Abstract:Abstract: The regulation of auction is based on Article I, Paragraphs (4), (5), an d (6) of Minister of Finance Regulation No. 27/PMK.06/2016 concerning Auction Implementation Guidelines, which classifies, and voluntary…
non-execution auction. The issue of execution based on grosse akta as stipulated in Article 224 HIR or Article 258 RBG has evolved along with the rapid development of credit institutions in Indonesia. The problem Formulation in this study includes how the legal regulation of public auction through the intermediary of the State Assets Management and Auction Service Office is strutured. This reseacrh employs a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the analysis used in this study is qualitative analysis. Additinally, article 6 of Law No.4 of 1996 on Mortgage Right, in conjuntion with article 224 HIR/258 RBG, plays a crucial role in the execution auction.
Â
Keyword: Auction Execution, Security Rights, Creditor, Debtor
Â
Abstrak: Pengaturan terhadap lelang didasarkan Pasal 1 ayat (4), (5), dan (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/ PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mengklasifikasi lelang menjadi 3 bagian, yaitu lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib dan lelang noneksekusi sukarela. Persoalan eksekusi atas grose akta yang diatur dalam Pasal 224 HIR atau Pasal 258 RBG semakin berkembang seiring dengan lajunya lembaga perkreditan di Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap lelang di muka umum melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dikaitkan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan oleh Kreditur Bank melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang.
Â
Kata kunci: Eksekuci Lelang, Jaminan, Kreditur, Debitur
Â
Abstract:Abstract: Inter-ethnic marriages have become increasingly common in the era of urbanization and migration. Batak Toba cultural figures and scholars have sought solutions by popularizing the Mangain process (adoption). Individuals…
dividuals who have undergone Mangain are entitled to bear the surname (marga) of the adoptive family accordance with Batak Toba customs. This study employs a normative juridical legal research approach, supported by empirical data, with a descriptive analytical research nature. The research methodology incorporates a statute approach and a case approach. The research findings indicate that the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the court rejected the name change request on the grounds that it did not meet the adoption requirements stipulated in Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of Adoption.
 Keyword: Surname Attribution, Mangain, Batak Toba
Abstrak: Perkawinan antar suku sudah banyak terjadi di era urbanisasi dan perantauan yang luas. Para tokoh adat dan cendekiawan Batak Toba mencari solusi dengan memasyarakatkan proses Mangain (mengangkat anak). Orang yang telah di ain berhak menyandang marga dari pihak yang meng ain sesuai adat Batak Toba. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang didukung data empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa permohonan penggantian nama ditolak oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat pengangkatan anak menurut PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Selain itu dianggap akan terjadi pengaburan identitas pemohon jika permohonan dikabulkan.
Â
Kata kunci: Pemberian Marga Pada Nama, Mangain, Batak Toba
Abstract:Abstract: Leave is one of the entitlements provided by companies to employees. Matters related to leave and permissions are also regulated under Law No. 13 of 2003 concerning employment. Currently, the leave application…
process for employees at the Ministry of Religious Affairs in Tebing Tinggi is still conducted manually. Checking remaining leave balances, submitting leave requests, and approving leave are done in a hierarchical manner and still rely on paper-based leave archives. This leave management process has several weaknesses. Employees are unable to check their remaining leave balance, and another drawback is that the leave application process is inefficient and ineffective. The purpose of this study is to address the shortcomings of the current system while simplifying and accelerating the employee leave application process. In designing this leave application, the author uses modeling tools such as flow maps. The system approach method follows an object-oriented methodology, including Use Case Diagrams, Activity Diagrams, Class Diagrams, and Deployment Diagrams, along with database system design and user interface design.
 Keyword: Application; Employee Leave; Ministry of Religious Affairs; WebÂ
Abstrak: Cuti merupakan salah satu kewajiban perusahaan yang diberikan kepada karyawan. Hal mengenai perizinan dan cuti tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Proses aplikasi pengajuan cuti karyawan Kementerian Agama Tebing Tinggi saat ini masih dilakukan secara manual, pengecekan sisa cuti, pengajuan cuti dan persetujuan cuti dilakukan secara berjenjang dan masih mengandalkan arsip cuti berupa kertas. Proses pengelolaan cuti tersebut memiliki beberapa kelemahan. Pegawai tidak bisa mengetahui sisa hak cuti pribadi dan kelemahan yang lain adalah proses pengajuan cuti kurang efektif dan efisien. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada sistem yang berjalan saat ini serta mempermudah dan mempercepat proses pengajuan cuti karyawan. Pada perancangan aplikasi cuti ini penulis menggunakan alat pemodelan berupa flow map, metode pendekatan sistem menggunakan metode berorientasi objek yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram dan Deployment Diagram, rancangan sistem basis data dan rancangan antarmuka pengguna.
