatif, termasuk sosialisasi tentang hak-hak masyarakat, pelatihan bagi aparatur sipil negara, serta penerapan mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti resistensi dari beberapa instansi pemerintah dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang fungsi Ombudsman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai pelayanan publik yang benar-benar bebas dari maladministrasi, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara Ombudsman, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Abstract:Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Penelitian…
nelitian ini dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Pengambilan data primer dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap sejumlah informan yang dianggap terlibat secara langsung dalam Penerapan e-Government Melalui Pelaksanaan Program KTP Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program KTP Digital telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur, sumber daya manusia, keamanan data, penerimaan masyarakat, serta kurangnya informasi yang diberikan oleh aparat desa atau instansi tertentu mengenai kebijakan baru terkait aktivasi KTP digital, sehingga ada banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya KTP digital. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dalam mengoptimalkan implementasi E-Government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam struktur Kurikulum Merdeka dalam perspektif Pendidikan Agama Islam pada setiap fase. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan analisis…
nalisis yang mendalam terhadap konsep-konsep yang terlibat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan fokus pada berbagai jenis literatur seperti buku, catatan, artikel jurnal nasional dan internasional, dan laporan penelitian sebelumnya yang relevan. Sumber utama informasi dalam penelitian ini adalah kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur Kurikulum Merdeka pada setiap fase memberikan kesempatan bagi pendidik untuk mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahapan perkembangan dan pencapaian para peserta didik. Struktur tersebut didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu berbasis kompetensi, fleksibilitas dalam pembelajaran, dan penguatan karakter Pancasila. Secara khusus, struktur Kurikulum Merdeka untuk pendidikan agama Islam mencakup beberapa komponen esensial, seperti pembelajaran ajaran Islam, pemahaman nilai-nilai Islam, pengembangan keterampilan praktis, integrasi dengan konteks lokal, serta metode penilaian dan evaluasi yang relevan.
Abstract:Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi Generasi Z menjadi lebih terbuka dan berorientasi pada keterlibatan (engagement), sehingga melahirkan fenomena sadfishing dan oversharing yang sering kali menampilkan…
kan persoalan pribadi, konflik rumah tangga, maupun pengalaman hidup yang bersifat privat di ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis “Kullu ummatī mu‘āfā illā al-mujāhirīn” serta relevansinya terhadap fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research dan netnografi. Data primer diperoleh dari hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim beserta kitab-kitab syarah hadis, sedangkan data sekunder berasal dari jurnal ilmiah, artikel akademik, dan data digital terkait komunikasi media sosial. Analisis dilakukan melalui takhrij hadis, i‘tibar sanad, analisis matan, analisis isi (content analysis), dan analisis netnografi terhadap kasus oversharing yang viral di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis “Kullu ummatī mu‘āfā illā al-mujāhirīn” berstatus sahih dan mengandung prinsip etika yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri, menutup aib, serta menghindari perilaku mujāharah atau membuka sesuatu yang telah Allah tutupi. Analisis fiqh al-hadis menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan penyampaian persoalan pribadi untuk tujuan mencari bantuan atau keadilan, namun melarang pembukaan aib yang bertujuan memperoleh perhatian, popularitas, atau validasi sosial. Hasil analisis netnografi juga menunjukkan bahwa fenomena oversharing dan sadfishing di media sosial memiliki karakteristik yang mendekati konsep mujāharah, terutama ketika persoalan privat dijadikan komoditas digital demi meningkatkan engagement. Oleh karena itu, hadis ini memiliki relevansi yang kuat sebagai landasan etika komunikasi digital bagi Generasi Z dalam menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab konstitusional pemerintah dalam pemenuhan hak atas kesehatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024. Program…
ram ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pangan bergizi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan , pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak atas kesehatan telah diatur secara jelas dalam Pasal 28H dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tetapi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi berbagai kendala, antara lain ketimpangan distribusi, kualitas pangan yang belum seragam, dan lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana. Berdasarkan teori hak konstitusional dan teori tanggung jawab negara, kegagalan dalam implementasi kebijakan dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran tanggung jawab konstitusional karena negara lalai menjalankan kewajiban positifnya terhadap rakyat.
Abstract:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak rekomendasi kinerja audit terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada instansi pemerintah.. Audit kinerja merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang berperan memberikan…
berikan umpan balik strategis bagi instansi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program. Capaian IKU merupakan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara terukur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear sederhana, dan data dikumpulkan melalui kuesioner serta dokumentasi pada lembaga yang telah menerima rekomendasi minimum audit setelah dua tahun penelitian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rekomendasi kinerja audit memiliki dampak positif dan signifikan terhadap capaian IKU, dengan koefisien regresi sebesar 0,893 dan tingkat signifikansi 0,0000 (< 0,05). Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,664 menunjukkan bahwa penerapan rekomendasi audit dapat menjelaskan 66,4% variasi capaian IKU. Akibatnya, IKU lembaga pemerintah menjadi semakin mampu menerapkan rekomendasi audit. Penelitian ini menyoroti pentingnya pekerjaan audit sebagai alat evaluasi sekaligus cara untuk mengukur pertumbuhan pekerjaan organisasi sektor publik. Rekomendasi audit yang dilakukan secara konsisten memiliki dampak langsung pada pencapaian tujuan kinerja organisasi.