Â
Kata kunci: Aplikasi; Cuti Pegawai; Kementerian Agama; Web
Â
Â
Abstract:Abstract: Notaries in carrying out their duties require the assistance of others, so notaries can employ people as employees in their offices with certain specifications to help fulfill their duties. The results of the research…
esearch and discussion show that the legal obligation for Notary employees regarding the confidentiality of Notary deeds is not specifically regulated in the UUJN so that ethically and morally Notary employees are also obliged to keep the contents of the Notary deed confidential. The legal responsibility of Notary office employees is related to maintaining the confidentiality of Notary deeds made before a Notary, so if the Notary employee does not maintain the confidentiality of the deed, he is legally responsible and can be categorized as an unlawful act. The Notary's responsibility towards Notary employees in order to maintain the confidentiality of deeds made before a Notary in carrying out his position is that the Notary can be held civilly liable for misuse of the confidentiality of the minutes of the deed by his employees, even though in this case the notary did not make a direct mistake. Keyword: Accountability, Employees, Notary Deeds
Abstrak: Notaris dalam menjalankan tugasnya memerlukan bantuan orang lain, maka notaris dapat mempekerjakan orang sebagai karyawan di kantornya dengan spesifikasi tertentu untuk membantu memenuhi tugasnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kewajiban hukum bagi karyawan Notaris terhadap kerahasiaan akta Notaris adalah tidak diatur secara khusus dalam UUJN sehingga secara etika dan moral karyawan Notaris juga berkewajiban merahasiakan isi akta Notaris tersebut. Tanggungjawab hukum karyawan kantor Notaris terkait menjaga kerahasiaan akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris, maka apabila pegawai notaris tidak menjaga kerahasiaan akta bertanggung jawab secara hukum dan dapat dikateogrikan sebagai perbuatan melawan hokum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap karyawan Notaris dalam rangka menjaga kerahasiaan akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara perdata akibat penyalahgunaan kerahasiaan minuta akta oleh pekerjanya, meskipun dalam hal ini notaris tidak melakukan kesalahan secara langsung.
Â
Kata kunci: Pertanggungjawaban, Karyawan, Akta Notaris Â
Abstract:Abstract : Bantuan Operasional Sekolah Fund (BOS) is a government program that aims to support school operational costs in order to improve access to and quality of education. However, in its implementation, there are still…
ill various cases of misuse of the BOS Fund, such as budget inflation, manipulation of the number of students, and the use of funds outside their allocation. This study aims to analyze the effective and efficient management system of BOS Funds in preventing misappropriation, identify factors that cause misappropriation, and formulate prevention strategies. This research uses a descriptive qualitative approach with literature analysis from publication reports, scientific journals, and news. The results showed that the misuse of BOS funds was caused by the lack of transparency, weak supervision, and managerial limitations of school managers. Schools with a digital recording system and participatory supervision had a higher compliance rate than those still using a manual system. Prevention strategies include the implementation of good governance, increased community supervision, and the utilization of information technology in financial reporting. With more accountable management, the BOS Fund can be optimally utilized to improve the quality of education in Indonesia.
Â
Keyword: Management of BOS Funds; Prevention; Misappropriation of BOS Funds
Â
Â
Abstrak: Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung biaya operasional sekolah dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada berbagai kasus penyalahgunaan Dana BOS, seperti inflasi anggaran, manipulasi jumlah mahasiswa, dan penggunaan dana di luar alokasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengelolaan Dana BOS yang efektif dan efisien dalam mencegah penyalahgunaan, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan, dan merumuskan strategi pencegahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis literatur dari laporan publikasi, jurnal ilmiah, dan berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan dana BOS disebabkan oleh kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan manajerial pengelola sekolah. Sekolah dengan sistem pencatatan digital dan pengawasan partisipatif memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi daripada sekolah yang masih menggunakan sistem manual. Strategi pencegahan meliputi penerapan tata kelola yang baik, peningkatan pengawasan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan pengelolaan yang lebih akuntabel, Dana BOS dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Â
Kata kunci: Pengelolaan Dana BOS; Pencegahan; Penyalahgunaan Dana BOS
Â
Â
Abstract:Abstract: The form of using space as residential land is a form of expression of human activities that use space as a place to live. This study aims to determine the level of suitability of space utilization and to determine…
mine the use of space for residential land systems in the Regional Spatial Plan (RTRW) in the Batang Kuis sub-district area. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are in the form of observation, interviews and documentation. The results showed that the level of suitability of space use in general was quite good, with about 90% of the area having complied with the stipulated provisions. The Regional Spatial Plan (RTRW) policy has become an effective guide for developers in planning the development of residential areas. The use of space for residential land systems in the Regional Spatial Plan in the Batang Kuis District area shows the importance of the Regional Spatial Plan policy in directing regional development in a planned and sustainable manner. Of the total area of 40.34 km², most of the land, which is 38.14 km², has been appropriately used as residential areas. However, there are still 2.20 km² of land that has been converted without being appropriated, often in the form of productive land such as rice fields and fields.
Â
Keywords: Batang Kuis District; Land; Regional Spatial Plan; Spatial Utilization
Â
Â
Abstrak: Bentuk pemanfaatan ruang sebagai lahan pemukiman merupakan bentuk ekspresi aktivitas manusia yang menggunakan ruang sebagai tempat tinggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dan untuk mengetahui pemanfaatan ruang terhadap sistem lahan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dikawasan kecamatan Batang Kuis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitataif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang secara umum cukup baik, dengan sekitar 90% wilayah telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah menjadi panduan yang efektif bagi para pengembang dalam merencanakan pembangunan kawasan permukiman. Pemanfaatan ruang terhadap sistem lahan permukiman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dikawasan Kecamatan Batang Kuis menunjukkan pentingnya kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam mengarahkan pengembangan kawasan secara terencana dan berkelanjutan. Dari total luas wilayah sebesar 40,34 km², sebagian besar lahan, yaitu 38,14 km², telah dimanfaatkan secara sesuai sebagai kawasan permukiman. Namun, masih terdapat 2,20 km² lahan yang dialihfungsikan tanpa sesuai dengan peruntukannya, sering kali berupa lahan produktif seperti sawah dan ladang.
Kata Kunci: Pemanfaatan Ruang; Lahan, Rencana Tata Ruang Wilayah;, Kecamatan Batang Kuis
Â
Abstract:Abstract: The purpose of this study was to determine learning achievement, learning motivation, and the relationship between the two. This study was conducted at Santa Maria Kabanjahe Private High School. Based on the results…
sults of the study, the posttest learning achievement value of the experimental class was 85.417 with a gain of 0.810, so it is included in the moderate category. While the learning achievement value of the control class was 77.083 with a gain of 0.709, so it is included in the high category. After being given treatment, the learning motivation value of the experimental class was 78.955 with a gain of 0.342, so it is included in the moderate category. These results correlate with learning motivation, with an r count of 0.794 and an r table of 0.349. In the control class it was 75.635 with a gain of 0.309, so it is included in the moderate category. Based on the results of the study, students who were taught using the Teams Games Tournament learning model with Interactive Wordwall media had better learning outcomes and motivation compared to students who were taught using the traditional method with Interactive Wordwall media.
Â
Keywords: Reaction Rate, Teams Games Tournament, Learning Outcomes, Learning
              Motivation, Wordwall
Abstract:Abstract: Unlawful conduct by a notary refers to actions that violate the legal and ethical obligations inherent to the notarial profession. This includes the preparation of inaccurate documents, abuse of authority, of failure…
ailure to adhere to professional ethics. This study aims to examine and analyze the validity requirements for share transfer through a grant and its legal implications for the implementastion of the General Meeting of Shareholders (GMS). This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach, utilizing both statutory and cased-based approaches. Seceondary data is the main source, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, collected through literature review and analyzed qualitatively.