Abstract:Masalah hak asuh anak di luar nikah merupakan isu hukum yang rumit di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan hukum…
ukum untuk melindungi hak-hak anak, termasuk mereka yang lahir di luar pernikahan sah. Sementara itu, dalam hukum Islam, hak asuh anak (hadanah) berlandaskan prinsip perlindungan dan kesejahteraan anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan fisik dan psikologisnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji hak asuh anak di luar nikah menurut pandangan hukum Islam dan kaitannya dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode kajian Pustaka dengan mengumpulkan data terkait pengaturan hak asuh anak di luar nikah dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah berhak atas perlindungan dan pengasuhan, dengan prioritas hak asuh diberikan kepada ibu hingga usia tertentu, sedangkan ayah berkewajiban memberikan nafkah. Di sisi lain, Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak setara bagi semua anak tanpa memandang status pernikahan orang tua mereka, meliputi hak asuh, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun terdapat perbedaan dalam pembagian kewajiban dan hak asuh antara ibu dan ayah, kedua sistem hukum ini memiliki keselarasan dalam menjunjung kepentingan terbaik anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan perlindungan hak anak di luar nikah, terutama dalam hal pengasuhan yang berfokus pada kesejahteraan anak.
Abstract:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perempuan dalam peradaban Islam, dengan fokus pada kontribusi perempuan dalam sejarah Islam, peran mereka dalam kehidupan sosial, dan relevansi posisi mereka dalam masyarakat…
akat Muslim kontemporer. Dalam konteks sejarah, perempuan dalam Islam memiliki peran yang signifikan, baik dalam mendukung dakwah, membangun pendidikan, maupun berkontribusi dalam aspek sosial-politik. Tokoh-tokoh perempuan seperti Khadijah binti Khuwaylid, Aisyah binti Abu Bakar, dan Fatimah az-Zahra menunjukkan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di masa awal. Penelitian ini juga membahas ajaran Islam yang menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki dalam hal hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, ekonomi, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Namun, realitas sosial yang terjadi di beberapa wilayah sering kali menunjukkan adanya ketimpangan dalam perlakuan terhadap perempuan, yang disebabkan oleh berbagai interpretasi budaya dan agama. Penelitian ini berusaha mengeksplorasi bagaimana perempuan Muslim saat ini berperan dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, serta tantangan yang mereka hadapi dalam mencapai kesetaraan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat terungkap pentingnya pemberdayaan perempuan dalam memajukan peradaban Islam yang inklusif dan adil. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai kontribusi perempuan dalam peradaban Islam dan menyoroti pentingnya peran perempuan dalam pembangunan masyarakat Muslim masa kini.
Abstract:Akselerasi teknologi informasi memicu adanya kesenjangan digital (digital divide) di tingkat pedesaan akibat rendahnya literasi teknologi pada masyarakat non-produktif dan aparatur desa. Program Pengabdian kepada Masyarakat…
kat (PKM) ini bertujuan mengatasi kendala operasional perangkat digital, kerentanan siber, serta mengoptimalkan administrasi publik di Desa Perapat Janji, Sumatera Utara. Melalui pendekatan Community-Based Education, program diwujudkan lewat dua klaster utama: Digital Literacy Academy untuk warga umum serta E-Government Literacy Workshop bagi aparatur desa. Hasil evaluasi menunjukkan dampak kuantitatif yang signifikan. Skor rata-rata literasi digital masyarakat umum melonjak sebesar 85,4%, naik dari nilai pre-test 42,5 menjadi 78,8 pada post-test. Sementara itu, kompetensi psikomotorik aparatur desa meningkat dari 48,0 menjadi 87,5, dengan tingkat keberhasilan 100% dalam pengarsipan berbasis cloud. Program ini berhasil mempercepat transformasi desa menjadi lebih cakap digital serta meningkatkan efisiensi layanan sosial kedesaan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
The acceleration of information technology has triggered a significant digital divide in rural areas due to low digital literacy among non-productive communities and village officials. This Community Service (PKM) program aimed to overcome operational digital device limitations, cyber vulnerabilities, and sub-optimal public administration services in Perapat Janji Village, North Sumatra. Utilizing a Community-Based Education approach, the project implemented two main initiatives: the Digital Literacy Academy for the general public and the E-Government Literacy Workshop for village officials. The evaluation showed significant quantitative impacts. The general public's average digital literacy score jumped by 85.4%, increasing from a pre-test score of 42.5 to 78.8 in the post-test. Meanwhile, the psychomotor competence of village officials rose from 48.0 to 87.5, achieving a 100% success rate in cloud-based digital archiving. This program successfully accelerated rural transformation toward digital proficiency and enhanced the efficiency of adaptive village social services.
Abstract:Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya memiliki potensi konflik yang bersumber dari perbedaan pemahaman keagamaan dalam Islam, khususnya pada persoalan khilafiyah dan perbedaan mazhab. Permasalahan…
yang bersifat cabang ini kerap melampaui ranah teologis dan berkembang menjadi konflik sosial akibat politisasi agama dan penyebaran narasi eksklusif. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis tokoh agama dalam memperkuat moderasi beragama sebagai upaya mencegah eskalasi konflik berbasis khilafiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan melalui analisis literatur keislaman klasik dan kontemporer serta kajian sosial keagamaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama berperan sebagai penafsir keagamaan kontekstual, pendidik publik, fasilitator dialog, dan penjaga narasi moderasi, termasuk di ruang digital. Strategi utama yang ditemukan meliputi penguatan pemahaman fikih perbedaan, pemanfaatan tradisi keislaman lokal, serta peneguhan etika perbedaan pendapat. Simpulan penelitian menegaskan bahwa tokoh agama memiliki peran sentral dalam menjaga harmoni sosial, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kapasitas keilmuan, integritas moral, dan kemampuan merespons tantangan masyarakat kontemporer.