Â
Keywords: Notary, Share Grant Deed, Unlawful Conduct
Abstrak: Perbuatan melawan hukumun notaris adalah tindakan seorang notaris yang bertentangan dengan aturan atau prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan tugasnya. Hali ini mencakup pelanggaran terhadap kewajiban professional, seperti membuat dokumen yang tidak sesuai kenyataan, menyalahgunakan kewenangan, atau mengabaikan etika yang berlaku dalam profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis syarat keabsahan pengalihan saham dengan hibah dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan RUPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan penrundang-undangan dan penedekatan kasus. Data sekunder menjadi data utama penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan dianalisis dengan analisis data kualitatif.
Â
Kata kunci: Notaris, Akta Hibah Saham, Perbuatan Melawan Hukum
Â
Abstract:Abstract: This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of assault driven by hypersexual behavior, from the perspective of positive criminal law in the Indonesian Penal Code (KUHP) and Islamic criminal…
l law. Hypersexuality, as an excessive sexual urge, may influence the motives behind acts of violence, yet this condition remains unregulated in Indonesia’s legal system. This research employs a normative juridical approach, with data collected through literature review. The findings reveal that under the Penal Code, criminal liability applies regardless of psychological factors such as hypersexuality, unless they qualify as legal defenses. In contrast, Islamic criminal law views deviant sexual behavior as a serious moral offense, warranting both legal and ethical sanctions. The study recommends the development of more comprehensive legal frameworks to consider psychological conditions in assessing criminal liability.
Â
Keywords: Assault, Hypersexuality, Criminal Liability, Penal Law, Islamic Criminal Law
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan yang dilatarbelakangi oleh perilaku hiperseksual, ditinjau dari perspektif hukum pidana positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. Fenomena hiperseksualitas sebagai dorongan seksual yang berlebihan dapat mempengaruhi motif terjadinya penganiayaan, namun aspek ini belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana tetap berlaku tanpa mempertimbangkan aspek psikologis seperti hiperseks, kecuali terbukti sebagai alasan pemaaf. Sementara dalam hukum pidana Islam, perilaku menyimpang secara seksual termasuk dalam pelanggaran moral yang serius dan sanksinya mencakup baik aspek hukum maupun etika. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih komprehensif dalam mengakomodasi kondisi psikologis pelaku dalam proses pertanggungjawaban pidana.
Â
Kata kunci: Penganiayaan, Hiperseksual, Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana, Hukum Islam
Â
Abstract:A brand as an identifier of the origin of goods or services for producers is a guarantee of the value of production results related to quality and consumer satisfaction. With a brand, a company has built a character for…
its products which is expected to improve the business reputation for the use of the brand. The research method used in this writing is a combination of normative legal research, with a descriptive analytical research nature. The research approach used is the statute approach and the case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study is library research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. IDM000475954 is compared to the variation of the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand above, it is clear that the Defendant's "Jollibee" brand with Registration No. Registration IDM000475954 is identical to the Plaintiff's "JOLLIBEE" brand considering the identical writing style and font selection on both brands. In addition, the government should also harmonize the law regarding the criteria for well-known brands by referring to the Paris Convention. Reconstruction of the law regarding the protection of well-known brands against Passing Off Actions, in Indonesia also needs to be done by using the Singapore Trade Marks Act as a reference.
Keyword: Legal Protection, Famous Brand, Jollibee, Passing Off
Abstrak: Merek sebagai tanda pengenal asal barang atau jasa bagi produsen merupakan jaminan nilai hasil produksi yang berhubungan dengan kualitas dan kepuasan konsumen. Dengan merek, sebuah perusahaan telah membangun karakter terhadap produk-produk hasil produksinya yang diharapkan dapat meningkatkan reputasi bisnis atas penggunaan merek tersebut. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian kombinasi hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (library research). Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dibandingkan dengan variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di atas, maka terlihat jelas bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 identik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mengingat gaya penulisan dan pemilihan font yang identik pada kedua merek. Selain itu, pemerintah sebaiknya juga melakukan harmonisasi hukum menyangkut kriteria merek terkenal dengan merujuk pada Konvensi Paris. Rekonstruksi hukum terkait pelindungan merek terkenal atas Tindakan Passing Off, di Indonesia juga perlu dilakukan dengan menjadikan Singapore Trade Marks Act sebagai rujukan.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Merek Terkenal, Jollibee, Passing Off